Ditemukan 6906 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tanah; tanah adat - adat Adat Sengketa tanah
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 111/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat:
Ny Hanny Johanes
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT MITRA BUMI ASRI PERKASA
138 — 106
  • Bahwa pada lazimnya hak milik adat atas tanah adat ditandaidengan bukti surat girik yang terdaftar dalam buku catatanpertanahan pada Kantor Kepala Desa Jejalen Jaya KecamatanTambun Utara ( dahulu Kecamatan Tambun ) Kabupaten Bekasiberikut dengan nomor giriknya, akan tetapi Penggugat dalamGugatan Penggugat tidak menyebutkan nomor girik, nama pemilikgirik dengan jelas tetapi Penggugat hanya menyebutkan Persil No.22, Blok Jalen, Kohir 169 seluas 7.000 M2) ( tujuh ribu meter persegi berikut dengan batasbatasnya
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN SORONG Nomor 21/PID.B/2014/PN.SRG
Tanggal 5 Mei 2014 — IMMANUEL MAMORIBO
117 — 62
  • ;Bahwa dari Dinas Kehutanan menyuruh kami sebagai anak yang memiliki bapakangkat/masyarakat yang memiliki hak atas tanah adat memasukan foto kopy KTPatas nama bapak angkat nanti ditandatangani kepala kampung, kepala distrik makaditerbitkanlah Fakom. ;Bahwa yang membayar pengurusan ijin tersebut adalah UD. Meubel Rotua. ;Bahwa ijin yang diterbitkan untuk masyarakat yaitu FAKOM.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
460 — 221
  • perbuatan lain atasharta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan, atau perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak, atau kepemilikan yang sebenarnya atasHarta Kekakyaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Ike Wijayanto;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang membeli tanah
    adat milikadik saksi yang bernama Suhendar, ketika yang bersangkutan melakukan transaksijual beli sebidang tanah seluas 20 (dua puluh) tombak (1 (satu) tombak sama dengan14 (empat belas) m2) dan Saksi pada saat itu bertindak sebagai wakil dari adik saksi(Suhendar) yang melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa.Bahwa terkait Salinan dari Akta Jual Beli Nomor 51/2010, Tanggal 27 Januari 2012oleh Notaris/PPAT Kec.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 20-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN PADANG Nomor 465/Pid.B/2021/PN Pdg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
302 — 74
  • ./2018/PT.Pdg, AktaNomor 7/2019/PN.PdgtentangPenetapanPermohonanKasasi tanggal14 Juni2 019 dariPemohonKasasi Forum Nagari TigoSandiangtidakdapatditerima;
  • 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang No: MP.01/707/13.71/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 PerihalPenetapan Status Tanah Adat Nagari KAN Koto TangahKecamatan Koto Tangah Kota Padang;
  • 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No: MP/1156/13.71.600
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
130 — 40
  • untuk mengidentifikasi lokasiyang akan dipakai sebagai daerah tambak garam.Bahwa mengenai kepastian lokasi belum dapat dipastikan oleh DinasPerindagkop, Kabupaten Sabu Raijua.Bahwa saksi melakukan identifikasi lahan bersama sama denganTerdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua, PPK serta beberapa pegawai pada DinasPerindutrian Kabupaten Sabu Raijua.Bahwa ketika dilakukan identifikasi lokasi lahan yang ada merupakanlahan / tanah milik Hak Ulayat/ Tanah
    adat masyarakat dan bukan lahanmilik Pemda Kabupaten Sabu Raijua.Putusan Reg.Perk.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3172 — 1651
  • Tentang : Cipta Kerja
  • Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 8(1) Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai ObjekPengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajibmematuhi ketentuan dalam UndangUndang ini.(2) Dalam...SK No 052194A(2)@PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 691 Dalam hal rencana Pengadaan Tanah, terdapatObjek Pengadaan Tanah yang masuk dalamkawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanahulayat/tanah adat, dan/atau tanah aset PemerintahPusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha MilikNegara, atau Badan