Ditemukan 740 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : asahan abraham abadan asuhan abasan abrahan assahan arsalan aasahan asbahan abahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 05-09-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2990 K/Pdt/2012
Tanggal 5 September 2013 — PT. SUSSAM vs PT. PERTAMINA (Persero), dk dan KANTOR PERTAHANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, dk
127 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka keterangan danpengakuan Turut Termohon Kasasi Il/Turut Terbanding II/TurutTergugat II membuktikan ketidak absahan aktaakta tersebut;Bahwa, bukti P12 dan 13, sama dengan bukti TT.I, 7 dan 9, samadengan bukti T. . 6 dan 7 yaitu Sertipikat No. 1658/Pegadungan danNo. 2360/Pegadungan (tetapi yang menjadi objek perkara a quohanya Sertifikat No. 1658/Pegadungan, sedangkan No. 2360/Pegadungan sebagai Pembanding) yang semula atas namaTermohon Kasasi /Terbanding /Tergugat kemudian dialihkankepada Termohon
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 140/Pdt.G/2020/PN Bit
Tanggal 15 Maret 2021 — Penggugat:
Arisdo Fermando SH / Ekalita Adilang
Tergugat:
1.JHON CH BUDIMAN
2.JOPLEN BUDIMAN
3.ROBERT BUDIMAN
4.SISKA BUDIMAN
5.JIMMY BUDIMAN
6.JEANE BUDIMAN
7.LIKE LAHOPE
Turut Tergugat:
1.8. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO, CQ. PEMERINTAH KOTA BITUNG DI BITUNG, CQ. PEMERINTAH KECAMATAN MADIDIR, CQ. KEPALA KANTOR KELURAHAN PACEDA KECAMATAN MADIDIR KOTA BITUNG
2.9. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG
42 — 27
  • (ayah TergugatV);Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalil jawabannya paraTergugat telah mengajukan bukti surat T.IVII.1 sampai T.IVIl 14 b, yangsebagian bukti surat tersebut dibantah kebenarannya oleh Penggugat dalamdalil gugatannya pada poin 12, 13 dan 14 dan Penggugat meminta agarHalaman 64 dari 68 Ptsn No.140/PDT.G/2020/PN.Bit.dinyatakan bukti surat tersebut dinyata tidak sah dan tidak mengikat, namun daribukti surat Penggugat dan keterangan Saksi Penggugat tidak cukupmembuktikan ketidak absahan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 30-12-2021 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 696/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 4 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : R. IVONE FELICIA INTAN DUANAPAKEN NATA SASTRANAGARA, SH, MH Diwakili Oleh : R. IVONE FELICIA INTAN DUANAPAKEN NATA SASTRANAGARA, SH, MH
Terbanding/Tergugat I : SUMANTO
Terbanding/Tergugat II : Y. SUTISNA
Terbanding/Tergugat III : YATONO
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Terbanding/Tergugat V : Kepala Desa Kedung Pengawas
Terbanding/Turut Tergugat : INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH PPAT
128 — 87
  • No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telahmenegaskan sistem Pertanahan di Indonesia mengandung sistem negatifbertendensi positif dimana suratsurat tanda bukti hak yang diberikan ituberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat pengertian kuat dalam sistemnegatif adalah berarti tidak mutlak, sehingga Sertipikat Tanah masih mungkindibatalkan sepanjang ada pembuktian sebaliknya berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( Inkracht vangewijsde) yang menyatakan ketidak absahan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 10-10-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 527/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 9 Mei 2018 — Penggugat:
1.JOSEPH HUNDANI HARSONO
2.LILY JOHANES
Tergugat:
1.ALEXANDER JOHANES
2.JAMES JOHANES
3.SELVY ASHLEY JOHANES
4.KEPALA BPN CQ. KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA UTARA
128 — 74
  • Bahwa kewenangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atastanah karena yang mempunyai hubungan hukum yang memberikannyasuatu hak yaitu pemegang haknya tetapi juga pemegang haknya bisamemberi kuasa kepada seseorang yang kuasanya tidak termasuk kuasamutlak itu yang menerima kalau yang membeli dapat tidaknya dia menguasaitanah itu dilinat dari subyeknya misalnya hak milik kalau yang membelikluarga asing maka di tidak memenuhi persyaratan ; Jadi lebih cendrung kepada ke absahan dia untuk bisa
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 21-05-2019 — Putus : 06-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 19/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 6 September 2019 — Penggugat:
NOORHAYATI SALEH, IR
Tergugat:
Bupati Banjar
131 — 99
  • hukum oleh Tergugat, berdasarkan doe/lmathegeid dari sudut pandangTergugat sehingga relevan untuk terlibat dalam litigasi perkara a quo;Menimbang, bahwa sesuai konsideran menimbang, sebagai landasanfilosofis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentangPedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeriadalah untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penangananperkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerahsehingga tidak terkait dengan ke absahan
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 21-12-2017 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 279/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
Tergugat:
1.SESOTYO ADHI WNT
2.PT. KARYA MITRA INSANI
Turut Tergugat:
1.KELURAHAN SAWANGAN BARU
2.KECAMATAN SAWANGAN
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
107 — 143
  • Dengan demikian tuntutanPenggugat terkait ketidak absahan SHM No 535/Sawangan Baru atas namaTergugat Il, adalah tanpa alasan dan dasar hukum maka patut untuk ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima.Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugatpada poin 29 halaman 9, karena : Tanah objek sengketa yang dimaksudkan olehPenggugat sebagai miliknya adalah tidak BENAR, karena Tergugat II sebagai pihakyang menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatasnyaberdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-05-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 2980 K/Pdt/2011
Tanggal 21 Mei 2012 — PT. GENTA PRANA, dk vs. PT. BUANA ESTATE
92 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Genta Prana dan meminta/menyerahkan kepada pengadilan untuk memeriksa/mengusut dan menilaike absahan surat no 1364/Kepad/P/1967 dan akta Notaris No. 39 tgl18061976 tersebut. Bahwa KODAM JAYA tidak mau terlibat dalamperkara PT. Buana Estate dengan PT. Genta Prana karena KODAM JAYAtidak pernah mengetahui dan tidak ada tercatat di daftar inventaris BarangTidak Bergerak (BTB) KODAM JAYA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-05-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 2980 K/Pdt/2011
Tanggal 21 Mei 2012 — PT. GENTA PRANA, dk vs. PT. BUANA ESTATE
97 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Genta Prana dan meminta/menyerahkan kepada pengadilan untuk memeriksa/mengusut dan menilaike absahan surat no 1364/Kepad/P/1967 dan akta Notaris No. 39 tgl18061976 tersebut. Bahwa KODAM JAYA tidak mau terlibat dalamperkara PT. Buana Estate dengan PT. Genta Prana karena KODAM JAYAtidak pernah mengetahui dan tidak ada tercatat di daftar inventaris BarangTidak Bergerak (BTB) KODAM JAYA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-09-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/TUN/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., II. PERUM PERUMNAS., III. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS H. MARDANIH, DKK;
107 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada kenyataannya Tergugat dalam prosesmengeluarkan KTUN Objek Sengketa yang menjadi dasarditerbitkannya Sertifikat HPL No. 2/Pulogebang, tidakmelaksanakan ketentuan yang diatur olen Permendagri tersebutguna verifikasi kKebenaran dan absahan dokumen pelepasan hakgirik C 1286 yang diajukan Perum Perumnas, sehingga kelirumemberikan Hak Pengelolaan kepada pihak yang tidak berhak,karena ternyata Perum Perumnas bukanlah pihak yang berhakatas tanah Girik C 1286 tersebut sebagaimana faktafakta yangdiuraikan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Tanah
Register : 03-09-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 545/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT
Tanggal 29 Februari 2016 — 1. DANIEL SENDJAJA,SH.; 2. NY. YANTI; 3. PT. TEMA AMALAN; Lawan; 1. THOMAS SUPRAPMAN; 2. JOSEPH SENDJAJA; 3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR WILYAH DJKN JAWA BARAT Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR; 4. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR
159 — 14
  • bangunanHj.rohana,Aten/Nunung.Timur : dengan Tanah dan bangunan Engkus.Selatan : dengan di Jalan Moh Ali JI.BojongPicung.31Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010, tentangpetunjuk Pelaksanaan lelang Pasal 16 Ayat (2)Penjual Pemilik barangbertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidanayang timbul akibat tidak terpenuhinya peraturan perundangundangandibidang lelang.Ayat (3) Penjual/Pemilik barang bertanggung jawab atas tuntutan gantirugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Sela 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
257 — 315
  • menyatakan diri selaku Ketua Umum dan SekretarisJenderal DPP Partai GOLKAR Masa Bakti 20142019;Bahwa setidaktidaknya berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 keabsahan kedudukanhukum Penggugat selaku pengurus DPP Partai GOLKAR harus dimohonkandulu untuk diputuskan Mahkamah Partai GOLKAR, dan fakta hukum bahwatidak ada satupun keputusan Mahkamah Partai GOLKAR yang mensahkankepengurusan Penggugat atas DPP Partai GOLKAR;Bahwa ketidakjelasan dan ketidak absahan
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-11-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 148/PDT/2018/PTBTN
