Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp.914.285.486,00(Sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh Lima ribuempat ratus delapan puluh enam rupiah).Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Halaman 14 dari 74.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa drh.Nellyarwisma danterdakwa II Mirza Fadli,S.Pi bersamasama dengan Effendi Sefrial,STNegara mengalami kerugian sebesar Rp. 36.700.000, (tiga puluhenam juta tujuh ratus ribu rupiah).Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (

2 ayat (1), jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor:31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.DanDakwaan KeduaPrimair: Melanggar Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, jikaDakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiarmelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) keL KUHP;Bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding antara

TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah, dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang telah dikemukakan pada pertimbangansebelumnya akan dijadikan tolak ukur bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untukmempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum disusun secarasubsidiaritas, maka menurut sistim pembuktian terlebin dahulu akan dipertimbangkandakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa PUJI ISTINA baik selaku Kepala Bagian KeuanganPemerintahan Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah GuwosariNomor 03 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 maupun selaku Bendahara

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangankami berkeyakinan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalahdakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo PasalG4 ayat (1) OUPDP eseeewescreeeeremeereenes2.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 2035Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Subsidiar : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31 Tahun

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa EFRAIM,SP tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanasebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair danoleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaanKesatu Primair tersebut

., sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undangundang R.I Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang R.I Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke1KUHPidana;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa HASRUDDIN, S.H. selaku Pj.

Menyatakan Terdakwa HASRUDDIN, SH dan Terdakwa II MAKMUN,S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Kdi tanggal 10 September2020 dan telah membaca pula memori banding yang diajukan olehPenasihat Hukum Para Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukanoleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapatdengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendariyang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair, yaitumelanggar pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat 1 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP karena segala pertimbangan hukumnya sudah tepat danbenar sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan;Menimbang bahwa setelah membaca, mencermati dengan seksamasegala hal mengenai keberatan yang dikemukakan dalam memori bandingyang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ternyata

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 46 Tahun2009, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 49Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun1986, serta

Menyatakan Terdakwa TWINPRISE MANONGKO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor:31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP jo pasal 56 ke1, ke2 KUHP dalam dakwaan primer.2.

2 ayat (1) jo.

Nilai kerugian kKeuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pasalyang diterapkan dalam putusan, karena sudah ada aturan yang berlaku di semuaLingkungan Peradilan bahwa nilai kerugian keuangan negara sampai denganRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UU PTPK.Majelis hakim menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Sugendi Samudin, M.Si diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Ir.

berkas perkara putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor 85/Pid.SusTPK/2016/PN Pal, tanggal 4 April 2017, memoribanding Penasihat Hukum Terdakwa serta memori banding dari JaksaPenuntut Umum tersebut di atas, berpendapat bahwapertimbanganHalaman 29 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT PALpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pada surat Dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahu 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 65 ayat(1) KUHP telah tepat dan benar;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbanganpertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alin sebagai pertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara inidalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan TingkatPertama harus dikuatkan

tetap dinyatakan bersalahdan dihukum, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untukmembayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding ditetapbkan sebagaimana tercantum dalam amarputusan dibawah ini :Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan,maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakanTerdakwa tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Mengingat, ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, KUHP serta peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan;MENGADILI:1.

MHBIN ISMAILtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Korupsi secara bersamasama" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganPutusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl Hal 2 dari 198 Halaman= SN oe11.12.13.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan KesatuPrimair.Menyatakan terdakwa H.

MHBIN ISMAILtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Korupsi secara memberi bantuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Subsidiair.Menyatakan terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH.

Menyatakan terdakwa Muhammad Arief, S.Pd tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang R.No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndang R.I No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ; Membebaskan terdakwa Muhammad Arief, S.Pd dari dakwaan Primair ;Menyatakan Terdakwa Muhammad Arief, S.Pd terbukti bersalahmelakukan tindak

m2 121.927 14.631.29916 Watatel 2 buah 163.276 326.55217 lengkapt 360 m2 179.257 645,32618 Kran 200 m2 74.294 24.858.70019 Floo drain 100m2 178.271 17.827.13420 Sepumiaks 1 buah 1.459.323 1.459.232rembevand Bak controlLantaiplesterselamutr/rabatSaluran luarbangunanBak controlJalan masuk3M (Rabit)LapanganBasket(olahraga)Pagarbelakang,sampingWater tankfiber glass5001 Total Keseluruhan Rp10.772.928 Rp131.460.242 Pembulatan Rp131.460,000 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Yohan Warmasen, S.Pd.

Bin THONCEWARMASEN telah terbukti secara sah da menyakinkan bersalah melakukantindak pidana secara bersamasama secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2)dan (3) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dantelah ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimanatercantum dalam dakwaan primair;Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa YOHAN WARMASEN, S.Pd.

negara mengalami kerugian sebesarRp. 925.410.000, (sembilan ratus dua puluh limajuta empat ratus ribu rupiah), dengan rinciansebagai berikute Nilai 3 Unit Kendaraan Puskesmas keli ling =Rp. 597.300.000, (Direalisasikan Rp.199.100.000,00 x 3 Unit )e Denda Keterlambatan= Rp.418.110.000,+e Uang muka 3 Unit yangbelum direalisasikan =Rp. 90.000.000,(Dijadikan sebagai barang bukti sitaan)Total =Rp.925.410.000.000,00Perbuatan terdakwa Yakin, SKM.M.Kes sebagaimanadiatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal

2 Ayat (1)jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (38) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1)ke 1 KUHP.SUBSIDIAR :Bahwa ia Terdakwa Yakin, SKM.

M.Kes tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1)Jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (8) UU RI No. 31Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi sebagaimana yang telah ditambah dan diubahdengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasundang undang Rl No. 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa YAKIN, SKM. Mkes dari dakwaanPrimair tersebut;3.

Daftar Kuantitas dan Harga.Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan sebesarRp. 29.330.000, (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraNomor : SP1009/PW02/5/2008 tanggal 27 Maret 2008 dari Auditor BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiSumatera Utara atau setidaktidaknya sekira jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanaterdapat pada Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UURI No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Hal. 5 dari 17 hal.

AHMAD DARWIS RAMBE tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukumbersamasama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 91) ke1 KUHP(Dakwaan Primair);Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan

YARKONI Bin ABDURRAHIM sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3)Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR ; 20220 22 ne nnn n nnn nn nnn nnn nnn nnn enn een n ence ne nnsBahwa ia terdakwa Drs.

YARKONI BinABDURRAHIM telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanPrimair yaitu Pasal 2 ayat 1 jo.

Pasal 18 ayat (2) dan (3)Undangundang No. 31 Tahun~ 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 64 ayat Kitab UndangUndang HukumMenyatakan terdakwa Drs. YARKONI ~ BinABDURRAHIM tidak terbukti bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 3 jo.

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa PUJI ISTINA baik selaku Kepala Bagian KeuanganPemerintahan Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah GuwosariNomor 03 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 maupun selaku Bendahara

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangankami berkeyakinan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalahdakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal64 ayat (1) KUHP.2.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun ........35Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Subsidiair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang RI

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Telford m3 89,41 89,41 61.299,49Sub Total II 670.007.834, 11.248.757,520 8JUMLAH 670.007.834, 11.248.757,520 8 Sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan danPembangunan perwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR4384/PW11 /5/2010Tanggal 8 November 2010.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun

Telford m3 89,41 89,41 61.299,49Sub Total II 670.007.834, 11.248.757,520 8JUMLAH 670.007.834, 11.248.757,520 8 Sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan danPembangunan perwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR4384/PW1 1/5/2010Tanggal 8 November 2010.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun

SULHAM terbukti secara sah danmeyakinkan beralah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (38)Undangundang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pdana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Undangundang Nomor 31tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,sebagaimana dalam Dakwaan Primair.2.

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat(1)jo Pasal 18 ayat(l) huruf b ayat (2) dan 3 UU No: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf bayat (2) dan (3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterimasedang permohonan kasasi dari Terdakwa harus ditolak dengan perbaikanTerbukti Pasal 2 (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Hk dan terdakwa IIDjaelani Nurhadi tersebut di atas maka negara dirugikan sebesar Rp.851.181.000,( delapan ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.14Perbuatan para terdakwa telah melanggar dan diancam pidana sebagaimanadiatur dalam pasal. 2 ayat (1) jo.

L.4/26/SKPC/PPLP2NUII/1999 ;Uang tunai Rp. 25.000.000, ( dua puluh lima juta rupiah ) ;yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut oleh Penuntut Umumterdakwa telah didakwa sebagai berikut :Primair : pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPmengandung unsurunsur sebagai berikut:1.

2 ayat(1) jo. pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31Tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, oleh karena itu pula maka Majelis Hakimmemperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya yaitudakwaan subsidair tidak perlu

L.4/26/SKPC/PPLP2NUII/1999 ;77oleh karena barang bukti tersebut berupa fotokopy suratsurat maka haruslah dinyatakan tetapterlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan uang tunai Rp. 25.000.000, harus dirampasuntuk negara ;Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana,maka kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

MHBIN ISMAILtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Korupsi secara bersamasama" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganPutusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2016/PN.Begl Hal 2 dari 198 Halaman= SN oe11.12.13.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan KesatuPrimair.Menyatakan terdakwa H.

MHBIN ISMAILtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Korupsi secara memberi bantuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Subsidiair.Menyatakan terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH.

ratusenam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :~ Realisasi kKeuangan = Rp.162.230.000, (Seratus enam puluh dua juta duaratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan cetak sawah seluas 25 Ha;~ Realisasi Fisik / Lapangan setelah dilakukan pengukuran fisik = 16,38 Hax Rp. 6.489.200, = Rp. 109.213.236;~ Selisih = Rp. 162.230.000, Rp. 109.213.236, = Rp. 53.016.764, (Nilaikekurangan Volume pekerjaan 8,17 Ha);wonnne Perbuatan Terdakwa EDWARD PANGALILA di atas,diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa EDWARD PANGALILA selaku Direktur CV.

Menyatakan Terdakwa EDWARD PANGALILA tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanasebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanyamembebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair

Aceh Selatan TA 2017 adalah Sebesar Rp.290.907.173 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu seratustujuh puluh tiga rupiah).Bahwa Perbuatan terdakwa telah melanggar sebagaimana diaturdiancam sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a danHuruf b Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Menyatakan terdakwa Muzakir, SH bin (Alm) Kamaruddinterbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalamDakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan Huruf bUndangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.2.

Bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku sekdes PayaPeulumat sebagaimana Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa, bertentangan dengan perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa selaku Sekdes.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi BandaAceh menerima permohonan Banding yang tertuang didalam Memori BandingKami dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf bUundangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 Ayat (1) KUHPidana serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yaitu ,sesuai dengan apa yang kami Ajukan dalam tuntutan pidana yang kamibacakan pada tanggal 15 Februari 2021.Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, ternyataTerdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahul apa yangmenjadi alasanalasan

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan Huruf bUndangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoromenderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah),sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara tanggal 03 Mei2005 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Jawa Timur ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telahdiperbaharui dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang TindakPidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs. H.

BAMBANG SANTOSO, MM.Msi. binMULYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanAlternatif Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;.

2 ayat (1) jo.

Konstruksi (Penyedia padaPekerjaan Pembangunan Pengaman PantaiBeras Basah di Bontang yang dananyabersumber dari APBD Provinsi KalimantanTimur Tahun Anggaran 2013);Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2)dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangHal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 3263 K/Pid.Sus/2018Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.