melakukankesalahan berat sebagaimana Pasal 158 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa sejak bulan Agustus 2007, Tergugat telah menghentikanpembayaran upah yang seharusnya diterima oleh Penggugat;Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2007 telah dilakukan perundingan bipartityang kedua kalinya mengenai maksud PHK yang akan dilakukan oleh Tergugat,akan tetapi perundingan tidak mencapai kesepakatan;Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007, Penggugat melalui Kuasanyamengajukan permohonan mediasi ke Disnaker

Kota Bekasi dengan alasanperundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan;Bahwa pada tanggal 13 September 2007 dan tanggal 20 September2007 dilakukan sidang Mediasi akan tetapi tidak tercapai kesepakatan,sedangkan pada sidang Mediasi lanjutan pada tanggal 27 September 2007,Tergugat tidak menghadiri sidang mediasi, sehingga sidang Mediasi tidaktercapai kesepakatan;Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007, Penggugat menerima SuratAnjuran dari Mediator Disnaker Kota Bekasi Nomor 567/2127/TKT.02/X/2007,tertanggal

menerima anjuran ini;3) Apabila pihakpihak atau salah satu pihak tidak menerima isi anjuran, makasesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan IndustrialPropinsi Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta Nomor 584 Bandung;Bahwa Penggugat melalui Kuasanya menjawab anjuran Mediator dengansurat tanggal 29 Oktober 2007, Nomor 11/PUK.SPKEP.SPSI/DD/X/2007,menyatakan menerima isi anjuran sedangkan Tergugat menolak isi anjuranmediator Disnaker

perselisihan antara Pemohon Kasasi/Pengusaha denganTermohon Kasasi/Pekerja berkaitan dengan perselisinan pemutusanhubungan kerja (PHK), dan jabatan Termohon Kasasi selaku MandorPemupukan pada perusahaan Pemohon Kasasi yang berkedudukan atauberalamat di Kabupaten Jayapura, sehingga tempat TermohonKasasi/Pekerja bekerja pada Wilayah Kabupaten Jayapura;Bahwa ternyata mediasi perselisihan pemutusan hubungan kerja(PHK) antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dilakukan olehMediator pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker

) Provinsi Papua, bukan olehMediator Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jayapura (vide bukti P5, P6);Bahwa mediasi demikian tidak sah karena dilakukan oleh Mediatoryang tidak berwenang sesuai ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaihukum acara yang berlaku khusus pada penyelesaian perselisinan hubunganindustrial (PPHI), seharusnya dilakukan oleh Mediator pada instansi yangbertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan Kabupaten

memberikan tenggang waktu minimal 1bulan kepada Tergugat untuk mendapatkan penggantinya sedangkanPenggugat memutuskan ikatan dinas dengan Tergugat secara sepihaktanpa persetujuan dari Penggugat oleh karenanya Tergugat memintaagar Penggugat tetap bekerja di Perusahaan Tergugat namunPenggugat tetap tidak bersedia dengan alasan mau pensiun.Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlebin dahulumelakukan penyelesaian pemutusan hubungan kerja secara bipartidmelainkan Penggugat langsung melapor ke Disnaker

kota samarindatanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga Tergugat kaget ada masalahapa Tergugat di panggil oleh Disnaker ?

ternyata Penggugat yang maumenuntut hak haknya karena mau pensiun, dengan demikianPenggugat telah menyalahi prosedur' penyelesaian masalahketenagakerjaan, yakni tidak melalui bipartid terlebin dahulu melainkanlangsung secara tripartid di Disnaker kota Samarinda.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlebih dahulumelakukan penyelesaian pemutusan hubungan kerja secarabipartidmelainkan Penggugat langsung melapor ke Disnaker kota samarinda tanpasepengetahuan Tergugat, sehingga Tergugat kaget ada masalah apaTergugat di panggil oleh Disnaker ?

Surtini) dan Hanum (isteriZainal Arifin) karena satu tempat kerja di Disnaker ; e Bahwa dari perkawinan Zainal Arifin dan Hanum telah dikaruniai 2 oranganak dan saksi kenal dengan mereka di antaranya adalah Zainita Eka HapsariBinti Zainal Arifin dan Zainal Jauhari Abdi Bin Zainal Arifin ; Bahwa Zainita Eka Hapsari Binti Zainal Arifin dan Zainal Jauhari Abdi BinZainal Arifin setelah tsunami tinggal di Jakarta bersama bibinya dan sekarangmereka tinggal bersama neneknya (Ny.

perwalian anak ini diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus hakhakkepegawaian almarhum Zainal Arifin dan almarhumah Hanum ; SILVIA BINTI KAMAL YAKUB, Umur 32 tahun, Pekerjaan PNS pada KantorDisnaker, Tempat Tinggal Jalan Lawang No. 59 Meusara Agung, KecamatanDarul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah menerangkan sebagaiberikut ; e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi juga kenal dengan almarhumZainal Arifin (anak kandung Pemohon) dan Hanum (isteri Zainal Arifin)karena satu tempat kerja di Disnaker

Oleh karenanya Penggugat berusahamenyelesaikan melalui Kantor Disnaker Kota Palembang;bahwa Penggugat melakukan perundingan (proses medias!)

Kerja Kota Palembang, Tergugat dalam halinit dipanggil ke Dinas Tenaga Kerja untuk berundingmewakil i PT Sinar Musi Jaya, Tergugat tidak melakukanprotes atau keberatan di mana sebenarnya Tergugatmengetahui bahwa Penggugat bekerja pada CV Sinar Musi bukanpada PT Sinar Musi Jaya;bahwa dalam proses mediasi tersebut Penggugat barumengetahui Tergugat telah melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) dengan Penggugat;bahwa berdasarkan surat dari Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kota Palembang No. 567/410/26.8/Disnaker

,tanggal 9 April 2010 perihal Ralat Anjuran No.567/898/26.8/Disnaker, maka Dinas Tenaga Kerja PemerintahKota Palembang telah meralat redaksi dalam Surat AnjuranMediator Hubungan Industrial No. 567/898/26.8/Disnaker,tanggal 25 Juni 2009 yang tertulis di dalamnya PT SinarMusi Jaya menjadi CV Sinar Musi;Hal. 3 dari 16 hal.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan anjuran tertulis Disnaker Jakarta Selatan No. e-0187-KT.03.03 beralasan hukum dapat diterima;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar

sebagai berikut:1.Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kewajibannyaberupa pembayaran Upah beserta Hakhak lainnya dari PenggugatRekonvensi dalam setiap bulannya, yang mana selama ini sengajaditahan oleh tergugat Rekonvensi sejak bulan September 2009 sampaidengan sekarang walaupun sudah dikeluarkannya Surat Perintah Bayaroleh instansi yang berwenang yaitu Surat Perintah Bayar yangdikeluarkan oleh Dinas Sosial Dan Ketenagakerjaan Kabupaten SIAKsebanyak 2 (dual) kali yaitu surat Nomor 560/Disnaker

/N /2010/141dan surat Nomor 560/Disnaker/V /2010/199 tanggal 10 Mei 2010.Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk #TETAPmembayarkan upah, premi, produksi bulanan, bonus dan hakhaklainnya yang biasa diterima oleh Penggugat Rekonvensi selama dalamproses perkara berjalan sampai dengan adanya keputusan yang sudahmempunyai kekuatan hukum yang tetap atau INKKRACHT dariHal. 10 dari 28 hal.

Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas Anjuranselambatlambatnya dalam jangka waktu 10 ( sepuluh ) hari kerjasetelah menerima Surat Anjuran ini .Dari Bukti 3 poin dari Anjuran Conciliator Disnaker Kabupaten SIAKjelas sudah bahwa Perselisihan yang terjadi adalah PerselisihanKepentingan dan Perselisihan Hak yang di tegaskan bahwa Mutasitidak sah dan batal demi hukum dan harus membayarkan upah besertahakhak atas nama HERMANTO . ( tidak ada Perselisihan PHK didalamnya ) .Bahwa sesuai

Untuk itu pihak Disnaker Kabupaten SIAK memerintahkanmelalui Surat Perintah Bayar pada tanggal 20 April 2010 tersebut agarPimpinan Perusahaan agar segera melaksanakan kewajibannya yaitumembayar Upah dan hak hak lainnya kepada Sdr.

Sehingga tidak ada alasan bagiPenggugat Konvensi untuk melakukan Mutasi terhadap Pemohon Kasasi danoleh karenanya haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum.Bahwa sesuai dengan Bukti T 12 bahwa Disnaker Kabupaten SIAK telahmelakukan pemanggilan kedua belah pihak antara Pemohon Kasasi denganTermohon kasasi sesuai dengan hasil pemeriksaan serta pengawasan yangdilakukannya, sehingga terbukti lah sudah bahwa Termohon Kasasi tidakmelaksanakan Kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal155 ayat (2)

