Ditemukan 7217 data
161 — 39
Tolitoli Tahun Anggaran 2011 ini adalah3233Lump Sum. Sedang menentukan jenis kontraknya adalah Panitia Pengadaan Barang danJasa.
Kontrak ini berbentuk lump sum sebagaimana telah kami pertimbangkan dengansekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dimana Sekretaris Panitia Barang dan Jasasudah berpengalaman mengadakan lelang di Dinasdinas lain.Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mendapat penjelasan dari sekretaris PengadaanBarang dan Jasa karena pada waktu itu ada pengadaan yang dalam spesifikasi ada sepertipelampung, dan lainlain yang hitungannya per item sehingga untuk evaluasinya dibuataritmatik.5. M.
72 — 13
Uraian Sum SPP SPM SP2D Jumlah (Rp) PPN PPh Jumlah yangber dibayarkanDana Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal1 =BA DAK 0084/ 10/10/2 0084/P 10/10/20 0079/PU 11/10/2 299.976.000,00 27.270.545 5.454.109 267.251.346,00Pemba PU/SP 012 U/SPM 12 SP2D 012varan P LS/2012Termy LS/201 LS/201In uang 2 2Imuka30% DAU 0085/ 10/10/2 0085/P 10/10/20 0080/PU 11/10/2 29.997.600,00 2.727.055 545.411 26.725.134,00PU/SP 1012 U/SPM 12 SP2D 012P LS/2012LS/201 LS/2012 2Sub 329.973.600,00 29.997.600,00 5.999.520,00
Uraian sum SPP SPM SP2D Jumlah (Rp) PPN PPh Jumlah yangber dibayarkanDana Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal1 BA DAK 10084/PU/SPP 10/10/2012 0084/PU/SPM 10/10/2012 0079/PU/SP2D 11/10/2012 299.976.000,00 27.270.545 5.454.109 267.251.346,00Pembayaran LS/2012 Ls/2012 LS /2012Termyn uangmuka 30% DAU 0085/PU/SPP 10/10/2012 0085/PU/SPM 10/10/2012 0080/PU/sP2D 11/10/2012 29.997.600,00 2.727.055 545.411 26.725.134,00LS/2012 Ls/2012 LS/2012Sub Jumlah 329.973.600,00 29.997.600,00 5.999.520,00 293.976.480,002
Uraian Sum SPP SPM SP2D Jumlah (Rp) PPN PPh Jumlah yangber dibayarkanDana Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal1 BA DAK 10084/PU/S 10/10/2012 0084/PU/SPM 10/10/2012 0079/PU/SP2 11/10/2012 299.976.000,00 27.270.545 5.454.109 267.251.346,00Pembayaran PPLS/2012 LS/2012 DLS/2012Termyn uangmuka 30% DAU 0085/PU/S 10/10/2012 o0085/PU/SPM 10/10/2012 0080/PU/sP2 11/10/2012 29.997.600,00 2.727.055 545.411 26.725.134,00PPLS/2012 LS/2012 DLS/2012Sub Jumlah 329.973.600,00 29.997.600,00 5.999.520,00 293.976.480,002
Uraian Sum SPP SPM SP2D Jumlah (Rp) PPN PPh Jumlah yangber dibayarkanDana Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal1 BA DAK 0084/PU/S 10/10/2012 0084/PU/S 10/10/2012 0079/PU/S 11/10/2012 299.976.000,00 27.270.545 5.454.109 267.251.346,00Pembayaran PPLS/2012 PM P2DTermyn uang LS/2012 Ls/2012Imuka 30%DAU 0085/PU/S 10/10/2012 0085/PU/S 10/10/2012 0080/PU/S 11/10/2012 29.997.600,00 2.727.055 545.411 26.725.134,00PPLS/2012 PM P2DLS/2012 LS/2012Sub Jumlah 329.973.600,00 29.997.600,00 5.999.520,00 293.976.480,002
Uraian Sum SPP SPM SP2D Jumlah (Rp) PPN PPh Jumlah yangber dibayarkanDana Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal1 BA DAK 0084/PU/S 10/10/2012 0084/PU/S 10/10/2012 0079/PU/S 11/10/2012 299.976.000,00 27.270.545 5.454.109 267.251.346,00Pembayaran PPLS/2012 PM P2DTermyn uang LS/2012 Ls/2012Imuka 30%DAU 0085/PU/S 10/10/2012 o085/pU/S 10/10/2012 o080/pu/s 11/10/2012 29.997.600,00 2.727.055 545.411 26.725.134,00PPLS/2012 PM P2DLS/2012 Ls/2012Sub Jumlah 329.973.600,00 29.997.600,00 5.999.520,00 293.976.480,002
151 — 45
MOSALLI dan MASSOUD SHAKIBA, dengan PT NTP yang direkturutamanya adalah saksi SUPRA DEKANTO, telah melanggar ketentuan Pasal 5Poin 5.2 dalam Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) KITSBU danKonsorsium Mapna, Co dengan PT NTP nomor Pihak pertama044.Pj/61/KITSBU/2012 dan nomor pihak kedua : GW9101 yang berbunyijumlah harga borongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.1 Pasal5surat perjanjian ini adalah tetap / tidak berubah (fix lump sum contract) , danKeputusan Direksi Nomor 305/K/Dir/2010
reliability mesinpembangkit tetap optimal dengan cara terlebih dahulu membentuk KomiteTeknologi dan juga terdakwa CHRIS LEO MANGGALA telah mengusulkanMAPNA Co sebagai pemenang lelang meskipun sebenarnya MAPNA Co tidakmemenuhi persyaratan sebagai pemenang karena belum memiliki badan usahakonsorsium, selain itu Terdakwa CHRIS LEO MANGGALA telah melakukanamandemen terhadap pekerjaan pengadaan LTE pada GT 21 dan GT 22tersebut padahal jenis kontrak pengadaannya adalah tetap / tidak berubah (fixlump sum
isinya adalah mengenai nilai dan dilivery jangka waktupenyerahan barang GT 2.1 selama 169 hari kalender atau paling lambat 12September 2012, dan GT 2.2 selama 237 hari kalender paling lambat 19Nopember 2012 dan waktu pemasangan material untuk GT 2.1 dan GT 2.2selama 65 hari kalender sejak diterbitkannya surat perintah kerja danharga sebesar Rp.431.000.000.000 dari anggaran Rp.645.000.000.000 danini diusulkan ke General manager dan hasil negosiasi dituangkan dalamkontrakBahwa benar kontrak Lump Sum
dilaporkan ke GM dan Mapna melalukannegosiasi ;Bahwa yang dirubah dalam amandemen pertama adalah perubahan skoppekerjaan kompresor dan materilanya dan perubahan kerekeningpembayaran atas permintaan Mapna Co, dan amandemen keduaperubahan perpanjangan waktu GT 2.1 dan GT 2.2 penyerahan materialHalaman 157 dari 294.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 42/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.dan jasa pemasangan, dalam amandemen ketiga sistim pembayaran yangawal 4 termyn menjadi 5 termyn ;Bahwa jenis kontrak Fix Lump sum
72 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana diterangkan saksi SiswoRaharjo selaku Auditor BPKP di depan persidangan sebagai berikut : Bahwa saksi menghitung berdasarkan kedua duanya yaitu jeniskontraknya dan Rencana Kerja dan Syarat syaratnya (RKS)karena RKS satu kesatuan dalam kontrak ; Bahwa RKS kontrak tersebut tidak mencerminkan lump sum fixedprice ; Bahwa menurut saksi karena ada perbedaan, saksi menilai padaRKSnya karena mengatur lebih detil, seharusnya antara RKSdengan jenis kontrak lump sum fixed price harus sesuai ; Bahwa
Rozi Juliantono, SH
Terdakwa:
MAKSUM Alias MASUM
51 — 11
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tertanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh MASUM (Ahli waris H. SAHROH)
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Yusuf Jalaka, SH. MH & Associates , Nomor : 079/YJ&A/S/VII/2019, tanggal 7 Agaustus 2019 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Lurah Kelurahan Pondok Petir dan Lurah Kelurahan Curug -----
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2019 dari Sdr. Ir.
DETI ROSTINI,SH
Terdakwa:
Ahmad Andis Bin SHOLEH
101 — 50
Penggunaan Dana BUMDES;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Kas Desa Sumberjo
- 1 (satu) Bendel Tanda Terima Dana Desa Termin I dan Termin III;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dalam pembuatan Surat Pertanggung jawaban Kegiatan Program Dana Desa di Desa Sumberjo;
- 1 (satu) Buah Buku Kas Dana Desa Sumberjo;
- 11 (sebelas) Bendel Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Program Dana Desa di Desa Sumberjo;
- 1 (satu) Bendel Laporan BUMDES SUMBER MAKMUR Desa Sum-berjo
76 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sum. Utara beserta 1 (satu) lembar asliLembar Disposisi dengan tgl penyelesaian : 1052013, perihal : permohonan pengalihnan sumberdana.b. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor050/1554/BPMN/2013 tanggal 26 April 2013 kepadaBapak Gubernur Sumatera Utara, Hal : PermohonanPengalihan Sumber Dana APBD Prov. SumateraUtara, yang ditandatangani oleh H.M. HidayatBatubara, SE selaku Bupati Mandailing Natal.c. 1 (Satu) bundel foto copy telaahan staf kepada yith.
Sum. Utara beserta 1 (satu) lembar asli LembarDisposisi dengan tgl penyelesaian : 1052013, perihal: permohonan pengalihan sumber dana.b. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor050/1554/BPMN/2013 tanggal 26 April 2013 kepadaBapak Gubernur Sumatera Utara, Hal : PermohonanPengalihan Sumber Dana APBD Prov. SumateraUtara, yang ditandatangani oleh H.M. HidayatBatubara, SE selaku Bupati Mandailing Natal.c. 1 (satu) bundel foto copy telaahan staf kepada yth.
59 — 14
: BEBAN VOL SAT TOTAL PAJAK SISA DANA DANA KETBIAYA UAN PPN PPH YG YG TDKTERP TERPAAKAI KAIUang 9 70.00 630.00 630.0 630.000 Tidaksaku org 0 0 00 dibayarPanitia kanTransport 9 220.0 1.980.0 1.980. 1.980.00 TidakPanitia org 00 00 000 0 dibayarkanKonsumsi 100 75.00 7.500.0 750.0 1125 6637. 4.500. 2.137.49 Pesertaorg 0 00 01 01 498 000 8 nyatidakcukupATK 1 300.0 300.00 300.0 300.000okt 00 0 00Penggan 1 200.0 200.00 200.0 200.0daan foto pkt 00 0 00 00copyDokumen 1 Lump 500.00 500.0 500.000tasi/ pkt sum
Donggala untuk Peran serta Pekerja menggunakandana sebesar Rp. 65.250.000, (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh riburupiah) dengan rincian : NO BEBAN VOL SAT TOTAL PAJAK SISA DANA DANA KETBIAYA UAN PPN PPH YG YGTERP TDKAKAI TERPAKAI1 Transport 10 Lump 2.100.0 2.100.0 2.000. 100.000Panitia org sum 00 00 000X2hr2 Uang 300 65.00 19.500. 19.500. 19.500.saku org 0 000 000 000peserta3 Transpor 300 75.00 22.500. 22.500. 7.875. 14.625. 105peserta org 0 000 000 000 000 peserta4 Narasumb 3 Lump 2.700.0
180.0 2.520.0 2.520.er org sum 00 00 00 0005 Moderator 2 Lump 1.600.0 80.00 1.520.0 1.520.org sum 00 0 00 0006 Honor 10 1.800 3.600.0 180.0 3.420.0 3.420.output org 000 00 00 00 000Panitia x2hr7 Konsumsi 500 17.50 8750.0 395.4 159.0 8195.4 3.000. 5.1954org 00 00 55 90 55 000 558 ATK 1 pkt Lump 2.000.0 181.8 27.27 1.7909 1.790.sum 00 18 3 09 9099 Foto copy 1pkt Lump 1.000.0 1,000.0 1.000.
Putusan Nomor: 25/Pid.SusTPK/2014/PN PalHalaman 332 dari 392 x2 sum 00 00 000hr10 Dokument 1 pkt Lump 1.500.0 1.500.0 1.500.asi dan x2 sum 00 00 000spanduk hrTotal 65.250. 39.420.000 455 Dari sisa Dana sebesar Rp. 39.420.455, (tiga puluh Sembilan juta empat ratusdua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), digunakan sebesar Rp.8.110.000, (Delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk biaya tak terdugayang tidak sesuai RKAK/L dengan rincian : NO BEBAN BIAYA JUMLAH KETDANA1 Biaya pengeluaran
35 — 17
persyaratan sebagaimana ditetapbkan dalam DokumenPemilihan.Pasal 79(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harusberpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapbkan dalam DokumenPengadaan.Pasal 83(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilinan Langsung gagal apabila :d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingantidak sehat;f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan danKontrak gabungan Lump Sum
30 — 23
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalamDokumen Pemilihan.Pasal 79(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harusberpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetaokan dalam DokumenPengadaan.Pasal 83(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;e.dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadipersaingan tidak sehat;f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuandan Kontrak gabungan Lump Sum
persyaratan sebagaimana ditetapbkan dalamDokumen Pemilihan.Pasal 79(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harusberpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetaokan dalam DokumenPengadaan.Pasal 83(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadipersaingan tidak sehat;f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuandan Kontrak gabungan Lump Sum
43 — 14
Foto copy Surat Djawatan Karet Rakjat Tjabang SUM. TIMUR Djalan Istana6 Kotak Pos 304 Medan No. : 1120/0110, tanggal 20 Agustus 1956 Hal :Tanah hak Milik T. Paludin seluas 2 HA yang dipinjamkan oleh InspeksiDjawatan Karet Propinsi Sumatera Utara, diberi tanda P3 ;4. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 116939/B/XVII/12 yang dikeluarkanoleh Bupati Kepala daerah Tingkat Il Deli serdang, tanggal 31 Desember1975, diberitanda P4 ;5.
164 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepdir No. 390 / 2001, Kewajaran Nilai Kontrak Lump Sum TidakDigantungkan Pada Rincian Harga Anggaran Biaya ;13.1.13.2.Berdasarkan Bab V angka 5 huruf C angka 6) huruf c) angka (3) huruf(b) angka iv.
96 — 63
.; Copy Legalisir Daftar Penguji Nomor : 1212/SP2D-UJI/141.300.0001/2015 tanggal 23 Desember 2015; Copy Legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 900/737/XXXV/2015 tanggal 23 Desember 2015 pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD pada uang Lump sum Upah jahit.; Copy Legalisir Berita Acara Pembayaran uang Lompsum Nomor : 742/BA-KEU/XXXV/2015 tanggal 22 Desember 2015; Copy Legalisir Copy Legalisir Kwitansi
Tangggal 30 Desembe 2015Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2921/SP2DLS/141.300.0001 Tanggal 23 Desember 2015.Copy Legalisir Daftar Penguji Nomor : 1212/SP2DUJV141.300.0001/2015 tanggal 23 Desember 2015Copy Legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor :900/737/XXXV/2015 tanggal 23 Desember 2015 pada kegiatanPengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa danBPD pada uang Lump sum Upah jahit.Copy Legalisir Berita Acara Pembayaran uang Lompsum Nomor: 742/BAKEU/XXXV/2015
Pembayaran Uang Lumpsum Upah jahitPengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.Tangggal 30 Desembe 2015;Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D) Nomor :2921/SP2DLS/141.300.0001 Tanggal 23 Desember 2015;Copy Legalisir Daftar Penguji Nomor : 1212/SP2DUJI 141.300.0001/2015 tanggal 23 Desember 2015;Copy Legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor900/737/XXXV/2015 tanggal 23 Desember 2015 pada kegiatanPengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDpada uang Lump sum
;Copy Legalisir Daftar Penguji Nomor : 1212/SP2DUJV141.300.0001/2015 tanggal 23 Desember 2015;Copy Legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor :900/737/XXXV/2015 tanggal 23 Desember 2015 pada kegiatanPengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa danBPD pada uang Lump sum Upah jahit.
29 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
serta TransmisiTerkait dimana PLTA Asahan Ill disebutkan di dalam daftar proyek padalampiran Nomor 13 dan lampiran Il Nomor 10 ; Hasil rapat koordinasi tanggal 18 Januari 2010 yang dipimpin WakilPresiden Republik Indonesia menetapkan bahwa Pemerintahmenugaskan PT PLN (Persero) untuk membangun Proyek PLTA AsahanII ;Kemudian pada tanggal 25 April 2011, Aji Sutrisno selaku selaku Plh.General Manager PT PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan suratkepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 470/120/UIP RING SUM
Nomor 190 PK/Pid.Sus/2015 Hasil rapat koordinasi tanggal 18 Januari 2010 yang dipimpin WakilPresiden Republik Indonesia menetapkan bahwa Pemerintahmenugaskan PT PLN (Persero) untuk membangun Proyek PLTA AsahanII ;Kemudian pada tanggal 25 April 2011, Aji Sutrisno selaku selaku Plh.General Manager PT PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan suratkepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 470/120/UIP RING SUM 1/2011Perihal Permohonan jin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan Ill danProduksi Energi Listrik PLTA
151 — 99
Compensation foreach service wthin Work Order shall be based on specified work andactual usage basis for services, personnel, tools and equipment orlump sum basis as stated in respective Work OrderTerjemahan bebas dari Tergugat:Selurun Pekerjaan harus didasarkan pada Surat Perintah Kerjayang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR.Kompensasi atas setiap jasa dalam Surat Perintah Kerja harusdidasarkan pada spesifikasi pekerjaan tertentu dan didasarkan padapenggunaan yang aktual untuk jasa, personil
, peralatan danperlengkapan atau didasarkan pada penghitungan lump sum yangdinyatakan dalam Surat Perintah Kerja yang bersangkutan;4.65 Bahwa dengan demikian, tagihan komersial yang diajukan oleh Penggugat hanya didasarkan pada invoice/tagihan yang diberikan oleh Penggugat kepada Terqugat, tanoa didukung dengan bukti apakah tagihan tersebut telah sesuai dengan Surat Peirntah Kerja, baik dari segi jenis pekerjaan yang dimintakan untuk dilakukan maupun nilai pekerjaan tersebut, yang dikeluarkan oleh
235 — 103
., (Mantan Hakim Agung dan KetuaMuda Perdata Mahkamah Agung), menerangkan keahliannya sebagaiberikut:Bahwa, saksi ahli dalam bidang perdata dan hukum acara ;Bahwa, gugatan perbuatan melawan hukum berasaskan pada 1365KUHPErdata ;Bahwa, suatu perjanjian berasaskan 1320 KUHPerdata, apabila gugatanmemasalahkan mengenai isi perjanjian maka gugatan yang diajukan adalahgugatan wanprestasi ;Bahwa, perjanjian yang dibuat para pihak mengikat dan berlaku sebagaiundang undang bagi para pihak (pacta sum servanda
SINTA HUTASOIT
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
157 — 71
Mahar dan 2.SUM AIAN j 22 nn ene n nn nnn nn en nn en nn en en nn neen nn ensBahwa MAHAR menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknyatelah memberikan keterangan sebagaiberikut :Halaman 42 dari 67 halaman Putusan No. 122/G/2018/PTUN.BDG Bahwa Saksi menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 2004 sampaidengan tahun 2015 bersamasama dengan Bajek atas perintah dariPenggugat; Bahwa tanah obyek sengketa sebelum oleh Saksi digarap oleh Timbes (orangtua dari Saksi) dari tahun 1996 sampai dengan Bahwa sepengetahuan
64 — 37
;Bahwa apabila ada perubahan lokasi namun memakai perencanaantahun 2010 harus ada pemuktakhiran dan disesuaikan dengan kondisiditempat akan dilaksanakan namun idealnya memakai konsultanperencana yang awal namun apabila tidak bisa, dapat mengacu padaperencanaan awal ;Bahwa addendum adalah perubahan dari perencanaan awal, bila tidakada perubahan dilapangan tidak perlu dilakukan addendum namunkalau ada perubahan harus mengajukan addendum dulu barupelaksanaan, karena walaupun kontrak berbentuk lump sum
Sus TPK/2015/PN.BdgBahwa PPHP apabila menemukan adanya kekurangan pekerjaan yangdibuat oleh kontraktor maka tugas PPHP membuat laporan melaluiberita acara pemeriksaan pekerjaan dan dilaporkan kepada PPK untukmenentukan sikap apakah menyuruh kontraktor memperbaiki atau tidakBahwa apabila kontrak berbentuk lump sum (seperti pekerjaanpemborongan) tetap harus ada addendum untuk acuan dokumenkontrak untuk pemeriksaan hasil pekerjaan dan untukpertanggungjawabn pembayaran ;Bahwa walaupun lump sum tapi apabila
124 — 35
Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan harga satuan dan lump sum)4. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/obahan yang terkaitlangsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikanoleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyediaberkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hakkepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yangberlaku.b.
Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan harga satuan dan lump sum)4. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/oahan yang terkaitlangsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikanoleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyediaberkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hakkepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yangberlaku.b.
Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan harga satuan dan lump sum)4. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkaitlangsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikanoleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyediaberkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hakkepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yangberlaku.b.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
90 — 35
Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan harga satuan dan lump sum)4. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/obahan yang terkaitlangsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikanoleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyediaberkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hakkepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yangberlaku.b.
Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan harga satuan dan lump sum)4. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/oahan yang terkaitlangsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikanoleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyediaberkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hakkepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yangberlaku.b.
Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan harga satuan dan lump sum)4. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkaitlangsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikanoleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyediaberkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hakkepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yangberlaku.b.