Ditemukan 919034 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : waris wakil wahab wahid wajibah
Penelusuran terkait : Wajib pajak Kepentingan publik Permohonan wajib pajak dan membatalkan surat tagihan pajak (stp) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang mengatur bahwa setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh ijin usaha Surat kepütusan direktur jenderal pajak nomor : kep-82/wpj.01/kp.07/2001 tanggal 28 agustus 2001 tentang penunjukan wajib pajak Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak Dapat merugikan kepentingan dinas; Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan Perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Surat keputusan direktur jenderal pajak no. kep- 059/psl.22/wpj.01/kp.0506/2001 tanggal 20 agustus 2001 tentang penunjukan wajib pajak sebagai pemungut pajak penghasilan Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tanggahnya Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan Perawatan Atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 19-01-2021 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 2342/Pid.C/2021/PN Sby
Tanggal 19 Januari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SURYANDOKO
Terdakwa:
WAJIB
11 — 5
  • Penyidik Atas Kuasa PU:
    SURYANDOKO
    Terdakwa:
    WAJIB
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 15-09-2023 — Putus : 15-09-2023 — Upload : 15-09-2023
Putusan PN BLITAR Nomor 917/Pid.C/2023/PN Blt
Tanggal 15 September 2023 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Mujianto
Terdakwa:
Wajib
11 — 6

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa WAJIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana meminta-minta ditempat umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
    3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama
    Penyidik Atas Kuasa PU:
    Mujianto
    Terdakwa:
    Wajib
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pajak
Register : 26-11-2014 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 14 April 2015 — MACERAL ENERGITAMA;KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
200 — 126
  • MACERAL ENERGITAMA;KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
    MACERAL ENERGITAMA, dalam perkara ini diwakili oleh REGINA TOLIByang bertindak sebagai Direktur, Kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Griya Utama, Komplek Puri Mutiara, BlokC/10, Sunter Agung, Jakarta 143850, yang memberikan KuasaKepada HENDRA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal23 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT :Melawan :KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU,KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK ~ BESAR,DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, yang berkedudukan diMedan
    UU No. 51 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986.Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) adalah suatu penetapan tertulisyang menunjuk kepada isi keputusan TUN berupa perintah untuk membayarPPN atas penyerahan saham.Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) dikeluarkan oleh badan ataupejabat tata usaha negara, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib PajakBesar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur
    Bahwa dalam hal Wajib Pajak in casu Penggugat masih belum puasdengan hasil Keputusan Pengadilan Pajak, maka Wajib Pajak in casuPenggugat masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitupengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agungsebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU Pengadilan Pajaksebagai berikut:(3) Pihakpihak yang bersengketa dapat mengajukan PeninjauanKembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada MahkamahAgung.5.
    melakukan analisis yang berkaitan konsultasiteknisperpajakan dan membuatsuratjawabanataspermasalahan Wajib Pajak tersebut.b.
    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Kepala Kantor PelayananPajak Wajib Pajak Besar Satu Nomor: S3728/WPJ.19/KP.01/201 4tanggal 4September 2014, Hal: Penegasan Kewajiban PPN; dan3.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pajak
Register : 19-06-2015 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 172/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Agustus 2015 — ;KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
99 — 41
  • ;KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
    MACERAL ENERGITAMA, dalam perkara ini diwakili oleh REGINA TOLIByang bertindak sebagai Direktur, Kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Griya Utama, Komplek Puri Mutiara, Blok C/10,Sunter Agung, Jakarta 14350, yang memberikan Kuasa kepadaHENDRA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING MELAWANKEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU,KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR, DIREKTORATJENDERAL PAJAK, yang berkedudukan
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 13-02-2012 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 12-02-2013
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 425/Pdt.G/2012/PAJT
Tanggal 28 Maret 2012 — Sudarsono Wibowo bin Wajib Alamin Nunik Triani binti Hartosuwito
8 — 0
  • Sudarsono Wibowo bin Wajib AlaminNunik Triani binti Hartosuwito
Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tahun 2010
430 — 272
  • Tentang : Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
  • Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
    keagamaan yang sifatnya wajib bagiWajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selainagama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badandalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agamaselain agama Islam, yang diakui di Indonesia yangdibayarkan kepada lembaga keagamaan yangdibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.(2) Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yangdisetarakan dengan uang.Pasal 2Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangankeagamaan yang sifatnya wajib tidak
    dibayarkan kepadabadan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembagakeagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan daripenghasilan bruto.Pasal 3Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebananzakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yangdapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur denganPeraturan Menteri Keuangan.Pasal 4Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, zakatatau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yangdilaksanakan
    bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia serta untuklebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaannyamaka Wajib Pajak yang membayar zakat melalui badan amil zakat ataulembaga amil zakat dan Wajib Pajak yang memberikan sumbangankeagamaan melalui lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkanoleh Pemerintah, juga diberikan fasilitas perpajakan.
    Fasilitasperpajakan tersebut berupa diperbolehkannya zakat atau sumbangankeagamaan tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto.PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal2...as* (= SYCher")R44 WAYNoy M7Wy VAPRESIDENREPUBLIK INDONESIA2Pasal 2Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam halWajib Pajak mengeluarkan zakat atau sumbangan keagamaanyang sifatnya wajib selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (1), tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak
    Demikian juga apabila Wajib Pajak selainpemeluk agama Islam membayar sumbangan keagamaan yangsifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia bukankepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan olehPemerintah, maka pembayaran tersebut juga tidak dapatdikurangkan dari penghasilan bruto.Contoh:Badu merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankanusaha. Badu membayar zakat sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pajak
Register : 31-12-2009 — Putus : 25-06-2010 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 25 Juni 2010 — Bakrie Investindo;Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu
196 — 88
  • Bakrie Investindo;Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu
    Dyah Wulandari, SH.LL.M.: Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, KanwilDJP Wajib Pajak Besar; 6. Ignatius Joko Trianto, SE.: AccountRepresentative Seksi Pengawasan danKonsultasi , KPP Wajib Pajak Besar Satu;7. Hari Agus Santoso, SE. M.Hum. : PelaksanaSubdit Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan Il; 8. Bawadi, SH.M.Hum. : Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II;9.
    Pemeriksaan Bukti Permulaan harus diberitahukankepada wajib Pajak dalam hal bukti permulaandilakukan terhadap Wajib Pajak badan ..... dst. dan ;i. Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada huruf hdiberi hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan Bukti permulaan dalam batas waktu yangditentukan dalam hal hasil Pemeriksaan BuktiPermulaan ditindak lanjuti dengan penerbitan Suratketetapan Pajak.
    Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertuliskepada wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupahal hal yang berbeda antara Surat pemberitahuandengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi WajibPajak ;(2) Atas pemberitahuan tersebut, Wajib Pajak wayibmenyampaikan tanggapan secara tertulis ;Menimbang, bahwa disamping dua ketentuan tersebut, dalamSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE10/PJ.7/2004tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, pada angka
    Apabila masih terdapat temuan material yangtidak disetujui Wajib pajak dalam pembahasan akhir hasilpemeriksaan, Kepala UP3 harus membentuk Tim Pembahas yangterdiri dari Kepala kantor dan Para Ketua kelompok atau yangsetingkat dengan Ketua Kelompok untuk mempelajari danmenindak lanjuti temuan dimaksud untuk kemudian dilakukanpembahasan akhir dengan Wajib Pajak."
    Pajak;Menimbang, bahwa Pemberitahuan hasil Pemeriksaan maupunPembahasan Akhir dengan Wajib Pajak adalah merupakan bagianpenting dari proses pemeriksaan perpajakan, karena setelahadanya Pemberitahuan hasil Pemeriksaan tersebut, maka WajibPajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis.
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 07-01-2013 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan PTA SEMARANG Nomor 11/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Tanggal 16 Januari 2013 — PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula Tergugat sekarang “PEMBANDING”;-------------------- --------------------------------------MELAWAN-------------------------------- TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula Penggugat, sekarang “TERBANDING”;------------------
80 — 9
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pajak
Register : 09-08-2012 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 26-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 184/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 13 September 2012 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU; PT BAKRIE INVESTINDO;
86 — 30
  • KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU;PT BAKRIE INVESTINDO;
    PUTUSANNomor : 184/B/2012/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutussengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam sengketa antara : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat,Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1 Nama : Rekno Nawansari,S.H., LL.M.
    Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II ; Hal dari 15 hal Put.184/B/2012/PT.TUN.JKTJabatanJabatanJabatanJabatanJabatan4 Nama : Eduard DenniNadeak, S.H., MH;: Kepala Seksi Bantuan Hukum IJ, Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; 5 Nama : MuhamadKurniawan, S.H.;: Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; 6 Nama : Sri Andahyani,S.H.M.H.;: Kepala Subbag Bantuan Hukum dan Pelaporan, KanwilDJP Wajib
    Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II ; 12 Nama : Fernades AdhityaHalomoan, S.H.;: Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II ; 13 Nama : Yanuar LaudaBisma Furuh, S.H.;: Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II; Hal 3 dari 15 hal Put. 184/B/2012/PT.TUN.JKTJabatanJabatanJabatan: Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II; 15 Nama: Nyi Ratu NadhiaOktarina, S.H.;: Pelaksana Subbag Bantuan Hukum dan Pelaporan,Kanwil DJP Wajib
    Pajak Besar, 16 Nama : Mohamad FariqiAbdullah, S.E., Ak ;: Account Representative Seksi Pengawasan danKonsultasi I, KPP Wajib Pajak Besar Satu; Masingmasing adalah pejabat dan pegawai Kantor Pelayanan PajakWajib Pajak Besar Satu, beralamat di Jalan Medan Merdeka TimurNomor 16 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor :SKU2/WPJ.19/KP.01/2012 tertanggal 16 Mei 2012, selanjutnyadisebutsebagai TERGUGAT/ PEMBANDING ;MELAWANPT BAKRIE INVESTINDO, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarHukum
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum
Register : 25-04-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 28-06-2018
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 390/Pid.C/2018/PN Tlg
Tanggal 25 April 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ARIF RIFA'AN
Terdakwa:
WAJIB PRASETYO
13 — 3

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Wajib Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mabuk ditempat umum ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
    3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) gelas Aqua kosong, 1 (
    Penyidik Atas Kuasa PU:
    ARIF RIFA'AN
    Terdakwa:
    WAJIB PRASETYO
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 21-02-2018 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 2/Pid.R/2018/PN Trk
Tanggal 21 Februari 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Wajib Santoso,SH
Terdakwa:
Sudarto
27 — 16
  • Penyidik Atas Kuasa PU:
    Wajib Santoso,SH
    Terdakwa:
    Sudarto
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 16-03-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 50/Pid.C/2016/PN Unr
Tanggal 16 Maret 2016 — TERDAKWA : SA’ADAH Binti (Alm) ABDUL WAJIB
17 — 5
  • M E N G A D I L I- MenyatakanterdakwaSAADAH Binti (Alm) ABDUL WAJIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana MENJUAL MINUMAN KERAS YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN TANPA IJIN - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaolehkarenaitudenganpidana denda sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tersebut tidak dibayar dengan diganti kurungan selama 3 (tiga) hari ;- Memerintahkanbarangbuktiberupa : - 2 (dua)
    TERDAKWA : SAADAH Binti (Alm) ABDUL WAJIB
    PENGADILAN NEGERI UNGARAN Model : 51/Pid/PNJALAN GATOT SUBROTO NO. 16 Catatanputusan yang dibuatoleh HakimUNGARAN PengadilanNegeridalamdaftarcatatanPerkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor : 50 /Pid.C/2016/PN.Unr.Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara pelanggarandengan acara pemeriksaan secara cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :Namalengkap : SAADAH Binti (Alm) ABDUL WAJIB ;Tempatlahir : KabupatenSemarang;Umur/tgl. lahir : 42 tahun /18 September 1974;Jeniskelamin
    Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; menjualHakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilanNegeri Ungaran telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwaSAADAH Binti (Alm) BADUL WAJIB;Membaca Catatan dan berkas perkara beserta suratsurat bukti, keterangan lainnyaMendengarketerangan SaksiSaksi dan terdakwa;Memperhatikan barang bukti;Menimbang, bahwaberdasarkanketerangan
    saksi dan terdakwa serta barangbuktiyang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwasecarasahdanmeyakinkantelahterbuktibersalahmelakukanperbuatan yangdidakwakankepadanya,olehkarenaituiaharusdip idana;Mengingat pasal 43 ayat 3 jo pasal 26 Perda Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Peraturanperaturan lainyang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI MenyatakanterdakwaSAADAH Binti (Alm) ABDUL WAJIB telah terbukti secarasah dan meyakinkan
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 21-02-2018 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 1/Pid.R/2018/PN Trk
Tanggal 21 Februari 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Wajib Santoso,SH
Terdakwa:
Suwandi
23 — 3
  • Penyidik Atas Kuasa PU:
    Wajib Santoso,SH
    Terdakwa:
    Suwandi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-03-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/TUN/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU VS PT. BAKRIE INVESTINDO;
57 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU VS PT. BAKRIE INVESTINDO;
    /2006), yang mengatur sebagai berikutPasal 15;(1) Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajakwajib memberitahukan secara tertulis kepada Wayjib Pajak tentanghasil pemeriksaan berupa halhal yang berbeda antara SuratPemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi WajibPajak;2Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wajib Pajakwajib menyampaikan tanggapan secara tertulis;3Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajakmengundang Wajib Pajak
    Putusan Nomor 140 K/TUN/2013dengan baik oleh Wajib Pajak in casu Penggugat dan tidak dapatdikesampingkan begitu saja dengan apapun juga;Dengan demikian, pengajuan gugatan atas SKPKB ke PengadilanTata Usaha Negara jelas sangat bertentangan dengan ketentuanperundangundanganyang berlaku dan sudah seharusnyadinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);2 Atas sengketa prosedural ;a Bahwa apabila Wajib Pajak in casuPenggugat merasa tidak setujuterhadap prosedur penerbitanSKPKB maka Wajib
    Pajak (yaitu PT BakrieInvestindo, NPWP 01.558.625.8091.000) dan pejabat yangberwenang (yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib PajakBesar Satu);3 Sengketa terjadi akibat dikeluarkannya keputusan oleh KepalaKantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, yaitu beberapaSKPKB dan Surat Paksa;4 Terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu (dalam hal ini SKPKBdan Surat Paksa), apabila Wajib Pajak masih merasa keberatanmaka dapat mengajukan upaya hukum
    apabila Wajib Pajak in casu Termohon Kasasimasih belum puas dengan hasil putusan atas gugatan diPengadilan Pajak, Wajib Pajak berhak mengajukanHalaman 57 dari 74 halaman.
    Putusan Nomor 140 K/TUN/2013e Atas hasil temuan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak in casuTermohon Kasasi masih memiliki kewajiban perpajakan yangbelum diselesaikan yaitu bahwa Termohon Kasasi masih memilikipajak yang kurang dibayar maka Kantor Wilayah DJP Wajib PajakBesar meneruskan temuan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak(KPP) tempat dimana Termohon Kasasi terdaftar yaitu di KPPWajib Pajak Besar Satu (Pemohon Kasasi) melalui Surat KepalaKantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Nomor S778/WPJ.19
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 21-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn
Tanggal 4 April 2018 — Penggugat:
Fitris Wijayanti binti Wajib
Tergugat:
Sumani bin Tumiran
13 — 4

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

    3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sumani bin Tumiran) terhadap Penggugat (Fitris Wijayanti binti Wajib);

    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan

    Penggugat:
    Fitris Wijayanti binti Wajib
    Tergugat:
    Sumani bin Tumiran
    PUTUSANNomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.KEG, eT meDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara Gugatan Percerian antara:Fitris Wijayanti binti Wajib, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun DowoRT.005 RW. 003 Desa Kepel Kecamatan KareKabupaten Madiun, sebagai Penggugat;melawanSumani bin Tumiran
    Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjekhukum (legitima persona standi in judicio);Menimbang, bahwa telah ternyata atas gugatan Penggugat tersebutTergugat tidak menyampaikan jawaban maupun tanggapan apapun, karenaTergugat tidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka pokokmasalah dalam perkara ini adalah benarkah terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus (broken marriage) antara Penggugat dan Tergugatdisebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib
    No 266 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .Penggugat dan masih harus didukung oleh buktibukti lain, sehingga Penggugattetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan buktisurat dengan kode (P) serta 2 orang saksi sebagaimana terurai di atas, buktibukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinyadengan pokok perkara;Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di muka;Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat
    Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sumani bin Tumiran)terhadap Penggugat (Fitris Wijayanti binti Wajib);4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.591.000, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhnkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan AgamaKabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 04 April2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kamiDrs. H.
Pengadilan PN TUBAN Pidana Umum Perjudian
Putus : 17-09-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN TUBAN Nomor 355/Pid.B/2014/PN.TBN
Tanggal 17 September 2014 — SUKRAN AMIN bin RAIS
MASLIKAN bin KASMIRAN
SUTRISNO bin WAJIB
14 — 6
  • SUKRAN AMIN bin RAIS
    MASLIKAN bin KASMIRAN
    SUTRISNO bin WAJIB
    SUTRISNO Bin WAJIB, terdakwa I. MASLIKAN binKASMIRAN dan terdakwa HI. SUKRAN AMIN Bin RAIS tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair ;Menyatakan Terdakwa I. SUTRISNO Bin WAJIB, terdakwa I. MASLIKAN binKASMIRAN dan terdakwa III.
    SUTRISNO Bin WAJIB, 2. MASLIKIN BinKASMIRAN dan 3. SUKRAN AMIN Bin RAIS, pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2014,sekira jam 17.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2014, atausetidaktidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, di dalam rumah kontrakan milikSUTRISNO Bin WAJIB di Kel.
    SUTRISNO Bin WAJIB, 2.MASLIKIN Bin KASMIRAN dan 3. SUKRAN AMIN Bin RAIS karena mereka telahmelakukan perjudian jenis remi dengan menggunakan alat berupa kartu remi serta uangsebagai taruhan dan ditemukan barang bukti berupa : (satu) set kartu remi, uang tunaisebesar Rp. 178.000, (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian merekaterdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tuban;Pada mereka terdakwa 1. SUTRISNO Bin WAJIB, 2. MASLIKIN BinKASMIRAN dan 3.
    SUTRISNO Bin WAJIB, terdakwa II. MASLIKAN binKASMIRAN dan terdakwa II. SUKRAN AMIN Bin RAIS tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;2 Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair ;3 Menyatakan Terdakwa I. SUTRISNO Bin WAJIB, terdakwa II. MASLIKAN binKASMIRAN dan terdakwa III.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-10-2011 — Putus : 14-05-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 179/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 14 Mei 2012 — PT Bakrie Investindo;Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu
85 — 39
  • PT Bakrie Investindo;Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu
    tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajakmengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan; ADalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapatdidampingi oleh Konsultan Pajak dan/atau Akuntan Publik; 135Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan akan diatur lebih lanjutdengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak; 6Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidakmenghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksuddalam ayat(1) dan ayat
    (3) wajib dibuatkan Berita Acara, dan SuratKetetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatanberdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak; 7Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkandengan tindakan penyidikan; Bahwa oleh karena pemeriksaan pajak telah dilakukan, maka kewajiban ClosingConference tersebut wajib dilakukan terlebih dahulu oleh Tergugat sebelumTergugat menerbitkan
    ) WajibPajak menyampaikan tanggapan secara tertulis; 3 Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajakmengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;4 Dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapatdidampingi oleh Konsultan Pajak dan/atau Akuntan Publik; 5 Jangka waktu pembahasan hasil akhir pemeriksaan akan diatur lebihlanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak; 6 Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidakmenghadiri
    Bukti T 25 : Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar kepadaKepala KPP Wajib Pajak Besar Satu Nomor : S778/WPJ.19/2011 tanggal 19 April 2011, hal : Risalah TemuanPemeriksaan Bukti Permulaan (fotocopy sesuai dengan asli); 26.
    Conference) dengan Wajib Pajak telah tidak dilakukan; Menimbang, bahwa Pemberitahuan hasil Pemeriksaan maupun PembahasanAkhir dengan Wajib Pajak adalah merupakan bagian penting dari proses pemeriksaanperpajakan, Karena setelah adanya Pemberitahuan hasil Pemeriksaan tersebut, makaWajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pajak
Register : 24-01-2011 — Putus : 31-10-2011 — Upload : 27-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 31 Oktober 2011 — PT Bakrie Investindo;Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu
125 — 170
  • PT Bakrie Investindo;Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu
    PENGGUGAT ;Melawan :KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur,Nomor 16, Jakarta Pusat , dalam halmemberikan kuasa kepada : 1. AGUS KURNIAWAN, SH.LL.M ;5 ee SRAM, SiR. UN Sta, ae6 MRK URNA5 sal SUTITININGSI, SA5 sume ARCMIN SENS1 aR aGUSsaNTo5SEMLHO5 GEEr Poomk eramcns 51. AOE SELVIAPEFRMANA PUTRI, SH ;10, FERNMNDES ADKTYA HALOWDA SHHalaman 3 dari174 halaman, Putusan Nomor 11/G/2011/PTUNJKTPengadilan11. YANUAR LAUDA BISMA ~ FURUH SH;12.
    IGNATIUS JOKO TRIONO, SE ;masing masing ..........masing masing menggunakan alamat KantorPelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur,Nomor : 16, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : SKU2/WPJ.19/KP.01/2011, tanggal 26 Mei 2011,selanjutnya disebutSebagai ow. ee eeTERGUGAT ;Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca Putuan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 11/PLW/2011/PTUN JKTtertanggal19 April 2011 tentang diterimanya
    PTUNJKT14Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kepmenkeu 545 tersebutdiatur bahwa:Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untukmencari, mengumpulkan, mengolah data dan atauketerangan lainnya untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuanlain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturanperundang undangan perpajakan %Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Kepmenkeu 545tersebut diatur bahwaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (ClosingConference) adalah pembahasan yang dilakukan antaraPemeriksa Pajak dan Wajib
    Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan mengenaihasil bahasan temuan selama pemeriksaan pajak,yang ditandatanganioleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak ;Bahwa oleh karena pemeriksaan pajak telahdilakukan, maka kewajiban Closing Conferencetersebut wajib dilakukan terlebih dahulu olehTergugat sebelum Tergugat menerbitkan ObyekSengketa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 10-07-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018
Tanggal 10 Juli 2018 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU VS Dr. ANDREY SITANGGANG, S.H., M.H., S.E.
425 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, tersebut;
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU VS Dr. ANDREY SITANGGANG, S.H., M.H., S.E.
    ;Memerintahkan Kurator membatalkan pembayaran kepada seluruh KrediturKonkuren sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan menyatakanjumlah pembayaran kepada seluruh Kreditur Konkuren yang dimohonkanpembatalan tersebut untuk dimasukan dan ditambahkan kepada porsi ataubagian KPP Wajib Pajak Besar Satu selaku Kreditor Preferen;Memerintahkan Kurator untuk menggunakan Kantor Akuntan PublikIndependen dalam memeriksa pengeluaran Biaya Kepailitan;Memerintahkan Kurator agar selisih dari pengeluaran
    menurut KantorAkuntan Publik dengan laporan pengeluaran yang dibuat oleh Kurator PTUnited Coal Indonesia (dalam Pailit), untuk dimasukan dan ditambahkankepada porsi atau bagian KPP Wajib Pajak Besar Satu selaku KreditorPreferen;Memerintahkan Kurator untuk memperbaiki Daftar Pembagian Akhir HartaPailit PT United Coal Indonesia (dalam Pailit) dengan memperhatikan hakmendahulu Negara atas utang Pajak;Halaman 2 dari 7 hal.
    Memerintahkan Kurator agar selisih dari pengeluaran menurut KantorAkuntan Publik dengan laporan pengeluaran yang dibuat oleh KuratorPT United Coal Indonesia (dalam Pailit) untuk dimasukan danditambahkan kepada porsi atau bagian KPP Wajib Pajak Besar Satuselaku Kreditor Preferen;7. Memerintahkan Kurator untuk memperbaiki Daftar Pembagian AkhirHarta Pailit PT United Coal Indonesia (dalam Pailit) denganmemperhatikan hak mendahulu Negara atas utang pajak;8.
    PAJAK BESAR, KANTORPELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU tersebut, harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang UndangHalaman 6 dari 7 hal.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERALPAJAK, KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR, KANTORPELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 PK/TUN/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — KEPALA KANTOR PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU VS PT. BAKRIE INVESTINDO;
70 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU VS PT. BAKRIE INVESTINDO;
    Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan mengenaihasilbahasan temuan selama pemeriksaan pajak, yang ditandatanganioleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak;Bahwa oleh karena pemeriksaan pajak telah dilakukan, makakewajiban Closing Conference tersebut wajib dilakukan terlebih dahuluoleh Tergugat sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa.
    Tata CaraPerpajakan) yang mengatur:"Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepadaDirektur Jenderal Pajak atas suatu:a.
    Pajak Besar Satu tersebut:Bahwa walaupun Majelis Hakim perkara a quo tidak wajib untukHalaman 32 dari 58 halaman.
    Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PengusahaKena Pajak;d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. Pengumpulan bahan guna penyusunan NormaHalaman 44 dari 58 halaman. Putusan Nomor 202 PK/TUN/2017Penghitungan Penghasilan Neto;f. Pencocokan data dan atau alat keterangan;g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. Penentuan satu atau lebin tempat terutang PajakPertambahan Nilai;i.
    Pemeriksaan Bukti Permulaan harus diberitahukan kepada wajib Pajakdalam hal bukti permulaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dst.dan;i. Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada huruf h diberi hak untukhadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti permulaandalam batas waktu yang ditentukan dalam hal hasil Pemeriksaan BuktiPermulaan ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan pajak;Bahwa alasan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagaiHalaman 48 dari 58 halaman.