Bahwa setelah tanggal 20 September 2014 tidak ada kejelasan sikap dari Tergugat untukmemanggil bekerja kembali para PenggugatAnton DKK (21 Orang) dan Tergugat tidakmembayar upah selama di liburkan yang menjadi hak para Penggugat, sehingga dilakukanlahupaya penyelesaian melalui:2.22 ~Perundingan bipartite pertama pada tanggal 01 Oktober 2014;2.23 Perundingan bipartit kedua tanggal 08 Oktober 2014;Hasil perundingan atau kesimpulan :Belum ada kesepakatan dan akan dilanjutkan ke Mediasi Disnaker.2.24

Kemudian penyelesaian dilanjutkan pada ditingkat Mediasi, yakni di Dinas Tenagakerja Kota bekasi, namun tidak tercapai penyelesaian karena pihak Tergugat tidakpernah hadir walaupun telah diundang secara patut;Hal 10 No : 239/PDT.SusPHI/2015/PN.Bdg2.25 Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2014, Pegawai Mediator Dinas Tenagakerja Kota Bekasi telah mengeluarkan surat anjuran Nomor: 567/13087 Disnaker. 4.7.

karyawan Produksiyang diliburkan mulai dad 15 September 2014 yakni Anton,DKK (21 Orang Penggugat);Risalah Kesepakatan Bersama tanggal 01 Oktober 2014Yang dilampirkan dan daftar hadir perundingan bipartite ke (satu) tentang Upah pekerja yang diliburkan (21 OrangPenggugat);Risalah Kesepakatan Bersama tanggal 08 Oktober 2014Yang dilampirkan dan daftar hadir perundingan bipartite keIl (dua) tentang Upah pekerja yang diliburkan (21 OrangPenggugat); Kesimpulan dad Perundingan ini sepakatlanjut Mediasi Disnaker

;Surat ANJURAN Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor567/3087 Disnaker 4 tanggal 24 Desember 2014;Hal 22 No : 239/PDT.SusPHI/2015/PN.Bdg5.

keberatan dengan cara mengembalikan kepada Tergugatsesuai dengan ketentuan Pasal 1360 KUHPerdata menyiratkan apabilapara penggugat keberatan terhadap sesuatu yang diterimanya diwajibkanmengembalikan uang yang sudah diterima, sehingga secara hukum parapenggugat telah menyetujui bukti P11= bukti T4 secara diamdiamsebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1327 KUHPerdata;Hal 34 No : 239/PDT.SusPHI/2015/PN.BdgMenimbang, bahwa terhadap bukti surat anjuran Dinas TenagaKerja Kota Bekasi No: 567/3087/Disnaker

HC;Bahwa Penggugat dan Tergugat untuk permasalahan PemutusanHubungan Kerja (PHK), dimaksudsudah diupayakan penyelesaianmelalui Mediasi di Disnaker Kabupaten Tabalong, pada tanggal31Januari dan 21 Februari 2019;.

Bahwa Penyelesaian melalui Mediasi di Disnaker Kabupaten Tabalong,pada fTanggal 31 Januari dan 21 Februari 2019, PihakTergugat/Pengusaha diwakili oleh YACOB RAHADI Jabatan Officer HCDdan BOMART D.H Jabatan Officer HCD sesuai dengan Surat Kuasatertanggal 28 Januari 2019, dan sebagai Pemberi Kuasa dalam SuratKuasa tersebut dan ditandatangani oleh A. RIZAQ FUADI Jabatan DeputiSenior PM HCA..

BahwaPemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja telah mengeluarkan anjurandengan Nomor : 167/Disnaker/HI & Jamsos/III/2019, pada tanggal 11 Maret2019, yang isi Anjuran menyatakan : Bahwa apabila PHK tidak bisadihindarkan, agar Perusahaan PT. Saptaindra Sejati membayar UangPesangon sesuai Pasal 161 ayat (3 ) Undang Undang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan hakhak lainnya yang diatur oleh PKB PT,Saptaindra Sejati Periode 2018 2020.a.

Menyatakan Isi AnjuranNomor : 167/Disnaker/HI & Jamsos/III/2019, tanggal11 Maret 2019, tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat.6.

yangdilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah sah secara hukum, makapetitum angka 3 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkanpetitumangka 4yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan jabatan ataupekerjaan Penggugat kembali seperti semula karena petitum tersebut tidakberalasan menuruthukum;Menimbang,bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkanPetitumangka 5 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Isi AnjuranNomor : 167/disnaker

huruf a dengan tegas berbunyi: Suratsurat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkaradapat ditunjukkan kepada Hakim apabila dianggap perlu kecuali suratsuratyang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan sant prejudice, danhuruf b yang berbunyi : Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangkaupaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkanuntuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan ;Bahwa mengenai upaya pemanggilan, sejak awal di tingkat Disnaker

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidak pernah melakukanpemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para Termohon Kasasi (dahuluPenggugat), karena sejak awal di tingkat Disnaker Jakarta Pusat pada tahun2002, sesuai dengan Surat Anjuran No. 1145/1.838.8, tertanggal 13 Juni2002, Pemohon Kasasi telah melakukan upaya pemanggilan kepada paraTermohon Kasasi untuk bekerja kembali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :Surat panggilan untuk bekerja kembali kepada Manzur Nasrul (vide bukti P4); Panggilan : No. 01/VI02

Bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah diberikan kepada paraTermohon Kasasi dari mulai pemeriksaan di tingkat DISNAKER JakartaPusat dan sesuai putusan P4P No. 1809/714/1048/IX/PHK/092003, padatanggal 23 September 2003, terbukti tidak ada niat dari Pemohon Kasasiuntuk melakukan PHK kepada para Termohon Kasasi ;9.

oleh Penggugat pihakTergugat tanpa ada iktikad baik tidak menghadiri undangan dan juga tidakmemberikan konfirmasi ketidakhadiran kepada Penggugat pada perundinganBipartit Il (kedua) yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 14September 2015 dan perundingan Bipartit ll (ketiga) yang seharusnyadiselenggarakan pada tanggal 21 September 2015;14.Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat maka Penggugatakhirnya mencatatkan perselisihnan hubungan industrial kepada DinasTenaga Kerja Kota Batam (Disnaker

Kota Batam) yang beralamat di JalanKartini Nomor 2930 Sekupang pada tanggal 21 September 2015;15.Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebutDisnaker Kota Batam telah melakukan klarifikasi dengan memanggilPenggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker Kota Batam;16.Bahwa Disnaker Kota Batam telah 3 kali melakukan upaya Mediasi namunpihak Tergugat hanya 1 kali menghadiri mediasi yaitu pada mediasi Il(Kedua);17.Bahwa pada pertemuan mediasi II pihak Tergugat telah mengeluarkan

pernah melakukan PHK kepada bersangkutan sehingga perusahaan tidak punyakewajiban untuk membayar biaya upah proses;4 Berikut adalah alasan Pengusaha tidak pernah menghadiri sidang mediasi ;* Bahwa surat panggilan mediasi yang pertama (I) dengan Nomor surat:2625/1.836 tanggal 24 Oktober 2013 kami terima tanggal 29 Oktober 2013 jam 16.00(keterangan terlampir) sedangkan sidang mediasi dilakukan pada tanggal 30 Oktober2013 jam 10.00. pada tanggal 30 Oktober pagi jam 08.30 kami sudah menghubungikantor Disnaker

Bahwa surat panggilan mediasi yang ketiga (III) dengan nomor surat:2883/1.835.3 tanggal 13 November 2013 tidak pernah kami terima sampai dengan saatini;e Pada tanggal 11 Desember 2013 kami berinisiatif menanyakan permasalahantersebut dan mendapat penjelasan bahwa pihak Disnaker sudah mengirimkan surat untukmediasi yang ketiga (III) tetapi dijelaskan bahwa kami tidak pernah mendapat surattersebut dan beliau menyarankan agar kami mengkonfirmasi mengenai penerimaan suratpanggilan secara tertulis;e Pada

tanggal 12 Desember kami membuat surat konfirmasi penerimaanpanggilan dengan No. 001/PLEHRD/SKOut/XII/13 dan mengantarkannya ke kantorDisnaker (surat terlampir); Pada tanggal 13 Desember 2013 kami kembali datang kekantor Disnaker untukmenyerahkan bukti surat Mutasi dan surat panggilan Dinas I.

F.X Sumartono dan diterima oleh petugas Disnaker;e Dengan dibuatkannya surat konfirmasi penerimaan surat panggilan danpenyerahan buktibukti surat tentang sdr.

Sumartono pada dasarnya kami berharap agarpihak Disnaker selaku pemerantara dapat mempelajari dan mempertemukan kamikembali (mengingat bahwa surat anjuran dibuat setelah dianggap telah terjadipertemuan/pemanggilan sebanyak 3 kali tetapi kami tidak pernah menerima suratpanggilan ketiga (III) seperti yang disebutkan dalam surat anjuran;5 Pengusaha sudah mempunyai rencana yang terbaik bagi semua pihak (baikPT.PLE PT.TBE maupun Sdr.

Tergugat tidak pernah memberikan Tunjangan Hari Rayakepada para Penggugat secara penuh sesuai besaran upahbulanan atau sesuai dengan besaran upah Minimum KotaSamarinda para karyawan, kecuali pada tahun 2019, itupunkarena para Penggugat menuntutnya melalui Disnaker KotaSamarinda (melanggar Permennaker No. 6 tahun 2016) ;8.7.

KotaSamarinda, sehingga Disnaker Kota Samarinda pada tanggal 03Desember 2020, telah mengeluarkan Anjuran No. 257/132/100.04dengan menganjurkan sebagai berikut :1.

Bahwa Terhadap Anjuran No.257/132/100.4 tanggal 03 Desember 2021dari Disnaker Kota Samarinda untuk memperkerjakan kembali ParaPenggugat maka Tergugat menolak dengan alasan Para Penggugatmangkir dalam bekerja lebih dari 5 hari dan telah di berikan SuratPemanggilan Kerja dan Il dan sudah sesuai sebagaimana Pasal 168UU No 13 tahun 2003 ayat(1).

Pdt.SusPHI/2021/PN SmrV, XV, XVI,XVII XVIII,XIX, XX2PIII, UI,IV,V,VLVILVIIIX,X, Al,XII, XIII, X1V,XV, XVI,XVIILXVII,XIX, XX3PHU UILIV,V,VIVILVII,IX,X,XI,X11, XII, XIV,XV, XVI,XVII,XVIII,XIX, XX4PL IL ILIV,V,VIVILVIIL,IX,X, XI,XII, XU, XIV,XV, XVI,XVII,XVIII,XIX, XX5PLILILIV,V,VIVILVIIN,IX,X, XI,XII, XI, XIV,XV,XVI,XVILXVII,XIX, XX6PHIL, IV,V,MIVII,VIII,IX,X, XI,XIX, XI2020;Fotocopy sesuai dengan asli Surat tanda terimaPemberitahuan Pemogokan No. 01/PTP.SBBI/IX/2020,tangal 31 Agustus 2020, kepada Disnaker

M.Rizki Septian, namundengan siiTergugat tidak mau menerimanya;Fotocopy sesuai dengan asli Surat Disnaker KotaSamarinda No.566/722/PPK/DTKT/2021, tanggal 3 Maret2021, perihal Jawaban terhadap pernyataan kantor AdvokatBuce Abraham Beruat, S.Sos, SH & Partners;Fotocopy sesuai dengan asli Surat KeterranganPengalaman Kerja atas nama Isnandar yang dibuat olehTergugat pada tanggal 22 September 2020;Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2021/PN Smr67Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis

bagian personalia ;Bahwa saksi mengetahui kepada para tergugat dalam perkara ini, karena para tergugattersebut bekerja di perusahaan penggugat dan digaji oleh penggugat ;Bahwa saksi mengetahui para tergugat sebelumnya tidak pernah menerima suratpermohonan izin untuk tidak bekerja, dan para tergugat tersebut pergi ke Dinas TenagaKerja kabupaten Bogor ;Bahwa para tergugat sebelumnya mendapat informasi dari Dinas tenaga kerja kabupatenbogor untuk mengadu ;Bahwa karena para tergugat tersebut pergi ke Disnaker

Bogor, para tergugat telahmemberitahukan, namun oleh kepala perusahaan tidak ditanggapi,setelah dari Disnakerpara tergugat pada hari itu juga kembali ke perusahaan ; Bahwa pada tanggal 18 januari 2010, para tergugat dan lainnya telah melakukan aksisolidaritas sebagai bentuk protes terhadap penggugat,karena telah memberikan suratperingatan (SP),muatsi kepada para tergugat,setelah para tergugat tidak masuk kerja 1 hariuntuk pergi ke Disnaker Bogor ; Bahwa pada tanggal 19 Januari 2010, saksi mengetahui

karyawan lain yang mangkir bekerja/tidak bekerja ;2728Bahwa di perusahaan berlaku system,apabila tidak mencapai target, para pekerja tetapmelanjutkan pekerjaannya,akan tetapi tidak dimaksudkan dalam waktu lembur,olehkarena bila tidak mencapai target perusahaan tidak membayar bahkan sampai dimarahisedangkan bila mencapai target perusahaan membayar ;Bahwa para tergugat menolak untuk dimuatsikan, oleh karena tidak sesuai dengan harapanmereka ;Bahwa pada tanggal 17 Januari 2010 para tergugat pergi Disnaker

PRIYATI :Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi bekerja di penggugat sejak tahun 2000, dibagian sewing/menjahit ;Bahwa perusahaan memproduksi garment ;Bahwa di perusahaan tersebut mulai bkerja dari jam 8 sampai jam 16.30 wib ;Bahwa apabila karyawan tidak masuk kerja harus ada pemberitahuan demikian juga bialsakit harus ada surat keterangan sakit dokter,termasuk bila anak sakit ;Bahwa pada tanggal 17 januari 2010,sebelum pergi ke Disnaker Bogor

, para tergugat telahmemberitahukanynamun oleh kepala perusahaan tidak ditanggapisetelaj dari Disnakerpara tergugat pada hari itu juga kembali ke perusahaan ;Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, para tergugat dan lainnya telah aksi solidaritassebagai bentuk protes terhadap penggugta,karena telah memberitahukan surat peringatan(SP),muatsi kepada para tergugat,setelah para tergugat tidak masuk kerja hari untukpergi ke Disnaker Bogor ;Bahwa pada tanggal 19 Januari 2010,saksi mengetahui para tergugat

Bahwa upaya Mediasi melalui Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassartidak tercapai kesepakatan, sehingga Mediator mengeluarkan Surat AnjuranNomor : 1605/Disnaker/565/X/2020, tertanggal 8 Agustus 2020, yangmenganjurkan agar PT.

Foto copy Surat Anjuran Mediator Disnaker Kota Makassar No.1601/Disnaker/565/X/2020 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P3;4. Foto copy, Formulir Perubahan Status Karyawan yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P4;Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalildalilbantahannya telah mengajukan bukti Surat yang kemudian diberi tanda Bukti T 1sampai dengan T3, dengan uraian;1.

Foto copy, Surat Anjuran dari Disnaker tanggal 8 Agustus 2020, yangselanjutnya pada foto copy bukti, tersebut diberi tanda T2;3.

Foto copy, Tanggapan terhadap Surat Anjuran dari Disnaker tanggal 23Oktober 2020, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3;Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukankesimpulannya pada tanggal O1 Juli 2021, dan keduanya menyatakan sudahtidak akan mengajukan apaapa lagi melainkan mohon putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalampersidangan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan guna untuk menyingkaturaian putusan ini maka Berita

Pemerintah KotaMakassar Nomor : 1608//Disnaker / 565/ X/2020 , serta petunjuk yang dilampirkandalam berkas gugatan Para Penggugat yaitu Penetapan Pegawai PengawasKetenagakerjaan telah menetapkan perhitungan kekurangan upah tahun 2018, 2019dan 2020 dengan Penetapan Nomor 560/1181/Disnakertrans/2020, dalampenetapan tersebut tertulis sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang karyawan , yangtermasuk didalamnya nama dan nama nama Para Penggugat tersebu yaitu padanomor urut 1,3,6, 8, 10,1618 , 22 dan nomor

Bahwa Penggugat dalam keadaan sakit sakitan akibat kecelakaan kerjatibatiba Disnaker Kab. Kutai Kartanegara mengeluarkan ANJURANNomor :567/400/1.6.2/03/2017 tanggal 31 maret 2017, namun penggugattidak pernah mendapatkan surat panggilan Mediasi;Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 2/Padt.SusPHI/2018/PN Smr5.

KabidPHI perihal sakit akibat kerja;Pada tanggal 20 September 2016 Disnaker Kukar mengeluarkansurat Nomor : 568/ = /1.6/09/2016 Perihal agar Tergugat ( PT GPE )membuat surat ke Disnaker Kukar Bidang Pengawasan yang isinyaPermohonan dapat diberikan pemeriksaan ulang terhadappenggugat ( Papil Pakalis NIK 2.0910.384 ), maka Terguagt ( PT.GPE ) membuat surat Nomor : 002/SKEXT/GPE/IX/2016 ;Pada tanggal 28 September 2016 Disnaker Kutai Kartanegaramengeluarkan surat Nomor : 586/1.6.3/09/2016 perihal pemeriksaanulang

Penyakit yangdisebabkab oleh getaran mekanik ( kelainankelainan otot, urat, tulangpersendian, pembulu darah tepi atau syaraf tepi );Bahwa Disnaker Kutai Kartanegara mengeluarkan surat Nomor586/1.6.3/09/2016 perihal pemeriksaan ulang yang ditujukan ke DokterPenasehat Ketenaga Kerjaan ( Dokter Sinatra Gunawan, MK,3, SpOk diSamarinda, namun Tergugat tidak menyampaikan, justru memberikanke Penggugat ( Papail Pakalis ) untuk disampaikan ke Dokter, agarTergugat ( PT.

