Bahwa berhubung Penyelesaian Bipartid tidak dapat menyelesaikan masalahmaka pada tanggal 12 Oktober 2012 Penggugat mengajukan Perkara keInstansi yang berenang kepada Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Medanuntuk menyelesaikan masalah secara Tripartid ( Vide Pasal 8 UU No2 12004 ) jnnnnnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn ne ne nn ne nnn ne nnn a neem nn nnnnanannnnnannns5.

Bahwa dalam proses mediasi/Tripartid tersebut pihak PENGGUGATmenuntut hak karena pihak BAYER INDONESIA harusnya memberikan saya 2kali PMTK karena mereka tidak bisa membuktikan bahwa saya melakukanpelanggaran berat yaitu mencuri, tanoa ada bukti sesuai dengan ketentuanPasal 158 ayat 1 dan 2 UndangUndang No 13 tahun 2003, seharusnya pihakBAYER INDONESIA memberikan PHK kepada saya dengan 2 kali PMTKsesuai dengan Pasal 164 Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagkerjaan.12.

Putusan Nomor : 52/Pdt.SusPHI.G/2019/PN.JKTPST.a.2.Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard).Dasar Hukum Yang Digunakan oleh Penggugat Adalah Tidak Jelas danKeliru.Penggugat di dalam butir 10 halaman 3 Gugatannya dengan tegasmenyatakan:Bahwa dalam proses mediasi/Tripartid tersebut pihak PENGGUGAT menuntuthak karena pihak TERGUGAT harusnya memberikan dua kali PMTK karenamereka tidak bisa membuktikan bahwa PENGGUGAT melakukanpelanggaran berat yaitu mencuri

membayarseluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.Bahwa Dalil Penggugat point 15 haruslah dinyatakan ditolak oleh karenapembicaraan dalam bipartid antara pekerja dan pengusaha, masalahPHK, prinsipnya telah sama sama disepakti, tetapi yang tidak sejalandengan ketentuan hukum adalah, tuntutan Penggugat mengenaikonpensasi pesangon, yang menuntut nilai pesangon sebesar Rp92.964.780, ( Semblan puluh dua juta sembilan ratus enampuluhempat ribu tuju ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dalampertemuan Tripartid

bertempat diKantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dan Perundinganulang pada tanggal 25 Juli 2010 bertempat digedung Q ya Hool Dusun BinaanKuntu sesuai surat undangan No. 014/KUDTrb/2010 tertanggal 19 Juli 2010,akan tetapi Perundingan tersebut terjadi selisih paham sehingga tidak tercapaikesepakatan antara para Penggugat dan Tergugat ;Bahwa dikarenakan perundingan Bipartid tersebut tidak tercapai kesepakatanmaka para Penggugat mengajukan permohonan untuk dilakukan penyelesaiansecara Tripartid

sesuai Ketentuan Undangundang No.13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Meminta Kepada Tergugat untukmembayar hakhak penggugat atas pemutusan kerja secara sepihak.NamunTergugat Selalu menghindar dan tidak mau memberikan hakhak Penggugattersebut ;Bahwa berhubung Penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapatmenyelesaikan masalah maka Penggugat melimpahkan permasalahan keInstansi yang berwenang yakni Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Provinsi Sumatera utara untuk menyelesaikan secara Tripartid

penyelesaianperselisihan hubungan industrial;Didalam Pasal 152 ayat (1) Undang undang No. 13 Tahun 2003 juga menyatakanPermohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepadalembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadidasarnya;710Bahwa Perkara PHK ini telah dilakukan mediasi secara bipartid tertanggal 26Mei 2010 (bukti P.8) akan tetapi tidak menemui jalan keluar;Bahwa karena bipartid tidak ada kesepakatan dan menemui jalan keluar, makadilanjutkan dengan tripartid

Uang Pesangon 2 X 4 x US$ 10.292 US$. 82.336Uang Penghargaan masa kerja 1x2xUS$ 10.292 US$. 20.584Jumlah US$. 102.920 Uang Pengganti Hak 15/100 x US$ 10.292 US$. 15.418 Tunjangan Hari Raya 2016 US$. 10.292 Bonus Vacation 20 x US$ 10.292 US$. 205.840 Upah bulan Febuari s/d Juli 2016 US$ 61.752Total US$. 499.162Bahwa oleh karena Anjuran Mediator Perselisihan Hubungan IndustrialKantor Tenaga kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan telah bersesuaiandengan tuntutan minimal Penggugat saat bipartid maupun tripartid

karena RS UKI selalu menghadapkan para Tergugat dengan paraAdvokat Profesional;Bahawa setelah mengalami masa skorsing selama lima kali berturutturutpara Tergugat kemudian mendapat surat dari YUKI pada tanggal 15 Mei2013 yaitu isinya melakukan mutasi yang sebenarnya adalah demosi ke unit unit lain di bawah YUKI;Bahwa melalui LBH SBSI telah melakukan beberapa kali perundinganBipartit baik dengan RS UKI maupun dengan YUKI, tetapi tidak menemuititik penyelesaian maka dilanjutkan dengan perundingan Tripartid

Bahwa berhubung PHK yang dilakukanolehTergugat jelas merupakan PHKsepihak dan sewenangwenang tanpa melalui prosedur yang berlaku,sehingga Para Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secaraBipartid tetapi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah ;15.Bahwa berhubung penyelesaian Bipartid tidak dapat menyelesaikanmasalah maka Para Penggugat mengajukan perselisihan hubunganindustrial ini keinstansi yang berwenang kepada Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Medan untuk menyelesaikan masalah secara Tripartid

DisnakerKabupaten Karimun maupun Mediator untuk membahasperselisihanhubungan industrial yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat;Jikalau pun ada pencatatan perselisihan hubungan industrial antara ParaPenggugat dan Tergugat pada Disnaker Kabupaten Karimun, makapencatatan dan anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator pada DisnakerKabupaten Karimun sebagaimana tersebut dalam poin ke09 surat gugatanperkara a quo, adalah tidak valid untuk dipergunakan sebagai alasan telahdilakukannya tahapan perundingan Tripartid

menjelaskan sebabsebab yang dapat diterima olehPara Penggugat ; Bahwa berhubung Pemutusan Hubugan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugatsecara tibatiba tanpa adanya surat Teguran dalam bentuk surat Peringatan I,I,HI.dan surat Skorsing terlebih dahulu kepada Para Pengguat Jelas merupakan PHKsepihak dan sewenangwenang tanpa melalui Prosedur yang berlaku ,sehingga ParaPenggugat berusaha mnyelesaikan permasalahan secara Bipartid tetapi tidak dapatdiselesaikan secara musyawarah ; Bahwa Penyelesaian secara Tripartid

Bahwa berhubung Pemutusan Hubugan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat secara tibatiba tanpa adanya surat Teguran dalam bentuk suratPeringatan I, lI, II .dan surat Skorsing terlebih dahulu kepada Para PengguatJelas merupakan PHK sepihak dan sewenangwenang tanpa melaluiProsedur yang berlaku ,sehingga Para Penggugat berusaha mnyelesaikanpermasalahan secara Bipartid tetapi tidak dapat diselesaikan secaraMusyawarah 5 22 nnn nnn nn nn nn no nnn ncn nnn ncn nn cn en ec nc nes Bahwa Penyelesaian secara Tripartid

Akan tetapi pada saat itu di jawabakan diberikan pada saat sidang di pengadilan hubungan industrial(PHI);Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan informasi mengenai data parakaryawan baru diketahui pihak TERGUGAT ketika permasalahanini di ajukan penyelesaiannya oleh para karyawan melaluipenyelesaian Tripartid di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor,Hal. 30 dari 59 Put. No. 27/Pdt.SusPHI/2020/PN.

Bahwakarenaberikut:6.16.2Bahwa sebenarnya TERGUGAT berupaya untuk menyelesaikanpermasalah yang terjadi dengan Para PENGGUGAT secaramusyawarah baik melalui proses bipartid maupun tripartid akantetapi Para PENGGUGAT lebih menginginkan agar upaya dilakukanmelalui proses penyelesaian yang mengarah terjadinyapemutusan hubungan kerja ;Bahwa dari proses penyelesaian yang dilakukan melalui bipartid dantripartid di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, TERGUGATberupaya untk meminta Para PENGGUGAT memberikan

Maka sekitar Juni 2017 Permasalahan Penggugat inidiserahkan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan TramsmigrasiKotamadya Jakarta Selatan dimana Penggqugat berdomisili dan bertempattinggal ;20.Bahwa dalam proses pemeriksaan di tingkat tripartid Penggugat dan Tergugat hadir dan memenuhi Undangan. Pada tanggal 13 November 2018 Mediatorpada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Tramsmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan mengambil Keputusan Anjuran yang isinya :1.

Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Butir 20Halaman 14 Gugatan yang untuk menghindari keraguan kami kutip sebagaiberikut:Bahwa dalam proses pemeriksaan di tingkat tripartid Pengqugat danTerqugat hadir dan memenuhi Undangan. ...Bahwa lebih lanjut, dalil Penggugat tersebut juga bersesuaian dengan AnjuranMediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Selatan (selanjutnya disebut Sudinnakertans Jaksel) No. 5012/1.835.1 tanggal 13 November 2017, yang diajukan oleh Penggugat

Bahwa dalam proses pemeriksaan di tingkat tripartid Penggugatdan Tergugat hadir dan memenuhi Undangan. Pada tanggal 13November 2018 Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan mengambil KeputusanAnjuran yang isinya:...5433.34.35.36.21.

menjelaskan sebabsebab yang dapat diterima oleh ParaPenggugat ;Bahwa berhubung Pemutusan Hubugan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat secara tibatiba tanpa adanya surat teguran dalam bentuk suratPeringatan , Il, Ill dan surat skorsing terlebin dahulu kepada ParaPengguat jelas merupakan PHK sepihak dan sewenangwenang tanpamelalui Prosedur yang berlaku, sehingga Para Penggugat berusahamnyelesaikan permasalahan secara Bipartid tetapi tidak dapatdiselesaikan secara musyawarah ;Bahwa Penyelesaian secara Tripartid

dalam Undangundang Nomor 17 Tahun2008 tentang Pelayaran yang berbunyi : Ketentuan ketenagakerjaan dibidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan, Maksud dari pasal tersebutadalah bahwa Sepanjang tidak diatur secara knusus dalam Undangundang Pelayaran maupun dalam KUHDagang maka, ketentuantentang Ketenagakerjaan secara umum berlaku misalnya terkait dengantata cara Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan mulai dariPenyelesaian secara Bipartid, Tripartid

Bahwa Penyelsaian secara Tripartid tersebut tidak selesai ternyatatanggal 11 September 2014 Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota MedanMengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/2367/DSTK/2014 hal manasesuai Anjuran tersebut menyatakan Para Penggugat tidak bersalah danberhak memperoleh Pesangon;6.

Bahwa berhubung Penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapatmenyelesaikan masalah maka pada tanggal 27 juli 2016 Penggugatmelimpahkan permasalahan ke Instansi yang berwenang yakni DinasSosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan untuk menyelesaikansecara Tripartid ( Vide Pasal 8 UU No. 2/2004) ;8.

Bahwa latar belakang para Penggugat (58 Pekerja) mengajukangugatan perkara a quo kepada para Tergugat dan Turut Tergugatkarena status hubungan kerjanya tidak jelas sebagaimana telahdiuraikan dalam surat gugatan perkara a quo, yang mana pada saatbepartid, tripartid dan mendaftarkan gugatan a quo keseluruhan paraPenggugat masih bekerja;b.

Bahwa pada tanggal 29 september dan tanggal 3 oktober 2016 telahdilakukan Tripartid di Disnaker kota Bandung, namun tidak adanyakesepakatan antara penggugat dan tergugat ;24. Bahwa sesuai dengan pasal 13 (2) UU No 2 Tahun 2004 tentangpenyelesaian perselisihan hubungan industrial maka Disnakermengeluarkan anjuran No. 567/14847Disnaker tertanggal 15 Nopember2016 yang pada pokoknya menganjurkan :a. Agar pihak pengusaha PT.