orang tua Pemohon;Bahwa Saksi kedua Pemohon mengetahui sendiri jika Pemohon danTermohon sering bertengkar;Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkankarena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang telahpisah rumah selama 2 bulan karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya dengan diantar oleh Pemohon;Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di suatu Perusahaan denganpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp 3.500.000, :Menim

menasehati Pemohondan Temohon agar kembali rukun nam un tidak berhasil;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebutmenjadi sulit untuk bisa dicapai;Menim

;Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harusdikabulkan, dan dengan mempematikan kKemampuan Tergugat Rekonvensi,kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebutmaka ditetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi setiapbulan untuk anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan kenaikan minimal 10% setiap tahun,Hlm. 20 dari

kewajibankewajiban yang yang menjadi hakhak PenggugatRekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah Iddah kepadaPenggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah,sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi HukumIslam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna juz IV halaman 46 yangberbunyi :Aaa sual Aung ll Baten ysArtinya : Wanita yang menjalani masa iddah talak raji, baginya berhakmendapatan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) .Menim

menikah berdasarkanHukum Islam namun karena Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinan tersebutpada Pegawai Pencatat Nikah maka anak Para Pemohon yang ternahir dalamperkawinan tersebut tidak mempunyai identitas hukum dan untuk itu Para Pemohonmemohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan anak Para Pemohontersebut adalah anak sah Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 55UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Para Pemohon mempunyai legal standinguntuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut ;Menim

Oleh karenanya maka pemohonan Para Pemohon petitum angka (3)patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan;Menim bang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, makasesual Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada ParaPemohon ;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan dan hukumIslam

gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan buktiyang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telahparah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali danhakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapatmenjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya ;Menim bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai

perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P1 dan P2 serta saksi , saksi Il,yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut:Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUHPerdata, memiliki nilai pembuktian sem purna dan mengikat ;Menim bang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2

berdomisili sekarang di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoaro,Dengan demikian pengajuan perkara terbukti telah sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku yakni pengajuan perkara di wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sertaberdasarkan bukti T.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Temohon adalahsuami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti T.3, terbukti dalam perkawinan Pemohon danTermohon telah lahir satu orang anak bernama Anak I,Menim

Ini adalahaniaya yang bertentangan dengan sem angat keadilan;Menim bang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, MajelisHakim perlu mengetengahkan Fiman Allan dalam surat Al Baqoroh ayat 227yang berbuny)i :pl nas abl ol Gua La Je olArtinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha MengetahuiH1m.24 dari 36 hlm.

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

demikian pulaPenggugat tidak menjelaskan berapa besaran nafkah yang diberikan selamadalam membina rumah tangga dengan Tergugat, disamping itu pula Tergugatmenolak untuk memenuhi gugatan Penggugat tentang nafkah madhiah/terutangtersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugattentang nafkah madhiah/terutang kepada Tergugat dinyatakan kabur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbaganpertinbangan tersebut,maka gugatan mengenai nafkah madhiah/terutang kepada Tergugat tidak dapatditerim a;Menim

Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapatbahwa Penggugat wajib mem buktikan dalil gugatannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P1 dan P2 serta saksi dan saksii Ilyang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menim bang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya,oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluargajuga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang padapokoknya tetap mem pertahankan permohonannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka halhal yangtermuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenim bang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menim

Putusan No.1286/Pat.G/20 19/PA.Sda.suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan tersebut diatas , maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah mem enuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

No.0230/Pdt P/2019/PA.Sda.Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini:PERTIMBANGAN HUKUMN YAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menim bang, bahwa perkara ini temmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum slam, maka berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah

2019/PA.Sda.dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sulituntuk dipisankan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuksegera menikah bahkan mereka berdua pemah bemubungan badan sehinggacalon istri hamil 2 (dua) bulan yang jika tidak segera dinikahkan dihawatirkanmereka akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalinya Pemohon telahmengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P46, P7, P8 dan P9 serla 2orang saksi;Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat diterma untuk diperiks a;Menim

Lt Bj I ob yt 4aArtinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan buktiyang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumahtangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapanuntuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikankedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bainsuami terhadap istrinya ;Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan

Sda.Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan

Sda.salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Putusan No. 0491/Pdt.G/20 19/PA.Sda.Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telan pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugattelah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat.Dengan demikian

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yangtidak terpis ahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jis Pasal 82 ayat(1) dan (4) Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 makaMajelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali Termohon,namun upaya ters ebut tidak berhasil;Menim

Ini adalahaniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertinbangan ters ebut diatas , maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah mem enuhiketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohonagar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'iterhadap Termohon dihadapan

Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyataselama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan ataspermohonan para Pemohon ;Menim bang, bahwa perkara ini temmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkanpenjelasannya

Penetapan No. 0040/Pat.P/20 19/PA Sda.Urusan Agama setempat tidak mempunyai akta nikah dan untuk itu memohonagar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan perkawinan tersebut sahmenurut hukum, oleh karenanya mempunyai legal standing untuk mengajukanpermohonan itsbat tersebut ;Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan ters ebutdan karena pemohonan telah memenuhi syarat formal suatu permohonanmaka terhadap petitum permohonan angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima permohonan secara formal dapat

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

Putusan No. 37 48/Pdt.G/20 19/PA.Sda.dalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telan pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugattelah jera dan

Putusan No. 37 48/Pdt.G/20 19/PA.Sda.suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara iniadalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariatIslam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalahkewenangan Peng adilan Agama Menim

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon dapat dibenarkan dan telah memenuhiketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1977 jo.pasal116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 127 HIR, makapermohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapansidang Pengadilan Agama Pekalongan setelah putusan ini memperolehke ku ata n h U ku m teta p Menim

kewenangan PengadilanAgama Pekalongati;, nn nnn a nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara iniadalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariatIslam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalahkewe nan g an Peng ad i an Ag am ea Menim

tersebut memilikikekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugatmengnai dalil Penggugat posita 5 dan 6 saling bersesuaian dan memperkuatdalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhiketentuan pasal 171 dan pasal 172 HIR sehingga keterangan dua orangsaksihalaman 8 dari 12 putusan nomor 0352/Pdt.g/2015/PA.Pkltersebut diterima dan menjadi bukti yang memperkuat dalil gugatan Pengg ug at; son Hcrenmemnnessoneen =Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tenpat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ;Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim