Ditemukan 671 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hadikusumo handikusuma hardikusuma halimkusuma hadikusumah
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 26-01-2023 — Putus : 16-02-2023 — Upload : 16-02-2023
Putusan PTA JAKARTA Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.JK
Tanggal 16 Februari 2023 — Pembanding/Tergugat I : Ir. H. Faisal Nur alias Faizal Nur bin H. M. Nur Asyik
Terbanding/Penggugat I : Dra. H. Lula Nadia, M.A., M.Si. binti Prof. H. M. Nur Asyik MA.
Terbanding/Penggugat II : Fachrul Ghazi, M.A. bin Prof. H. M. Nur Asyik MA.
Terbanding/Penggugat III : Luli Kamilia binti Prof. H. M. Nur Asyik MA.
Terbanding/Penggugat IV : Nilna Muna, S.E. binti Prof. H. M. Nur Asyik MA.
Terbanding/Penggugat V : Khairul Abrar bin Prof. H. M. Nur Asyik MA.
Terbanding/Penggugat VI : Fidal Akhyar bin Prof. H. M. Nur Asyik MA.
Terbanding/Penggugat VII : Akhmad Bisma Muzakkir bin Zulkarnaen
Terbanding/Penggugat VIII : Samsul Hilal bin Zulkarnaen
Turut Terbanding/Tergugat II : Lili Kawtsar alias Lili Kawsar binti H. M. Nur Asyik
101 — 21
  • Sebidang tanah seluas 1.761 meter persegi di Desa Seukee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 495/2010, tanggal 10 Agustus 2010, atas nama Abdul Salam Hadikusuma lisan Hj. Rohama;
d. Tiga unit Toko, unit 10, 11, 12 dan 13 di Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta, atas nama Hj. Rohama.
Dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard);
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
10.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-01-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Klk
Tanggal 13 September 2017 — Abdul Haris Bin Luran bin Harun Bin Hamit, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Satui Timur, 21-08-1969, Alamat Desa Dandang RT 001 Kecamatan Pandih Batu memilih domisili di kantor kuasanya dalam hal ini juga bertindak untuk : 1. Diri sendiri, (Bukti P-1) 2. Selaku dari ahli waris almarhum Luran Bin Harun Bin Hamit dan karenanya untuk mewakili para ahli waris almarhum Luran Bin Harun Bin Hamit dalam hal ini memilih berdomisili hukum di tempat kuasanya tersebut diatas. Untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. JUNAIDI AKIK, SH. MM. M.Si dan M. NAWAWI HASBY MAHBARA, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MZ.Akik & Associates, beralamat di Jl. RTA.Milono KM.5,8 Nomor 105 Palangka Raya dan Kantor Perwakilan di Jalan Darung Bawan RT.02.Pulang Pisau Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 02/2017/SK/PN Klk tanggal 18 Januari 2017; MELAWAN 1. Damang Kepala Adat Dayak Kec. Pandih Batu (SRI RAHAYU,SE) beralamat di Jalan Pembangunan RT 01 Pangkoh sebagai .....................................TERGUGAT I; Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/III/DKA/2017 tertanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 11/2017/SK/PN Klk; 2. Sekretaris Damang Kepala Adat Dayak Kec. Pandih Batu (MARDARIUS, S.Pd) beralamat di Jalan Sangkalemu RT 03 Pangkoh Hulu sebagai ............TERGUGAT II; Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/IV/DKA/2017 tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 13/2017/SK/PN Klk; 3. Pemerintah R.I Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Bupati Pulang Pisau Cq. Camat Pandih Batu Cq.Kepala Desa Dandang (SYARPANI) beralamat di Jalan Patih Rumbih RT 02 Desa Dandang untuk selanjutnya disebut ....................................TERGUGAT III; Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/DD/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 