Dengan demikian maka perbuatanPara Tergugat telan melanggar ketentuan Pasal 58 UU Jalan jo.ketentuan Pasal 9, Pasal 31, Pasal 141, dan Pasal 14 serta Pasalpasallainnya dari UU Pengadaan Tanah yang terlalu banyak apabiladiperlinatkan semuanya di dalam Gugatan ini ;10.Bahwa sudah menjadi kebiasaan di Kota Batam semenjak darimunculnya Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OtoritaBatam) memberikan ganti rugi atau sagu hati kepada warga yang terkenadampak penggusuran atau pengalokasian atau

Bahwa Penggugat dalam dalil hukum yang diajukan, huruf c. tentangperbuatan para Tergugat adalah melawan hukum, pada dalil point10menyatakan bahwa menjadi kebiasaan di Kota Batam semenjakmunculnya otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam (OtoritaBatam) memberikan ganti rugi atau sagu hatu kepada warga yangterkena dampak penggusuran atau pengalokasian atau penggunaantanah oleh Pemerintah dan Badanbadan pemerintah dan oleh sebab itusekiranyapun misalnya benar Proyek peningkatan/pembangunan jalanmengenai

padadaerah milik jalan, daerah tangkapan air, dan atau bantaran/diatassaluran/sungali, kecuali untuk kepentingan dinas, dan fasilitas umumdan diancam pidana kurungan selamalamamnya 3 (tiga) bulan ataudenda sebanyakbanyaknya Rp.5.000.000, (lima juta rupiah)sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) Perda tersebut ;Bahwa Penggugat dalam dalil hukum yang diajukan, huruf c. tentangperbuatan para Tergugat adalah melawan hukum, pada dalil point10menyatakan bahwa menjadi kebiasaan di Kota Batam semenjakmunculnya otorita

pengembangan daerah industri Pulau Batam(Otorita Batam) memberikan ganti rugi atau sagu hatu kepada wargayang terkena dampak penggusuran atau pengalokasian ataupenggunaan tanah oleh Pemerintah dan Badanbadan pemerintah danoleh sebab itu. sekiranyapun misalnya benar Proyekpeningkatan/pembangunan jalan mengenai timpat tinggal Penggugatdan warga kampung anggrek yang diwakilinya misalnya juga telahdilakukan melalui prosedur dimaksud dalam Pasal 14 UU PengadaanTanah, maka perbuatan Para Tergugat yang

Tempat tinggal : Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Kecamatan SawitSeberang Kabupaten Langkat7. Agama : Islam8. Pekerjaan : PetaniTerdakwa Setiawanta Sembiring Alias Olok ditahan dalam Rumah Tahananoleh:1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7September 2017;2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23Oktober 2017;4.

ini tidak mendasardan tidak mempunyai alasan hukum yang benar, seharusnya Penggugatsebelum melakukan dan membuat gugatan mempelajari terlebih dahulutentang hukum pertanahan dan kewenangan dalam hal legalisasinya, agarjelas siapa yang berwenang dalam hal pendaftaran tanah dan siapa pulayang berwenang untuk mengalinkan hak alokasi diatas tanah hakpengelolaan karena tanah/lahan yang menjadi perkara a quo adalah beradadiatas tanah Hak Pengelolaan Lahan atas nama Badan PengusahaanKawasan Batam dahulu Otorita

PT Pengelolaan Asset di Jakarta serta Kantor Otorita JasaKeuangan yang ada diBandung dan Jakarta untuk meminta surat keterangansalinan roya dan keterangan bahwa Sertifikat Hak Milik No 26/DesaBojongkeding sudah bukan lagi jaminan di Bank Suma akan tetapi tidakdiberikanBahwa ketidakselarasan gugatan Penggugat butir 4 dan butir 6 tidakmenyampaikan bukti bahwa Penggugat sudah membuat laporan kehilangansurat roya dan seritifikat hak Hipotik No 17/90 ke Polres Setempat.Halaman 6 dari 17 Putusan Sela nomor

GUGATAN1.Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang No. 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017 Penggugat mendapat suratdari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang isinya meminta supayaPenggugat membayar tagihan faktur Uang Wajib Tahunan Otorita

(UWTO) tanah kavling KSB tersebut dengan Nomor fakturF/001460/LAHAN/KSB/1 1/2017;Bahwa setelah 2 (dua) minggu Penggugat membayar tagihan fakturUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tanah kavling KSB tersebut,Penggugat mendatangi kantor Pertanahan Kota Batam untuk memintaSertipikat HGB milik Penggugat tetapi diinformasikan oleh staf kantorpertanahan kota Batam bahwasanya Sertipikat HGB Penggugat belumselesai;Bahwa setiap 2 (dua) minggu sekali penggugat mendatangi kantorPertanahan Kota Batam namun selalu

