Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-05-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN CIAMIS Nomor 121/PID.SUS/2013/PN.Cms Tanggal 28 Agustus 2013 — - WINARA ABDUL ROZAQ Bin MUKTI GUSRAL SIAGIAN
35 — 11
35 — 11
No. 419 tgl. 22Desember 1949) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan obat kerassebagaimana dimaksud dalam Undang undang obat keras ( St. 1937 No. 541)adalah obatobatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yangmempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikandan lainlain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkandalam sebuah daftar yang dibuat oleh Secretaris Van Staat, Hoofd van hetDepartement van Gesondheid ; Menimbang, bahwa Obatobatan
Putus : 07-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 P/HUM/2014 Tanggal 7 Januari 2015 — JUNAIDI JUSUF, SE. VS GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
102 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
terkaiterat dengan fungsi legislasi yang hanya dapat dilakukan olehkekuasaan negara apabila telah mendapat persetujuan rakyat yangberdaulat, yaitu melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat.Tidak satu orang rakyat pun yang dapat dikurangi haknya dandibebani dengan kewajiban tanpa disetujui sendiri oleh rakyat yangberdaulat itu menurut prosedur demokrasi berdasarkan konstitusiyang berlaku (the principle of constitucional democracy).Oleh karena itu jika suatu Lembaga atau Pejabat publik tertentu(staat
Putus : 30-06-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN LANGSA Nomor 85/Pid.SUS/2015/PN Lgs Tanggal 30 Juni 2015 — CHEN TIEN SUI Alias AHIANG
RUMIDI BIN TUKIMIN
63 — 12
63 — 12
a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 27-03-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tanggal 7 Mei 2015 — ABDUL MALIK Bin ROMLI
21 — 8
21 — 8
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 02-03-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tanggal 31 Maret 2015 — ZUL FANI Als FANI Bin ARONI
32 — 6
32 — 6
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 09-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Sby Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
1.NI PUTU PARWATI, SH
2.SRI WINARNI, SH
Terdakwa:
VIVI NURMALASARI
199 — 76
1.NI PUTU PARWATI, SH
2.SRI WINARNI, SH
Terdakwa:
VIVI NURMALASARI
199 — 76
No. 419 tanggal 22 Desember 1949;Bahwa benar pada pasal 1 yang dimaksud dengan obat keras yaituobatobatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, mempunyaikhasiat untuk mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan, dlltubuh manusia, baik dalam bungkusan atau tidak yang ditetapkan olehSekretaris Staat, Hoofd Van het Departement van Gesonddheid, menurutketentuan pada Pasal 2 ;Halaman 19 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN.Sby Bahwa benar tata cara perolehan dan pendistribusian terhadap
Putus : 10-07-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 76 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 10 Juli 2014 — NURDIN Bin TAHA
88 — 45
88 — 45
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Register : 29-01-2014 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 01-10-2014
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 55/PID.SUS/2014/PN.BPP Tanggal 21 April 2014 — TERDAKWA : SYARIFUDIN Als. SYARIF Bin SIMA
89 — 9
89 — 9
Bahwa Pada staat sedang mendekati ERNAWATI di Terminal Bus GeloraBalikpapan, tibatiba datang pertugas Polisi berpakaian preman , menggerebek danmenangkap Terdakwa dan NURDEANDRA, setelah Terdakwa tertangkap dandiinterogasi, lalu Polisi mendatangi rumah NURDEANDRA dimana Terdakwa danNURDEADRA dibawa ke tempat itu, dans esampai di rumah NURDEANDRA ,Polisi melakukan penggeledahan masuk ke dalam rumah NURDEANDRA dandalam kamar memeriksa plafon, akhirnya ditemukan dalam plafon barang antaralain berupa
Register : 15-01-2010 — Putus : 15-04-2010 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 05/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 15 April 2010 — Thornycroft Maritime And Associates (Aust) Pty;1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (Skipi) Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan RI, 2. Panitia Pengadaan Proyek Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (Skipi) Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan RI
281 — 19
281 — 19
dibantu) oleh MOHAMVAD SOLEH, SH,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan KuasaHukum Tergugat dan Tergugat II ;HAKIM ANGGOTA I,HAKIM KETUA MAJELIS,ttd ttdBONNYARTI KALA LANDE, SH, MH MULA HAPOSAN46SIRAIT, SH, MHHAKIM ANGGOTA II,ttdKHAIRUDDIN NASUTION, SHPANITERA PENGGANTI,Mohammad Soleh, SHRincian Biaya Perkara Pendaftaran ttdRp. 30.000, Panggilan oo. eeRp. 160.000, AKien Rp.50.000, Materai .... ce eeRp. 6.000, PI@GBKSi wsesese staat
Register : 11-02-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 12 April 2016 — IDRUS WIDYA PUTRA Bin SAID JAâÃÂÃÂFAR
32 — 12
32 — 12
beyond a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 09-09-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 129 /Pid.B/2015/PN.NNK Tanggal 9 September 2015 — AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN
54 — 30
54 — 30
benar benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL20 PUTUSAN NO 129/PID.B/201 5/PN.NNKkita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Putus : 29-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/Pdt/2016 Tanggal 29 Maret 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH vs TEUKU NURIMANSYAH
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas pergantian kerugian terhadap gangguanperbuatan yang telah terjadi saja;Seharusnya dalam sengketa a quo Pengadilan Judex Facti tidak hanyamelindungi atau mengabulkan atas tuntuan sisa pembayaran yang belumdibayar saja, melainkan termasuk melindungi dan mengabulkan kerugianmateriil lainnya yang seharusnya dapat dicegah dengan pembayaran sisatersebut yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukanpemerintah strekt zich ook uit tot preventive voor het geval ernsling dreigtdat onrech staat
Register : 28-07-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 446/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tanggal 29 September 2015 — FERY SETIAWAN ALS. FERY Bin SUKAMTO;
37 — 14
37 — 14
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 25-05-2011 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 21-09-2011
Putusan PN DEMAK Nomor 135_Pid_B_2011_PN_Dmk_HUKUM_24082011_NARKOTIKA.rtf Tanggal 24 Agustus 2011 — IWAN
74 — 13
74 — 13
pegangan oleh semuapihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh Penuntut Umumataupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun olehHakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untuk menjamintegaknya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatanhukum serta perlindungan terhadap HakHak Asasi Manusia(Human Rights), yang tentu saja dengan tetap menjunjungtinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense)sebagai landasan hukum universal dalam suatu negara yangberdasar atas hukum (Rechts staat
Putus : 17-04-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN POSO Nomor 64/PID.SUS/AN/2014/PN.PSO Tanggal 17 April 2014 —
31 — 4
31 — 4
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalahyang bersalah melakukanya.Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap HakHak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Putus : 08-09-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 677 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 8 September 2016 — EDISON TPL TOBING VS PT PANASONIC GOBEL INDONESIA
71 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeraturanPerusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja. setelah kepada pekerja/ouruh yangbersangkutan diberikan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga secaraberturutturut;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memberikan putusan agar menyatakan Surat PHK Nomor544/PGIHRS/PHK/IV/2015 tidak sah;Bahwa dalam suatu negara hukum Republik Indonesia (rechts staat
Putus : 24-02-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 17 /Pid.B/2016/PN Sdw Tanggal 24 Februari 2016 — - JUNAIDI Alias GAGAP Bin MISRAN
97 — 45
97 — 45
Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yangbersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadapHak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asaspraduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara kita, yang nota bene telahmenobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Register : 18-08-2011 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 05-07-2012
Putusan PN DEMAK Nomor 192_Pid_B_2011_PN_Dmk_Budiman_Bebas_22122011_Penganiayaan.rtf Tanggal 22 Desember 2011 — Budiman Fredy
69 — 10
69 — 10
peganganoleh semua pihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh Penuntut Umum ataupunterdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun oleh Hakim yang kesemuanya dilakukandalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukum dankemanfaatan hukum serta perlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (HumanRights), yang tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah(Presumption Of Innocense ) sebagai landasan hukum universal dalam suatu negarayang berdasar atas hukum (Rechts staat
Register : 24-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 PK/TUN/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — AW. NOFIADI MAWARDI VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
741 — 414 — Berkekuatan Hukum Tetap
741 — 414 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bothlingk adalah De Staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers isbeperkt door grenzen van recht (negara, dimana kebebasan kehendakpemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum) (*dikutip dari J.J.Oostenbrink, Administratieve Sancties, VugaBoekerij, sGravenhage, tt.,halaman 49, dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 18). Sejalan dengan Bothlingk,A. Hamid S Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwaHalaman 23 dari 32 halaman.
Register : 04-03-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN POLEWALI Nomor 43/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol Tanggal 2 Mei 2016 — Tukina Alias Sarina
71 — 35
71 — 35
Kesehatan Republik IndonesiaNomor 02396/ A/ SK/ Il 86, obat keras (Daftar G) adalah obat dengantanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resepdokter;e Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal22 Desember 1949), obat keras yaitu obatobatan yang tidakdigunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksikan, danlainlain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaries Van Staat