Ditemukan 150361 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja Upah Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN., II. AMIR HAMZAH, DKK;
81 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN., II. AMIR HAMZAH, DKK;
    Dengan demikian Penetapan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupatendapat dikualifikasikan sebagai putusan final;.
    Bahwa tenaga kerja harian lepas yang bekerja dengan Penggugatsebagai sopir tersebut telah menerima upah yang layak sesuai denganketentuan upah minimum sebagaimana yang telah ditentukan olehPemerintah Daerah maupun ketentuan peraturan perundangundanganan yang berlaku dan selama terjadinya hubungan kerja antaraHalaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 451 K/TUN/2017Penggugat dengan tenaga kerja harian lepas sama sekali tidak adamasalah ataupun keberatan yang disampaikan oleh pekerja terhadapupah yang
    Sinar TimurSejahtera (Penggugat); Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Direktorat Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan Nomor: 93 Tahun 2012, tanggal 16 Mei 2012tentang penunjukkan dan/atau pengangkatan Tergugat selakuPegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Lahat ProvinsiSumatera Selatan yang bertugas dan berwenang sebagaiPengawasan Ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh BinaPenegakan hukum atas nama Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia;
    Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia, cq. Gubernur ProvinsiSumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, cq. Bupati KabupatenLahat Provinsi Sumatera Selatan, cq.
    Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, cq. Bupati KabupatenLahat Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan,cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-03-2006 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2595K/PDT/2002
Tanggal 8 Maret 2006 — SAMPE TENGAH; MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI cq.DIREKTUR UTAMA PERTAMINA cq.PIMPINAN UMUM PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN; KEPALA KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA KOTAMADYA BALIKPAPAN
40 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAMPE TENGAH; MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI cq.DIREKTUR UTAMA PERTAMINA cq.PIMPINAN UMUM PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN; KEPALA KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA KOTAMADYA BALIKPAPAN
    ) yang bermaksud akanmembayar ganti rugi kecelakaan sejumlah Rp.555.887,47 (lima ratus limapuluh lima ribu delapan ratus delapan puluhtujuh koma empat puluh tujuhsen);Bahwa berhubung adanya ketidak sesuaian besarnya penetapanganti rugi kecelakaan yang ditetapkan oleh Kantor Resor Tenaga Kerjasekarang Kantor Departemen Tenaga Kerja Balikpapan (Tergugat II), makaPenggugat mengajukan permohonan pemeriksaan mengenai tingkatkecacatan Penggugat kepada Dokter Penasihat Ketenagakerjaan KantorWilayah Departemen
    Tenaga Kerja Kalimantan Timur (P5) dan kemudianmemang mengalami peningkatan besarnya prosentase tingkat kecacatanHal. 2 dari 21 hal.Put.No.2595 K/Pdt/2002Penggugat (P5A).
    denganNo.B.38/BU/PTKMIGAS/90 tanggal 20 Agustus 1990 (P7A); Berhubung menurut pendapat Penggugat, yang seharusnya memberitahukan persetujuan ataupun penolakan atas permohonanPenggugat mengenai peninajauan dan atau penyesuaian nilai ganti rugikecelakaan tersebut adalah Menteri Tenaga Kerja RI dan bukanDirektur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan PengawasanNoma Kerja, terlebihlebin selaku Ketua Panitia Tenaga Kerja Migas,maka Penggugat mengajukan permohonan sekali lagi kepada MenteriTenaga
    Memberikan pertimbangan kepada Menteri Tenaga Kerja MenteriPertambangan dan Energi dalam menyelesaikan masalahperselisihan hubungan ketenagakerjaan karyawan yang bekerja padaperusahaanperusahaan tersebut pada angka 2 diatas;3.
    atas nama Penggugat yangberwenang menanganinya adalah Panitia Tenaga Kerja PerusahaanMinyak dan Gas Bumi, bukan Departemen Tenaga Kerja KotamadyaBalikpapan atau P4D Propinsi Kalimantan Timur;Bahwa gugatan tunjangan/ganti rugi keselamatan Penggugatyang tidak diambil oleh Penggugat adalah bukan kesalahan Tergugat danTergugat II, berdasarkan ketentuan hukum, yaitu:Hal. 9 dari 21 hal.Put.No.2595 K/Pdt/20021.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 22-11-2021 — Putus : 11-05-2022 — Upload : 01-11-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 400/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 11 Mei 2022 — SUMBER KARINDO SAKTI
2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG
5.DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
54 — 2
  • SUMBER KARINDO SAKTI
    2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
    3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    4.BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG
    5.DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 19-10-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 355/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 17 Nopember 2021 — SUMBER KARINDO SAKTI
2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
83 — 4
  • SUMBER KARINDO SAKTI
    2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
    3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    5.DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 21-12-2022 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 355/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 22 Juni 2023 — GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
8 — 6
  • GOTONG ROYONG JAYA
    2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 21-12-2022 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 22 Juni 2023 — Penggugat:
MUHAMAD IDRIS
Tergugat:
1.PT GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
11 — 9
  • Penggugat:
    MUHAMAD IDRIS
    Tergugat:
    1.PT GOTONG ROYONG JAYA
    2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 19-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 359/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 10 Nopember 2021 — SUMBER KARINDO SAKTI
2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
97 — 11
  • SUMBER KARINDO SAKTI
    2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
    3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 05-01-2022 — Putus : 12-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN MANADO Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mnd
Tanggal 12 September 2022 — Sakura Mart
Tergugat:
1.Robby Tairas
2.Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah provinsi Sulawesi Utara
11 — 2
  • Sakura Mart
    Tergugat:
    1.Robby Tairas
    2.Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah provinsi Sulawesi Utara
Pengadilan PN AMURANG Perdata
Register : 07-09-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN AMURANG Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Amr
Tanggal 13 Desember 2021 — Sakura Mart
Tergugat:
Robby Tairas
Turut Tergugat:
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara
101 — 36
  • Sakura Mart
    Tergugat:
    Robby Tairas
    Turut Tergugat:
    Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-03-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/Pdt/2022
Tanggal 9 Maret 2022 — .), DKK Lawan DARSONO Dan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU, DKK
41 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .), DKKLawanDARSONODanDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU, DKK
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 21-12-2022 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 358/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 22 Juni 2023 — GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
12 — 11
  • GOTONG ROYONG JAYA
    2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 06-12-2017 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 356/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Februari 2018 — Diwakili oleh Wedo Wiroaji
Terbanding/Tergugat : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA
44 — 11
  • Diwakili oleh Wedo Wiroaji
    Terbanding/Tergugat : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 27-09-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 50/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 26 Januari 2017 — PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN. 2. AMIR HAMZAH. DKK
96 — 51
  • PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN. 2. AMIR HAMZAH. DKK
    Dengan demikian Penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten dapat dikwalifikasikan sebagai putusan2.
    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia, cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, cq. Bupati Kabupaten LahatProvinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq.
    Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia, c.q Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, cq. KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, c.q Bupati KabupatenLahat Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq.
    KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, cq. Bupati KabupatenLahat Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq.
    Bahwa seharusnya selain mengajukan gugatan terhadap Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat ProvinsiSumatera Selatan, Pengugat juga seharusnya menggugat Presiden Republik Indonesia, CqMenteri Negara tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Cq Gubernur SumateraSelatan, Cq Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Cq.Halaman 58Bupati Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Cq Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 194/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2021 — WITAMAS NIAGARAYA
Terbanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
66 — 26
  • WITAMAS NIAGARAYA
    Terbanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 18-02-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 48/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 29 Oktober 2019 — PT.SINAR ALAM DUTA PERDANA
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
308 — 166
  • PT.SINAR ALAM DUTA PERDANA
    Tergugat:
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
    ,Berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah(Banua Anyar), Triwijaya Residence, Ruko No.7 Banjarmasin.Selanjutnya disebut See 8 ceree ces eee aomeene cone oes ewePENGGUGAT ;MELAWANDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSIKALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan Jend.
    Telah mempelajari berkas perkara;TENTANG DUDUK PERMOHONANNYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal27 September 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 27September 2019 di bawah register perkara Nomor : 48/G/2019/PTUN.BJM;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatanPenggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sahadalah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata Tanah
Register : 07-06-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.KAG
Tanggal 4 Maret 2013 — ARGO LESTARI VS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir, Bupati Ogan Ilir, PT. Wilko Jaya, CV. Erselia Citra Persada,
73 — 15
  • ARGO LESTARI VS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir, Bupati Ogan Ilir, PT. Wilko Jaya, CV. Erselia Citra Persada,
    Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan llir,beralamat di Jalan Raya Lintas Timur Km 35 Indralaya KabupatenOgan llir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. Bupati Ogan Ilir, Jalan Raya Lintas Timur Km 35 IndralayaKabupaten Ogan llir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT ;3. PT. Wilko Jaya, selaku Kontraktor Pembangunan PenyiapanPemukiman Transmigrasi Lokasi UPT S.
    Fotocopy Berita Acara tertanggal 28 Mei 2009 Nomor 475.1 / 216 /PPT / TEKRA / 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Ogan llir, diberi tanda bukti P49 ;50.
    dicadangkan untuk Programa Transmigrasi tidak adadilakukan pembebasan tanah karena keseluruhan lahan ituadalah milik Pemerintah Daerah Oga llir ;Bahwa saksi tidak mengetahui dengan berita acara nomor :475.1 / 216 / PPT / TEKTRA / 2009 ;Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang berita acarapenelitian lapangan lokasi kebun milik Bapak Ali Chandra Cstertanggal 12 April 2011 serta Notulen rapat tanggal 14 April2011 ;Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang berita acara yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga
    Turut Tergugat telahmengajukan bukti surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :527 / KPTS / / 2003 (T.T.11) yang mana bukti ini merupakan landasanhukum untuk dilakukannya program transmigrasi akan tetapi didalam buktisurat ini khususnya pada diktum kedua telah menegaskan bahwa apabilatanah yang dicadangkan untuk itu (program transmigrasi) terdapat tanahmilik ataupun adanya hak lain maka agar diselesaikan menurut peraturanperundang undangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Tenaga
    keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor Pertanahansetempat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sertadikaitan dengan bukti surat berupa keputusan pejabat Bupati Ogan llir52(bukti T1) ternyata terhadap lahan Program Transmigrasi yang telahdijalankan, pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat belum ada mengajukanpermohonan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan llirsebagaimana diktum kedua angka 2 (dua) bukti T1 bahkan hal ini lebihditegaskan dalam Perturan Menteri Tenaga
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 23-10-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 15/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 7 Nopember 2019 — MBA
Termohon:
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
32 — 16
  • MBA
    Termohon:
    PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-07-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 28-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 167/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 September 2022 — Multi Kreasi Digital Indonesia Diwakili Oleh : D Christiawan Budiwibowo SH
Terbanding/Tergugat I : Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
65 — 26
  • Multi Kreasi Digital Indonesia Diwakili Oleh : D Christiawan Budiwibowo SH
    Terbanding/Tergugat I : Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
    Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 21-12-2022 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 359/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 22 Juni 2023 — GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
11 — 8
  • GOTONG ROYONG JAYA
    2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 21-12-2022 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 356/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 22 Juni 2023 — GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
9 — 10
  • GOTONG ROYONG JAYA
    2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA