atau salah satu orangtuanya (Penggugat danTergugat) ;Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketapengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi HukumIslam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Dalam hal terjadinyaperceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat)lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuaidengan pendapat fugaha dalam kitab lanatu

Jika Wali Nikah dan 2 (dua)orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah,maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalamKitab lanatu alThalibin juz V halaman 254 yang kemudian diambil alin menjadipendapat Hakim dinyatakan :Him. 8 dari 18 hlm.

dan Pemohon Il dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukumIslam dan sesuai dengan Pasal 7 angka (8) huruf (e) Kompilasi Hukum IslamTahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon denganPemohon Il telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yangdiatur dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan tidak terdapathalangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalamsurat AnNisa ayat 23 dan hal mana juga sejalan dengan pendapat AhliHukum Islam dalam kitab Figh lanatu

menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan diktum : Menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang dikomulasikan dengangugatan hak hadhanah oleh Penggugat terutama terhadap anak yang belummumayyiz adalah dalam rangka mencari kepastian dan menentukan siapa yangberhak menjadi pemegang hak asuhnya pasca perceraian kedua orang tuanya;Menimbang, bahwa sesuai dengan Kaidah Hukum Islam yang termuatdalam Kitab lanatu

syarat dan rukunperkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahantersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 1429), Bab V (Pasal 3038),dan Bab VI (Pasal 3944) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengandemikian pernikahan Pemohon dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akantetapi tidak tercatat di KUA setempat;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah sesuai dengannorma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat MajelisHakim sebagaimana terdapat dalam Kitab lanatu

kemampuan Tergugat Rekonpensi sertamemperhatikan pekerjaan dan kemampuan Tergugat sebagai seorangkaryawan, maka menurut Majelis nafkah anak yang wajar dibebankankepada Tergugat minimal adalah sebesar Rp.750.000, ( tujuh satu juta duaratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut a dan mandiri,sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; ~Menimbang, bahwa tuntutan Pengg Cen g nafkah yang lalu(madhiyah), Majelis berpendapat hal itu te dengan ketentuan figih,sebagaimana pendapat fuqgaha wv lanatu

KitHakim sebagaimana terdapat dalam Kitab lanatu alThalibin, juz IV, halaman254 yang berbunyi:Jar& cprplirg wo 925 cpo abog ping aimro 55 dl pol le TIKL sgFall ndsArtinya : Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dansyaratsyaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adilMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakimmenyatakan bahwa pernikahan yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2001 di JalanAnggrek,

dipercetakan yang memperoleh gaji setip bulan kurang dari satu juta rupiah danTergugat sudan menyatakan kesediannya untuk memberikan nafakahberkelanjutan anak, sebagai mana tersebut di atas, maka keinginan Tergugattelah memenuhi ketentuan Pasal 34 huruf (a) UndangUndang Perkawinan joPasal 80 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam :Menimbang, bahwa berkaitan kewajiban seorang unuk menanggungdan membayar nafkah anak berkelanjutan kepada Penggugat makaberdasarkan dengan dalil syari yang terdapat di dalam Kitab lanatu

Nomor XXX/Padt.G/2020/PA.Madn.sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan diktum : Menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang dikomulasikan dengangugatan hak hadhanah oleh Penggugat terutama terhadap anak yang belummumayyiz adalah dalam rangka mencari kepastian dan menentukan siapa yangberhak menjadi pemegang hak asuhnya pasca perceraian kedua orang tuanya;Menimbang, bahwa sesuai dengan Kaidah Hukum Islam yang termuatdalam Kitab lanatu

Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KompilasiHukum Islam, hal mana sejalan dengan pendapat figh Islam yang termuatdalam kitab lanatu Al Thalibin, halaman 85, dan diambil alin menjadipertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :b6gwlg adatla ede gairgl uw plodg B20 Cuaolslale LQ) pyr br0Jl Wwaols aromArtinya : Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi kiswah ataunaftkah kepada istrinya maka kiswah dan nafkah selama itumenjadi hutang suami kepada istrinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

nafkahMadhiyah yang dilalaikan Pemohon/Tergugat rekonvensi, Majelis Hakimberpendapat bahwa menafkahi isteri adalah kewajiban seorang suami terhadapisterinya dan menjadi hutang suami bila tidak diberikan kepada isteri, makatuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diterima dandikabulkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi HukumIslam, hal mana sejalan dengan pendapat dalam figh Islam yang termuat dalamkitab lanatu