Bahwa Penggugat dalam keadaan sakit sakitan akibat kecelakaan kerjatibatiba Disnaker Kab. Kutai Kartanegara mengeluarkan ANJURANNomor :567/400/1.6.2/03/2017 tanggal 31 maret 2017, namun Penggugattidak pernah mendapatkan surat panggilan Mediasi;5.

KabidPHI perihal sakit akibat kerja;Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.SusPHI/2018/PN Smr8.9.8.10.8.11.8.12.Pada tanggal 20 September 2016 Disnaker Kukar mengeluarkansurat Nomor : 568/ /1.6/09/2016 Perihal agar Tergugat ( PT GPE )membuat surat ke Disnaker Kukar Bidang Pengawasan yang isinyaPermohonan dapat diberikan pemeriksaan ulang terhadapPenggugat (Papil Pakalis NIK 2.0910.384), maka Terguagt (PT.GPE)membuat surat Nomor : 002/SKEXT/GPE/IX/2016 ;Pada tanggal 28 September 2016 Disnaker Kutai

tidakmau melaksanakan Bipartit, sehingga pada tanggal 14 Agustus 2018Mediasi dilanjutkan dengan agenda Mediator atas mediasi yang tidakdidapatkan kesepakatan akan mengeluarkan anjuran.Bahwa Pada Tanggal 6 Desember 2018 Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi mengeluarkan ANJURAN dengan surat No. 567/7615/Disnaker.Yang isinya Memutus Hubungan kerja Para Penggugat dengan ketentuan1 x Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003.Bahwa atas dikeluarkannya anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi dengan No. 567/7615/Disnaker

Bahwa Tergugat memenuhi saran dan anjuran dari Mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan pada tanggal 06Desember 2018 Nomor 567/7615/Disnaker yang memutskan Hubungankerja dengan para Penggugat dengan 1 x Ketentuan pasal 16 UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;5.

V/2018, yang diberi tanda T7;Foto copy. dari Foto copy Surat PHK atas nama SETIADI Nomor009/PTEPPTEP/V/2018, yang diberi tanda T8;Foto copy dari Foto copy Surat PHK atas nama RONI Nomor 005/PTEPPTEP/V/2018, yang diberi tanda T9;Foto copy dari Foto copy Kronologi kondisi kKeuangan Perusahaan tanggal03 November 2018, yang diberi tanda T10;Foto copy dari Foto copy Kronologi kondisi kKeuangan Perusahaan tanggalNomor 005/PTEPPHI/X1I/2018, yang diberi tanda T10.1;Foto copy dari Foto copy Anjuran dari Disnaker

ESITAS PACIFICmengirimkan surat Permohonan Pencatatan perselisihan pemutusanhubungan kerja di Dinas Tenagakerja Kabupaten Bekasi dan Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjuran dengan surat No.567/7615/Disnaker;Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPara Penggugat dengan alasan Tergugat mengalami kerugian dan devisitkeuangan tanpa bukti apapun dan menyampaikannya secara Lisan, hal inibertentangan dengan Pasal 164 Undang undang tenaga kerja No. 13 Tahun2003

Jadi efisiensitidak bisa digunakan untuk melakukan PHK, apabila perusahaan masih berjalan(tidak tutup), dan selanjutnya terhadap Surat Edaran Menaker Nomor: SE907/Men/PHIPPHI/X/2004, tanggal 28 Oktober 2004, surat ini berlaku sebagaipedoman bagi pegawai Disnaker yang menghadapi kasus PHK massal, dimanamenurut SE907/Men/PHIPPHI/X/2004, tanggal 28 Oktober 2004 ini mengaturadanya tindakantindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai salahsatu upaya yang dilakukan sebelum adanya PHK, namun terhadap

Sebelumnya(Periode Tahun 2013 2015), sedangkan Penggugat berpendapat bahwa uangpenggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4), bagi pekerja yang mengundurkan diri,dan uang pisah tetap diberikan tetapi besarannnya diserahkan kepada kebijakanPenggugat, sebagaimana usulan Penggugat dalam PKB Pembaharuan.13.Bahwa dari kedua usulan tersebut ditingkat Mediasi tetap tidak tercapaikesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.14.Bahwa atas perselisihan kepentingan antara Penggugat dan Tergugat tersebutmediator di Disnaker

Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Beksi No. 568/Kep.54/PKB/Disnaker/IX 2013 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama,diberi tanda P 2 ;3. Fotocopy Menutes Meeting sejak tangal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal02 oktober 2015, diberi tanda P 3;4. Fotocopy Draft Perjanjian Bersama periode 2015 2017 yang diajukan olehSerikat Pekerja, diberi tanda P 4 ;5. Fotocopy Naskah Perjanjian Bersama periode 2015 2017 yang belumditandatangani, diberi tanda P 5 ;6.

berlaku untuk2 tahun ;e Bahwa PKB baru akan dibuat dan diperpanjang oleh serikat pekerja denganperusahaan akan tetapi dalam perundingan pembuatan draf terjadipermasalahan yaitu mengenai PHK yang mengundurkan diri secara baikbaikmendapatkan konpensasi berupa uang masa kerja dikali gaji dikali 15 %minimal 3 tahun dan mendapatkan uang perhargaan 2 kali upah ;e Bahwa benar atas perundingan tersebut tidak ada titik temu kemudiandiselesaikan secara Tripartit untuk mediasi ;e Bahwa hasil dari anjuran Disnaker

Bahwa atas perselisihan kepentingan antara Penggugat dan Tergugattersebut mediator di Disnaker Kab. Bekasi telah mengeluarkan Surat AnjuranNo. 565/047/HISyaker/I/2016 tanggal 07 Januari 2016.6. Bahwa hal yang menjadi pokok dan pertimbangan Penggugat mengajukanusulan perubahan pada ketentuan dalam PKB Pembaharuan tersebut adalahsbb:a. Bahwa aturan mengenai uang pisah tidak diatur secara eksplisit dalamperundangundangan yang berlaku.

Bahwa atas perselisihan kepentingan antara Penggugat dan Tergugat tersebutmediator di Disnaker Kab. Bekasi telah mengeluarkan Surat Anjuran No.565/047/HISyaker/I/2016 tanggal 07 Januari 2016 (Bukti T.8)..

Eric adamenelepon Kadisnaker, tetapi karena yang lebih mengetahui masalah 8perusahaan itu adalah Kepala Bidang Pengawasan Disnaker, makaSdr. Eric diminta untuk menghubungi Kepala Pengawasan.

Rilistersebut pada intinya mengatakan mereka siap mengajukan buktibuktibahwa Kepala Disnaker diterima suap. Realese tersebut disampaikansebanyak tiga kali, bukan mencabut atau meralat berita yangsebelumnya;Bahwa terdakwa ada pernah mengundang saksi dan Sdr. Eric keKantor SBRI setelah terdakwa ditetapbkan menjadi tersangka,sebelumnya tidak ada.

Tetapi, pada tanggal 14 Mei 2014 terjadi pembayaranHak Normatif yang dilakukan di Kantor Disnaker, sesuai dengan hasilpertemuan antara PT.CPI, Kontraktor, DISNAKER dan Buruh yangdidampingi oleh Serikat.

Eric; Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Sdr.Eric mendapatkan Beritatersebut dan bukan dari SBRI; Bahwa bukan terdakwa yang memanggil Sdr.Eric ke Kantor SBRI; Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 saksi datang ke Kantor SBRI,kemudian saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi apakah SuratSBRI yang menanggapi Laporan DISNAKER ke Bupati sudah sampai.Jadi ini bagaimana?

Frederich Edward Lumy Als Eric BinRony yaitu surat SBRI No : 96/BIDKUMHAM/SBRID/X/2015 tanggal 04Oktober 2015, perihal Tindak Lanjut Kesepakatan tanggal 26 Agustus 2015yang ditandatangani oleh terdakwa Agen Simbolon (Ketua SBRI) dan Sar.Aseng Sinaga (Sekretaris SBRI) yang isinya terdapat kalimat kebiadabanoleh Disnaker Bengkalis terhadap buruh selama ini;Bahwa benar selanjutnya pernyataan Agen Simbolon tersebut diterbitkan olehSdr.

Daniel Budi Pramono keduanyaditerbitkan tanggal 26 Februari 2018;Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Anjuran Nomor567/3203/Disnaker tanggal 31 Mei 2018 Kepala Dinas Tenaga kerjaKabupaten Bekasi;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensidengan Para Tergugat Rekonvensi terhitung tanggal 27 Februari 2018tanpa pembayaran ganti rugi sebesar sisa upah sampai batas waktuberakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Anjuran Nomor567/3203/Disnaker tertanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh DinasHalaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.SusPHI/2019Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pengakhiran HubunganKerja Nomor 7798/HRD/IR/PHK/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 a.n.Satria Jaya Tarigan dan Surat Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor7806/HRD/IR/PHK/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 a.n. Daniel BudiPramono;4.