Dongwoo, 3 buah buku mutasi penjagaan satpam PT.Dongwoo (tertanggal 11 Januari 2006 sampai dengan 4 Maret 2006, 4Maret 2006 s/d 20 April 2006, 20 April 2006 s/d 5 Juni 2006), 1 buahbuku pembayaran sampah domestic, 1 set invoice dan bukti pembayaranPT. Dongwoo ke PPLI bulan Mei tahun 2004 dan bulan Agustus 2004, 1Hal. 60 dari 76 hal. Put.

Dongwoo, 3 buah buku mutasi penjagaan satpam PT.Dongwoo (tertanggal 11 Januari 2006 sampai dengan 4 Maret 2006, 4Maret 2006 s/d 20 April 2006, 20 April 2006 s/d 5 Juni 2006), 1 buahbuku pembayaran sampah domestic, 1 set invoice dan bukti pembayaranPT.

Rp 5.400 ( lima ribu empat ratus ribu rupiah )> Keberangkatan dalam negeri (domestic) dijual Pass Pelabuhan sehargaRp. 2500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) untuk setiap orang dengan rincianpembagian :PT. Pelindo menerima Rp. 1.125 ( seribu seratus dua puluh lima rupiah )Koperasi Adpel Rp. 375. ( tiga ratus tujuh puluh lima rupiah ) PT. KKM menerima Rp. 600 ( enam ratus rupiah ) Pemkab.

Rp 5.400 ( lima ribu empat ratus ribu rupiah )> Keberangkatan dalam negeri ( domestic ) dijual Pass Pelabuhan sehargaRp. 2500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) untuk setiap orang dengan rincianpembagian :PT. Pelindo menerima Rp. 1.125 ( seribu seratus dua puluh lima rupiah )Koperasi Adpel Rp. 375. ( tiga ratus tujuh puluh lima rupiah ) PT. KKM menerima Rp. 600 ( enam ratus rupiah )Pemkab. Rp 400 ( empat ratus rupiah )Halaman 34 dari 173 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN.

Rp 5.400 (lima ribu empat ratus ribu rupiah)> Keberangkatan dalam negeri (domestic) dijual Pass Pelabuhan sehargaRp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap orang dengan rincianpembagian : PT. Pelindo menerima Rp. 1.125 (seribu seratus dua puluh limarupiah) Koperasi Adpel Rp. 375. (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) PT. KKM menerima Rp. 600 (enam ratus rupiah)Halaman 97 dari 173 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN. Tpg Pemerintah Kabupaten.

Rp 5.400 (lima ribu empat ratus ribu rupiah)> Keberangkatan dalam negeri (domestic) dijual Pass Pelabuhan sehargaRp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap orang dengan rincianpembagian :Halaman 116 dari 173 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN. Tpg9.10.11.12.13. PT. Pelindo menerima Rp. 1.125 (seribu seratus dua puluh limarupiah)Koperasi Adpel Rp. 375. (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) PT. KKM menerima Rp. 600 (enam ratus rupiah) Pemerintah Kabupaten.

Nipindo Primatama yang bergerak dibidang Kontraktor dan pemilik tambang batubara sejak bulan Januari2016 sebagai Sekretaris Direksi yang mempunyai tugas menghandleHal 21 dari 37 Hal.Putusan No.1043/Pid.B/2017/PN Jkt.Utrpekerjaan Direksi untuk pekerjaan meeting, jadwal Direksi , menguruspekerjaan Direksi domestic dan luar negeri dan bertanggung jawabkepada Direksi ; Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada tahun2016 saksi bersama semua pegawai di Briefing oleh Direktur utamaBpk Nierwan

Hasil No. 207/KOREKS/HIKP/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016;

116 Putusan Nomor 76/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.yakAsli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.171/KOREKS/HIKP/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.141/KOREKS/HIKP/V/2016 Tanggal 01 Mei 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.113/KOREKS/HIKP/IV/2016 Tanggal 01 April 2016;Asli 1 (Satu) Bundel perihal Bukti Trf HIKP;Asli 1 (Satu) Bundel perihal Domestic

Tanggal 01 Agustus 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.207/KOREKS/HIKP/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.171/KOREKS/HIKP/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.141/KOREKS/HIKP/V/2016 Tanggal 01 Mei 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.113/KOREKS/HIKP/IV/2016 Tanggal 01 April 2016;Asli 1 (Satu) Bundel perihal Bukti Trf HIKP;Asli 1 (Satu) Bundel perihal Domestic

Bank Mizuho Indonesia, dan OCMOpportunities Fund H, L.P melawan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan The Depository Trust Company,Cede & Co, Oaktree Capital Management LLC, Gramercy AdvisorsLLC, General Electric Capital Corporation, Gryphon Domestic VI,LLC, OCM, Opportunities Fund III, LP, Columbia/HCA MasterRetirement Trust, Indah Kiat International Finance Company B.V.

There shall not be imposed substantially more onerousconditions or higher fees or charges on the recognition or enforcementof arbitral awards to which this Convention applies than are imposed onthe recognition or enforcement of domestic arbitral avards.Terjemahan bebas sebagai berikut :Setiap Negara Penandatangan (konvensi ini) wajib mengakui putusanarbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuaidengan aturan procedural di wlayah di mana putusan itu akandiandalkan, sesuai dengan

kali masuk ZEEIIndonesia.2.Bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui tidak dapat dan tidak mampumembayar denda yang akan dijatuhkan Majelis.Analisis yuridis.Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.SusPrk/2019/PNMdn1.Setiap negara yang merdeka mempunyai kedaulatan penuh (Absolutesovereignty) menurut Jean Bodin (1530 1596) menyatakan pengertiankedaulatan adalah Negara berhak mengatur urusan rumah tangganya melaluilembaga Negara tanpa campur tangan Negara lain termasuk menjalankanhukum nasionalnya (domestic

Passenger Handling services, terdiri dari :Departure Control;S &Arrival Control;Special Assistance;Qa 9Ticketing Services;@Security Services;7ABaggage Handling;Airport Lounge Services;Ramp handling, terdiri dari :Flight Operations;Sc > hb @Weight & Balance;ULD Control;Qa 9Ramp Equipment;Aircraft Servicing;& Cargo Handling Service, terdiri dari :Export Handling;Ss fImport Handling;Domestic Handling;Rush Handling/Transshipment Handling; 2 9Cargo document & Clearance;f Special Handling;Bahwa perusahaan

maka hal itulah seharusnya kita menunggu Keputusan Bupati Kutai Timur tersebut sehingga jelas duduk perkaranya yang sebenarnya, apakahPermohonan tersebut diterima atau ditolak namun sampai saat ini belumada jawaban yang pasti dari Bupati Kutai Timur.2. keberatan keduaBahwa dalam pertimbangan putusan halaman 57 paragraf 4,Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakimyang menyatakan "bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan buktisurat bertanda P5 berupa Funds Transfer to Domestic

Bank BNI mengalami merugian materi kaena banyaknyapengaduan dari Nasabah yang terkena pengambilan dataNasabah/Skimmin d ATM Bank BNI yang dipasang alat untuk melakukantindakan Skimming tersebut, dimana Bank BNI sudah banyak menggantirugi uang naabah yang hilang akibat tindakan Skimming dan juga namaBank BNI dalam hal ini juga tidak bai/ouruk dimata Nasabah/Costumerdan masyarakat lainnya, baik domestic maupun internasional karenabanyak terjadi skimming di ATM BNI sehingga berdampak buruk danmerugikan

Bahwa adanya secondary adjustment yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebuttelah sesuai dengan OECD yang mendefinisikan secondaryadjustments dalam the Glossary of the OECD TransferPricing Guidelines (TPG) sebagai berikut :"an adjustment that arises from imposing tax on a secondarytransaction in transfer pricing cases", and a secondarytransaction as a constructive transaction that some Statesassert under their domestic transfer pricing legislation afterhaving proposed

Karena peran sejarahnyayang begitu besar dan mendalam itu, maka Kawasan Masjid Agung Sunan Ampelmempunyai daya tarik bagi wisatawan domestic maupun wisatawan mancanegarauntuk mengunjunginya, sebab itu secara langsung maupun tidak langsung memberikandampak positif yang besar bagi perkembangan kawasan tersebut dari berbagai aspek.Karenanya itu pula Pemerintah kemudian menetetapkan kawasan Masjid Agung SunanAmpel sebagai Kawasan Wisata Religi ;3.

