Ditemukan 6407 data
Urut Berdasarkan
Upload : 09-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 13 /Pid. TPK/2015/PT Dps Dr. H. ZAINI ARONY;
140 — 70
140 — 70
Kekerasan, perkosaan, negara diktator.MEMAKSA: 1. Memperlakukan, menyuruh, meminta denganpaksa, para pembajak memaksa pilotmendaratkan pesawainya.2. Berbuat dengan kekerasan, sudah dilarangmasuk tetapi tetap masuk juga.MEMAKSAKAN: Memaksakan sesuatu kepada, memaksaorang agar menerima.TERPAKSA: Berbuat diluar kemauan sendiri karena terdesak,mau tidak mau harus, tidak boleh tidak.(PENERBIT PT.
Register : 14-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HARRY ACHMAD DWI MARYONO, SH
Terdakwa:
FEDRYAN ARIESANDI HERMANSYAH, S.Pd
108 — 82
HARRY ACHMAD DWI MARYONO, SH
Terdakwa:
FEDRYAN ARIESANDI HERMANSYAH, S.Pd
108 — 82
Oleh karena itu terhadap tindak Pidanaantara lain Ekonomi, Korupsi, Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat,lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilanmenjatuhkan pidana yang sungguhsungguh setimpal dengan beratnya dansifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yangmenyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.
Putus : 14-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 13/PID.SUS-TPK/2015/PT.DPS Tanggal 14 Desember 2015 — Dr. H. ZAINI ARONY;
281 — 201
281 — 201
Kekerasan, perkosaan, negara diktator. MEMAKSA: 1. Memperlakukan, menyuruh, meminta denganpaksa, para pembajak memaksa pilotmendaratkan pesawainya.2. Berbuat dengan kekerasan, sudah dilarangmasuk tetapi tetap masuk juga. MEMAKSAKAN: Memaksakan sesuatu kepada, memaksaorang agar menerima. TERPAKSA: Berbuat diluar Kemauan sendiri karena terdesak,mau tidak mau harus, tidak boleh tidak.(PENERBIT PT.
Register : 14-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HARRY ACHMAD DWI MARYONO, SH
Terdakwa:
HAZMI AZHARI, S.Pd
104 — 69
HARRY ACHMAD DWI MARYONO, SH
Terdakwa:
HAZMI AZHARI, S.Pd
104 — 69
Oleh karena itu terhadap tindak Pidanaantara lain Ekonomi, Korupsi, Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat,lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilanmenjatuhkan pidana yang sungguhsungguh setimpal dengan beratnya dansifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yangmenyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.
Putus : 14-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 14 Juni 2012 — ALIS JONI HERSON SIOKAIN, SH alias ALIS ; JPU
67 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
, Apakah ini perkosaan hak asasi atautidak?.Berkenaan dengan semua yang terurai di atas ini, Pemohon Kasasi /Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Agung yang dipercayakanmenangani perkara ini di tingkat kasasi untuk memeriksa perkara ini sesuaiketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat(1) e jo. ayat (2) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 jo. Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung tanggal 23061987 Reg.
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaankepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepadadiri terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatuyang tidak didakwakan kepadanya .Bahwa surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalampemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaansangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.Prof.
Putus : 21-04-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 19/Pid.B/2017/PN Klk Tanggal 21 April 2017 — MULYAR, SH Bin (Alm) SAMSI
137 — 21
137 — 21
dimintai keterangannya sebagai Ahli sebanyak lebih dari 100 kali,dimana memberikan keterangan ahli sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dalamberbagai perkara pidana seperti tindak pidana pencurian penggelapan, penggelepanbenda tak bergerak, kealpaan dalam lingkungan kerja, kealpaan dibidang kesehatan,penipuan dalam berbagai kasus, pemalsuan surat, pemalsuan akta autentik, pemalsuanuang, pencurian, pemerasan, perusakan barang, penghinaan, sumpah palsu,penelantaran anak, KDRT, kesusilaan, perzinahan, perkosaan
Putus : 14-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2451 K/Pdt/2013 Tanggal 14 Februari 2014 — TAN MALANO VS PARA AHLI WARIS ALM. MUNAWAR BIN SALBINI (NY. HJ. ALIMUDDIN) DKK.
175 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini disebabkan karena Kuasa Mutlakadalah bertentangan dengan dan dilarang oleh Instruksi Mendagri No14 Tahun 1982, bahwa Kuasa Mutlak mengandung perkosaan hakpemilik asal yang lemah ekonominya dan tidak ada kebebasanberkontrak. Perbuatan hukum peralihan hak atas tanah harusbersandar pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, bukanmelalui kuasa mutlak."
Putus : 20-12-2018 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi Tanggal 20 Desember 2018 — * Perdata
- SPORT GLOVE INDONESIA X JOOTJE MAX SONDAKH
194 — 126
194 — 126
Soalkesalahan ini terletak pada suatu perhubungan kerohanian antara alampikiran dan perasaan si subject dan suatu perkosaan kepentingan tertentu(Vide. M.A.
Register : 05-11-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MARTHA EVALINA SIAHAAN, SH,MH
Terdakwa:
MUNZIRI Als UDANG Bin INDUNG
117 — 28
MARTHA EVALINA SIAHAAN, SH,MH
Terdakwa:
MUNZIRI Als UDANG Bin INDUNG
117 — 28
uang, dan sebagainya); 2 tiruan (tentanggigi, kunci, dan sebagainya); 3 gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan,dan sebagainya);4curang; tidak jujur (tentang permainan dansebagainya); 5 sumbang (tentang suara dan sebagainya); sehingga secarabahasa memalsu sama artinya membuat sesuatu yang palsu, membuatsesuatu yang tidak tulen, aseli, tidak sah (Kamus Besar Bahasa Indonesiadalam jaringan, www.kkbi.web.id);Menimbang, bahwa menurut Topo Santoso, suatu perbuatanpemalsuan dapat dihukum apabila perkosaan
Register : 24-06-2011 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst Tanggal 18 Desember 2012 — H I B A N I,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA â RI Cq. PRESIDEN RI,Cs
611 — 332
611 — 332
Soal kesalahan ini terletak pada suatu perhubungan kerohanianantara alam pikiran dan perasaan si subject dan suatu perkosaan kepentingan tertentu(Vide. M.A.
Putus : 17-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 17 Mei 2016 — ACHMAD MACHBUB alias ABOB
alias KAPTEN AHMAD
285 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
285 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa;Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan TinggiPekanbaru yang mengambil alin seluruh pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru menjatuhkan pidana terhadap Terdakwasetimpal dengan berat dan sifatnya tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan NegeriPekanbaru. dalam menjatuhkan pidana jangan sampaimenyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat khususnyaterhadap tindak pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, Narkoba,Perkosaan
Putus : 19-10-2012 — Upload : 13-08-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 03-K/PMT.III/AD/III/2011 Tanggal 19 Oktober 2012 — Sukijat Letkol Inf (Purn) Nrp 26495
83 — 32
83 — 32
.,....Sebagal kekeliruan dan perkosaan pada usahapenegakkan hukum serta mengakibatkan perkosaankepada diri Terdakwa.Bahwa guna menentukan ada tidaknyapenyalangunaan kewenangan Terdakwa dalamperkara ini, Surat dakwaan telah menjatuhkan pilihanyaitu menggunakan alat uji pengaturan dasar(legalitas) sebagai hukum positif tertulis atau hukumformil Pasal 27 PP No. 105 tahun 2000 dan pasal 57ayat (1) Kepmendagri No. 29 tahun 2002.Pertanyaannya, apakah kedua ketentuan ini memuatketentuan yang mengatur kewenangan
Register : 10-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr Tanggal 30 Juni 2021 — - ANDRIYANIE, S.H (JPU)
- SARI SADEWA Binti ISMET SUNGKONO (TERDAKWA)
123 — 101
123 — 101
Perempuan berhadapan dengan hukum pernah menjadi SPG,lalu menjadi kepala toko, lalu menjadi kepala gudang, selanjutnyamenjadi assiten produksi, asisten sekretaris lalu menjadi sekretaris dandipercaya menjadi direktur;Halaman 143 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN CkrBahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak ada hubungandekat dengan Korban Hsu Minghu hanya ada hubungan pekerjaan sajadengan Korban Hsu Minghu;Bahwa sampai ada kejadian yang Perempuan berhadapan denganhukum katakan sebagai perkosaan
Putus : 18-04-2013 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 128/PID.Sus/2012/PN.Tip.Smg Tanggal 18 April 2013 — KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG
214 — 124
214 — 124
atau delik berkwalifikasi dengan ancaman pidana yangberbeda.e Bahwa Pegawai Negeri atau Hakim menerima suap maka merupakandelik berkwalifikasi.e Bahwa ancaman hukuman dalam pasal 12 a, b dan pasal 5 ayat 2terjadi ketidakadilan.eBahwa penjelasan saksi tentang dakwaan pasal 55 KUHP dalamdakwaan JPU artinya bersamasama melakukan (medeplagen),menurut teori tidak perlu semua pihak/peserta melakukan unsurnya,bisa sebagian Saja dipenuhi.Contoh :e Dalam pembunuhan tidak perlu semua ikut menikami.e Dalam perkosaan
Register : 11-01-2018 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl Tanggal 11 Januari 2018 — RIDWAN MUKTI
738 — 1326
738 — 1326
penanganan perkara URIP TRIGUNAWAN menurut media massa supaya berat hukumannya menurutahli salah, penegakan hukum harus menggunakan pengetahuan hukumpidana dan hukum pidana cantolannya adalah Pasal 24 ayat (1) UUD1945 menegakkan hukum dan keadilan ;Halaman 153dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2017/PNBglUntuk mempertegas permasalahan tersebut adalah pasal 284 KUHPmengenai delik zina, zina harus berpasangan karena tidak mungkin lakilaki / wanita saja yang berzina dan yang satu dikenakan pasal perkosaan
Putus : 14-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2586 K/PID.SUS/2016 Tanggal 14 Februari 2017 — Zulkarnain Bin Yasin
148 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terutama mengenai kejahatankejahatanterhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsidan subversi, perkaraperkara narkotika dan perkosaan, Mahkamah Agungmengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguhsungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatankejahatantersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggungperasaan maupun pendapat umum;Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 PK/Pid.Sus/2014 Tanggal 12 Mei 2015 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos
370 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
370 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 214 PK/Pid.Sus/2014Sehingga akibatnya dapat menimbulkan perkosaan terhadap keadilan itusendiri dan tindakan yang bersifat merampas hakhak individu danmasyarakat oleh Negara yang direpresentasikan oleh penegak hukumyang terlibat dalam sistem peradilan pidana;.
Putus : 04-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/PID.SUS/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 — Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Mempawah ; M. RIDUANSYAH, H.M.G., S.H., alias ATONG
bin H. MUHAMMAD GUDANG;
143 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terutama mengenai kejahatankejahatan terhadap keamanan jiwadan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkaraperkara narkotika dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supayaPengadilan menjatuhkan pidana yang sungguhsungguh setimpal denganberatnya dan sifatnya kejahatankejahatan tersebut dan jangan sampai didalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapatumum.Bahwa Penuntut Umum berpendapat Hakim Pengadilan Tinggi Pontianakyang menguatkan putusan Hakim Pengadilan
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
91 — 50
91 — 50
Subsidair : Pencurian (pasal 362 KUHP), dan Ketiga : Perkosaan(pasal 285 KUHP); Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung NomorSE.004/A/11/1993 tentang pembuatan Surat Dakwaan tanggal 16 November 1993angka V tentang Bentukbentuk Surat Dakwaan angka 2 : dakwaan alternatif. Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara Berlapis, lapisanyang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisanlainnya.