Ditemukan 53 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : waljama'ah waliamanah waltamah walamah waljaman waljanah wajamiah waljimah walyamah
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 17-11-2021 — Putus : 24-03-2022 — Upload : 11-04-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 948/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 24 Maret 2022 — Penuntut Umum:
1.BERLIAN D.NAINGGOLAN, SH.,MH
2.AGUS JULIANTO PURNOMO.,SH
3.JAYA SIAHAAN, SH
4.MAT YASIN, SH
5.MUHAMMAD AKBAR, SH
Terdakwa:
ZAINUL ASRO ALIAS INUNG ALIAS ASRO ALIAS ZAINUL ALIAS VIZAI BIN MUHAMMAD GUFRON ALM
98 — 28
  • li>1 (satu) buah majalah AL FURQON berjudul YAKINLAH QISHASH MEMBAWA KEAMANAN;
  • 2 (dua) buah buku MULIA berjudul MEMBANGUN KELUARGA FISIONER;
  • 1 (satu) buah buku berjudulSENYUM TERAKHIR SEORANG MUJAHID;
  • 1 (satu) buah buku berjudul MIMPI SUCI DI BALIK JERUJI BESI;
  • 1 (satu) buah buku berjudul SAYA MUJAHID BUKAN TERORIS;
  • 1 (satu) buah buku berjudul KESAKSIAN WANITA WANITA PELAKU BOM SYAHID;
  • 1 (satu) buah buku berjudul AHLUSSUNAH WALJAMAAH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 11-09-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 24-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. IR. H.M. ROMAHURMUZIY, MT., III. PIMPINAN FRAKSI PPP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI (FPPP DPR-RI)., IV. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI ACEH., V. H. BOYAMIN., VI. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI JAMBI DAN H. MOHAMAD ARIS, SH;
1451 — 1471 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diponegoro 60 Jakarta Pusat sampai saat ini sesuaiPutusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MPDPP.PPP/2014,tanggal 11 Oktober 2014 yang diatur dalam pasal 32 ayat (1), dan (2)UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 2 Tahun 1908 tentang Partai Politik.Penyelesaian perselisihan pengurus DPP PPP dengan tanpaintervensi atau campur tangan dari pihak manapun juga sebagai satusatunya Partai Islam berhaluan Ahli Sunnah Waljamaah di Indonesiayang taat undangundang dan hukum
    Daerah (DPD) Partai PersatuanPembangunan (istilah organisasi cabang baru sebagai pergantian darisemula DPC PPP) dengan suratnya Nomor : 269/Int/M22/X1/2014,tertanggal 20 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRDKabupaten Jember. dan lain sebagainya, sehingga jika tidak dilakukanpenundaan dengan Ketetapan Majlis Hakim yang terhormat akanberdampak kerugian dan kerusakan yang lebih besar lagi dikemudianhari bagi Partai Persatuan Pembangunan sebagai Partai yang berazasIslam berhaluan Ahli Sunnah Waljamaah
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 06-01-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PA KISARAN Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Kis
Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 39
  • KEKHUSUSANdari Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Dan/atauKompilasi HukumIslam tersebut secara keseluruhan, baik dari aspek Historis maupunYuridis secara lebih mendalam serta mencoba untuk memasukkan unsurKewarisan KUHPerdata (BW) kedalamnya, yang mana secara HistorisKompilasi Hukum Islam awalnya disusun dan disahkan berdasarkanHalaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.KisKesepakatan Para Ulama dengan para Perumus hanya untuk UmatIslam, yang didasari oleh 4 (Empat) mazhab Fiqh AhlusSunnah walJamaah
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 27-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 81/Pid.B/2015/PN BNa
Tanggal 15 Juni 2015 — M. Althaf Mauliyul Islam Bin Fuad Mardatillah
168 — 181
  • Meyakini dan atau mengikuti agidah yang tidak sesuai dengan ItiqadAhlussunnah Waljamaah;4. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran;5. Mengingkari kKemurnian dan atau kebenaran Alquran;6. Melakukan penafsiran Alquran tidak berdasarkan kaidahkaidah tafsir;7.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 16-11-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1069/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 28 Februari 2018 — Penuntut Umum:
Berlian. D. Nainggolan, SH, MH
Terdakwa:
HERI SUNDANA alias ABU MARYAM alias FAJAR TERBIT alias HERI alias AYAH MARYAM
165 — 385
  • 1 (satu) buah buku dengan judul AQIDAH AHLUS SUNNAH WALJAMAAH terbitan Pustaka AT TAQWA.
  • 1 (satu) buah buku dengan judul MAHKOTA HIJAB terbitan P-TA PRESS (Penegak Tauhid Press).
  • 1 (satu) buah buku dengan judul AL QULUL MUFFID terbitan MAKTABATUL IRSYAD.
    • 1 (satu) buah buku dengan judul KAIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH terbitan AT-Tibyan SOLO.
    • 1 (satu) buah buku dengan judul BIMBINGAN TAMID THIFAN PO KHAN.
Pengadilan PA TAKALAR Perdata Agama Waris Islam
Register : 14-01-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PA TAKALAR Nomor 10/Pdt.G/2015/PA Tkl.