10/2012; 4. ABDUL HASAN BIN JALIL beralamat di Jalan Malijo Gang Alvokat RT 11 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan saat ini berada di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT IV; 5. NIRWAN PURBA Bin SALMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................TERGUGAT V; 6. HADI KUSUMA Bin SALMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT VI; 7. SURIADI SY Bin SYARKAWI beralamat di Desa Dandang RT. 01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ...............................................TERGUGAT VII; 8. ABAS Bin MUKMIN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII; 9. BENNY MURDANI/ELBI Bin HASAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT IX; 10. KAMSIAH Binti SUKMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................TERGUGAT X; 11. KAMRANI Bin ALI beralamat di Desa Dandang RT. 01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT XI; Dalam hal ini Tergugat V, VI, VII, X dan XI memberikan kuasa khusus kepada ISMAIL, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat-Konsultan Hukum ISMAIL SH & REKAN yang beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 16 Maret 2017 Nomor 07/2017/SK/PN Klk;
96 — 23
  • Camat PandihBatu Cq.Kepala Desa Dandang (Syarpani) beralamat di Jalan Patih RumbihRT 02 Desa Dandang sebagai Tergugat Ill Abdul Hasan Bin Jalil beralamatdi Jalan Malijo Gang Alvokat RT 11 Kelurahan Madurejo Kecamatan ArutSelatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan saat ini berada di Desa DandangRT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau sebagai Tergugat IV,Nirwan Purba Bin Salman beralamat di Desa Dandang RIT.01Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau sebagai Tergugat V, HadiKusuma Bin Salman
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Putus : 02-04-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 634/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Utr
Tanggal 2 April 2014 — DRS. FX. MERHASIM TASLIM
81 — 39
  • BINAWATI HADIKUSUMA dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e bahwa saya pernah diperiksa penyidik dalam kasus terdakwa dan terhadapBerita Acara pemeriksaannya tetap tidak ada perubahan;e bahwa saya kenal dengan terdakwa/DRS. FX.
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Tanah
Putus : 28-10-2013 — Upload : 18-01-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Ktl
Tanggal 28 Oktober 2013 — BENYAMIN, DKK vs BUPATI KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, DKK
407 — 136
  • penerbitan sertifikat tanah atas nama KyaiDahlawi sebagaimana tersebut dalam bukti P1 tidak dapat diartikan bahwa KyaiDahlawi telah melakukan penundukan diri terhadap hukum perdata barat / Eropa ( BW).166Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas, ketua majelisberpendapat, tindakan atau perbuatan Kyai Dahlawi yang melakukan hibah tanah tundukkepada sistim HUKUM ADAT;Menimbang, bahwa dalam sistim hukum adat dikenal / dibenarkan seorang wargamemberikan tanahnya / hibah kepada penguasa (Hilman Hadikusuma
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
397 — 1194
  • PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.Bahwa sebagaimana Buku Hilman Hadikusuma, dkk, Adat /stiadat Lampung,Bandarlampung tahun 1985/1986, menegaskan bahwa Benar ada susunanmargamarga teritorial yang berdasarkan keturunan kerabat tersebut pada masakekuasaan Jepang sampai dengan masa kemerdekaan pada tahun 1952dihapus dan dijadikan bentuk Pemerintahan Negeri.
    Sehingga kecamatan langsung mengurus pekonpekon/kampung/ desa sebagai bawahannya Hal ini sebagaimana dikutip dari lamanHalaman 46 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuWikipedia httos://id.wikipedia.org/wiki/MargaaiLampung dan Pendapat Prof.Hilman Hadikusuma ini juga dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunyahukum berjudul Adat Indonesia, Penerbit Alumni halaman 105 yangmenyatakan:pada tahun 1928 Belanda mengakui Marga di Lampung sebagaiInlanddsegemeente yang kemudian diatur
    Hilman Hadikusuma, S.H dalam bukunya Masyarakat danAdatBudaya Lampung Penerbit Mandar Maju tahun 1989 Bandung halaman171 menegaskan lebih lanjut Ketika daerah ini menjadi daerah tingkat I/PropinsiPemerintahan tingkat bawah yang disebut Marga sudah tidak ada lagi karenasudah dibubarkan sejak tahun 1952 dengan demikian tidak ada lagi yangnamanya Pemerintahan Adat Marga Teritorial yang disebut Haminte(Gemeente) berdasarkan Marga Reglement tanggal 21 Juli 1939 Nomor 536(IGOB S. 1938 Nomor 490).Bahwa
    Hilman Hadikusuma, S.H tersebutselaku Tokoh Adat Lampung dan Guru Besar Hukum Adat sejak tahun 1952tidak ada lagi marga sehingga pengakuan adanya marga adat dan tanah adatMasyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir dan Buay Pemuka Bangsa Raja,hanya rekayasa para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 31.Bahwa dengan pendapat tersebut dengan terbitnya UndangUndangPemerintahan Daerah maka Ketentuan Pemerintahan Negeri tidak diakui lagidan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUUX/2012 tertanggal
    Hilman Hadikusuma, S.H. dalam bukunyaMasyarakat dan AdatBudaya Lampung Penerbit Mandar Majutahun 1989 Bandung halaman 171, dengan diberi Kode BuktiP.52;DO sects srs re x te eas aoe Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor:04/WASDAL/PHAT/2007 Tentang Pembayaran Uang Ganti RugiTanah Areal Perkebunan PT.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 30/Pid. Sus/2013/P.Tpkor.Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — Ir. Mulyadi Hadikusumo
74 — 28
  • November 2013, yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara persidanganyang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka haruslah dianggap telah termuat dansatu kesatuan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya atas Nota Keberatan/Eksepsi Penasehat HukumTerdakwa dan Pendapat/Tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sela tanggal 6 Desember 2013, yang amar putusan adalah sebagai berikut : e Menyatakan memolak Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir.MULYADI HADIKUSUMA
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-11-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 1 Nopember 2012 — YANUELVA ETLIANA, SE, MT binti ABU HANIFAH
172 — 45
  • Firmansyah, Loeqman Hadikusuma, dan2) Tanggal 15 April 2011 dengan petugas adalah M Wahyu Wibowo,C.. Firmansyah, Muchamad Aziz.Dari hasil Laporan OTS pada tanggal tersebut diatas tidak ditemukanlokasi proyek, walaupun pada saat peninjauan lokasi proyekdidampingi karyawan dari CV Enhat yaitu. Sdr. Yanto dan darikarywan dari BPBD, yaitu Sdr.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
646 — 455
  • Pembayaran dilakukan secara tunai,selanjutnya kepemilikannyadiatasnamakan NURKHOLIS ;Pada tanggal 28 Desember 2007, Terdakwa membeli (satu) bidang tanahseluas 68 m2 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 491/Kelurahan Karet Tengsin yang terletak di Kelurahan Karet TengahKecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dari WILLY JONO dan HADIKUSUMA CHRISTANTO, seharga Rp.2.627.272.727,00 (dua miliar enamratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluhtujuh rupiah) dengan
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 08-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bks
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
NI MADE WARDANI,SH
Terdakwa:
RITA SARI DEWI LATANNA, SH, M.Kn
257 — 70
  • RITA SARI DEWI LATANNA,SH
  • Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada HILDA HADIKUSUMA dengan nomor unit TG1B/010 dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) dan bukti setor tunai Bank BCA tanggal 13-05-2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 08-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bks
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
NI MADE WARDANI,SH
Terdakwa:
LAKSANA SETIAWAN SITOMPUL
428 — 59
  • RITA SARI DEWI LATANNA,SH
  • Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada HILDA HADIKUSUMA dengan nomor unit TG1B/010 dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) dan bukti setor tunai Bank BCA tanggal 13-05-2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 08-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 472/Pid.B/2021/PN Bks
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
NI MADE WARDANI,SH
Terdakwa:
MANTRI ADIETIA
204 — 52
  • RITA SARI DEWI LATANNA,SH
  • Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada HILDA HADIKUSUMA dengan nomor unit TG1B/010 dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) dan bukti setor tunai Bank BCA tanggal 13-05-2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an.