Ditemukan 585 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian sabarkah subarkah sabaran semaran subarkan sebaran subardan subarman sebabkan sebarian sebrakan
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum: 1.RUDI BONA HUTA SAGALA, SH., MH 2.NATALIA RAMMA, SH Terdakwa: SUSI FITRIANINGSIH
173 — 105
  • Bahwa benar dana BOK tersebut di cairkan mengajukan surat permohonan pencairandana BOK ke kepala dinas kesehatan, lalu kepala dinas kesehatan memberikan memountuk pencairan Ke BANK BRI Unit Arso II dengan Buku rekening BOK puskesmasMilki, sedangkan pencairan tahap ke IV di dinas kesehatan kami di sebarkan sms dariDinas kesehatan untuk mengambil dana BOK tahap IV di Bendahara pengeluarandinas kesehatan kab.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 14-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Drs. H DEDI SUTARDI, M.M
86 — 21
  • HasanahMultiguna Ekpres pada tanggal 02 Desember 2015.Bahwa untuk distribusi buku saksi sebarkan ke UPTD sewilayah Kab.Bandung sebanyak 31 UPTD yang bertempat di Aula Kantor DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung secara bertahap masing masing yaitu pada tanggal 11 September 2015, tanggal 26 Oktober 2015,tanggal 23 November 2015 dan pada tanggal 02 Desember 2015.Bahwa benar, untuk pengadaan buku sebanyak 16 (enam belas) judul tidakdilelang, namun dilakukan penunjukan langsung dan yang melakukanpenunjukkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1338 — 2224
  • Selpembinaan terhadap masyarakat dan juga perusahaan untukmencegah kebakaran, jadi salah satunya melalui sosialisasi, adamaklumat kapolda yang kita sebarkan, kemudian kita jugamengadakan pelatihnan, pembinaan, kemudian audit sarana prasaranayang ada diperusahaan yang ada di sumatera selatan;Bahwa banyak yang dilakukan, saya sendiri melakukan yang pertamamelakukan sosialisasi terhadap karyawan yang ada di situ, melakukanpengecekan bagaimana ketinggian air yang tersedia disitu kKemudianjuga melakukan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
86 — 47
  • Sus / TPK / 2015 / PN Amb).mem9.kesimpulannya setiap kali sidang paripurna saksi membuat undangan kuranglebin sebanyak 22 (dua puluh dua) sampai 24 (dua puluh empat) undangan.selain itu ditambah dengan Rapat Internal Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2010yang Saksi sudah lupa jumlah undangan yang saksi buat dan saksi sebarkan,untuk Tahun 2011 jumlah undangan kurang lebih sama dengan Tahun 2010,akan tetapi secara detilnya jumlah undangan Saksi lupa.Bahwa Saksi akan berusaha untuk membawa datadata mengenaiPengadaan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 32 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Ade Ohoiwutun, S. AP
104 — 69
  • undangan yang dibuat oleh Saksidan yang disebarkan sebanyak 20 (dua puluh) undangan sesuai denganjumlah Anggota DPRD Kota Tual ditambah dengan undangan untukKepala Dinas terkait dengan Pembahasan yang dilakukan oleh DPRD, jadikesimpulannya setiap kali sidang paripurna saksi membuat undangan kuranglebin sebanyak 22 (dua puluh dua) sampai 24 (dua puluh empat) undangan.selain itu ditambah dengan Rapat Internal Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2010yang Saksi sudah lupa jumlah undangan yang saksi buat dan saksi sebarkan