PERTAMINATRANS CONTINENTAL, selanjutnya saksi langsung menghubungiterdakwa untuk menanyakan terkait status kavling yang saksi belitersebut, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa lahankavling tersebut sedang di urus di otorita, dan pernyataan terdakwatersebut sudah berbeda pada saat baru pertama jual kavling tersebutkepada saksi, Kemudian pada tanggal 09 Februari 2020 saksi bersamadengan saksi SURANTA TARIGAN mendatangi terdakwa ke rumahnyauntuk meminta pertanggung jawaban terkait uang

PERTAMINA TRANS CONTINENTAL tersebut lah yangterdakwa jual kepada para korban tersebut.Bahwa terdakwa bertemu dengan para korban tersebut pada saattransaksi jual beli, pada saat itu terdakwa sampaikan kepada korban bahwauntuk tanda bukti awal kepemilikan akan dapat surat penempatan sementaradari perusahaan dan kwitansi tanda terima uang yang terdakwa tandatangani, nanti setelah melakukan pembangunan baru kita akan mengajukanpermohonan untuk pembayaran UWTO ( Uang wajib tahunan Otorita), ituyang terdakwa

Putusan Nomor 531 K/TUN/2016Belawan, setiap orang atau badan hukum yang ingin untuk memperolehbukti hak kepemilikan tanah (sertifikat), yang bersangkutan diwajibkanterlebin dahulu memperoleh Surat Pelepasan Kawasan Otorita dari PT.Pelindo Cabang Belawan (dahulu Djawatan Pelabuhan Belawan) dantanpa adanya surat pelepasan ini permohonan hak atas tanah tersebut tidakakan diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan);Bahwa adapun Surat Pelepasan Kawasan Pelabuhan Belawan tersebuttelah diperoleh Pemohon

Persero, Badan Otorita dan badanbadan hukum pemerintah lainnyayang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat(1) Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan.

Persero, Badan Otorita danbadanbadan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintahsebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan MenteriAgraria/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kalidirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005(Keppres), Tergugat IV adalah Badan memiliki kewenangan untukmerencanakan dan mengatur peruntukan dan penggunaan tanah di daerahIndustri Pulau Batam (vide pasal 6 Keppres 41 Tahun 1973);Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan HAK PENGELOLAAN kepada Ketua Otorita

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk:1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya;3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihakketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria;4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan;Bahwa selanjutnya

ingatkan bahwa saudara wajibmelakukan Assessment secara komprehensif terhadap objek resikoyang dijamin sebelum menerbitkan Surat Jaminan / Suretyshipdimaksud;Bahwa ketentuan tersebut adalah menjadi dasar dari Tergugat untuk tidaksecara serta merta membayarkan jaminan yang diklaim oleh Penggugatmemang sebelum menerbitkan surety ship tersebut Tergugat telahmelakukan assessment (penelitian), namun sekalipun telah dilakukanassessment tidak berarti tidak akan terjadi kecurangan, semestinya sesuaiketentuan otorita

AndiPakki, diundang oleh Badan Otorita Panakkukang Plan dalamrangka membicarakan dan menerima ganti rugi pembebasansebagian tanah milik Haji Andi Pakki seluas 1.736 M? yang akandijadikan Jalan Panakkukang Plan (Pendidikan Raya) yang saat inimenjadi pemisah tanah milik UNM dan tanah kosong milikPenggugat seluas 4370 M? (empat ribu tiga ratus tujuh puluhmeter persegi) dan tanah milik Penggugat yang dikuasai olehTergugat seluas 3,35 Ha (tiga koma tiga puluh lima hektar);Hal 3 dari 54 hal. Put.

Andi Pakki, diundang olehBadan Otorita Panakkukang Plan dalam rangka membicarakan danmenerima ganti rugi pembebasan sebagian tanah milik Haji Andi Pakkiseluas 1.736 M yang akan dijadikan Jalan Panakkukang Plan (JalanPendidikan Raya sekarang) yang saat ini menjadi pemisah Tanah milikUNM dan tanah kosong milik Penggugat seluas 4.370 M (empat ribu tigaratus tujuh puluh meter persegi) dan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seluas 3,35 Ha (tiga koma tiga puluh lima hektar);5.

Sematra Invesment tanggal 30 Mei 2000

YUSUF (Lurah) danmereka menyatakan bahwa lahan tersebut bisa di garap ;Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN BtmBahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Dinas Kehutanan ataupun OtoritaBatam terkait status lahan yang Saksi beli tersebut ;Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut telah di pagari oleh OtoritaBatam dan Saksi telah bertanya kepada pihak Otorita Batam dan merekamengatakan lahan tersebut bisa Saksi pergunakan akan tetapi tidak bolehmendekati bendungan yang berada di belakang

merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu suratgugatan, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Batam memprosesperalihan hak atas tanah (balik nama) terhadap sertifikat SHGB No.959atas nama : Ahadi Reso Hutasoit (Penggugat I) keatas nama Kamaruddin(Tergugat III) berdasarkan kutipan risalah lelang nomor 137/2017 tanggal18 April 2017, bahwa sebagai persyaratan untuk proses balik nama diKantor Pertanahan Kota Batam salah satunya adalah harus adanyapersetujuan peralinan hak atas tanah dari Otorita

lelang telahmengalihkan Sertifikat HGB No. 959 atas nama Kamaruddin (Tergugat III) dariyang semula bernama Ahadi Reso Hutasoit;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab dari ParaPenggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan Petitum gugatan ParaPenggugat, terutama mengenai peralihan hak atas tanah dan bangunan kedalam nama Tergugat Ill tidak serta merta peralihan tersebut dapat dilakukanoleh Tergugat IV tanpa adanya persetujuan peralihan hak(ijin peralihan hak atastanah (IPH)) atas tanah dari Otorita

Lazegas Mitra Sejati;Asli faktur UWTO Nomor 442F/PL/II/2004, tanggal 9 Februari2004 dengan tagihan Rp500.500.000;Asli faktur jaminan Pelaksana Pembangunan Nomor 456/JB/PL/XII/2003, tanggal 9 Desember 2003, dengan total tagihanRp14.300.000;Asli Surat Keputusan Otorita Batam Nomor 390/KPTS/KDAT/L/II/2004, tanggal 27 Februari 2004;Hal. 78 dari 200 hal. Put.

Nomor 499 K/Pid.Sus/20166)Asli Surat Perjanjian Otorita Batam Nomor 44/SPJ/KDAT/L/II/2004, tangal 27 Februari 2004;Dokumen Tanah seluas 21 Ha di Tanjung Uncang SekupangBatam (kampung Becek) atas nama PT.

Lazegas Mitra Sejati;Asli Faktur UWTO Nomor 442F/PL/II/2004, tanggal 9 Februari2004 dengan tagihan Rp500.500.000;Asli faktur Jaminan Pelaksana Pembangunan Nomor 456/JB/PL/XII/2003, tanggal 9 Desember 2003, dengan total tagihanRp14.300.000;Asli Surat Keputusan Otorita Batam Nomor 390/KPTS/KDAT/L/II/2004, tanggal 27 Februari 2004;Asli Surat Perjanjian Otorita Batam Nomor 44/SPJ/KDAT/L/II/2004, tangal 27 Februari 2004;Dokumen Tanah seluas 21 Ha di Tanjung Uncang SekupangBatam (Kampung Becek) atas nama

Lazegas Mitra Sejati;Asli faktur UWTO Nomor 442F/PL/II/2004, tanggal 9 Februari2004 dengan tagihan Rp500.500.000;Asli faktur Jaminan Pelaksana Pembangunan Nomor 456/JB/PL/XII/2003, tanggal 9 Desember 2003, dengan total tagihanRp14.300.000;Asli Surat Keputusan Otorita Batam Nomor 390/KPTS/KDAT/L/II/2004, tanggal 27 Februari 2004;Asli Surat Perjanjian Otorita Batam Nomor 44/SPJ/KDAT/L/II/2004, tangal 27 Februari 2004;Dokumen Tanah seluas 21 Ha di Tanjung Uncang SekupangBatam (Kampung Becek) atas nama

Sematra Invesment tanggal 30 Mei 2000

.= Bahwa kredit kedua debitur pada PD.BPR Kandangan terjadi kemacetansebagai akibat para terdakwa I,lII,I1 dan IV dalam pelaksanaannya tidaksesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perbankankhususnya peraturan internal PD.BPR kandangan, yang dibuktikan denganhasil Audit /pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan IIKalimantan atau saat ini disebut Otorita Jasa keuangan Cabang KalimantanSelatan yang dilakukan tahun 2012 menyebutkan bahwa kredit keduaDebitur yaitu saksi

disetujui Direksi dan Dewanpengawas PD.BPR Kandangan dengan Surat Perjanjian KreditNo.130/SPK/BPRKDG/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.= Bahwa kredit kedua debitur pada PD.BPR Kandangan terjadi kemacetansebagai akibat para terdakwa I,II,II dan IV dalam pelaksanaannya tidaksesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perbankankhususnya peraturan internal PD.BPR kandangan, yang dibuktikan denganhasil Audit /pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan IIKalimantan atau saat ini disebut Otorita

Citra Eksekutip Otorita 01.802.513.0012.000 1.721.088Jumlah PPN Masukan 23.410.614.050 Bahwa dari laporan tersebut, seolaholah terdapat kegiatan pembelianantara PT MNU dan PT BAM dengan perusahaanperusahaan tersebutsebenarnya tidak pernah ada transaksi baik pembelian dan penjualanbarang secara materiil yaitu dalam pembelian dan penjualan tidak disertaiadanya penyerahan barang dan jasa kena pajak sesuai faktur pajak yangada atau secara material dalam memperoleh faktur pajak tersebut tanpaadanya transaksi

Citra Eksekutip Otorita 01.802.513.0012.000 476.412Jumlah PPN Masukan 16.526.402.626 Bahwa dari laporan tersebut, seolaholah terdapat kegiatan pembelianantara PT MNU dan PT BAM dengan perusahaanperusahaan tersebutsebenarnya tidak pernah ada transaksi baik pembelian dan penjualanbarang secara materiil yaitu dalam pembelian dan penjualan tidak disertaiadanya penyerahan barang dan jasa kena pajak sesuai faktur pajak yangada atau secara material dalam memperoleh faktur pajak tersebut tanpaadanya transaksi

Negeri Golongan Il B di Ul denganperolehan gaji masih 80%nya yakni Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ataubahkan dengan menggunakan uang orang tua Penggugat Rekonpensi sekalipunyang saat itu masih membiayai 12 orang anak (saudarasaudari PenggugatRekonpensi yang masih belajar di sekolah dan sebagiannya di perguruan tinggi),terlebih program pemilikan perumahan yang semula diperuntukkan bagi pegawai Ultersebut juga telah dibubarkan berdasarkan SK Gubernur DKI No. 339 Tahun 1977tentang Pembubaran Otorita

;Keputusan Gubernur Kepala Daerah lbukota Jakarta No. 339 Tahun1977 tentang Pembubaran Otorita Penggunaan Sarjana MandalaUniversitas Indonesia, tertanggal 20 Mei 1977;Surat Permohonan Perpanjangan Sewa Gedung untuk kantor poscabang Jakarta Pusat kepada DR Roesnastiti Prayitno, SH, MAdengan Nomor : 396 / RitelIV /1/ A/ 0813 tertanggal 15 Agustus 2013yang menerangkan bahwa MASA BERAKHIRNYA pihak kantor posmenyewa ruangan di jalan Pembangunan II 4, RT. 009 RW. 02, PetojoUtara, Gambir, Jakarta Pusat

Golongan Il B di Ul dengan perolehan gaji masih 80%nya yakni Rp. 75.000 (tujuhpuluh lima ribu rupiah) atau bahkan dengan menggunakan uang orang tua PenggugatRekonpensi sekalipun yang saat itu masih membiayai 12 orang anak (SsaudarasaudariPenggugat Rekonpensi yang masih belajar di sekolah dan sebagiannya di perguruantinggi), terlebin program pemilikan perumahan yang semula diperuntukkan bagi pegawaiUl tersebut juga telah dibubarkan berdasarkan SK Gubernur DKI No. 339 Tahun 1977tentang Pembubaran Otorita

penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan,untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Bahwa 1 (satu) dus bekas sepatu didalamnya terdapat 13 (tiga belas)paket plastik klip bening ukuran kecil masingmasing berisikan kristal putihsahbu dengan berat seluruhnya 1,4271 (satu koma empat dua tujuh satu) gram,oleh karena merupakan zat Narkotika yang tidak berizin dari otorita

Bahwa akibat tindakan SOMAP INTERNASIONAL PTE LTD DAN PTLENTERA ABADI LOGISTIC, Tergugat II telah menyampaikan hal ini kepadaKantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Khusus Batam, sehinggadiadakan pertemuan di KSOP Batam pada tanggal 17 = AprilPOZO scrnsion esa ess umanees esas samo Cee 5 nN Coe es so oes saan ess SURE Tergugat Ul 1 ;7.

., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa demikian juga dengan isteriterdakwa tetapi saksi kenal dengan Sianarti als Sian Lan yaitu Pembelirumah ;Bahwa prosedur yang saksi lakukan dalam pembuatan Akta Jual Belirumah tersebut adalah dengan 4 (empat ) tahap yaitu : Tahap pertamamelakukan pengecekan SHM di kantor BPN Kota Batam untukmengetahui keasliannya dan tidak ada silang sengketa ; Tahap keduamembayar bea peralihan hak kepada Otorita Batam

Dwi UtamaMandiri Sukses yang di terbitkan oleh Otorita Batam tanggal 21 Desember2005, diberi tanda T.1/PR72;200. Fotocopy Izin Lokasi atas nama PT. Dwi Utama Mandiri Sukses olehPemerintah Kota Batam tanggal 28 Desember 2009, diberi tanda T.1/PR73;201. Fotocopy Faktur Tagihan UWTO senilai Rp. 36.812.500, tanggal 20November 2006 beserta bukti pembayaran, diberi tanda T.1/PR74;202. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Batam tentang Izin Lokasi untukkegiatan industri perkapalan kepada PT.

Dwi Utama MandiriSukses dan Otorita Batam pada tanggal 20 Januari 2010, diberi tanda T.1/PR76;204. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam tentang Pengalokasiandan Penggunaan Tanah untuk Industri pada PT. Dwi Utama Mandiri Suksesselaku Penerima hak atas tanah pada tanggal 29 Januari 2010, diberi tanda T.1/PR77;205. Fotocopy Akta No. 67 tanggal 24 Maret 2005 tentang Pendirian PT. DwiUtama Mandiri Sukses yang dibuat oleh Notaris Anly Cenggana, SH, diberitanda T.1/PR78;206.

Maret 2008 (fotocopy darifotocopy) ; Surat PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUMtertanggal 1 April 2009, No.LIBS 001/2009, Perihal : Penangguhan PelunasanHutang Atas SPKPBM No.S 955/WBC.02/KPP.07/2008 sehubungan dengan PengajuanBanding ke Pengadilan Yang Berwenang(fotocopy dari fotocopy) ; Garansi Bank Nomor08/KTJ/009/7454/RABU, tertanggal 24Desember 2008 (fotocopy dari fotocopy) ;Surat Otorita Asahan RepublikIndonesia Nomor : 74/BR OA/II1/2009,tertanggal 25 Maret 2009, PerihalStrapping Band dan Seal bagi

sebelumditerbitkannya SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ),Pemegang Kas satuan kerja mengajukan pembayaran diketahui oleh Kepala Dinas /Instansi / SKPD yang bersangkutan kemudian diajukan kepada Dinas Pendapatandan Pengelolaan keuangan untuk diteliti oleh seksi perbendaharaan mengenaiketersediaan anggaran dan kelengkapan berkas permintaan tersebut dilengkapisyarat syarat adanya permintaan pembayaran dari unit satuan kerja yangbersangkutan/ pemegang kas Satuan Kerja /bendahara yang dilampiri : e SKO ( Surat kuasa Otorita

SP2D ( Surat Perintah PencairanDana ), yaitu : Pemegang Kas satuan kerja mengajukan pembayaran diketahui oleh Kepala Dinas/Instansi/SKPD yang bersangkutan kemudian diajukan kepada Dinas Pendapatandan Pengelolaan keuangan untuk diteliti oleh seksi perbendaharaan mengenaiketersediaan anggaran dan kelengkapan berkas permintaan tersebut dilengkapisyarat syarat adanya permintaan pembayaran dari unit satuan kerja yangbersangkutan /pemegang kas Satuan Kerja /bendahara yang dilampiri : e SKO ( Surat kuasa Otorita

sebelumditerbitkannya SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ),Pemegang Kas satuan kerja mengajukan pembayaran diketahui oleh Kepala Dinas/Instansi/SKPD yang bersangkutan kemudian diajukan kepada Dinas Pendapatandan Pengelolaan keuangan untuk diteliti oleh seksi perbendaharaan mengenaiketersediaan anggaran dan kelengkapan berkas permintaan tersebut dilengkapisyarat syarat adanya permintaan pembayaran dari unit satuan kerja yangbersangkutan /pemegang kas Satuan Kerja /bendahara yang dilampiri : e SKO ( Surat kuasa Otorita

sebelumditerbitkannya SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ),Pemegang Kas satuan kerja mengajukan pembayaran diketahui oleh KepalaDinas/Instansi/SKPD yang bersangkutan kemudian diajukan kepada DinasPendapatan dan Pengelolaan keuangan untuk diteliti oleh seksi perbendaharaanmengenai ketersediaan anggaran dan kelengkapan berkas permintaan tersebutdilengkapi syarat syarat adanya permintaan pembayaran dari unit satuan kerja yangbersangkutan / pemegang kas Satuan Kerja /bendahara yang dilampiri : e SKO( Surat kuasa Otorita