Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, olehkami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Zakky Iknsan Samad, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ratriningtias Ariani, S.H.Zakky Ikhsan Samad, S.H.Panitera Pengganti,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot Halaman 18 dari 18

., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.dan Wahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Tetty Herawati Saragih, S.H. Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H., Penuntut Umumdan Terdakwa;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H., MH. dan Zakky Iknsan Samad, S.H., MH.masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada han itu juga olehHalaman 12 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2021/PN KotHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LadoFirmansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung,serta dihadiri oleh Fiona Salfadila Hasan, S.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. Ari Qumiawan, S.H., M.H.Zakky Ikhsan Samad, S.H., MH.Panitera Penggant,Lado Firmansyah, S.H., M.H.Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2021/PN Kot

., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.dan Wahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juli2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H.,M.H., PenuntutUmum dan Terdakwa;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Koreksi Biaya Miscellaneous:(i) Pakubuwono (IDR): Biaya uniform sebesar Rp 31.773.600,00; Biaya control rainfall Rp 1.200.000,00; dan Biaya pembayaran tenaga kerja sebesar Rp1.170.000,00;(ii) Padang (IDR): Biaya Imigrasi sebesar Rp 8.061.687 ,00; Miscellaneous sebesar Rp 135.000,00;(iii) Padang (USD): Biaya Professional Fee/Professional Charge sebesar Rp898.650.252,00;(iv) Padang (YEN): Biaya Compulsory Welfare sebesar Rp394.016.856, 00;Halaman 5 dari 9 halaman.

Peter Lim (Training & Welfare Manager) untukmenandatangani surat peringatan ke 2 atas kesalahan yang diperbuat,Penggugat tidak mau megakui kesalahan dan menandatangani surat peringatanke 2;Bahwa pada tanggal 14 Maret 2007 pukul 16.30 wib Penggugat dipanggilke kantor HRD oleh Sdr.

Doni Sulistiana (Personnel Manager) yang disaksikanoleh Sdr Budi Suaiful (FB Manager) dan Peter Lim (Trainer & Welfare Manager)untuk menandatangani surat peringatan ke 2 Penggugat tidak mau mengakuikesalahan dan menandatangani surat peringatan ke 2 ;Bahwa benar Penggugat telah dipanggil 2 kali untuk menandatanganisurat peringatan ke 2 dikarenakan Penggugat merasa itu bukan kesalahanPenggugat dikarenakan Penggugat sedang melaksanakan tugasnya sebagaibartender ;Penggugat tetap melakukan kewajibannya

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, olehBicterzon Welfare Hutapea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. danWahyu Noviarini, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera Pengganti,Tetti Herawaty Saragih, S.H.Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020./PN Kot.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding padapokoknya. sebagal Derikut: 2=s=eseqeeeeseeseee eee enema enei:Bahwa ciri negara hukum adalah welfare state (negara kersejahteraan)dengan sistem peradilan sebagai tonggak yang tidak saja mencerminkan rasakeadilan hukum, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum atassetiap putusan lembaga peradilan.Tarik menarik dan pada akhirnya

mengabaikan ketiga elemen (keadilanhukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum) dalam penegakan hukummenyebabkan masyarakat pencari keadilan enggan untuk hidup dalam negarahukum yang bercorak welfare state sebagaimana amanat UndangUndangDasar 1945, 222202 non nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn noe sen en nnn nee nee neeBahwa dalam perkara a quo memiliki ciri dan karakteristik problematik yangberbeda dengan perkaraperkara pada umumnya, maka dengan hanyamengedepankan keadilan hukum, mengabaikan kepastian

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, olehkami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jnohannes Simanullang, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahariitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ratriningtias Ariani, S.H.Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.Panitera Pengganti,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Kot Halaman 16 dari 16

., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.,M.H., dan Wahyu Noviarini, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EpitaIndarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadirioleh Fiona Salfadila Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Salaries and Allowances (385,282) (301,884)Perdiem and Tiravelling (352,199) (183,580)Employee Welfare ( 8,353) (..39,661)Bad Debts ( 26,413)ProfesionalFees (146,698) ( 24,516)Bank Charges ( 36,275) ( 19,958)Communications ( 23,376) ( 16,040)Licences ( 17,778) ( 12,316)Rentals ( 40,192) ( 6,760)Depreciation and Amortization ( 3,495) ( 2,484)Tax Expense (109,579) ( 15,160)Miscellneouts 168,982 22,343(1,295,209) (671,115)bahWwadaripenelitianMbjelis atas Laporan Penelitian Keberatan Atas SKPKB PPN atas

., MH. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H., M.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., MH. masingmasing sebagai HakimHalaman 15 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN KotAnggota, yang diucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada hani itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LadoFirmansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung,serta dihadin oleh Fiona Salfadila Hasan, S.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. Ani Qumiawan, S.H., M.H.Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.Panitera Penggant,Lado Firmansyah, S.H., M.H.Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Kot

jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yangdapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyasehingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannyadan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

jerakepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya sehinggasangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare

kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali mereka Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai finalgoal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence)yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

EFEK JERA KEPADATERDAKWA DAN TIDAK PULA MEMPUNYAI DAYA TANGKAL YANGDAPAT MENIMBULKAN SHOCK TERAPY BAGI ANGGOTAMASYARAKAT LAINNYA sehingga sangat mungkin sekali Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehinggatujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyaifinal goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (SocialDefence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(Social Welfare

No. 2382 K/PID.SUS/2017DAPAT MENIMBULKAN SHOCK TERAPY BAGI ANGGOTAMASYARAKAT LAINNYA sehingga sangat mungkin sekali Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehinggatujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyaifinal goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (SocialDefence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi

Peter Lim (Training & Welfare Manager) untukmenandatangani surat peringatan ke 2 atas kesalahan yang diperbuat,Penggugat tidak mau megakui kesalahan dan menandatangani surat peringatanke 2;Bahwa pada tanggal 14 Maret 2007 pukul 16.30 wib Penggugat dipanggilke kantor HRD oleh Sdr.

Doni Sulistiana (Personnel Manager) yang disaksikanoleh Sdr Budi Suaiful (FB Manager) dan Peter Lim (Trainer & Welfare Manager)untuk menandatangani surat peringatan ke 2 Penggugat tidak mau mengakuikesalahan dan menandatangani surat peringatan ke 2 ;Bahwa benar Penggugat telah dipanggil 2 kali untuk menandatanganisurat peringatan ke 2 dikarenakan Penggugat merasa itu bukan kesalahanPenggugat dikarenakan Penggugat sedang melaksanakan tugasnya sebagaibartender ;Penggugat tetap melakukan kewajibannya

efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaandengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.,M.H., dan Wahyu Noviarini, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AgusRohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, sertadihadiri oleh Fiona Salfadila Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 86/PID/2016/PT.Mdn Halaman 5lainnyahingga sangat mungkin sekall Terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai finalgoal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence)yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare

efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai dayatangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai finalgoal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence)yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare