No. 7/PID.TPK/2018/PT.SMR137.138.139.140.TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda TahunAnggaran 2012 (legalisir);1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Lelang Kegiatan PembangunanSistem Pengolahan Air Minum Sungai Kapih, PekerjaanPembangunan Sistem Pengolahan Air Minum Sungai Kapih (Tahap 1)yang terdiri dari ;a) 1 (Satu) rangkap Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 01013.3/POKJA IDCKTK/SMD/2012, tanggal 09 September 2012 ;b) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 00818.3/POKJA

dan IV Di Lingkungan PemerintahKota Samarinda;1 (Satu) rangkap Surat Pengantar Nomor : 119/24/KJS.KS/II/2012 tanggal 16Februari 2012 tentang Nota Kesepakatan Bersama antara WalikotaSamarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota SamarindaNomor : 119/05/KJS.KS/II/2012 dan Nomor : 119/101/DPRDSMD/II/2012tanggal 03 Februari 2012 (legalisir);1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 91005/237/HKKS/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pembentukan TIMAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Pengendalian anggaran, perbendaharaan, akuntasi dan pelaporan, kasdaerah, dan administrasi keuangan Setda.Bahwa nama kegiatan bantuan keuangan tersebut adalah Bantuan keuanganke pedesaan untuk infrastruktur pedesaanBahwa saksi selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD ) yangterdiri dari Sekda Provinsi selaku ketua, Kepala Bappeda Provinsi sebagaiWakil Ketua , Biro Keuangan sebagai anggota dan Biro AdmnistrasiPembangunan sebagai anggota yang melakukan pembahasan RencanaAnggaran dan Belanda Daerah

dengan Tim Bangar ( Badan Anggaran )DPRD Provinsi Jawa BaratBahwa pemerintah daerah menyusun program dalam rangka peningkatanpembangunan perdesaan, muncullah program bantuan keuangan kedesa193untuk insfrastruktur perdesaan, permohonan usulan ini diusulkan olehmasingmasing kepala desa baik melakui Musrembang atau masa reses, dariusulan tersebutr kemudian dimasukan dalam RAPBD untuk seluruhprogram kegiatan dan bantuan, kemudian RAPBD disampaikan ke DPRDProvinsi untuk dibahas bersama an tara TIM TAPD

danmasyarakat untuk bisa diakomodasi dalam rencana anggaran tahun yangakan datang, Yang jelas numenklatur dana aspirasi Anggota DPRD ProvinsiJawa Barat tidak dikenal, tetapi menu rut APBD Provinsi Jawa Barat danpenjabaran APBD Provinsi Jawa Barat numenklaturnya adalah " BantuanKeuangan Pada Pemerintah Desa ;Bahwa kaitan bantuan keuangan tersebut dengan Panitia Anggaran DPRDprovinsi dan anggota dewan provinsi adalah Tim Bangar merupakanperwakilan Anggota DPRD Provinsi J abar yang membahas RAPBDbersama Tim TAPD

., M.Si tersebut tidak ada jawaban tertulis dari pihakPEMKAB Bangka Selatan dan meskipun tanpa proposal awalpermintaan hibah, ternyata Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) PEMKAB Bangka Selatan tetap menganggarkan danahibah untuk KONI Kabupaten melalui APBD Kabupaten BangkaSelatan tahun 2010 sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluhmilyar rupiah) dan disetujui oleh Badan Anggaran DPRDKabupaten Bangka Selatan pada saat rapat pembahasan anggarandan pada akhirnya pemberian belanja hibah kepada KONIKabupaten

15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)untuk kebutuhan pembinaan atlit KONI Kabupaten BangkaSelatan dan Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah)supaya dianggarkan oleh PEMKAB di SKPD yang berkompetenmelaksanakan pengadaan sarana dan prasarana, akan tetapiterhadap ikhtisar notulen rapat yang disampaikan oleh terdakwaSOFIAN, AP., M.Si tersebut tidak ada jawaban tertulis dari pihakPEMKAB Bangka Selatan dan meskipun tanpa proposal awalpermintaan hibah, ternyata Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

H, USMAN SALEH, MM bin DJIAFARe Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi menjabatsebagai TAPD ketuanya Ketua Bapeda ;e Bahwa saksi tahu Ketua BPKAD adalah Bapak Suhayat;e Bahwa saksi mengetahui Dana Koni untuk Porprov BangkaSelatan sudah ada sebelum saksi menjadi Sekda setelah saksimelihat masih persetujuan Dewan mau dikirim ke Gubernursetelah saksi lihat anggaran KONI untuk Porprov jumlahnyaRp.40.000.000.000, setelah turun dari Gubernur baru dijadikanPerda;e Bahwa saksi tidak tahu rincian

Bangka Selatanperiode tahun 20092014.Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai pimpinan DPRDsesuai UU No. 27 tahun 2009 mempunyai fungsi yaitu,legislasi, anggaran dan pengawasan.Bahwa saksi selaku Ketua DPRD merangkap sebagai anggotaBanggar.Bahwa mekanisme penyusunan APBD Bangka Selatan,pertama adalah musrenbang yang nantinya seluruh SKPD akanmengusulkan dokumen anggaran masingmasing yangdikumpulkan di sekretaris TAPD, dan selanjutnya Bappedamerekapitulasi seluruh usulan dari masingmasing SKPD dansetelah

itu, TAPD dan seluruh SKPD mengadakan rapat yangkemudian hasil rapat tersebut dilakukan evaluasi denganurutan prioritasprioritas yang perlu dilaksanakan setelahlengkap evaluasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran,yang kemudian dirapatkan kembali dengan seluruh SKPDuntuk menyesuaikan anggaran yang tersedua berdasarkanurutan prioritas, setelah sesuai dengan anggaran yang tersediaselanjutnya hasil rapat dilaporkan kepada Bupati yang olehbupati di evaluasi apakah telah sesuai dengan visi dan misi,

Dinas Dipertasih Kabupaten Bandung mendapat DAKBidang Sanitasi dari Kementrian PU Tahun 2009 sebagai berikut :Halaman 19 dari halaman 100 Putusan No.34/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgMendapat informasi Bahwa benar Pemkab Bandungmendapatkan DAK Bidang SanitasiBersamasama dengan Satker PPLP (Satuan Kerja PenyehatanLingkungan Permukiman) Jabar menghadiri acarakonsultasi/asistensi DAK Bidang Infrastruktur di Jakarta.Mengalokasikan DAK dan Dana Pendamping minimal 10 %dalam RKAPembahasan usulan kegiatan dengan TAPD

kegiatan Pengadaan Tanah perluasan Perkantoran BaktiPraja, namun setelah pengesahan APBD kegiatan tersebut ada, denganadanya anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah perluasan perkantoranBakti Praja dalam APBD TA. 2009 secara otomatis saksi menyusun DPAuntuk kegiatan tersebut, namun saksi tidak mengetahui dan terlibat dalampenyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk kegiatan pengadaantanah perluasan Perkantoran Bakti Praja dikarenakan pada saatpembahasan RKA oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) padaBulan Nopember atau Desember 2008 saya salah satu anggota TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari unsur tugas PengelolaanPendapatan Daerah memfokuskan pembahasan RKA mengenaiPendapat Asli Daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sajasedangkan kegiatan lain itu dilakukan oleh unsur lain dari Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) ;Bahwa pada tahun 2007 sebelum sdr T.

Kabupaten TTS Nomor 5488/H15/KL/2010,atau Nomor 16/HK/2010 tentang Peningkatan Kerjasama di BidangPendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Serta Pengabdian Masyarakattanggal 11 Oktober 201 0; 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah tahun Anggaran 2009 tanggal 04 April 2009; 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan NomorPPKAD/18/2009 tentang Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

Selanjunya setelah dipresentasikankemudian saksi melakukan perbaikan sesuai arahan dari Tim Asistensi,dan setelah saksi diperbaiki RKA tersebut sesuai dengan petunjuk TAPDtermasuk Tim Teknis Anggaran BAPPEDA, kemudian RKA tersebut saksibawa kembali ke BAPPEDA untuk saksi perlihatkan perbaikan sesuaipetunjuk, selanjutnya setelah dari BAPPEDA dilakukan pembahasan diDPRD pada Komisi yang ditindaklanjuti dengan rapat gabungan komisi,selanjutnya kemudian dilakukan lagi pembahasan dalam rapat Banggarbersama TAPD

AYU kedalam AplikasiSIMDA untuk dievaluasi dari BKAD Provinsi yang RAPBD termasuk RKAsekertariat DPR selama 14 hari, dan setelah dievaluasi TAPDmengkoordinasikan kepada OPD yang mengalami perbaikan untukHalaman 100/169 halaman, Putusan No. 36/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdisegera diperbaiki, selanjutnya BKAD mengirim kembali RAPBD tersebutkepada BKAD Provinsi dan setelah dinyatakan lengkap, RAPBD tersebutditetapbkan pada rapat paripurna untuk penetapan ABPD KabupatenKolaka yang dihadiri TAPD, seluruh Anggota

mempunyaisarana sanitasi yang layak dan memenuhi standar.18Bahwa kronologis Dinas Dipertasin Kabupaten Bandung mendapat DAKBidang Sanitasi dari Kementrian PU Tahun 2009 sebagai berikut :Mendapat informasi Bahwa benar Pemkab Bandung mendapatkanDAK Bidang SanitasiBersamasama dengan Satker PPLP (Satuan Kerja PenyehatanLingkungan Permukiman) Jabar menghadiri acarakonsultasi/asistensi DAK Bidang Infrastruktur di Jakarta.Mengalokasikan DAK dan Dana Pendamping minimal 10 % dalamRKAPembahasan usulan kegiatan dengan TAPD

ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternateyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalamtingkat pertama menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:Nama lengkap : Heni Lorwens Alias Heni ;Tempat lahir : Desa Gura, Kecamatan Tobelo ;Umur/ tanggal lahir :41 Tahun/ 23 September 1975 ;Jenis kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : hdonesia ;Tempat tinggal :Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, KabupatenPulau Morotai ;Agama : blam ;Pekerjaan : PNS (Bendahara TAPD

kemudian saya mengeluarkansurat permintaan pencairan dana ; Putusan Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2017/PNTteHal. 80 dari...* Setelah surat tersebut disetujui Sekretaris Daerah kemudian diproses di Dinas Keuangan Daerah, kemudian anggaran tersebutmasuk ke Rekening ADD (Alokasi Dana Desa) Pulau Morotai, danTPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa) ;* Selanjutnya saya melakukan rekapitulasi administrasi kembali danmengeluarkan rekomendasi ke Bank Maluku untuk melakukanpergeseran dari Rekening ADD dan TAPD

Kemudiananggaran tersebut saksi gunakan untuk keperluan artis CintaPenelope.Bahwa saksi tahu bahwa anggaran ADD tersebut ditransfer olehBendahara TAPD dan ADD pada kantor BPMD ke rekening masingmasing desa dan tidak boleh ditarik tunai.Bahwa Seingat saksi sudah ada laporan pertanggungjawabananggaran ADD tahap tahun 2013 dari para kepala desa sekabupaten Pulau Morotai, karena hal tersebut merupakan persyaratanpencairan ADD tahap Il tahun 2013.Bahwa Heni Lorwens tahu bahwa anggaran ADD tersebut ditransferoleh

Bendahara TAPD dan ADD pada kantor BPMD ke rekeningmasing masing desa dan tidak boleh ditarik tunai.

rekeningmasingmasing desa.Bahwa mekanisme pengajuan yang harus ditempuh untuk mendapatkanBantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2013 sesuaiprosedur dibagi dalam 2 (dua) tahap : Perencanaan : pertama desamengajukan permohonan bantuan dengan membuat proposal yangditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, setelah permohonan masukkemudian diverifikasi oleh SKPD terkait dalam hal in) BPMPD ProvinsiJabar, setelah itu oleh BPMPD Provinsi Jawa Barat semua proposalpermohonan direkap untuk diajukan kepada TAPD

Kepahiang adalah sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan SKBupati Kepahiang sejak bulan Februari 2013 sampai dengan sekarang;Bahwa saksi mengetahui dana pengawasan pekerjaan jaringan pembangkit listriktenaga Mikro Hidro (PLTMH)di Desa Air Pesi Kec.Seberang Musi Kab.KepahiangTA.2012 telah di cairkan seluruhnya;Bahwa dasar pencairan dana pekerjaan pengawasan jaringan PLTMH tersebutadalah adanya Penganggaran dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)dimasukkan dalam daftar hutang jangka pendek dan

Tpg.Bahwa selaku Kabag Hukum tugas saksi juga menyiapkan PeraturanWalikota tentang pelaksanaan APBD yang mana drafnya dipersiapkanoleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).Bahwa selanjutnya setelah ditetapbkan Perwako tersebut, satuanPerangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait meminta kepada bagian hukumuntuk menyiapkan keputusan walikota.Bahwa setahu saksi jika ada substansi bagian hukum ragu maka bagianhukum mengkoordinasikan lagi ke SKPD terkait.Bahwa setelah dipandang cukup di print dan diberikan

empat pulunh empat jutarupiah).Bahwa setahu saksi mekanisme calon penerima hibah diantaranyaadalah mengajukan proposal kepada Walikota melaui SKPD terkait.Bahwa setelah proposal diajukan tersebut SKPD melakukan verifikasiatas kelayakan dari permohonan yang bersangkutan.Bahwa setahu saksi SKPD membuat nota dinas kepada walikota melauibagian keuangan dengan menindaklanjuti dan menyerahkannya kepadaTAPD yang memberikan pertimbangan atas nota dinas dari SKPD.Bahwa setahu saksi atas pertimbangan dari TAPD

BAMBANG PURWANTO, SH, M.Hum, pada pokoknya dalam persidangandibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : e Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Hukum Pemkab Mojokerto, juga sebagai AnggotaTim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan SK Bupati Mojokerto No. 188.45/47/HK/416012/2012, tertanggal 20 Januari 2012;e Bahwa pada intinya tugas saksi selaku TAPD adalah membantu Bupati dalam menyusunRancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA dan PPAS) bersamasamadengan Badan Anggaran (Banggar ) DPRD

PA memberikan disposisi RKAP kepada TAPD untuk dibahas bersamasamadengan DPRD3. RKAPerubahan yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan menjadi DPAPerubahan.Menimbang, bahwa adapun proses pencairan Belanja dengan MetodeTambahan Uang adalah sebagai berikut ;1. Bendahara mengajukan rincian penggunaan dana kepada KPA.2. KPA bersamasama dengan Bendahara mengajukan TS (Telaah Staf) kepadaPA untuk dicairkan Tambahan Uang (TU).Pengguna Anggaran (PA).1.

Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 8.158.410.000, terdiri dari : ATK & Belanja jaSa KANntOF.......cccccceeeeeeeeeeeneenes Rp.322.435.000, BelanjaBBM... ieee cece eee cette eee eae eeaeeeeaeeeaeeeeaees Rp.4.846.150.000, Belanja jasa service dan pergantian sukucadang Rp.2.860.650.000,TOtal ose eee ecee eee eeeee eee eeeeeeeeeeaeeaeeRp.12.780.160.000,Bahwa dasar yang digunakan untuk menentukan besaran rinciankegiatan adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yangdisyahkan oleh unsur TAPD (Tim Anggaran

Rp.4.846.150.000, Belanja jasa service dan pergantian suku cadang Rp.2.860.650.000,(0). re Rp.12.780.160.000,Bahwa dasar yang digunakan untuk menentukan besaran rinciankegiatan atas anggaran pemeliharaan kendaraan truk sampah dankijang dengan anggaran senilai Rp. 12.780.160.000, tahunanggaran tahun 2012, adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) yang disyahkan oleh unsur TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) yang terdiri dari : Kasi Anggaran Belanja, Kasubid Sarpras,Kasub.Administrasi dan Pelaporan

Memberikan saran dan atau pertimbangan kepadaKepala Dinas mengenai langkah atau tindakannyang akan diambil ;e Menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan pemecahan masalah;e Melaksanakan tugas lain yang diberikan olehatasane Mengevaluasi, menyusun pelaksanaan tugas ; Bahwa tugas saksi terkait dengan penyaluran dana hibah tahun 2009 dan 2010yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau, adalah : e Memasukkan dana hasil cukai tembakauberdasarkan hasil keputusan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

setelah itu ditindaklanjuti oleh Gubernur denganKeputusan Gubernur No. 8 Tahun 2009 tentang Alokasi danabagi hasil cukai tembakau kepada Pemerintah Propinsi danPemerintah Kabupaten/ Kota, dana yang diperoleh olehkabupaten Bantul pada tahun 2009 sebesar Rp.1.689.572.000,dana tersebut yang mentransfer darimana saya tidak tahu dansaya tahu karena ada laporan masuk melalui Kas Daerah (BPD)dan memberitahukan ke DPPKAD Kab dan transfer masuk secaraBahwa yang duduk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

Rp.322.435.000,101 BelanjaBBM... ..ccccceeceeceseeeeeeeeeeeeaeeeeeeaes Rp.4.846.150.00 Belanja jasa service dan pergantian sukucadang Rp.2.860.650.000,Rp.12.780.160.000, Bahwa dasar yang digunakan untuk menentukanbesaran rincian kegiatan adalah Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) yang disyahkan oleh unsur TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah) yang terdiri dari : KasiAnggaran Belanja, Kasubid Sarpras, Kasub.Administrasidan Pelaporan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah( Kadis DPKBD), Kepala Bappeda, Asisten

terdiri dari: ATK & Belanja jaSa KantOl............cccceeeeeeeees Rp.322.435.000, Belanja BBM............cccccccscesececeeeeeeeeeeaeaeeeeeeeaes Rp.4.846.150.000, Belanja jaSa service dan pergantian suku cadangRp.2.860.650.0Rp.12.780.160.000,Bahwa dasar yang digunakan untuk menentukanbesaran rincian kegiatan atas anggaran pemeliharaankendaraan truk sampah dan kijang dengan anggaransenilai Rp. 12.780.160.000, tahun anggaran tahun2012, adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)yang disyahkan oleh unsur TAPD

Setelah kegiatan sudah dirasionalisasikemudian menunggu undangan dari DPRD bersama dengan PemerintahDaerah untuk dibahas dokumen dalam bentuk Rancangan APBD.Setelah dari DPRD kemudian diberikan waktu untuk menyelesaikan dokumenyang sudah ditetapkan dan selanjutnya diasistensi lagi oleh TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah) apakah data yang diusulkan dan ditetapkansudah diperbaiki atau belum, kalau sudah diperbaiki kemudian menginput dataterkait penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan atau disahkan

Suriansyah, jumlahbersih diterima Rp. 9.433.562,BB No. 267 : 1 (Satu) lembar copy Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kutim bulan Desember 2019BB No. 268 : 1 (Satu) lembar copy Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kutim bulan Juni 2020.Terlampir dalam Berkas PerkaraBB No. 269 : 1 (Satu) lembar salinan Tambahan PenghasilanPegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Yang

TPK/2021/PT SMR5.268.5.269.5.270.5.271.5.272.5.273.BB No. 268 : 1 (Satu) lembar copy Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kutim bulan Juni 2020;Terlampir dalam Berkas PerkaraBB No. 269 : 1 (Satu) lembar salinan Tambahan PenghasilanPegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Yang dibebankan pada APBDBelanja Tidak langsung untuk pembayaran Bulan Nopembersampai dengan Desember Pemerintah Kab.