Ditemukan 6069 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandar mandau mandas manda manat mandak mandai mangat mandah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
261 — 126
  • dianggap sebagai orang yang paling tahu di bidangnya.Jabatan Menteri diambil berdasarkan kompetensi keahlianyang dimiliki oleh orang tersebut di mana dia menjadi seorangpemimpin pada Kementerian tersebut ditunjuk sesuai dengandengan keahlian yang dimilikinya.Sumber kewenangan ada 2 macam, namun dalam konsep laindikenal ada 3 macam sumber kewenangan, menurut ahlisumber kewenangan tersebut adalah Atributif, delegasi danHalaman. 1169 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1170ada lagi yakni Mandat
    , namun Ahli berpendapat bahwa hanyaada dua sumber kewenangan yakni Atributif dan Mandat.Bahwa Atributif adalah sumber kewenangan yang diperolehlangsung berdasarkan UndangUndang sedangkan Delegasiadalah Sumber Kewenangan yang mutlak diperoleh dariAtributif atau. berdasarkan UndangUndang kemudiandilimpahkan kewenangan tersebut kepada orang lain, yangmana penerima delegasi bertanggungjawab atas delegasi yangditerima dari pemberi delegasi, sedangkan mandat adalahmerupakan bentuk penugasan.Bahwa Atribusi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
973 — 667 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sifat dan inti darihukum adalah ijin/mandat, perintah, instruksi, larangan atau janji(Linat Paul Scholten dalam buku Mr. C. Asser: Penuntun DalamMempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum, Cetakan Ke2, 1993, halaman 16 sampai 27 dan lihat juga Hans Kelsen dalambukunya Essays in Legal and Moral Philosophy: Hukum dan Logika,2006, halaman 126). Secara umum, hukum terdiri dari hukummateril dan hukum formal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2561 — 4256 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ayat (3): "Penuntutsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa PenuntutUmum".e Bahwa Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU secarajelas hanya memberikan kewenangan kepada KPK untukmelakukan PENYIDIKAN tindak pidana pencucian uang, BUKANPENUNTUTAN.e Bahwa Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU hanyamemberi mandat kepada penyidik asal untuk menggabungkandengan penyidikan TPPU, bukan penuntutan.
    Romli Atmasasmita, SH, MH menyatakan bahwa, "Pasal75 UU TPPU hanya memberi mandat kepada penyidik asaluntuk menggabungkan dengan penyidikan TPPU bukanpenuntutan." (judul artikel: "KPK, Tipikor, dan PencucianUang", Kompas, Rabu, 31 Juli 2013).Bahwa Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH, MH, jugamenegaskan, KPK tidak dapat melakukan penuntutan tindakpidana pencucian uang sesuai UU TPPU, di manaHal. 1272 dari 1717 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
250 — 88
  • tahunan;Bahwa dalam pelaksaan lelang di Biro Perencanaan tidak adakorrdinasi dengan satuan kerja terkait, hanya mengantar sampaidengan DIPA ditetapkan, eksekusinya oleh unit teknis, dalampelaksanaan unit teknis yang bertanggung jawab, saksi sudah tidakmasuk didalamnya;Bahwa di struktur biro perencanaan ada bagian monitoring evaluasi,monitoring 5 tahunan dengan LAKIP dan kegiatan tahunan denganlaporan triwulanan;Bahwa mekanisme laporan triwulan adalah setiap triwulan masingmasing unit teknis Sesuai mandat
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
JHONSON EVENDI TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
H.MUHAMMAD HILMI APDANIE Bin H.M.HIFNIE
280 — 59
  • Tabalong, uang sejumlah Rp.700.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas ke Banjarmasin mengikuti Kakorprovsus, tanggal 03 Februari 2017;
134) 1 (satu) lembar SURAT MANDAT No : 008/KONI-TAB/II/2017, dibuat ditanjung pada hari Jumat tanggal 03 bulan Februari tahun 2017, Pengurus Koni Kab/Kota Tabalong, Cap stempel tandatangan Materai 6000 an. Ir. H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 28 April 2014 — DADA ROSADA
333 — 170
  • perkara bansos ;Bahwa bu chisti bilang pa wakilnya harus dipikirkan terus saksi bilang kalau begitusaksi bicara dulu selanjutnya saksi permisi, terus saksi menghubungi bu PastiSinaga ;Bahwa pembicaraan uang pada pertemuan ke tiga bu Chisti sudah menentukananggap saja satu berkas Rp. 150, pada ahirnya bu Chisti bilang saya Rp. 100 yangRp. 900 Majelis Hakim, kemudian dia mengatakan lagi tolong pikirkan pa Wakildan saksi bilang akan saksi sampekan kepada orang kepercayaan Walikota ;Bahwa saksi mendapat mandat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
531 — 203
  • Kemudian adaperancangan dari masukanmasikan dan ada juga dilakukan revisirevisi atas masukanmasukan.Bahwa perubahan Permen 56 menjadi Permen 12 tahun 2020 tersebutkarena ada mandat dari Presiden untuk kembali menghidupkanbudidaya.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
440 — 2300
  • menurut ketentuan SKPD terkaitdan setela dilakukan verifikasi oleh SKPD terkait kemudian disampaikan keTAPD melalui BPKAD untuk dimasukkan kedalam KUA PPAS dan seandainyausulanusulan itu sudah ada bahkan TAPD itu berkewajiban memberikanpertimbangan kepada Gubernur terhadap usulan ini tapi dalam bentuk batasplafonnya bukan satu persatu, secara global plafonnya saja karena kitamenyusun Plafon Anggaran sementara ;Bahwa saksi tidak ada memberikan pertimbangan, karena usulan tidak adamaka kita memberikan mandat
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU : 1.ADI NUGRAHA, SH. 2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH 3.ABY MAULANA, SH. Terdakwa : AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
341 — 23
  • laporan dari mitra yang mau dibayarkan profit/keuntungannya pada hari itu juga, kalau ada yang mau dibayar profinya kepada mitra, kemudian saksi lapor kepada Terdakwa di suruh membayar pakai uang pendaftaran;- Bahwa apabila kemudian uang sudah di transfer lalu ada mitra datang sudah membawa hasil pekerjaannya sedangkan uang sudah tidak ada maka sementara saksi pinjam kepada teman dulu yang pada hari itu sudah bayaran dan esok harinya dikembalikan minta kepada Terdakwa;- Bahwa saksi pernah diberi mandat