Cargo Handling Service, terdiri dari:Export Handling;Import Handling;Domestic Handling;Rush Handling/Transshipment Handling;Cargo Document & Clearance;2929 5 pSpecial Handling;Bahwa perusahaan penerbangan luar negeri yang merupakan klienutama Pemohon Banding antara lain Singapore Airlines Ltd., Lufthansa GermanAirlines, dan lainlain.

dibawah sumpah danpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa keahlian saksi dibidang hukum Perbankan.Bahwa saksi sekarang mengajar hukum Perbankan di Kampus UniversitasIndonesia (Ul) Depok.Bahwa kegiatan usaha perbankan tersebut yaitu menghimpun dana darimasyarakat, menyalurkan danadana tersebut, melakukan jual beli suratsuratberharga, penyertaan bidang keuangan saja dan memberikan jasajasa.Bahwa Bank Garansi dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi.Bahwa Bank Garansi tersebut sifatnya adalah domestic

PEMOHON selanjutnya jugatelah berusaha meningkatkan pendapatan dengan mengkombinakasikan penerbanganinternational dan domestic serta memperkenalkan rute yang lebih populer seperti Hongkongke Denpasar. Namun demikian ternyata dengan berlanjutnya over kapasitas di sektorpenerbangan Indonesia, PEMOFION terus menghadapi tekanan dari sisi bisnis danselanjutnya PEMOHON tidak dapat meningkatkan pendapatan dibandingkan denganpengeluaran yang harus dikeluarkan.

Yang dimaksud dengan "fihak lain" itu ialah pemerintah daerah,pengusaha swasta yang bermodal nasional atau swasta dengan "domestic capital" yangprogresip.Pasal 13.Ayat 1, 2 dan 3.Sudah dij elaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 6).Ketentuan dalam ayat 4 adalah pelaksanaan daripada azas keadilan sosial yangberperikemanusiaan dalam bidang agraria.Pasal 14.Pasal ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi,air dan ruang angkasa sebagai yang telah dikemukakan dalam penjelasan

Putusan Nomor 1572/B/PK/PJK/2016ditentukan dalam Pasal 16B UndangUndang PPN dan Pasal 27 ayat(1) UUD 1945;Bahwa salah satu prinsip hukum yang dianut oleh Indonesia adalahequality before the lawyakni tidak membedakan status orang atauperusahaan (apakah orang/perusahaan kecil atau besar), jenis kegiatanusaha (apakah usaha perdagangan, pabrikan, operasi dll), kepemilikan(apakah orang/perusahaan adalah pribumi/domestic atau orang/perusahaan asing).

sebesar Rp5 tidak dapat dikreditkan akanmemberikan keadilan kepada semua usaha sesuai dengan prinsipequality before the law sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 BUU PPN dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;Bahwa salah satu prinsip hukum yang dianut oleh Indonesia adalahequality before the law yakni tidak membedakan status orang atauperusahaan (apakah orang/perusahaan kecil atau besar), jeniskegiatan usaha (apakah usaha perdagangan, pabrikan, operasi dll),kepemilikan (apakah orang/perusahaan adalah pribumi/domestic

membuktikan adanya harga transfer yang tidak wajaryang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Mitsui &Co.Ltdtidak harus sematamata dari masalah kepemilikan namundapat juga dari penguasaan manajemen ataupun teknologi.Bahwa oleh karena transaksi yang disengketakan dalamperkara banding ini melibatkan perusahaan dari dalam dan luarnegeri, maka pembuktian adanya hubungan istimewaseharusnya tidak sematamata dilihat pada prosentasekepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PPhkarena ketentuan ini merupakan domestic

pembatalan berdasar faktafakta yuridis yang dikemukakan pada halaman 25 danseterusnyapermohonan yang terdiri dari:1) Pada angka 82 Final Award, terdapat pernyataan hukum (legalstatement) yang menyatakan tidak jelas Klasifikasi arbitrase yangdiperiksa dan diselesaikan oleh majelis arbitrase :a. apakah domestik, ataub. apakah internasional.Pertimbangan angka 82 tersebut berbunyi:"The Tribunal has not heard argument and does not propose todecide whether this arbitration is properly classified as a domestic

It shall also apply to arbitral awards not consideredas domestic awards in the State where their recognitionand enforcement are sought."Terjemahan:"Konvensi ini berlaku terhadap pengakuan dan pelaksanaanputusan arbitrase yang dibuat dalam wlayah suatu negara selainnegara dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrasetersebut dimintakan, dan timbul karena adanya perbedaanHal. 86 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/20095.2subyek, baik orang maupun badan hukum.