Tanggal 26 Nopember 2018 — Ny. Hj. MALA FATMA HUSIN, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal/alamat terakhir di Jl. Mars I No. 4 Villa Cinere Mas, Cinere, Kecamatan Pisangan, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H., Herlinda, S.H., Dody Novizar M, S.H., M.H., R. Hasan Fikrie A., S.H., M.H., Bakas Manyata, S.H., Jerri Simarmata, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di Law Office Alamsyah Hanafiah & Partner, Jl. Letjen. R. Suprapto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat Blok C No. 7 Jakarta Pusat, Indonesia 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut PembandingI/ Turut Terbanding semula sebagai Tergugat I. MELAWAN: 1. Tuan SUSANTO DARMA PUTRA, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Gempol No. 17 Bambu Apus Ceger Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bungaran Sitanggang, S.H., M.H., Sarma Marihotua, S.H., M.H., CLA dan Jeni Limbong Allo, S.H., Advokat & Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara BUNGARAN SITANGGANG, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Palem Lestari Blok H/19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/BSA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Penggugat. 2. HAMZAH,warga Negara Indonesia,pekerjaan swasta, beralamat di Kampung Lio Jl. Nurul Ikhwan No. 18 B RT 005 RW 001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wendra Puji, S.H., M.H., Nursal, S.H., Afriyati, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Komplek PerkantoranFatmawati Mas Blok 1 No. 118 Jalan RS. Fatmawati No. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/WP-R/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II (Turut Terbanding)/Pembanding II semula sebagai Tergugat II. 3. AHLI WARIS H. ABDULLAH A. BONA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pondok Serut RT 003/003 No. 126, Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini awalnya memberi kuasa kepada Sutrisno Wijaya, beralamat di Pondok Serut RT. 003/003 Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 5/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, kemudian memberi kuasa kepada Irfan Iskandar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Irfan Iskandar, SH & Rekan, beralamat di Perumahan Duta Bintaro Blok E3 No. 72 RT. 03 RW. 09, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding III semula sebagai Tergugat III. 4. AHLI WARIS JIMAN bin GARIP, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Lio RT 001/001 No. 39, Desa Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang, beralamat di Kp. Lio RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 20/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV. 5. AHLI WARIS UNDIN bin DAMIN, warga negara Indonesia, alamat terakhir di Kampung Lio RT 005/001 No. 13, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunalan, beralamat di Jl. Masjid Nurul Ikhwan RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 19/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V. 6. M. DJAMIN,warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kampung Serut RT 001/002, Desa Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula sebagai Tergugat VI. 7. H. HAPANI/AHLI WARIS H. HAPANI, warga negara Indonesia, swasta, alamat terakhir di Jl. Falah RT 002/003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabenih, S.H., Merlina, S.H. dan Andi Baroar Nasution, S.H., M.H., para Advokat pada kantor hukum”LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI-SABENIH MANONG (LBH ANE-SM), berkantor di Jalan Mandor Husen RT. 008 RW. 010 No. 189, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula sebagaiTergugat VII. 8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTAMADYA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jemmy D. Winerungan, A.Ptnh., Saleh Yahya, S.H., M.Kn., Aris Prasetiantoro, S.H., Junus Nicholas Butar Butar, S.H. dan Amrinif, S.H., Pejabat dan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1930/600.7.36.14/XI/2016 tanggal 16 November 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Iz.Insidentil/2016/PN.TNG tanggal 25 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I. 9. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) dahulu PT. PERKEBUNAN XI, berkedudukan di Jl. Sindangsima No. 4 Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naning Diah Trisnowati, S.H., Roldiman KS, S.H., Giri Sari Ratu Timur, S.H., Helen Rosdiana Siagian, S.H., Ahmad Huda Dayan Nasution, S.H., Haryatama, S.H., Teguh Megantara Saputra, S.H. dan Dadi Wardiman, S.H., karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII, berkedudukan hukum di Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK/III.2/105/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 67/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagaiTurut Tergugat II. 10. KEPALA KECAMATAN PONDOK AREN, berkedudukan di Jl. Graha No. 1 Bintaro 15228, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Kunen., Pelaksana/Staf PPATS Kecamatan Pondok Aren, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/545-Pem/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 6/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagaiTurut Tergugat III. 11. KEPALA KELURAHAN PONDOK KACANG TIMUR, berkedudukan di Jl. Pondok Raya No. 1, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masbulloh, S.E., Perangkat Kelurahan Pondok Kacang Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 4/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagaiTurut Tergugat IV.
501 — 68
  • Bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkanKe ABSAHAN bukti Hak kepemilikan atas tanah Penggugat, padahal buktiatas Hak Penggugat Tersebut (P1, P2 dan P3) mengandung cacat hukum,namun tanpa dasar Hukum Pengadilan Tingkat Pertama langsungMengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, padahal apabilaHakim Tingkat pertama memeriksa tentang keabsahan alatbukti hak atas Tanah Penggugat terutama P1. P2. dan P3, dimana sertifikattanah tercatat atas nama PT.
    Oleh karenanya Pertimbangan Judex Factieyang menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi /Pemohon Banding, tanoa Mepertimbangkan tentang ke ABSAHAN Hak MilikNo: 01599 atas nama MALA FATMA HUSIN adalah Putusan yang KURANGCUKUP PERTIMBANGAN yang mengakibatkan Putusan tersebut haruslah diBatalkan.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-04-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 185/PDT.G/2013/PN.MDN
Tanggal 11 Februari 2014 — LEO DARMADI , dengan memberi kuasa kepada CHAN WAI KHAN,SH., dan LIHARDO SINAGA,SH., serta SARONO,SH., yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. BRUNO BINGEI, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. Dr. BINOTO SIRAIT atau disebut juga Dr.Binoto Sahala Tua Sirait, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. Ny.ROSALINA BORU SIRAIT, atau disebut juga Ny. Rosalina Sirait, atau Roslina Mariana Sirait atau Rosalina Mariana Sirait, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Ny. MAGDALENA BR. SIRAIT, atau disebut juga Magdalena Indriatana Sirait, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; 5. EDDY SIMIN,SH. Notaris /PPAT Kota Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V; 6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
211 — 66
  • Sehingga karena itu apabila Penggugat membantah kebenarannya kepadadirinyalah dibebankan untuk membuktikan sebaliknya ;Menimbang bahwa Penggugat dalam membuktikan ketidak absahan perjanjian jualbeli objek perjanjian Pengikatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II di atas , yangrelevan dengan perkara ini dirinya mengajukan suratsurat bukti bertanda : P.dk/ T.dr2 yaituSurat Perjanjian Pengikatan Jual Beli rumah bertanggal 19 Desember 2011, surat bukti P.dk/81T.dr1 berupa surat Gugatan Wanprestasi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-05-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 20 Mei 2016 — RISKA INDRA HERAWATI ; KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
66 — 27
  • Pinjmanan tidakakan cair ;e Bahwa di dalam berkas permohonan ada dua tanda tangan saksi yaitu : 1. padaRekomendasi dan 2. dan pada Surat keterangan gaji ;e Bahwa saksi tidak melakukan cros cek yang mendalam, saksi hanya berpedoman padaBendahara LULUQ FARIDA ISKAQ, karena bendahara yang saksi perintahkan untukcros cek ke absahan persyaratan tersebut yang dapat dipertanggung jawabkan olehBendahara apabila dikemudian hari terdapat ketidak sesuaian dan kemudian maju kepadasaksi, dengan memberikan pendapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K / Pdt / 2015
Tanggal 18 Juni 2015 — PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO, dk VS Dr. KPHA TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH., MH.
87 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun alasankeberatan atas ketidak absahan perjanjian tersebut didasari pada alasan:a. Bahwa apabila benar "Quad Non ada Akta Perjanjian Nomor 9 tanggal 26Juni 1990 dan akta perjanjian lainnya, sudah jelas Bahwa didalam AktaPerjanjian Nomor 9 tanggal 26 Juni 1990 dalam judul perjanjiannya dengantegas dinyatakan Bahwa jual beli bangunan tersebut di atas tanah Negara;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-10-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI)., DK VS PRESIDEN RI;
1007 — 1855 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H.terkait kKetentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104Tahun 2015 disampaikan sebagai berikut (vide Bukti T8):Merujuk pada konsep hukum mengenai absahan perbuatan hukumPemerintah, dikenal adanya 4 (empat) asas dalam pembentukankebijakan dan sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukumyakni:a.
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-03-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 6/PDT.G/2014/PN-Tjp
Tanggal 4 September 2014 — Masri dkk lawan Nurmaini dkk
108 — 18
  • GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAKNYA.1 Bahwa Pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap karenaseharusnya Penggugat juga menggugat Pihak Kepala Jorong Ketinggian dan WaliNagari Sarilamak sebagai Pemerintahan Terendah yang telah ikut memberikanLegalitas / Ke absahan Surat Keterangan bahwa KASINI Benar telah Menghibahkansebidang tanah atau Setumpak sawah yang banyaknya 9 (Sembilan) piring terletak dimuka Lapau /Rumah SANAH Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak KecamatanHarau Kabupaten
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 1/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 28 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat I : WA INORI Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat II : HOLIDIN Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat III : ALIMIN NADO Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat IV : LA HURI Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Terbanding/Penggugat : MUHAMAD ARFALIN
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton
113 — 50
  • sendiri untukproses penerbitan. sertifikat yang seharusnya dilibatkan dalampenentuan posisi tanah, ukuran dan batasbatasnya (videpasal 50,51dan 52 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)akibatnya banyak datadata yuridis serta data fisik tidak terpenuhi untukmemenuhi unsur formil dan materil dalam penerbitan sertifikat milikTergugat Il sehingga mengakibatkan ketidak absahan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 28-09-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 528/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 30 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat II : (TATANG ALM). ADANG FRANS anak kandung (tatang)
Terbanding/Penggugat : Eucharia Sastramidjaja
Terbanding/Turut Tergugat II : LURAH WATES
Terbanding/Turut Tergugat III : LURAH PASAWAHAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : SUHANA
90 — 96
  • halpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sangat signifikantelah KELIRU mempertimbangkan hukumnya akan dibahas oleh Pembanding /Tergugat Il sebagai berikut :Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang tercantum padahalaman 45 dan 46 surat putusannya, yang menyimpulkan bahwa bukti P1 danP4 adalah merupakan objek sengketa, Adapun pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut adalah tidak mempunyai dasar hukum, karenaMajelis Hakim tidak pernah meneliti dan menguji tentang ke absahan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-08-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 382/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 23 September 2019 — Pembanding/Tergugat III : PT. Central Kreatifindo Diwakili Oleh : Vicki Puspawardana, SH
Pembanding/Tergugat II : PT. Primajaya Prasarana Diwakili Oleh : Vicki Puspawardana, SH
Terbanding/Penggugat : PT. JAKARTA PROPERTINDO
Turut Terbanding/Tergugat IX : Tuan Umang
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tuan Rudin bin Empong
Turut Terbanding/Tergugat V : Tuan Jemy Hendra Uisan
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : Tuan Miftahulpalah
Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan H. Moch. Haris
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Nona Gina Suwondo
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Tuan Kosasih
Turut Terbanding/Tergugat XII : Tuan Iis
Turut Terbanding/Tergugat X : Ny. Rohasih
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Ny. Aan binti Jumin
Turut Terbanding/Tergugat VI : Tuan Acep
Turut Terbanding/Tergugat IV : Tuan Ignatius Mulyono
Turut Terbanding/Tergugat XVII : Ny. Hajjah Sofiah Sues
Turut Terbanding/Tergugat XV : Ny. Enjo
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Tuan Haji Sulaeman
Turut Terbanding/Terg
55 — 41
  • Bahwa sangat keliru dalil Pembanding dan II, dalam perkara Aquomendalilkan Surat Kuasa Jual dari Pembanding dan II adalah banyakkeganjilan dan ketidak absahan surat kuasa dari Pembanding dan Il,Majelis Hakim Banding Yang Mulia, untuk menilai apakah kuasa JualHalaman 63 dari 81 halaman Putusan Perdata No. 382/PDT/2019/PT.BDG.antara Terbanding dan Terbanding II adalah syah, maka dalam hal iniSurat Kuasa yang menjadi dasar bagi Terbanding II, adalah Surat Kuasayang dibuat dalam Akta Otentik di hadapan