Ditemukan 637622 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan PN BOJONEGORO Perdata
Register : 04-08-2022 — Putus : 12-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bjn
Tanggal 12 September 2022 — Pemohon:
Drs.H.Imam Soepardi
Termohon:
Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro
106 — 44
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 23-02-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.JKT.BRT
Tanggal 23 Februari 2016 — QATAR AIRWAYS Q.C.S.C; Lawan; LEO MUALDY CHRISTOFFEL (KONSUMEN)
1270 — 1066
  • terlampir).Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Konsumen, bahwa keberatan diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hariterhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan putusan BPSK;Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang PelaksanaanTugas dan Wewenang Badan
    Dengan demikian, dari segi formalitas pengajuan Keberatan terhadapputusan BPSK, upaya pengajuan keberatan yang diajukan oleh PEMOHONKEBERATAN pada tempatnya untuk dikabulkan;2 Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKIJakarta Tidak Menyebutkan Dasar Atau Alasan Untuk MengabulkanPermohonan/Gugatan dari Termohon Keberatan (Konsumen);Majelis Arbitrase BPSK Provinsi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya halaman3 antara lain mengemukakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa maksud
    menghukum PEMOHON KEBERATAN untuk membayar biayaadvokat dari TERMOHON KEBERATAN harus ditolak seluruhnya;Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana yang dikemukakan di atas,untuk itu PEMOHON KEBERATAN memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri JakartaBarat atau Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, untuksudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1 Mengabulkan keberatan dari PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya;2 Membatalkan Putusan Badan
    ditentukan para pihak masingmasing menghadap kuasanya;Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan keberatanPembanding, dan atas keberatannya tersebut Pembanding tetap pada keberatannya;Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding menyatakanmengajukan jawabannya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1 Bahwa TERMOHON KEBERATAN dengan tegas menolak seluruh dalildalil Keberatan PEMOHON KEBERATAN terkecuali yang diakui secarategas dan jelas;2 Tentang Majelis Arbitrase Badan
    berharga harus menjaga dengan baik barang bawaan di kabin pesawatnamun hak Konsumen dalam memanfaatkan Jasa Penerbangan adalahKeamanan dan Keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dikemukakandiatas, untuk itu Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara1 Menolak keberatan dari PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya;2 Menguatkan Putusan Badan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps
Tanggal 5 April 2021 — Pemohon:
Christina Pricillia Paulin
Termohon:
1.Franck Michel Girardot
2.Pt Vivalavi
152 — 111
  • Sunset Fitness ;Bahwa PT, Sunset Fitness sebagai Badan Hukum telah memenuhi syaratsyarat pendirian sebuah Perseroan Terbatas yang tertera dalama. Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT Sunset Fitness, nomor 04tanggal 7 Januari 2010 di hadapan Notaris di Badung, Richard YerryPuryatma SH Mkn ;b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo. AHU05462.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan BadanHukum Perseroan;c.
    Memerintahkan kepada pengadilan untuk mengirimkan salinan putusanpada Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia ;7. Memerintahkan kepada pengadilan untuk mengirimkan salinan putusanpada Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral PajakKantor Wilayah Bali, kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, JalanAyani No. 100, Denpasar ;8.
    Nomor : AHU05462.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 2 Februari 2010, TentangPengesahan Badan Hukum Perseroan, diberi tanda bukti P92;Menimbang, bahwa fotocopy dari surat bukti Pemohon yang diberi tandabukti P1 sampai dengan bukti surat P92 tersebut di atas setelah dicocokkandengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan printoutnya, serta telahdiberi meterai secukupnya menurut peraturan perundangundangan yangbersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa selain buktibukti
    Sunset Fitness telah berbadan hukum berdasarkan KeputusanMenteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU05462.AH.01.01.Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;Bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu berupa Salinan Pernyataan KeputusanRapat PT. SUNSET FITNESS, berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 Tahun2013 tertanggal 26 April 2013 di hadapan Notaris Ni Made Listyawati, SH.
    Suriantama Nasution,SE, SH, MM, MBA, MH, konsultan bersertipikat, yang berkantor di Jalan By PassSanur 156, Denpasar sebagai Likuidator untuk melakukan likuidasi atas PT.SUNSET FITNESS patutlah untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 5 (lima), 6 (enam) dan7 (tujuh) yaitu agar Pengadilan Negeri Denpasar mengirimkan salinan putusanini Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaDirektorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Badan Kordinasi PenanamanModal Republik
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN SITUBONDO Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Sit
Tanggal 11 April 2019 — Pemohon:
Pemerintah Kabupaten Situbondo
Termohon:
1.ERI IRAWADI KURNIAWAN, S.E.
2.H. AGUS TJAHJONO BASOEKI, S.H., M.Hum
3.ISKANDAR NURFANSYAH, S.H., MM
4.Drs. H. SURADJI, MM
334 — 215
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 19-04-2022 — Putus : 14-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Blb
Tanggal 14 Juni 2022 — Pemohon:
1.Cucu Nurhayati
12.Imas Kurnialah
13.Enung Diah Rahmawati
14.Aan Komariah
15.Cucu Suganda
16.Tatang Rusmaya
17.Eneng Siti Mutiara
18.Dewi Mulyani
19.Asep Sopian
20.Risna Sopiyanti
21.Resti Oktavianti
22.Cahyana Nurhadiansyah
Termohon:
12.Cecep Solehudin
13.Neng Ningrum Cucu Cahyati V.D.
14.Deden Rusmana
141 — 31
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata
Register : 15-11-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 179/Pdt.P/2018/PN Tdn
Tanggal 3 Januari 2019 — Pemohon:
1.A. RACHMAN
2.HENDRI SALEH R.N
Termohon:
BUDIYANTO
134 — 17
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 09-01-2019 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Nopember 2020 — Pemohon:
Gandi Rudiarto
Termohon:
EDS World Corporation Far East
257 — 88
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 30-01-2024 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt
Tanggal 27 Maret 2024 — Pemohon:
INDAI
Termohon:
Nyonya WAN JINLING
11 — 6
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-03-2007 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19K/TUN/2006
Tanggal 7 Maret 2007 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; ZETH MATITAPUTTY
71 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; ZETH MATITAPUTTY
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 05-06-2023 — Putus : 27-06-2023 — Upload : 13-09-2023
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Krs
Tanggal 27 Juni 2023 — Pemohon:
Murdiono Marta Kwan
35 — 38
Pengadilan PN SELAYAR Perdata
Register : 02-02-2022 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 18-04-2022
Putusan PN SELAYAR Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Slr
Tanggal 6 April 2022 — Pemohon:
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
Termohon:
1.Drs. SALEWANG SYAMSUALANG
2.DJENEWALI RACHIM Sos
192 — 151
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-12-2008 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391K/TUN/2007
Tanggal 3 Desember 2008 — HERMAN ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
66 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HERMAN ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
    KEPEGAWAIAN, berkedudukan diJalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pads pokoknya atas dalildalilBahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Badan
    Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) No. 087/KPTS/BAPEK/2005 tanggal 30 Desember 2005 yang isinya tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama HERMAN NIP. 131073798(Bukti P1);Bahwa Keputusan Tergugat No. 087/KPTS/BAPEK/ 2005 tanggal 30Desember 2005, diterima tanggal 25 April 2006 melalui Badan KepegawaianDaerah (Bukti P1) dan gugatan didaflar ke Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 5 Juni 2006;Sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuaidengan
    Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986.Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 087/KPTS/BAPEK/2005 tanggal30 Desember 2005, telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu ditetapbkan oleh Pejabat Tata UsahaNegara (Badan Pertimbangan Kepegawaian/BAPEkK) bersifat konkrit,individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;Hal. 1 dari 5 hal.
    Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Badan Kepegawaian(Tergugat) No. 087/KPTS/BAPEK/2005 tanggal 30 Desember 2005tentang Mengubah Hukuman Disiplin atas nama HERMAN;3.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 15-08-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 859/Pdt.P/2023/PN Mdn
Tanggal 31 Oktober 2023 — Pemohon:
Alexander David Hutabarat
37 — 34
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 878/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Januari 2020 — Pemohon:
PT Gita Mandiri Teknik
Termohon:
KAP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
723 — 754
  • UtrHukum Perseroan Terbatas, Yahya harahap, Bab 11 Pembubaran,Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan, Hal. 550);4.2.
    Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3228/2017yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, denganpemegang hak tanggungan oleh PT Bank Multiarta SentosaHalaman 11 dari 105 Penetapan No.878/Pat.P/2019/PN. Jkt.
    Pemohon dalam permohonannyamenggunakan dan merujuk dirinya dengan menggunakan namabeberapa badan hukum yang berbeda yaitu PT Gita MandiriTeknik dan PT Gita Mandiri Tehnik. Bahwa hal ini menunjukkanPemohon tidak mengetahui identitas dari diri Pemohon sendiri.17.
    Fasilitas masterlist dari Badan KoordinasiPenanaman Modal sehubungan pembangunan = atasproyek dengan No. 143/PABEAN/PMA/2019 tanggal 9Agustus 2019 dengan nilai perkiraan USD 1.748.800 (satujuta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratusDolar Amerika Serikat); dand. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120001952444tanggal 24 September 2018.34.
    Tahun 2011, tanggal 20 Oktober 2011,Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Pazgan Mandini ;P. 7. Akta No. 1 tanggal 1 Juni 2012, Pernyataan Keputusan Rapat SirkulerPT. Pazgan Mandiri;P. 8. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R. Nomor :AHU.50951.AH.01.01. Tahun 2011, tanggal 20 Oktober 2011,Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Pazgan Mandinri ;P. 9. Akta Notaris No. 6, tanggal 26 Juni 2013, Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT.
Pengadilan PN BANGKALAN Perdata
Register : 30-05-2024 — Putus : 18-09-2024 — Upload : 18-09-2024
Putusan PN BANGKALAN Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bkl
Tanggal 18 September 2024 — Pemohon:
1.KWEE, YULIANA RENAWATI KRISNADI
2.WINARTO KRISNADI
Termohon:
PT. GALANGAN KAPAL MADURA
10 — 6
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 27-12-2021 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PN KARAWANG Nomor 292/Pdt.P/2021/PN Kwg
Tanggal 23 Februari 2022 — Pemohon:
PT. Kawasan Industri Kujang Cikampek
Termohon:
1.PT. Mitra Amanah Sejahtera
2.PT. Jaya Karya Makmur
3.Notaris Muhammad Rochmat Fattah, S.H.
299 — 275
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Register : 03-11-2011 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43932/PP/M.XI/15/2013
Tanggal 13 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
117 — 35
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43932/PP/M.X1I/15/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Badan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap sengketa mengenai Objek Pajak terbukti dalam perkarabanding ini adalah sebesar Rp16.673.362.897,00, yang berasaldari koreksi Penyesuaian Fiskal Positif, yang tidak disetujui olehPemohon Banding.bahwa terdapat koreksi menurut PP Nomor 40 Tahun 2009,padahal sengketa
    ini adalah terkait PPh Badan Tahun Pajak 2008,karena PP Nomor 40 Tahun 2009 tersebut berlaku surut terhitungmulai Agustus 2008.: bahwa sebagaimana penjelasan Pemohon Banding dalam suratbanding dapat Pemohon Banding tegaskan kembali bahwa darihasil penjelasan diatas Peneliti Keberatan seharusnyamembatalkan koreksi Penyesuaian Fiskal positif yang dilakukanoleh Pemeriksa karena dengan sangat sederhana dapatdisimpulkan bahwa telah terjadi "double correction" atau terjadikoreksi perhitungan ganda untuk
    keempat pendapatan /penghasilan lain luar usaha sebagaimana butir c di atas sebesarRp16.673.362.897,00.: bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi positif PenghasilanNeto PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang berasal dari koreksiPenyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp16.673.362.897,00, ( Rp.325.739.664.921Rp.309.066.302.025) yang tidak disetujui olehPemohon Banding.bahwa menurut Terbanding, koreksi positif atas PenghasilanNeto PPh Badan Tahun Pajak 2008 adalah berasal dari koreksiPenyesuaian Fiskal Positif
    Mapping SPT PPh Badan Tahun 2008 dan Formulir 1771I dan1771II,2. Kertas Kerja Pemeriksa dan Hitungan Koreksi PP 40 dan PP138,3. Trial Balance 2008 dan Laba Proyek Joint Operation Tahun2008,4.
    Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukumyang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2657/WPJ.07/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak2008 Nomor 00016/206/08/054/10 tanggal 1 September 2010,sehingga jumlah PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang masih harusdibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Register : 21-09-2011 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43649/PP/M.III/15/2013
Tanggal 28 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
123 — 41
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43649PP/M.IM11/15/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Penghasilan Badan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2008 Nomor: 00047/406/08/063/10 tanggal 29 April 2010;Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajakbahwa dalam rangka memahami suatu ketentuan peraturan perundangundangan
    menjadi jelas diperlukan suatu penafsiran.Penafsiran atau interpretasi peraturan perundangundangan adalah mencaridan menetapkan pengertian atas dalildalil yang tercantum dalam Undangundang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuatUndangundang (Soeroso R, Pengantar IImu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika,2009, hal. 97).: bahwa Terbanding meyakini bahwa cap yang menunjukkan tanggal 3 Mei2010 yang tertera di amplop yang berisi dokumen Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Penghasilan Badan
    Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2008 Nomor: 00047/406/08/063/10 tertanggal 29 April 2010 telahdiantar langsung oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 3 Mei 2010,namun karena pihak Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan tanda terimasurat, maka Pemohon Banding memberikan stempel RECEIVED disertaitanggal penerimaan pada amplop surat tersebut.: bahwa Terbanding menyatakan tidak dapat memberikan bukti kirim SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan
    Badan Tahun Pajak 2008Nomor: 00047/406/08/063/10 tanggal 29 April 2010, dan cap yang terteradalam amplop tertanggal 03 Mei 2010 bukan merupakan cap dari Terbanding,namun merupakan cap dari Pemohon Banding.bahwa Pemohon Banding menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00047/406/08/063/10tertanggal 29 April 2010 telah diantar langsung oleh pihak Kantor PelayananPajak/Terbanding pada tanggal 03 Mei 2010, namun karena pihak KantorPelayanan Pajak/Terbanding
    tidak memberikan tanda terima surat, makaPemohon Banding memberikan stempel RECEIVED disertai tanggalpenerimaan pada amplop surat tersebut.bahwa Terbanding berpendapat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00047/406/08/063/10 tanggal29 April 2010, berdasarkan penafsiran Pasal 17B ayat (1) UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009masih dalam jangka waktu
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Register : 14-11-2011 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 43906/PP/M.XIV/15/2013
Tanggal 13 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
180 — 144
  • Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingPut. 43906/PP/M.XIV/15/2013Pajak Penghasilan Badan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi peredaranusaha sebesar Rp 9.555.322.199,00;bahwa dalam SPI Tahunan PPh Badan tahun 2008, Pemohon Banding tidakmengisi/melampirkan lampiran 3A tentang transaksi afiliasi;bahwa Terbanding melakukan koreksi Peredaran Usaha atas transaksi affiliasi ke PT.
    menentukan laba kotor 1 (satu) perusahaan karena data tersebuthanya merupakan data umum sesuai dengan pernyataan tertulis pada halaman 1: copyright &disclaimer;bahwa berdasarkan surat nomor: 001/GMCRMB/III/2012 tanggal 1 Maret 2012, PemohonBanding memberikan penjelasan tertulis mengenai koreksi peredaran usaha sebesar Rp.9.555.322.199,00 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:bahwa terdapat perbedaan yang cukup material antara perhitungan yang dibuat Terbandingdengan Laporan SPT Pajak Penghasilan Badan
    bagi Pemohon Banding dan afiliasi untukbersaing dalam pasar elektronika di Indonesia, sehingga perlu diadakan efisiensi usaha karenaitu ditunjuklah perusahaan Pemohon Banding sebagai importir dalam group Galindra;bahwa atas penjelasan Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding menyelenggarakanpembukuan tidak sesuai ketentuan, tidak melengkapi lampiran 3A tentang afiliasi, namunfaktanya Pemohon Banding mempunyai hubungan afiliasi dan Pemohon Banding tidak mengisilampiran IV SPT Pajak Penghasilan Badan
    Rp. 9.555.322.200,00, dimanaPemohon Banding berpendapat bahwa tingkat gross profit margin yang diterapkan dalam hargajual kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah memenuhi prinsip kewajaran dankelaziman usaha, sementara Terbanding berpendapat bahw atingkat gross profit margin yangditerapkan dalam harga jual kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut tidakmemenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruh oleh hubunganistimewa;bahwa Pemohon Banding adalah badan
    Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) dan Ditjen Daglu DepartemenPerdagangan data mengenai harga pasaran komoditi di Luar Negeri,d. SGS/Ditjen Bea dan Cukai, data menenai harga patokan barangbarang impor,BAPEKSTA, data mengenai kuantitas, harga, jenis barang impor/ekspor,f. PDBI (Pusat Data Business Indonesia), data mengenai ikstisar kegiatan operasi perusahaansejenis, harga dari barang/bahan ekspor dan impor,g.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Register : 20-02-2012 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51148/PP/M.XA/15/2014
Tanggal 10 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
175 — 78
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.51148/PP/M.XA/15/2014Jenis PajakTahun PajakPokok Sengketa: Pajak Penghasilan Badan: 2006: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPenghasilan Neto terdiri dari:1. Koreksi Laba Selisih Kurs Hutang (Pokok) ke Asia Prosperity Coal sebesarRp.6.741.210,00;2. Koreksi Penghapusan Hutang Usaha sebesar Rp.43.841 .032.079,00;1.
    Kideco yanginvoicenya bertanggal tahun 2005, oleh Pemohon Banding dibukukan dan bebankansebagai Hutang dan Harga Pokok tahun 2005;Telah dilakukan pemeriksaan pajak tahun pajak 2005 yang telah diterbitkan SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00005/506/05/077/08tanggal 4 Maret 2006 tanpa adanya koreksi atas Harga Pokok/Pembelian maupunSaldo Akhir Hutang Usaha PT.
    Haryanto Sahari &Rekan tidak diketahui adanya penghapusan piutang yang nyatanyata tidak dapatditagin baik secara komersial maupun secara fiscal;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan tidak terdapatcukup alasan untuk mempertahankan koreksi Terbanding sehingga koreksipenghapusan hutang usaha sebesar Rp. 43.841.773.289,00 tidak dapatdipertahankan;: bahwa oleh karena itu kesimpulan hasil pemeriksaan Majelis atas jenisjenissengketa terbukti mengenai objek Pajak Penghasilan Badan
    Tahun Pajak 2006menjadi sebagai berikut:Tabel pemilahan nilai sengketa objek pajak(dalam Rp) Jenis sengketa atas Objek Pajak terbukti Dipertahankan oleh Majelis Dibatalkan/ditambah oleh Total nilai sengketasebagai Objek PPh Badan Majelis sebagai bagian terbukti Re Tahun 2006 Objek PPh Badan Tahun20061 2 3 4 5 (3+4)1 Penghasilan Neto 0.00 Koreksi Selisih Kurs 0,00 6.741.210,00 6.741.210,00 Koreksi Penghapusan hutang Usaha43.841.032.079,00 43.841.032.079,00 Total Nilai Sengketa terbukti 0,00 43.847.773.289,00
    43.847.773.289,00 Menimbang: bahwa oleh karena itu nilai Objek Pajak versi Majelis setelah memperhitungkankoreksi oleh Majelis terhadap nilai Objek Pajak PPh Badan Tahun 2006 versikeputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding inimenjadi sebagai berikut:Tabel Penyesuaian atas Nilai Objek Pajak yang Mendasari Keputusan Terbanding (dalam Rp)