setentang pernikahannya telahsesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Jo.Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitabBughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :sugr Jel sid SJ 999 ILooos juice ILjgouaalslArtinya : Maka jika telah ada saksisaksi yang menyaksikan atasperempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya, makatetaplah pernikahannya itu.Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas juga telah memenuhinorma hukum Islam yang terkandung dalam kitab lanatu

dengan diktum : Menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang dikomulasikan dengangugatan hak hadhanah oleh Penggugat terutama terhadap anak yang belumHalaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 2136/Pdt.G/2020/PA.Mdn.mumayyiz adalah dalam rangka mencari kepastian dan menentukan siapa yangberhak menjadi pemegang hak asuhnya pasca perceraian kedua orang tuanya;Menimbang, bahwa sesuai dengan Kaidah Hukum Islam yang termuatdalam Kitab lanatu

pembebanan nafkah yamiyah terhadap Tergugat,karena pada khakikatnya anakanak itu adalah anak Tergugat dan Penggugatditetapbkan oleh Allah bahwa Penggugatlan yang mengandungnya danPenggugatlah yang melahirkannya serta Penggugat pulalah yang menyusuinyadalam tenggang waktu tertentu, karena karena itu anakanak terrsebut wajibhukumnya dinafkahi oleh Tergugat hingga dewasa sedangkan Penggugat hanyasunat hukumnya menafkahi anakanaknya hal tersebut telah sejalan dengan dalilsyari yang terdapat di dalam Kitab lanatu

No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Bta.hadlanah atas anak tersebut Ssesuai dengan pasal 105 huruf a KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli Fikihdalam Kitab lanatu Al Thalibin hal.101 dan Majelis sependapat dengan ahlitersebut, sehingga Majelis mengambil alin sebagai pendapat sendiri sebagaiberikut : os pY o 28 LE Gare yl ailarU grimoll ol alelyelo gi csl ow DIG pcel FSV w~S lel ai oleantArtinya: Dan ketahuilah sesungguhnya yang lebih berhak terhadaphadlanah adalah pertama

menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan diktum : Menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang dikomulasikan dengangugatan hak hadhanah oleh Penggugat terutama terhadap anak yang belummumayyiz adalah dalam rangka mencari kepastian dan menentukan siapa yangberhak menjadi pemegang hak asuhnya pasca perceraian kedua orang tuanya;Menimbang, bahwa sesuai dengan Kaidah Hukum Islam yang termuatdalam Kitab lanatu

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah sesuai puladengan dalildalil yang terdapat dalam kitab sebagaimana tersebut di bawah iniyang selanjutnya diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim :1. lanatu alThalibin juz 4 halaman 253254 :925 ype alog pity ainro 4585 dl pol ls TISi SgtaJI ndaJarre Srabug woArtinya: Pengakuan pernikahan seorang perempuan harus dapatmenerangkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya seperti adanyawali nikah dan dua orang saksi.2.

No. 78/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.Kitab lanatu atThalibin juz , halaman 84, yang oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :dams TSig au 286 US 8 521 ol opel Yasui Gauge wr JSs Gaijrio Sb, UrsArtinya: Seseorang sah (boleh) mewakilkan, yaitu menyerahkan urusannyakepada orang lain, dalam segala urusan akad, seperti jual beli, nikah, hibah,gadai dan mengucapkan talak secara langsung;Menimbang, bahwa berdasarkan dengan tujuan dan maksudpermohonan para

No 236/Pdt.G/2021/PA.BjbMenimbang, bahwa berkenaan dengan alasan sebagaimanadiungkapkan di atas, Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalildalam Kitab lanatu Thalibin Juz IV, halaman 338 yang berbunyi :ascJb ol olla algS GJ ame wcroll eo vl ul lb Wile Wi sLoallyLogs ar9 winds Lord pprod lg sabi!

hisArtinya: Dan diterimalah pengakuan pernikahan seorang perempuanyang telah dewasa dan berakal;Di dalam Kitab lanatu Thalibin Juz IV halaman 254 dijelaskan pulasebagai berikut:Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan No. 0031/Pdt.P/2014/PA.JU.am Lrg Ws 92%) Yo aby ping sino 55 dl pol We cle sgtall UdyS925 yeArtinya: Tentang pengakuan perkawinan seorang lakilaki denganseorang perempuan, haruslah ia dapat menyebutkan sahnya perkawinantersebut, umpamanya menyebutkan wali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang