Tenaga Airtersebut sebagaimana yang tersirat di dalam lampiran angka V poin 3 dan4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan IzinLokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah yangmenyatakan bahwa poin 3 Rencana dan pengembangan lokasi harusmemperhatikan ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanahpada kawasan kawasan tertentu seperti kawasan hutan, kawasanpertambangan, kawasan perairan, kawasan otorita

tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah bekas rokok merk magnum filter di dalamnya terdapat1 (satu) lipatan kertas putih berlakban coklat di dalamnya terdapatnarkotika jenis daun ganja kering; 1 (satu) unithandphone merk Xiaomi 5A warna putih; 1 (satu) buah celana jeans atau levis;Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis daun ganja kering, olehkarena merupakan Narkotika yang tidak berizin dari otorita

Seninaja sambil berangkat saksi kasih tahu ucapnya dan kemudiankomunikasipun putus.Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul09.00 wib saksi ditelepon oleh JUKI (DPO) yang mengatakan agar saksilangsung berangkat ke Palm Spring dan saat itu saksi langung berangkatkesana sendirian dengan menggunakan sepeda motor dan saksi disuruholeh JUKI (DPO) untuk stanby di belakang Bank OCBC dan beberapajam kemudian saksi ditelepon kembali oleh JUKI (DPO) untuk diarahkanke Batam Center dekat Otorita

menyuruh saksi pulangdan saksi pulang kerumah, dan sudah tidak ada komunikasi sampaibesoknya.Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wibsaksi ditelepon oleh JUKI (DPO) untuk berangkat ke Palm Spring lagi,dan saksi berangkat menuju Palm Spring sendirian denganmenggunakan sepeda motor yang saksi rental dari tukang ojek, dan saksistanby di tempat biasa yaitu dibelakang Bank OCBC dan setengah jamkemudian saksi kembali ditelepon oleh saksi ERIC untuk bergerak keBatam Center samping Otorita

termasuk didalamnyakewenangan untuk merencanakan dan mengatur peruntukan danpenggunaan tanah didaerah Industri Pulau Batam untuk keperluanbangunanbangunan, usahausaha dan fasilitasfasilitas lainnya yangbersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan di Pulau Batam (videpasal 6 Keppres 41 Tahun 1973) ;Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pat.G/2019/PN Btma. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan HAK PENGELOLAAN kepada Ketua Otorita

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk:1.merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut ;2.menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya ;3.menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihakketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal41 sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria ;4.menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan ;Bahwa berdasarkan

menggunakanpesawat Garuda Indonesia, sehingga menjadi masukan yang positif, gunasemakin memperbaiki pelayanan yang kompetitif dan maksimal kepada parapenumpang pesawat Garuda Indonesia di masamasa mendatang;Bahwa benar masalah keterlambatan keberangkatan pesawat sudahmenjadi masalah nasional dan internasional dalam dunia penerbangan,sebagai contoh dalam berita di media cetak koran Republika pada tanggal22 Oktober 2013, yang berjudul Keterlambatan Penerbangan DidendaBerita tersebut menerangkan bahwa Gaca atau Otorita

mengerti akan Hukum TataUsaha Negara seperti rekan, teman Penggugat yang ber profesisebagai pengacara ; Membantu Tergugat untuk mencari pinjaman dana guna membayarpendaftaran perkara dan biaya transportasi disaat Tergugatmengahadiri sidang; Dan menghadiri setiap persidangan di Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang ;Bahwa adapun gugatan Tata Usaha Negara yang dimaksud adalahuntuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negaradengan Obyek sengketa sebagai berikut : Surat Keputusan Ketua Otorita

Konflik yang berkepanjanganSejak awal menikah Penggugat sebagai istri mengikuti Tergugat untuk tinggal diBatam karena pekerjaan Tergugat sebagai PNS di Otorita Batam. Sejak awal Tergugatsudah terlihat gelagatnya senang bergaul bebas dengan perempuan2 diluar tetapiPenggugat sabar untuk mempertahankan pernikahan dan Penggugat juga sadar akanpilihannya.

Faktur tagihan uang wajib padjak tahunan Otorita 30 tahun;7.3. Faktur Tagihan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan asili;7.4. Gambar Penetapan Lokasi (PL) Asli;7.5. Surat Perjanjian BP Kawasan Asli;7.6.

6 dimana buktibukti tersebut saling berkaitan,sehingga meskipun bukti P8 dan bukti P9 tidak dapat ditunjukkan aslidipersidangan akan tetapi karena tidak disangkal keberadaannya,maka berdasarkan buktibukti tersebut telah dapat dibuktikan bahwasetelah dilakukan pembayaran tahap dan tahap Il, Para Penggugattelah mengingatkan Para Tergugat agar dapat melengkapi dokumenjual beli sebagaimana yang telah ditentukan dalam Akta PengikatanJual Beli No. 198 yaitu berupa :e Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita

DIV4250/e/9/1974 tanggal 26 Agustus 1974 tentang Peruntukan sebidangtanah seluas +1860 HA. yang terletak di daerah Kapuk Muara dan Kamal MuaraKecamatan Penjaringan Jakarta Utara sebagai perluasan daerah kerja BadanPelaksana Otorita Pluit DKI Jakarta, selanjutnya disebut produk T. 111 ;13.

, T.l11 tentang peruntukan tanah tanah seluas + 1860 HA yangterletak di daerah Kapuk Muara dan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan JakartaUtara sebagai perluasan daerah kerja Badan Pelaksana Otorita Pluit DK!

Bahwa berdasarkan faktafakta lainnya, TERGUGAT ,TERGUGAT Il, TERGUGAT III, TERGUGAT IV,TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII,TERGUGAT VIII telah menerangkan dalam suratpermohonannya bahwa tanah obyek sengketa tersebutterletak dalam KAWASAN OTORITA LTDC danselanjutnya TERGUGAT , TERGUGAT II, TERGUGAT III,TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI,TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII hendak menjual tanahobyek sengketa tersebut kepada LTDC (TERGUGAT xX)dengan alasan hasil penjualan akan dipakai untuk membangun atau

Nomor 190/PDT/2018/PT.MTRTERGUGAT IV, TERGUGAT V,TERGUGAT VI,TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII bahwa pengakuandalam surat permohonan tersebut telah menjelaskan danmenggambarkan apa motivasi sesungguhnya TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV,TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII,TERGUGAT VIII membuat suratsurat palsu dan penuhrekayasa yang selanjutnya dipakai sebagai sarana ataualat untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalambentuk menjual tanah obyek sengketa kepadaTERGUGAT X (Sang Pemilik Otorita

Lombok tengah, diperolehfakta bahwa Kepala Desa Sengkol, Kepala Desa Teruwai, KepalaDesa Kawo, Kepala Desa Ketare, Kepala Desa Tanak awu, KepalaDesa Pengembur Kepala Desa Rembiatan dan Kepala Desa Kutaserta ditandatangani' oleh camat pujut sebagai pihakmengetahui/menyetujui memohon tanah embung sambak dui yangberlokasi di desa kuta dapat diberikan kepada semua desa yang adadi Kecamatan Pujut, karenamenurutriwayatnya adalah tanahNegara dan berada dalam kawasan otorita LTDC, maka dana bagihasilgantiruginya

sebagai wakil tuhan di muka bumi, mohon Pengadilan TinggiMataram berkenan menyidangkan ulang kasus ini karena kami selakuPembanding tidak puas (mosi tidak percaya) terhadap prosespemeriksaan yang dilakukan oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya.Bahwa berdasarkan faktafakta lainnya, TERBANDING I, TERBANDINGIl, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDINGVi, TERBANDING VII, TERBANDING VIII telah menerangkan dalamsurat permohonannya bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletakdalam KAWASAN OTORITA

membuat suratsurat palsu danpenuh rekayasa yang selanjutnya dipakai sebagai sarana atau alat untukmelakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk menjual tanahobyek sengketa kepada TERBANDING X (Sang Pemilik Otorita diKawasan Kuta).Bahwa berdasarkan bukti Surat Bupati Lombok Tengah tentangPersetujuan Pemantaatan dan Ganti Rugi Tanah Embung SambakDui dengan nomor: 140/165/02 yang dibuat atau dikeluarkan padatanggal 28 Agustus 1993, sedangkan Surat Keterangan Atas Tanah(SKT) yang dijadikan dasar atau

PUTUSANNomor 1027 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:MOHAMMAD YOVAN TASRIK, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Bengkong Otorita, Jalan Mentok Nomor 09,Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran dan kawan, ParaPengurus DPC FSB KAMIPARHO SBSI Kota Batam, beralamatKomplek

No. 332 K/TUN/2009.Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD,PT.Persero, Badan Otorita, serta BadanBadan Hukum Pemerintah lainnyayang ditunjuk Pemerintah, sepanjang tugas dan fungsinya berkaitan denganpengelolaan tanah (Pasal 67 Per.MNA/Kepala BPN No.9/1999). Sedangkandihuruf d intinya berbunyi Pasal 2 Undangundang No.20 Tahun 2000tentang BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yangmeliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru.

Sagulung Kota Batam, yaitu merupakan KavlingSiap Bangun (KSB) yang disediakan Otorita Batam dengan fasilitasdan infrastruktur yang memadai, sehingga tidak mungkin sekelilingkios berupa rawa. Secara logika tentu saja tidak ada yang berminatmenyewa seandainya sekeliling kios berupa rawa.

pada tanggal 8 Agustus 2019meminta kepada Penggugat Konvensi untuk membongkar danmengembalikan bentuk bangunan kios sebagaimana bentuk semulapada saat berakhirnya masa sewa kios tanggal 18 Agustus 2019;Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1994 pasal 9 ayat 2 menyebutkan:Penyewa dilarang mengubah bentuk bangunan rumah tanpa izintertulis dari pemilik ; Bahwa bangunan kios adalah berdiri di kawasan KSB (KavlingSiap Bangun) yang segala fasilitas dan infrastruktur pemukimannyatelah disiapkan oleh pihak Otorita

Sagulung Kota Batam, yaitu merupakan Kavling SiapBangun (KSB) yang disediakan Otorita Batam dengan fasilitas daninfrastruktur yang memadai, sehingga tidak mungkin sekeliling kiosberupa rawa. Secara logika tentu saja tidak ada yang berminatmenyewa Seandainya sekeliling kios berupa rawa.

Sematra Invesment tanggal 30 Mei 2000

s.d 12 Oktober 2018; 1 (satu) buah KTP a.n FAJAR RINO dengan NIK : 2171031210870014 diterbitkan di Kota Batam berlaku s.d 12 Oktober 2019; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0100 4898 7714; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097 6628 6628 0236; 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA dengan nomor 5379 4120 3500 4646; 1 (satu) buah Kartu Brizzi Bank BRI dengan nomor 6013 5001 6093 5020; 1 (satu) buah Kartu berobat Rumah Sakit Otorita

NIK : 1271161210870003diterbitkan di Kota Medan berlaku s.d 12 Oktober 2018;1 (satu) buah KTP a.n FAJAR RINO dengan NIK :2171031210870014diterbitkan di Kota Batam berlaku s.d 12 Oktober 2019;1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0100 48987714;1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097 6628 66280236;1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA dengan nomor 5379 4120 35004646;1 (satu) buah Kartu Brizzi Bank BRI dengan nomor 6013 5001 60935020;1 (satu) buah Kartu berobat Rumah Sakit Otorita

: 1271161210870003diterbitkan di Kota Medan berlaku s.d 12 Oktober 2018;1 (satu) buah KTP a.n FAJAR RINO dengan NIK : 2171031210870014diterbitkan di Kota Batam berlaku s.d 12 Oktober 2019;1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0100 4898 7714;1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097 6628 66280236;1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA dengan nomor 5379 4120 35004646;1 (satu) buah Kartu Brizzi Bank BRI dengan nomor 6013 5001 6093 5020;1 (satu) buah Kartu berobat Rumah Sakit Otorita

TBK> 1 (satu) buah KTP a.n FAJAR RINO dengan NIK : 2171031210870014diterbitkan di Kota Batam berlaku s.d 12 Oktober 2019;> 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0100 4898 7714;> 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097 6628 66280236;1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA dengan nomor 5379 4120 3500 4646;1 (satu) buah Kartu Brizzi Bank BRI dengan nomor 6013 5001 6093 5020;1 (satu) buah Kartu berobat Rumah Sakit Otorita Batam a.n.

TBK> 1 (satu) buah Kartu Brizzi Bank BRI dengan nomor 6013 5001 6093 5020;> 1 (satu) buah Kartu berobat Rumah Sakit Otorita Batam a.n. FAJR RINO;> 1 (satu) buah Kartu Asuransi PT Asuransi AlU Indonesia a.n. Fajar Rino;> 1 (satu) buah Kartu.

Putusan Nomor 167/G/2019/PTUNJKT.Kawasan Hijau RTH sebagaimana tertera dari Otorita Pluit SK Gub NoBG/7/24/1966, berdasarkan Ketetapan Rencana Kota No 251/Gsb/JU/V/96yang telah disahkan oleh Kepala Sudin Tatakota K.DKI Jakarta bahwafungsi peruntukan Lahan tersebut adalh sebagai Kawasan Penghijauan(PHU), serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 Pasal 14ayat (5) dengan tegas telah dinyatakan Kawasan Hijau tidak dapat diubahfungsi dan peruntukannya, namun kemudian berdasarkan Perda Nomor

B6/7/24/1966 padatanggal 5 Juli 1966 tentang merubah dan menyempurnakan nama BadanAutority Project Pluit menjadi Otorita Pembangunan Pluit dengan luaspenguasaan 600 hektar, kemudian tahun 1979 berdasarkan keputusanGubernur DKI Jakarta No. 369 Tahun 1979 tentang pembubaran danperubahan status otorita pluit menjadi proyek pengembanganlingkungan/PPL Pluit, lalu tahun 1985 sampai sekarang keputusanGubernur DKI Jakarta No. 2415 Tahun 1985 tanggal 17 Desember 1985tentang Pembubaran proyek pengembangan

Jakarta Propertindo adalah dari Badan PeremajaanDaerah Pluit (authority projec Pluit) yang kemudian diubah menjadi OtoritaPembangunan Pluit, di tahun 1979 Otorita Pembangunan Pluit diubah menjadiProyek Pengembangan Lingkungan (PPL) Pluit, tahun 1985 diubah menjadiBadan Pengelola Lingkungan (BPL) Pluit, kKemudian ditahun 1996 diubahmenjadi PT. Pembangunan Pluit Jaya, yang pada akhirnya menjadi PT JakartaPropertindo (lihat bukti T37 s/d T44);5.

Bahwa Turut Tergugat II sebagai penyediatanah/lahan luas 12.241,75 M2 di Sei Jodoh, yangdidapat dari Penunjukan Lokasi/bidang tanah untuk4.24.6.disewa selama 30 tahun dari Otorita BatamPengembangan Daerah Industri Pulau) Batam, berikutIzin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :REN/351/IMB/2810/1986, peruntukan bangunanperkantoran dan pasar ;Bahwa Turut Tergugat II juga sebagai Pemborong yangditunjuk oleh Tergugat I, dengan sepengetahuan TanLeong Huat, dan Leow Chong untuk ~ melaksanakanpembangunan 49

Bahwa Turut Tergugat II adalah termasuk salahsatu pihak yang ikut dalam perjanjian kerjasamaNomor 19 tanggal 10 April 1987 dibuat dihadapanNy.Ria Adji Hendarto, SH., Notaris di Batamdengan Tergugat 1, dimana Turut Tergugat Ilsebagai penyedia tanah/lahan yang di dapat daripenunjukan lokasi/bidang tanah untuk disewaselama 30 tahun dari Otorita Batam PengembanganDaerah Industri Pulau) Batam, berikut izinMendirikan Bangunan (IMB) Nomor :REN/351/IMB/2810/1986, peruntukan bangunanperkantoran dan pasar.

INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Penggugat)dimana surat tersebut diberikan dengan terlebih dahulu mendapatkanrekomendasi dari Otorita Asahan ;Bahwa kemudian berdasarkan prosedur pembebasan bea masuk atasbahan baku modal Penggugat termasuk bahan baku penolong, makaPenggugat dengan Tertib Administrasi selalu melalui proses administrasiyang baik sehubungan dengan fasilitas pembebasan bea atas beamasuk barang modal untuk satu tahun berjalan ;Bahwa dengan proses administrasi yang Penggugat lakukan dalam halpembebasan

Majelis Hakim yang terhormat, terhadap permasalahan ini Penggugattelah meminta bantuan dari otoritas Asahan dalam penyelesaian masalahdari bea masuk atas barang strapping band tersebut, dan otoritasAsahan telah mengirimkan surat kepada Badan Koordinasi PenanamanModal perihal strapping band dan seal sebagaimana tercantum dalamsurat Nomor 74/BRQA/III/2009 tertanggal 25 Maret 2009 (bukti P 28) ;Majelis Hakim yang terhormat, kemudian Badan Koordinasi PenanamanModal membalas surat yang dikirimkan oleh Otorita

Bagian Pengairan di Wilayah Fisik OperasionalPerusahaan Umum Otorita Jatiluhur kepada Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur.Bahwa dengan fakta tersebut diatas jelas secara yuridis bahwa yangbertanggungjawab dalam hal pembebasan tanahtanah tersebut adalah PanitiaPembebasan dan demi hukum seharusnya merupakan pihak yang digugat danbukan Tergugat I yang bahkan pada saat pembebasan dilakukan (1964) belumberdiri ;Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (selaku Tergugat I) adalah Badan UsahaMilik Negara yang

IgataJaya Perdania selaku pemegang hak atas tanah sesuai dengan SuratPerjanjian antara Otorita Batam degan developer PT. lIgata JayaPerdania. Bukankah skenario ini masuk di akal untuk kita waspadaibersama? Tercatat lebih dari 20 unit rumah yang statusnya adalah sewamenyewa selama 20 tahun antara pemilik WNA Singapura dengan PT.Surya Pratama Investment cq Sdr. William Chandra. Apa masuk akal adapuluhan unit rumah yang disewa selama 20 tahun oleh PT.