Tanggal 18 Februari 2016 — PENGGUGAT I, II, III vs TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT
77 — 38
  • hendaknya bisamengambil konsep yang bisa membawa kemaslahatan bagi seluruhmasyarakat muslim diseluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia,tanoa harus melihat dari golongan mana pendapat tersebut di ambil.Begitu pula halnya pada masa kepemimpinan Khalifanh Umar terhadapkasus musyarakah (himariyah, hajariah dan jammiyah) saat itu terdapatahliwaris seorang lakilaki sekandung , seorang lakilaki seibu atausebapak dan saudara perempuan sebapak keputusan hukum kewarisanIslam pada saat itu golongan Ahlisunnah waljamaah
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 05-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 842/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AGUS JULIANTO PURNOMO , SH
Terdakwa:
DEDI KUSNADI alias MARKUS alias MARGONO Bin. TOTOK DARMOJO .Alm
596 — 370
  • STRATEGI TAMKIN dibagi menjadiDalam Strategi Tamkin ini juga ditaur prinsipprinpip perjuanganjamaah islamiyah yang meliputi1.Dalam berjamaah semuanyaharus berdasarkanALUSSUNNAH WALJAMAAH ASSALAFUS SOLEH baiksecara Global maupun secara Rinci2. Tidak mudah untuk mempovis kafirHalaman 27 dari 61 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 08-10-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 31-05-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 16 April 2015 — NAHDLATUL WATHAN;I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,II. 1. DR. TGKH M. ZAINUL MAJDI, M.A., 2.TGH. HUDATULLAH MUHIBBUDDIN ABDUL AZIZ
148 — 295
  • Sitti Rauhun menolakdicalonkan sebagai Pengurus Nahdlatul Wathan, karena bertentangan denganAnggaran dasar Nahdlatul Wathan dan Pendiri Nahdlatul Wathan.e Bahwa Saksi menyatakan dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Wathan menganut asasAhlulsunnah waljamaah dan wasiat yang harus dipegang teguh.Bahwa Saksi menyatakan pada Muktamar ke X di Praya banyak sekali berbagaitanggapan dengan kepemimpinan dari kaum perempuan dan sebagian besar tidakberani melanggar aturan Maulana Syeikh.Bahwa Saksi menyatakan peserta
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Khusus ITE
Register : 10-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN KOTABARU Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Ktb
Tanggal 26 Oktober 2020 — Pidana - DESPIANOOR WARDANI Als ECET Bin JUNAIDI (Terdakwa) - ERLIA HENDRASTA, SH. (JPU)
642 — 388
  • Karena kitamenyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dibangun atasdasar keberagaman atas suku, ras, agama dan kepercayaan terhadapTuhan Yang Maha Esa, seperti kepercayaan Kaharingan, Parmalin, SundaWiwitan, Kejawen, Tolottang dan kepercayaan lainnya, sehingga dapatdipahami, secara tersirat bahwa bukan saja agama Islam yang perpahamAhlu Sunnah Waljamaah Indonesia yang terancam, tetapi agamaagamalain seperti Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu dan Kepercayaanterhadap Tuhan Yang Maha
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Register : 26-02-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN LAMONGAN Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Lmg
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
Perkumpulan Nahdatul Ulama
Tergugat:
Yayasan Sunan Drajat Sugio
Turut Tergugat:
BPN cq Kanwil BPN Jatim cq BPN Lamongan
99 — 28
  • dan menyediakan operasional sekolah lainnya, sedangyang bidang nomor 2 (dua) adalah sekelompok orang/perkumpulan yangingin mendirikan sebuah Lembaga Pendidikan yang berafiliasi dengan NUdan ingin Berbadan Hukum atas nama NU, Jadi LP Maarif NU Cab.Lamongan masuk dalam bidang nomor 2 (dua);Bahwa, dalam kategori nomor 2, kemudian apa yang dilakukan oleh LPMaarif terhadap lembaga perorangan ini, didalam Pedoman Maarif Pusatdijelaskan bahwa Lembaga perorangan harus mengajarkan mata pelajaranahli sunah waljamaah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 16-04-2013 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 3320/Pid.B/2012/pn.sby
Tanggal 16 April 2013 — H. ROIES AL HUKAMA
87 — 22
  • dua puluh satu) orangsaksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada umumnya telah51mendengar suara speaker, Suara dari salon dan pengeras suara lainnyadengan siaran diantaranya :e Kaum muslimin, muslimat areng sareng a Kompol de kampong nyaloap (kaummuslimin muslimat bersamasama kumpul di kampung nyaloap) ;e Tore de sadejena kKaum muslimin muslimat areng sareng a kompol denyaloap (mari ke semua kaum muslimin muslimat bersamasama berkumpuldi nyaloap) ;e Mara sateya kaloar kabbi ahli sunnah waljamaah
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 20-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 32/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD bin HANBAL
Tergugat:
Walikota Bogor
350 — 160
  • (Fotokopi dari fotokopi) ;Surat Masyarakat Ahli Sunnah Al Asyairoh dan AlMaturidiyah Waljamaah Kota Bogor dan sekitarnya Nomor005/KTBBU/VIII/2017 perihal pemberitahuanpelaksanaan aksi demo damai tanggal 24 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asili) ;Tanda Terima Surat Pengaduan Warga Tanah baru ataspembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal tertanggal10 Agustus 2017 yang diterima oleh Bapak Sigitperwakilan dari Penggugat beserta foto penyerahan SuratPengaduan Warga.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 04-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — H. MOHAMAD ARIS, SH., DK VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP);
154 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyelesaian perselisihan pengurus DPP PPPdengan tanpa intervensi atau campur tangan dari pihak manapun jugasebagai satusatunya Partai Islam berhaluan Ahli Sunnah Waljamaah diIndonesia yang taat undangundang dan hukum yang berlaku;Bahwa sesuai peraturan perundangundangan Pasal 32 ayat (1), dan (2)UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1908 tentang Partai Politik maka perselisihankepengurusan Dewan Pimpinan Pusat di internal Partai PersatuanPembangunan