Timbal, Ds. TamanBaru, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat ;Bahwa orang yang saksi tangkap bersama Tim Gabungan saatitu adalah WAWAN, temat tanggal lahir Timbal Sekotong tanggal 21Januari 2000, Umur 19 tahun, Agama Islam, Suku Sasak,Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, alamatDsn. Timbal, Ds. Taman Baru, Kec. Sekotong, Kab.

Timbal, Ds. TamanBaru, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat ;Bahwa orang yang saksi tangkap bersama Tim gabungan saatitu adalah WAWAN, temat tanggal lahir Timbal Sekotong tanggal 21Januari 2000, Umur 19 tahun, Agama Islam, Suku Sasak,Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, alamatDsn. Timbal, Ds. Taman Baru, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat ;Bahwa saksi dan tim mengetahui bahwa Sdr.

Timbal, Ds. TamanBaru, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat sampai dengan dirinya ditangkap yakni pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul22.00 wita ;Bahwa sesuai dengan keterangan Sdr.

Timbal, Ds. Taman Baru, Kec. Sekotong, Kab.

Timbal, Ds. Taman Baru, Kec. Sekotong, Kab.Lombok Barat, pada saat saya ditangkap oleh petugas Kepolisian yangberpakaian Preman yang mengaku mereka dari Polda NTB sayasedang tidurtiduran dan sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150tersebut berada di teras depan rumah saya, saat penangkapan tersebutayah Sdr.

Hal ini mendapat pengaturan secara nasional dalam hukum domestikberbagai negara yang disebut aturan Bantuan Timbal Balik Hukum, hal inidipertegas pula oleh Keterangan Ahli Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.

Edward Omar Sharif Hiariej.SH.M.Hum.Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 3 UndangUndang No. 1tahun 2006 tentang timbal balik hukum pidana disitu ada definisi secarajelas dan terang bahwa dikatakan bantuan timbal balik dalam masalahHal 35 dari 59 Hal Putusan No. 38/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Selpidana yang disebut bantuan yang merupakan bantuan berkenaandengan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilansesuai dengan perundang

tentang timbal balik hukum pidana iniproses hukum acara berarti ini hukum formil;Bahwa Saya kira definisi pasal 3 itu sangat jelas yang tadi sudah sayabacakan yang mulia bahwa bantuan timbal balik itu sesuai dengan perundangundangan negara yang diminta berarti Negara Indonesia karenaini dalam konteks bantuan timbal balik maka yang dipakai undangundang No. 1 tahun 2006 sebagai hukum acara bukan yang lain yangMulia ;Bahwa Kalau ada suatu permintaan putusan perdata atau diluar pidanamaka tidak lain

kita karena itukita tidak bisa menyita sebuah benda untuk pembuktian di Negara lainmenggunakan prosedur KUHAP karena dasar filosofinya sudah berbedayang timbal balik itu kita sita untuk diserahkan kepada Negara yangmeminta sedangkan penyitaan yang dilakukan oleh kepolisian sesuaipasal 39 KUHAP untuk pembuktian dan ada 5 benda yang bisa disitasudah terperinci dalam pasal 39 KUHAP tersebut ; Bahwa yang Mulia bahwa dalam hubungan timbal balik antar Negara ituada beberapa azas 1.

Sita yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan tata cara danprosedur sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undangundang Nomor 1tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana;2.

JPA 4623 beserta Kunci KBM, dikembalikankepada saksi KHOIRUL HADI bin PARMAN; 7.000 Kg abu yang diduga mengandung logam timah atau timbal yangdimasukkan ke dalam 169 karung sak, dirampas untuk Negara; 6 (enam) lembar dokumen limbah B3 HAZARDOUS WASTE MANIFESTwarna Putih, kuning, hijau, merah muda, biru dan abu abu, tetap terlampirdalam berkas perkara;4, Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,(dua ribulima ratus rupiah);Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan

telahmelakukan mengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa ijin dariMenteri, Gubemur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya yangdilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2013 Terdakwa ENDRO bin SUTARJOyang berprofesi sebagai pencari abu kuningan/abu tembaga dan besi tua telahbertemu dengan orang yang bernama YANTO (DPO) yang kemudian Terdakwamembeli limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yangmengandung unsur logam timah/timbal

seharga Rp.450,(empat ratus lima puluhrupiah) per kilogram yang mana menurut keterangan orang yang bernamaYANTO (DPO) bahwa limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abuyang mengandung unsur logam timah/timbal tersebut didapatkan dari CV.Halaman 2 put.no. 325/Pid Sus/2014/PT SMGSINCAN yang berada di Jl.Raya JuwanaTayu Km.3 Desa Bangsalrejo,Kec.Juwana, Kab.Pati;Bahwa setelah Terdakwa membeli B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenisabu yang mengandung unsur logam timah/timbal dari orang yangbernama

YANTO (DPO) tersebut seberat 7000 kg kemudian ditaruh dihalamangudang yang berada didekat rumah Terdakwa;Bahwa kemudian setelah itu B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yangmengandung unsur logam timah/timbal tersebut dibungkus kedalam sak menjadi169 (seratus enam puluh sembilan) sak yang mana limbah B3 (BahanBerbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbaltersebut dijual legi kepada seseorang pembeli yang bernama BUNARI didaerahKediri Jawa Timur;Bahwa kemudian Terdakwa

menyuruh saksi KHOIRUL HADI pemilik trukNo.Pol.K1628PC untuk mengirimnya keseseorang pembeli yang bernamaBUNARI didaerah Kediri Jawa Timur pada hari SENIN, tanggal 31 Maret 2014yang kemudian pada hari itu juga sekitar jam 03.00 Wib setelah limbah B3(Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logamtimah/timbal seberat 7000 kg yang dibungkus kedalam sak menjadi 169 (seratusenam puluh sembilan) sak dinaikkan kedalam KBM truk No.Pol.K1628PC miliksaksi KHOIRUL HADI dan dikemudikan sendiri

K/Pdt/...Bahwa pemberian timbal balik jasa berdasarkan Surat No.1600.a / B.I /Kab.Pem.29 / 1966 tersebut telah ditarik dan dibatalkan dengan ditetapkannya :1. SK. DPRDGR Kabupaten Majalengka No.5 / SK / DPRDGR / 1967 tanggal28 Maret 1967 tentang Timbal Balik Jasa Bengkok ;2. SK Bupati Majalengka No.20 / II / a4 / PerundHuk / 1967 tanggal 17 Mei1967 tentang Pembatalan Timbal Balik Jasa Bengkok ;3. SK.

Dalam hal ini makapada saat itu para Kepala Desa mengajukan usul sebagai berikut :Bagaimana kalau kepada para Kepala Desa / Pamong Desa diberikesempatan untuk memiliki tanahtanah tersebut diatas prioritas manasebagai timbal baliknya Kepala Desa / Pamong Desa bersedia untukmengganti rugi yang dapat dipertimbangkan / layak, bersamasamasebagai timbal baliknya jasa yang pantas untuk diberikanpenghargaan terhadap jasajasanya / kerjanya selama jabatannyasejak jaman Revolusi fisik sampai saatsaat ini dalam

DPRDGR Kabupaten Majalengka No.5 / SK / DPRDGR / 1967 tanggal28 Maret 1967 tentang Timbal Balik Jasa Bengkok ;b) SK. Bupati Majalengka No.20 / Il / a4 / PerundHuk / 1967 tanggal 17 Mei1967 tentang Pembatalan timbal balik Jasa Bengkok ;c) SK. Bupati Majalengka No.50 / / a4 / HukumPerund / 1967 tanggal 16Agustus 1967 tentang penyempurnaan SK.

Bupati Majalengka No.20 / Il / a4/ PerundHuk / 1967 tanggal 17 Mei 1967 tentang Pembatalan timbal balikjasa Bengkok ;Yang dengan ketiga SK tersebut, Bupati Majalengka telah menarik danmembatalkan Surat Bupati Majalengka No.1600 a / B.I / Kab.Pem.29 / 1966tertanggal 9 Juni 1966 tentang :Pemberian timbal balik jasa terhadap Pamong Desa incl.

Kepala Desa untuk memiliki sebidang tanah yangberasal dari tanah hak pakai Desa yaitu bengkok sebagai timbal balik jasaterhadap segala tenaga dan fikiran yang dicurahkan oleh para Pamong Desa /Kepala Desa demi kemajuan desanya masingmasing ;Hal. 22 dari 4 hal. Put. No. ...

Terah) dengan Pemohon II (RiahbintiAbu Bakri) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1993, di Dusun Timbal, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

3.Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : SP.DIPA-SP .DIPA-005.04.2.614728/2020, biaya yang timbul dalam perkara a quo sebesar Rp. 196.000,-

Terah, Lahir 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaanPetani, tempat tinggal di Dusun Timbal, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong,Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pemohon I;Ri'ah binti Abu Bakri, Lahir 01 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Timbal, Desa Taman Baru, KecamatanSekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pemohon IT;Atau secara bersamasama disebut para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas

Bahwa pada tanggal 12 September 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahanmenurut syariat Islam di Dusun Timbal, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong,Kabupaten Lombok Barat ;2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon IIberstatus Perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ayah kandungPemohon II bernama Abu Bakri, dihadiri saksisaksi nikah masingmasing bernamaNapisah dan H.

Ismail, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di DusunTimbal, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah Tokoh Agama dan memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi menyaksikan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II yangdilangsungkan pada tanggal 12 September 1993 di Dusun Timbal, Desa Taman Baru,Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat; Bahwa yang menjadi wali nikah adalah

Muaidin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman DusunTimbal, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah Penghulu Dusun Pemohon danmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi menyaksikan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II yangdilangsungkan pada tanggal 12 September 1993 di Dusun Timbal, Desa Taman Baru,Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ; Bahwa yang menjadi wali nikah

formil dan materiildan keterangan saksisaksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnyasebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, olehkarena itu keterangan saksisaksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilaikekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan buktibukti dipersidangan ditemukan fakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 12September 1993 di Dusun Timbal

Timbal, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lobar;

Kecamatan Mataram Kota Mataram selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar Pemohon dan saksisaksi yang dihadirkan;Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal25 Maret 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Mataram pada tanggal 25 Maret 2019 dalam Register Nomor116/PDT.P/2019/PN MTR. yang pada pokoknya memohon sebagai berikut: Bahwa pemohon dilahirkan di Timbal

MUAIDIN dan HJ.MARDIAH,berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor 210/1981 yang diterbitkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung tanggal 1 Juni 1981 ; Bahwa pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan olehKantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor5201LT100320160007 pada tanggal 10 Maret 2016; Bahwa oleh karena itu pemohon bermaksud ingin menambahkannama pemohon sesuai dengan nama lahir pemohon yang semulatertulis bernama ALI, Lahir di Timbal pada tanggal 17 Maret 1992

diperbaiki menjadi MUHAMMAD ALI, Lahir di Timbal pada tanggal 17Maret 1992; Bahwa untuk merubah Akta Kelahiran pemohon tersebut diperlukanadanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.

Menetapkan kepada pemohon untuk menambah nama pemohonpada akta Kelahiran pemohon dari yang semula bernama ALI,Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 116/Pdt.P/2019/PN Mtr.Lahir di Timbal pada tanggal 17 Maret 1992, anak ke Tiga daripasangan suami istri bernama H. MUAIDIN dan HJ. MARDIAHdi perbaiki menjadi MUHAMMAD ALI, Lahir di Timbal padatanggal 17 Maret 1992, anak ke Tiga dari pasangan suami istribernama H. MUAIDIN dan HJ.

Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yangbersangkutan.Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:BAB VIIIBANTUAN TIMBAL BALIKDALAM MASALAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGPasal 44 ...(1)(2)(3)(4)(1)f puna, Ny22S hyMe Se NyNz S4VAZ NYNaa NYWS) M7NN M7PRESIDENREPUBLIK INDONESIA13Pasal 44Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucianuang, dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik di bidanghukum dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateralsesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ini dapat dilaksanakan dalam hal negara dimaksud telahmengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik denganNegara Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas.Permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari dan ke negara laindisampaikan kepada dan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang hukum dan perundangundangan.Menteri dapat menolak permintaan kerja sama bantuan

timbal balikdari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan oleh negara laintersebut dapat mengganggu kepentingan nasional atau permintaantersebut berkaitan dengan penuntutan kasus politik atau penuntutanyang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikappolitik seseorang.Pasal 44AKerja sama bantuan timbal balik dengan negara lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 antara lain meliputi:a. pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasukpelaksanaan surat rogatori;b. pemberian

permintaan untuk pencarian barang bukti danpenyitaan;e. upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaanhasil kejahatan;f. mengusahakan persetujuan orangorang yang bersediamemberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negarapeminta;g. bantuan ...esrtoe NyWW NNZ 4N44 4WS) M7SNASy, MSPRESIDENREPUBLIK INDONESIA14g. bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerja samatimbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan.(2) Dalam rangka melakukan kerja sama bantuan timbal

Pati atauditempat lain setidak tidaknya masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Pati, telah melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahayadan Beracun) tanpa ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikotasesuai dengan kewenangannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai pengepul bahan logam padasekitar bulan Oktober 2014 telah membeli limbah B3 (BahanBerbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logamtimah/timbal

Kalisco (Kalimantan Steel) yang berada diPekanbaru,Riau seharga Rp. 110.000.000, (seratus sepuluh jutarupiah)Bahwa setelah terdakwa membeli limbah B3 (Bahan Berbahaya danBeracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal dariPabrik PT. Kalisco (Kalimantan Steel) tersebut kemudian pada hariMinggu tangal 12 Oktober 2014 limbah B3 (Bahan Berbahaya danBeracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal yangdibeli terdakwa dari Pabrik PT.

Putusan No. 106/Pid.Sus/2015/PT SMG.timah/timbal tersebut sampai di Pati tepatnya tiba di lahan tambakyang berada di desa kebonsawahan Kec. Juwana Kab. Pati pada hariJumat tanggal 24 Oktober 2014Bahwa kemudian terdakwa dengan menyuruh saksi NYONO untukmencarikan dua unit KBM Truk untuk mengangkut limbah B3 (BahanBerbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logamtimah/timbal dari dalam KBM Truck Trailer Merk HINO No.

Pol K 1922 EH warna kabin putin kombinasiwarna bak ungu akan melangsir/memindah limbah B3 (BahanBerbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logamtimah/timbal dari dalam KBM Truck Trailer Merk HINO No. Pol B 9448UEL yang dikemudikan oleh saksi WINARSO dan KBM Truck TrailerMerk HINO No.

Pol B 9545 UEJ yang dikemudikan oleh saksiARZONO MANURUNG menuju ke gedung milk terdakwa telahdiamankan oleh petugas Polres Pati;Bahwa terdakwa dalam mengangkut limbah B3 (Bahan Berbahaya danBeracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal dariPT.

Dikembalikan kepada saksi Hendrik Als Abi ; - 1 (satu) bilah obeng timbal balik tanpa gagang. Dirampas untuk dimusnahkan. -- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Hendrik Als Abi ; (satu) buah obeng timbal balik tanpa gagang.Dirampas untuk dimusnahkan.5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter BP 4195 QW warna kuning.Dikembalikan kepada saksi Hendrik Als Abi ; (satu) bilah obeng timbal balik tanpa gagang.Dirampas untuk dimusnahkan.

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter BP 4195 QW warna kuning.Dikembalikan kepada saksi Hendrik Als Abi ; (satu) bilah obeng timbal balik tanpa gagang.Dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari : Kamis, tanggal 20 Juni 2013, olehkami JARIHAT SIMARMATA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, R.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangantara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 46 Alinea ke1 dan 4 :"Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan pembebasan pengenaanPajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak kepadaPerwakilan Negara Asing (Kedubes) berdasarkan azas timbal balik tidaktermasuk pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan BarangKena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 16B ayat

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor:SE10/PJ.52/1998 tanggal 18 Mei 1998, sehingga Pajak Masukan ataspenyerahan Barang Kena Pajak kepada Perwakilan Negara Asing(Kedubes) yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaiberdasarkan asas timbal balik dapat dikreditkan";Halaman 47 Alinea ke1 :Halaman 6 dari 19 halaman.

Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalandiplomatik serta Pejabat/Tenaga Ahlinya;dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan AtasBarang Mewah.(2) Pembebasan PPN dan/atau PPn BM kepada Perwakilan Negara Asinghanya diberikan atas dasar azas timbal balik;Pasal 2 :(1) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan AtasBarang Mewah yang memperoleh fasilitas pembebasan terlanjurdipungut, maka Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan AtasBarang Mewah

Bahwa penyerahan BKP yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) terhadap Perwakilan NegaraAsing (Kedubes) adalah merupakan penyerahan yang PPNnyadibebaskan karena adanya azas timbal balik (resiprocal) denganterlebin dahulu mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPNdan PPnBM (tidak berlaku otomatis) sehingga atas PPN yang tidakdipungut tersebut maka pajak masukannya tidak dapat dikreditkan;Halaman 13 dari 19 halaman.

Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) menilaiputusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pajakmasukan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) atas penyerahan yang PPNnya dibebaskan sebesarRp2.751.438.292,00 dengan alasan pembebasan pengenaan PPNatas penyerahan BKP kepada Perwakilan Negara Asing (Kedubes)berdasarkan azas timbal balik tidak termasuk pembebasan PPN atasHalaman 16 dari 19 halaman.

Sby.ganja tersebut kepada terdakwa SEGAF ASSEGAF seberat setengah timbal atausekitar 50 (lima puluh) gram seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh riburupiah), namun ZAINAL ABIDIN B.

MOH.ALAYDRUSmengaku bahwa ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membelisebanyak setengah timbal sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh riburupiah), akan tetapi ZAINAL ABIDIN B.

MOH.ALAYDRUS membeli ganjakepada Terdakwa sebanyak setengah timbal sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratuslima puluh ribu rupiah), akan tetapi ZAINAL ABIDIN B.

Menetapkan memberi hak kunjung kepada Tergugat Konpensi dengan anak sebagaimana tersebut pada dictum konpensi angka 3 (tiga) di atas secara timbal balik;5. Memerintahkan kepada Penggugat Konpensi (ibu) untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Konpensi (ayah) dan anak sebagaimana tersebut dalam dictum dalam konpensi angka 3 (tiga) di atas;6.

No.2594/Pdt.G/2013 /PA Smg1974 jo. pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia dan pasal 4 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak baik Tergugat (ayah) maupun anak tersebut di atas diberi hakkunjung secara timbal balik dan Penggugat harus memberi kesempatan kepadamereka sesuai dengan kesepakatan dan sepengetahuan Penggugat selakupemegang hak hadhonah, karenanya Majelis Hakim akan menetapkan dalam amarputusan dibawah ini;DALAM KONPENSI!

ANAK KE III , UMUR 5 TAHUN; Hingga anak tersebut dewasa (21) tahun, tanpa mengurangi hak-hak Tergugat untuk berkomunikasi dalam hubungannya sebagai anak dengan orang tuanya secara timbal balik dengan sepengetahuan Penggugat; 4.

ANAK KE III, UMUR 5 TAHUN;Hingga anak tersebut dewasa (21) tahun, tanpa mengurangi hakhak Tergugat untuk berkomunikasi dalam hubungannya sebagaianak dengan orang tuanya secara timbal balik dengansepengetahuan Penggugat;4.

Hasil foto copy timbal balik tersebut lalu direkatkandengan menggunakan lem kertas di dua bagian sisi mata uang, untuk mata uang rupiahyang dipalsukan dengan nominal Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) diselipkan fotoNegurah Rai diantara dua sisi mata uang sedangkan untuk mata uang rupiah yangdipalsukan dengan nominal Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) diselipkan fotoSoekarnoHatta.

Hasil foto copy timbal baliktersebut lalu direkatkan dengan menggunakan lem kertas di dua bagian sisi mata uang,untuk mata uang rupiah yang dipalsukan dengan nominal Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah) diselipkan foto Ngurah Rai diantara dua sisi mata uang sedangkan untuk matauang rupiah yang dipalsukan dengan nominal Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah)diselipkan foto SoekarnoHatta.

Kabupaten Pati atau ditempat lain setidak tidaknya masin dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriPati, telah melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)tanpa ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai pengepul bahan logam padasekitar bulan Oktober 2014 telah membeli limbah B3 (Bahan Berbahaya danBeracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal

Bahwa setelah Terdakwa membeli limbah B3 (Bahan Berbahava dan12 Oktober 2014 limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yangmengandung unsur logam timah/timbal yang dibeli Terdakwa dari Pabrik PT.Kalisco (Kalimantan Steel) tersebut diangkut Terdakwa menuju ke Juwana,Pati dengan 2 (dua) Unit KBM Truck yaitu KBM Truck Trailer Merk HINONo.Pol B 9448 UEL yang dikemudikan oleh saksi Winarso dan KBM TruckTrailer Merk HINO No.Pol B 9545 UEJ yang dikemudikan oleh saksi ArzonoManurung dimana kedua

truck tersebut adalah milik jasa Ekspedisi PT.Sarana Berkat Anugrah Transport yang beralamatkan di Jalan Tipar CakungRaya Jakarta Utara.Bahwa Terdakwa mengangkut limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal tersebut denganmenggunakan jasa Ekspedisi PT.

Sarana Berkat Anugrah Transport yangberalamatkan di Jalan Tipar Cakung Raya Jakarta Utara dengan biayaekspedisi sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan padasaat itu limban B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yangmengandung unsur logam timah/timbal tersebut sampai di Pati tepatnya tibadi lahan tambak yang berada di Desa Kebon Sawahan, Kecamatan Juwana,Kabupaten Pati pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014.Bahwa kemudian Terdakwa dengan menyuruh saksi Nyono untuk mencarikan

dua unit KBM Truk untuk mengangkut limbah B3 (Bahan Berbahaya danBeracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal dari dalamKBM Truck Trailer Merk HINO No.Pol B 9448 UEL yang dikemudikan olehsaksi Winarso dan KBM Truck Trailer Merk HINO No.Pol B 9545 UEJ yangdikemudikan oleh saksi Arzono Manurung menuju ke gedung milk Terdakwayang berada di Desa Growong Kidul Juwana dan sekitar Jam 11.00 WIBsaksi Nyono dengan menggunakan KBM Light Truck merek Mitsubishi No.PolK 1836 CH warna kabin kuning

Suharja) terhadap Penggugat (Defi Rusbiarti binti Jumali) ;

Menetapkan memberi hak kunjung kepada Tergugat dengan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara timbal balik;5. Memerintahkan kepada Penggugat (ibu) untuk memberi kesempatan kepada Tergugat (ayah) dan anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 (tiga) di atas;6.

ayah dan hak anakanak tersebut untuk salingbersilaturrahmi dalam mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayangnya secaratimbal balik (omgangsrecht/Visitation rights) dan dalam melaksankankewajibannya, berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam pasal 41 huruf(a) pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 46 ayat (1) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 jo pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia baik Tergugat (ayah) maupun anak tersebut diatasdiberi hak kunjung secara timbal

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang ataulebih dengan bersekutu perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antaralain sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersamadengan anak HAEKAL yang pada saat melintas di Pantai AsuhanPATMOS yang beralamat di Lingkungan Karang Timbal

Saksi MARIA OKTAVIANI LUSTAR SILIA NESA dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa kejadian pencurian HP milik teman saksi terjadi pada Hari RabuTanggal 19 Mei 2021, sekitar Pukul 17.30 wita bertempat di Pantai AsuhanHalaman 4 dari 12 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN MtrPATMOS di Lingkungan Karang Timbal Kel.

Karang Timbal Kel.

Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Ansar Bin Nurdin) terhadap Penggugat (Rina Marlinawati Binti Abbas);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Rafania Juliansar binti Ansar, lahir 13 Desember 2014 dan Muhammad Raykal Juliansar bin Ansar, lahir 19 Maret 2021 dan Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Raka Juliansar, lahir 6 Juli 2011 dengan kewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat secara timbal