Jatim Jaya Perkasa SeiRokan tersebut untuk seluas 4.120 Ha (empat ribu seratus dua puluhhektar), yang dibagi menjadi 6 (enam) afdeling, yang dalam tugastugasnyalebih mengutamakan operasional perkebunan yaitu bertugas danbertanggung jawab untuk Mempersiapkan, merencanakan,melaksanakan dan mengawasi pengembangan fAeplanting danpenanaman baru sesuai dengan jadual.3.

Karunia Jaya Sejati dapat membuktikan keaslian seluruhdokumen kualifikasi dalam penawaran sehingga dinyatakan lulus/memenuhisyarat kualifikasi;Bahwa selanjutnya Pokja Kebinamargaan menetapkan dan mengumumkan PT.Karunia Jaya Sejati sebagai pemenang pada paket pekerjaan pemeliharaanJalan Delima tanggal 18 September 2015;Bahwa dalam dokumen penawaran berupa surat penawaran, daftar kuantitasdan harga, metode pelaksanaan, jadual pelaksanaan, skema (barchart)penggunaan bahan, tenaga dan alat, spesifikasi

Karunia Jaya Sejati, sebagai berikut:e Memimpin pekerjaan secara teknis dan menyangkut secara teknik sesuaipaket pekerjaan yang dilaksanakan;e Membuat laporan kemajuan proyek (progres pekerjaan);e Mengawasi pelaksanaan pekerjaan;Bahwa dalam dokumen penawaran berupa daftar kuantitas dan harga, metodepelaksanaan, jadual pelaksanaan, skema (barchart) penggunaan bahan,tenaga dan alat, spesifikasi teknis, daftar personil dan peralatan utamaseluruhnya ditandatangani oleh Direktur Utama PT.

Perpres Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas KeputusanPresiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah, menjelaskan bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panitia pejabat/panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) meliputi sebagaiberikut:a. menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);c. menyiapkan dokumen pengadaan;d. mengumumkan pengadaan barang

buktiyang diajukan oleh Penggugat .diakui olen Para Tergugat , oleh karena itu makasurat bukti P7 atau TIII (27) merupakan bukti yang kuat dalam mendukung daliPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Kesepakatan Bersama tertanggal19 Februari 2015 disepakati bahwa , apabila jual beli itu batal atau obyek tidakterjual maka kewajiban Pihak Kedua(Para Tergugat) diambil alin oleh Tergugat III(Yusty Rico Sahuleka) untuk memenuhi isi perjanjian dengan cara melakukanpembayaran kepada Penggugat dengan jadual

Yk.Bahwa Perkaban No.18 tahun 2009 mulai berlaku sejak tanggal 11 Mei2009;Bahwa mekanisme pelaksanaan program Larasita, pada tingkat KantorPertanahan dibentuk TIM yang ditetapbkan berdasarkan KeputusanKepala Kantor Pertanahan, kemudian TIM melaksanakan tugas sesuaidengan Jadual yang sudah ditetapkan.

BPN memberikan jadual kedatangan mobilkepada perangkat desa agar diberitahukan kepada warganya dandengan jadual tersebut petugas bekerja; Bahwa saksi tidak ingat kapan pertama kali dan terakhir kali mobilLarasita mendatangi desa Trimulyo ; Bahwasaksi sering datang ke desa Trimulyo sebagai Ketua Tim namunkalau ada pekerjaan lain saksi tidak hadir; Bahwaseingatsaksi setiap kedatangan mobil Larasita di desa Trimulyo,warga yang datang untuk mendaftar sekitar 510 pemohon; Bahwa ketika memberikan sosialisasi

untuk : pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atauseluruhnya dibebankan pada APBN/APBDBenar Tugas dan tanggung jawab PPK sesuai ketentuan dalam Pasal 9Keppres No. 80 adalah :1) Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;2) Menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatanpenggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatanbagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;3)Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual

kepadaMenteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/BUMD denganberita acara penyerahan;10)Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.11)Pengguna barang/jasa (PPK) bertangungjawab secara administrasi, fisik,keuangan, dan fungsional barang/jasa yang dilaksanakan.e Benar Tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan sesuai ketentuandalam Pasal 10 Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah :menyusun jadual

Pembentukan, Persyaratan, Tugas pokokkeanggotaan panitia / pejabat pengadaan butir 3.1.2.2tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia / pejabatpengadaan dalam hal ini Terdakwa adalah sebagaiberikut :a Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;b Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;c Menyiapkan dokumen pengadaan ;d Mengumumkan pengadaan barang /jasa melalui media cetak dan / atau mediaelektronik (website / eProc PLN) dan papan pengumuman ;e Menilai kualifikasi

Pembayaran cash yang diterima saksi sebesar Rp. 20.000.000, yangdiserahkan oleh Sopir SUYADI saat pengiriman bahan pakan ternak,dimana untuk pakan ternak tersebut realisasi pembelian bahan pakanternak adalah Rp. 51.000.000,.Bahwa secara realisasi bahwa pengiriman bahan pakan ternak tidak sesuaidengan jadual pengiriman yang telah ditetapkan, adanya hal tersebut menurutketerangan SUYADI karena ada keterlambatan armada / sarana angkutnya34yang berakibat Stock pakan yang ada digudang menurun dan mengganggupada

Gubernur BI / Pemimpin BHMN /Direksi BUMN/BUMD atau pejabat yang diberi kuasa.3) Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah:157menyusun perencanaan pengadaanbarang/jasa;mengangkat panitia/pejabatpengadaan barang/jasa;menetapkan paketpaket pekerjaandisertai ketentuanmengenaipeningkatan penggunaanproduksi dalam negeri danpeningkatan pemberian kesempatanbagi usaha kecil termasuk koperasikecil, serta kelompok masyarakat;menetapkan dan mengesahkanharga perkiraan sendiri (HPS),jadual

pejabat pengadaan dan ditetapkan olehpengguna barang/jasa.Juga perlu diperhatikan mengenai risalah lelang atau semua beritaacara masing masing tahapan dari proses pengadaan, selaindokumen pengadaan, dokumen penawaran penyedia (administrasi,teknis, dan harga) dan dokumen kualifikasi.e Dokumen yang harus diajukan oleh Panitia Pengadaan untukdisahkan oleh pengguna barang/jasaTugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasaadalah:a. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),jadual

Pelelangan padadasarnya dapat dilihat pada tugas pokoknya yaitu :Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasaadalah:a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;c. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri danpeningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasukkoperasi kecil, serta kelompok masyarakat;d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),jadual

Penyimpangan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Bahwa Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo telah dilaksanakan pada hari,tanggal, jam, tempat dan dengan agenda pemeriksaan sebagaimanadiuraikan dalam tabel sebagai berikut:Tabel 01: Jadual Pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan PerkaraNomor 28/KPPUM/2019 No Hari/Tanggal Waktu Agenda TempatPemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan1.

Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan,lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincianpembiayaan dan jadual kegiatan yang ditandatangani oleh pemohon dankhusus bagi pemohon kelompok masyarakat dibubuhi cap dan susunanpengurus / kelompok;b. Untuk kelompok masyarakat dan anggota masyarakat mendapat rekomendasidari Lurah dan Camat domisili kelompok masyarakat / anggota masyarakat;c.

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahdisebutkan bahwa tugas pokok pengguna barang / jasa dalam pengadaanbarang / jasa adalah :1) menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;2) mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa ;3) menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, sertakelompok masyarakat;4) menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual

sebagai berikut:a.Anggota kelompok / masyarakat mengajukan surat permohonan BantuanSosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri denganproposal dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.(2) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari:a.Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuankegiatan, lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan,rincian pembiayaan dan jadual

Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadual Angsuran Pokok Kredit.15. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.167 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadual Angsuran Pokok Kredit.16. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT.

sekurangkurangnya memuat ketentuan sebagaiberikut :a) para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputinama, jabatan, dan alamat;b) pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelasmengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;c) hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalamperjanjian;d) nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syaratsyaratpembayaran;e) persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;f) tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengandisertai jadual

menandatangani kontrak yang meliputinama, jabatan, dan alamat;Halaman 67 dari 372 Putusan Nomor 73/Pid.SusTPK/201 5/PN.KPGb) pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelasmengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;c) hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalamperjanjian;d) nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syaratsyaratpembayaran;e) persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;f) tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengandisertai jadual

Persiapan lelang, yaitu menyusun dokumen lelang (termasuk didalamnya HPS) danmembuat jadual pelaksanaan lelang;Pengumuman lelang;Pendaftaran;Pengambilang dokumen lelang;Aanwijzing/penjelasan pekerjaan;Pemasukan dokumen kualifikasi dan penawaran;Pembukaan dokumen kualifikasi dan penawaran;Evaluasi dokumen kualifikasi dan penawaran;erat aA vw S Y PFPenetapan pemenang;10. Pengumuman pemenang;11. Masa sanggah;12. Menjawab sanggahan;13.

sebagai berikut:aAnggota kelompok / masyarakat mengajukan surat permohonan BantuanSosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri denganproposal dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.2 Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari:a.Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuankegiatan, lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan,rincian pembiayaan dan jadual

sebagai berikut:abAnggota kelompok / masyarakat mengajukan surat permohonan BantuanSosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri denganproposal dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.2 Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari:a.g.Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan,lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincianpembiayaan dan jadual

Jadual Jaga/Piket >10 Buahj. Buku Kerja dan Alat Tulis >10 Buahk. Instalasi Anti Petir >10 Buah2 PATROLIa. Sepeda Motor 10 Buahb. Radio Genggam/HT 10 Buah/Psgc. Parang/Golok 10 Buahd. Backpack Pump 10 Buahe. Velplest (tempat air minum) 10 Buahf. Senter 10 Buahg.

Putusan Nomor : 160/G/2020/PTUNJKT4.a6.LesBukti P 4BuktiP4ABukti P 5Bukti P 6Bukti P 7DEKOPIN/XI/2019 tanggal 12 November 2019Tentang Pimpinan Sidang MusyawarahNasional Dewan Koperasi Indonesia Tahun2019 (fotokopi sesuai dengan asli);: Keputusan Musyawarah Nasional DewanKoperasi Indonesia Nomor: 02/MUNASDEKOPIN/XI/2019 tanggal 12 November 2019Tentang Jadual Acara dan Tata TertibPersidangan Musyawarah Nasional DewanKoperasi Indoneia Tahun 2019 (fotokopi sesuaidengan asili);: Keputusan Musyawarah Nasional

Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atauLembaga Penyalur dan Mitra Binaan.Jumlah pinjaman dan peruntukannya.Syaratsyarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuranpokok dan jasa administrasi pinjaman).Bahwa perbuatan terdakwa Hamid bersama dengan saksi H. Ali Surahmandan saksi H.Aspin telah memperkaya diri saksi Drs. H.

Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atauLembaga Penyalur dan Mitra Binaan.Jumlah pinjaman dan peruntukannya.Syaratsyarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuranpokok dan jasa administrasi pinjaman).Bahwa perbuatan terdakwa Hamid bersama dengan saksi Drs. H. AliSurahman dan saksi H. Aspin telah memperkaya diri saksi Drs. H.