EKSEPSI KEDUDUKAN PARA PENGGUGAT (LEGAL STANDING);Bahwa pada halaman 6 poin no 2 dalam gugatan bahwa pada tanggal16 November 2017 Penggugat mendapat surat dari BadanPengusahaan Kawasan Perdaganan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam (BP Batam) yang isinya meminta supaya Penggugat membayartagihan faktur Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tanah kavling KSBtersebut dengan Nomor faktur F/001460/LAHAN/KSB/11/2017 dariuraian gugatan tersebut Penggugat hanya memiliki faktur UWTO,belum memiliki kelengkapan administrasi

kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunanPulau Batam, termasuk didalamnya kewenangan untuk merencanakan danmengatur peruntukan dan penggunaan tanah didaerah Industri Pulau Batamuntuk keperluan bangunanbangunan, usahausaha dan fasilitasfasilitaslainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan di PulauBatam (vide pasal 6 Keppres 41 Tahun 1973) ;Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan :a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan HAK PENGELOLAAN kepada Ketua Otorita

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk :1.merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebu t;2.menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya ;3.menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihakketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal41 sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria ;4.menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan ;Lebih lanjut

Kepala Kantor Syahbandar dan Otorita Pelabuhan Bitung, alamat di JalanSoekarno Nomor 4 Kelurahan Pateten Kecamatan Maesa Kota Bitung;Selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT IIPENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca berkas perkara beserta suratsurat lain yang berkaitan;Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;Telah meneliti buktibukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No. 62/

Nomor 69/SK/2019 tanggal 20Nopember 2019, sebagai Penggugat;melawanMuslim Bin Rawi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di PerumahanPandau Permai JI.Dedap 1 Blok C 42 No.10 Desa Pandau JayaKecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sekarang RusunBida Otorita Sekupang Kelurahan Sei Harapan KecamatanBatam Provinsi Riau, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan

Pengelolaan Asset di Jakarta serta Kantor Otorita Jasa Keuanganyang ada di Bandung dan Jakarta untuk meminta surat keterangan Salinan Royadan keterangan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 26/Desa Bojongkeding, sudahbukan lagi jaminan di Bank Suma akan tetapi tidak diberikan.7. Bahwa berdasarkan segala halhal dan alasan sebagaimana terurai di atas,dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara a guo berkenan untuk memutuskan halhal sebagai berikut :A.

tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht vangewijs) ; Bahwa gugatan ini sangat mengadaada, karena Penggugat dalam perkaraterdahulu tersebut mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepadaDrs.Andi Jindar Pakki (Tergugat 1) ; Bahwa tidak benar Penggugat menguasai objek perkara, karena Tergugat II telahmenguasainya sejak tahun 1974 hingga saat ini dengan memagar lokasi danmernasang papan merk PT.Timurama setelah memperoleh tanah objek perkarasecara resmi melalui pembebasan tanah lewat Badan Otorita

Smart Edutama International(Tergugat Il Intervensi) dan Pihak Penggugat maupun Tergugat IlIntervensi tidak membantah hal tersebut di dalam persidangan ;bene Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 25Tahun 2005 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden No. 41Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam,TERGUGAT/TERBANDING selaku Otorita di Pulau Batam bertanggungjawab atas pengembangan, pertumbuhan daerah industri di PulauHal 20 dari 28 Hal. Put.

untuk melakukan kegiatan pengisianbahan bakar dengan menggunakan dermaga oleh Tergugat dan Il,maka Tergugat III dan IV melakukan kerjasama dengan PT PertaminaPatra Niaga untuk tetap melayani dan melaksanakan pengisian bahanbakar minyak ke kapalkapal di perairan atau area labuh kepadaPengguna Jasa.Bahwa selama ini, kerjasama dimaksud telah berjalan tanpa adanyakeberatan dari Pengguna Jasa sebab seluruh pengguna jasakepelabuhan harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan olehKementerian Perhubungan c.q Otorita

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Dumbahan bakar dengan menggunakan dermaga oleh Tergugat dan Il,maka Tergugat III dan IV melakukan kerjasama dengan PT PertaminaPatra Niaga untuk tetap melayani dan melaksanakan pengisian bahanbakar minyak ke kapalkapal di perairan atau area labuh kepadaPengguna Jasa.17.Bahwa selama ini, kerjasama dimaksud telah berjalan tanpa adanyakeberatan dari Pengguna Jasa sebab seluruh pengguna jasakepelabuhan harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan olehKementerian Perhubungan c.q Otorita

untuk berlayar atautidak hanya para terdakwa bilang bisa membawa kapal ;Bahwa waktu pertemuam saksi ikut tetapi waktu pembicaraan saksi tidak ikut ;Bahwa saksi tidak ada memberikan sesuatu kepada Para terdakwa ;10Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Ahli atasnama ANAK AGUNG NGURAH SUTEJA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut; Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik ; Bahwa benar semua keterangan saksi tersebut ; Bahwa saya bertugas di Kantor Kesyabandaran dan otorita

Green Global Sarana sebagai penerima Surat PenetapanLokasi (PL) dari Otorita Batam telah melakukan pembebasan lahan denganpemberian ganti rugi terhadap warga yang tinggal maupun mengelola lahantersebut, karena ada beberapa warga yang tidak mau menerima ganti rugi dariperusahaan, kemudian PT. Green Global Sarana menyerahkan penyelesaianperkara tersebut kepada pihak Pemko Batam dan setelah surat menyurat lahantersebut terbit, pihak PT.

Saat itu Pemohon bekerja sebagai stafahli Otorita Batam dan pekerjaan inipun didapatkan Pemohon karenaperan Termohon.Selama di Medan Termohon mengalami depresi berat sehingga harusbolak balik ke dokter selama 3 bulan dan tinggal di rumah orang tuaTermohon. Atas bantuan saudara, Termohon bekerja di Asuransi danbisa mengambil rumah secara kredit di komplek Johor Katelia No.152 dimana rumah yang ditempati sekarang.

pembayaran cap notaris dan tandatangan Terdakwa tertanggal18 Desember 2019; Bahwa kemudian pada hari berikutnya Terdakwa melalukanpengecekan ke BPN Kota batam apakah sertifikatnya bermasalah atau tidakkemudian setelah itu Terdakwa bawa kekantor akan tetapi datanya tidakTerdakwa input dikantor dan uangnyapun tidak Terdakwa setorkan kekantordan masih Terdakwa pegang sampai kurang lebih selama tiga bulan uangnyaTerdakwa pegang dan berkasnya belum Terdakwa peroses karena masihmenunggu PL induk dari otorita

Otoritas Jasa Keuangan, yangselanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen danbebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, danpenyidikan.Bahwa tujuan Lembaga Tergugat III selaku otorita jasa keuanganpasal 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasanterhadap:Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; danKegiatan

YUSIS MANDIRI; Faktur Tagihan UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita) 30 Tahun, tanggal 01Pebruari 2011 sebesar Rp. 245.016.200, (Lunas) atas nama PT. YUSISMANDIRI;. Bahwa sejak terjadinya pelepasan hak dengan surat Pelepasan Hak Dan GantiRugi Tanah, tanggal 19 Pebruari 2005, maka secara hukum, Penggugat adalahpihak yang berhak atas tanah seluas 4.300 M2 tersebut, termasuk menikmatipemandangan laut karena tanah tersebut berbatasan langsung dengan laut;.

YUSIS MANDIRI,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda ....................P6 Foto copy Faktur Tagihan UWTO ( Uang Wajib Tahunan Otorita ) 30 Tahun,No. Faktur : C0094021102, tanggal O1 Pebruari 2011 sebear Rp.245.016.200, ( Lunas atas nama PT. YUSIS MANDIRI, selanjutnya padafotokop! bukti Surat terSebut diberi tanda ......... 0... cece eee eee een eee eee eee Pad Foto copy gambar Peta Lokasi Momor : 26040718 ( 30 Tahun ) atas namaPT.

Sby denganpara pihaknya : 22 222 noo nnn nnn nnn nner con cence cee nce nnn PT BANK NEGARA INDONESIA, berkedudukan di A. yani No. 286,Surabaya sebagai Tergugat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Ende,berkedudukan di JI. Adi Sucipto Ippi Ende Nusa Tenggara Timur 86316Telp: (0381) 21162. sebagai Tergugat Il PT JASARAHARJA PUTRA, yang berkedudukan di Wisma RaharjaJl. TB.

Batu Bara,dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan tanah Otorita Inalum 4M;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ibrahim Bengkel 4 M ;Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amat Ami 8M;Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.

Batu Bara, denganbatasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan tanah Otorita Inalum 4M;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ibrahim Bengkel 4 M ;Halaman 12 dari 63 hal.Putusan 0222/Pdt.G/2016/PA.KisSebelah Timur berbatas dengan tanah Amat Ami 8M;Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Mawardi 8M ;7. 1 (Satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran+6Mx 17M (lebih kurang enam meter kali tujuh belas meter),yang terdaftar atas nama H.