., M.H Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASTIN BOLUDAWA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

., M.H Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan TinggiGorontalo, masingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASTIN BOLUDAWA, S.H.sebagai Panitera Pengganti, tanoa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwamaupun Penasihat Hukumnya.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATTD TTDH.BAMBANG SASMITO, S.H., M.H. H.TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H., M.H.TTDH.

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tidak tepat atau tidak berkesesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN sangat keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor

Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 9 September 2020 Nomor 179/Pid.Sus/ 2020

800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan tidak tepat atau tidak berkesesuaian dengan fakta yangterungkap di persidangan;Halaman 11 Putusan Nomor 268/PID/2020/PT BNABahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami PenasihatHukum Terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN sangat keberatan atas PutusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon maka kami Penasihat HukumTerdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.MENGADILI SENDIRI :Menyatakan bahwa Terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PenyalahgunaanNarkotika bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 12Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019.Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H.

Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juni 2019sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juli 2021sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :1. LA JAMRAH HI. ZAKARIA, S.H.2. NAIMUDIN K.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor 4/Pi.SusTPK/2021/PN Tte tertanggal 16 Maret 2021 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Tte tertanggal 16 Maret 2021 tentangPenetapan Hari Sidang;3.

Diklat TOT Audit investigatif.d Diklat Fraud Audit 1 dan 2.e Diklat Audit Forensik.f.Workshop Komputer Forensik.Halaman 104 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN TteSaksi sudah lebih dari 20 kali ditugaskan oleh kantor BPKP menjadi ahliterkait kasus yang terindikasi TPK pada Aparat Penegak Hukum (APH)dan sidang perkara tipikor di PN Tipikor.

Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK penyimpanganBBM pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Magelang(Tahun 2016) di PN Tipikor Semarangj. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan penggunaan dana nasabah pada PD BKK KlatenCabang Kalikotes (Januari 2017) di PN Tipikor Semarang.k.

Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan kredit pada PD BPR BKK Purworejo (Maret 2017) diPN Tipikor Semarang.Halaman 106 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN TteI. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan RBOS pada SMKN 1 Sukoharjo (November 2019) diPN Tipikor Semarang.m. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan kredit pada BRI Cabang Purbalingga (Desember2019) di PN Tipikor Semarang.n.

Cikidang RT.002,RW.006, KelurahanNyalindung, KecamatanNyalindung, Kabupaten Sukabumi ;Agama : Islam.Pekerjaan i Wiraswasta ; Terdakwa telah ditahan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23Maret 2014 ;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2014 sampaidengan tanggal 02 Mei 2014 ;Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal18 Mei 2014 ;Penahanan Hakim sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal04 Juni 2014Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Bandung sejak tanggal05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat (1) sejaktanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal O02 September2014 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat (2) sejak tanggal 03September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014 ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat 1Juncto pasal18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak

terhitung sejak tanggal 19 Oktober2016;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:DAKWAAN:KESATU:Bahwa Terdakwa Raehan Tahir selaku Ketua Kelompok Kembang Mawaryang pada waktu antara bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan bulan JuliTahun 2012, bertempat di Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten ParigiMoutong, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016Pengadilan Tipikor Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karenaJabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil ataudigelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatantersebut, perobuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa PNPMMPd masuk di Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong,sejak Tahun 2009 s/d Tahun 2014 yang

Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa danmengadili perkara atas nama Terdakwa Raehan Tahir yang pertimbanganhukumnya mengambil alin pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama(Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas A Palu) yang sudah secaratepat dan benar yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkanfaktafakta persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh,sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 ;Halaman 1 dari hal.84 Putusan Nomor 10/PID.TIPIKOR/2017/PT BNATerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Rasminta Sembiring,SH. 2. Zul Azmi Abdullah, SH. 3. Hendra Sofyan, SH. 4. Baiman Fadhli, SHberalamat diJalan Tgk.

Aceh Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Aceh yang berwenangmemeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atauturut serta melakukan dengan secara melawan hukum telah melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atauHalaman 2 dari hal.84 Putusan Nomor 10/PID.TIPIKOR/2017/PT BNAperekonomian negara

Aceh Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Aceh yang berwenangmemeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atauturut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atauHalaman 20 dari hal.84 Putusan Nomor 10/PID.TIPIKOR/2017/PT BNAkedudukan

Orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan ;Maka oleh karena itu Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Banda Aceh akan menjatuhkan hukuman yang berimbangdengan perkara splitan tersebut;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidakhanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagimasyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Tindak Pidana

SUDIRMAN, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,d.t.oUntuk salinan yang sama bunyinya oleh: USMAN, S.H.PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATIPIKOR/2017/PT BNAH. SAID SALEM, S.H., M.HNIP: 19620616 198503 1 006

.: : Rp. 5.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh3. Leges..ccecccceeees : Rp. 3.000,00, Panitera4. Beaya proses .... : Rp. 136.000,00.Jumlah Rp. 150.000,00,H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 6 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNAHal 7 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNAHal 8 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNA

Bahwa apa yang dilakukanPenggugat sama sekali tidak berencana sebagaimana isi putusanPengadilan Tipikor Semarang tersebut yang tidak menyebutkanadanya perencanaan) 22 n nnn nnn10.Bahwa dengan demikian, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor:888/03/Tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2018 TentangHalaman 11 dari 68 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN.Smg.11.Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, atas nama SARYANTO, SIP

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor SemarangNomor: 48/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg., tanggal 17 September2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat hanyadihukum 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, sehingga hukumantersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun;e. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak sesuaidengan yang dimaksud dalam Pasal 87 UndangUndang Nomor: 5Tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara (ASN), dan Pasal 247jo. Pasal 248 jo. Pasal 249 jo . Pasal 250 jo.

,M.H.HINDRA PAMUNGKAS, SHCHRISTINA WULANDARILS.H.AHMAD AFWAN HOFAR, SH.RAHMANTIO ARYO DAMAR,, S.H.YUSRI, S.H.Kesemuanya Advokat / Penasihat / Konsultan Hukum yang beralamat diKantor SNW & PARTNERS, Jalan Parasamya No. 19 Beran Lor RT / RW 22Tridadi Sleman DI Yogyakarta, yang bertindak baik sendirisendiri maupunoa fF woN Prbersamasama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2019 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 27 Mei2019 di bawah Register No.371 TPK

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;Majelis Hakim Pangadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakartasejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan 6 Pebruari 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak 7 Pebruari 2019sampai dengan 7 April 2019;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 8 April2019 sampai dengan 7 Mei 2019;.

mempertimbangkanbuktihalaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/PID SUS TPK/2019/PT YYKbukti formil dalam Proses Persidanganadalah tidak benar, karena sesualfakta persidangan bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh baik ituPenuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa (keterangan saksi,keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) telah diperiksaoleh Majelis Hakim dan telah dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalammemutus perkara.Bahwa Penasihat Hukum salah paham denganmenyampaikan bahwa PN Tipikor

Yogyakarta hanya mempertimbangkanbuktibukti formil saja karena proses pemeriksaan pidana menuntutpencarian kebenaran dengan alat bukti sekurangkurangnya 2 (dua) alatbukti yang sah dan didukung keyakinan hakim (negative wetterlijk stelsel).Hanya saja Majelis Hakim PN Tipikor Yogyakarta kurang memberikan rasakeadilan pada masyarakat dengan memutus dibawah batas yangditentukan UndangUndang.3.

Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan keberatan PenasihatHukum Terdakwa bahwa majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri telah keliru dalam menafsirkan tentang pasal 12 hurufe UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yangintinya :a.

UNTUK DINAS.PUTUSANNomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan TinggiJawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsidalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : St YULIUS SOEYOED Bin SINGODIREJO.Tempat lahir : Purwodadi.Umur/Tgllahir : 77 tahun/ 20 Mei 1941.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kp.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 2 Nopember 2018 s/dtanggal 31 Desember 2018.PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUTTelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PTSMG tentang penunjukan Hakim Majelis;2.

Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh WakilPanitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengahtertanggal 15 Nopember 2018;Halaman 1 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT SMG3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Oktober 2018Nomor 59/Pid.SusTPK/2018/PN Smg;4.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu Rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umummengajukan permohonan banding yang dibuat dihadapan PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang. Penuntut Umummengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2018 sesualdengan akta permohonan banding Nomor: 31/Banding/Pid.SusTPK/20018/PN Smg Jo.

Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Semarang;Halaman 44 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT SMGMenimbang, bahwa permohonan banding Jaksa Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta telahmemenuhi syaratsyarat yang ditentukan undangundang, oleh karena itupermohonan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa, dalam perkara ini, Penuntut Umum telahmengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2018, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor

PUTUSANNo: 40/PID.B/TIPIKOR/2012/PN.BKLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yangmengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaanbiasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama : Drs. H.

Penuntut umum penahanan kota tanggal 24 Oktober 2012 NO.PRINT639/N.7/FT.1/10.2012 tanggal 12 November 2012.5, Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kelas JA Bengkulu tanggal 08 November 2012NO.59/Pen.Pid/TIPIKOR/XI/2012/PN.BKL sejak tanggal 13 November 2012 sampaidengan tanggal 12 Desember 2012.6.

Penahanan kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas IA Bengkulu tanggal 05 Desember 2012NO.40/Pen.Pid/TIPIKOR/2012/PN.BKL sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengantanggal 03 Januari 2013.7. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kelas JIA Bengkulu. tanggal 27 Desember = 2012NO.40/Pen.Pid/TIPIKOR/2012/PN.BKL. sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengantanggal 04 maret 2013.8.

Perpanjangan penahanan kota ke1(satu) oleh Ketua Pengadilan Negeri TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 21 Februari 2013NO.01/Pen.Pid/TIPIKOR/2013/PT.BKL sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengantanggal 03 April 20139. Perpanjangan penahanan kota ke2(dua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 04 April 2013NO:01/Pen.Pid/TIPIKOR/2013 /PT.BKL sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengantanggal 03 Mei 2013.Terdakwa Drs. H.

Mulkan TajuddinJMM DKK yang telah disita oleh kejaksaan tinggi berdasarkan suratpermohonan penyitaan Nomor : B2037/N.75/Fd.1/08/2012 tanggal 27 Desember 2012kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkuludengan Surat Persetujuan Penyitaan kepada penyidik No18/PPS/Pen.Pid/TIPIKOR/IX/2012/PN BKL tertanggal 18 September 2012.

);Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri olehKuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 14 Maret 2019,terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019 mengajukan permohonan kasasi padatanggal 29 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan kasasiNomor 39/Kas/2019/PHI.Mdn juncto Nomor 309/Pdt.SusPHI/2018/PN.Mdn.yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

.: Rp. 139.000,00,Jumlah Rp. 150.000,00,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BNDA ACEHPANITERA,H. SAID SALEM.SH.MH.19620616 198503 1006Hal 6 Putusan Perdata No.134/Pdt/2016/PT.BNA

Rp.150.000,Salinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda AcehPlt. PaniteraH.SAID SALEM, SH.MH

BachtiarPanglima Polem Kota Jantho atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atauPengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancaracara

BachtiarPanglima Polem Kota Jantho atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atauPengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atauHal

Abdullah bin Husein;Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor:26/PIDTIPIKOR/2013/PTBNA tanggal 27 November 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut:Menerima Permintaan banding dari Jaksa/Penuntut umum dan TerdakwaDrs. H. RUSLIM.

Bahwa oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh Nomor: 26/Pid.Tipikor/2013/PTBNA Tanggal 27 November 2013 Jo.Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tertanggal 16 Juli 2013Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA atas nama Terdakwa Drs. H. RusliM. Ali, M.M. adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalammenerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, maka terhadapPutusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Jo.

ALI, M.M. tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor:26/PIDTIPIKOR/2013/PTBNA tanggal 27 November 2013 yang memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandaAceh Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA. tanggal 16 Juli 2013 mengenaipasal yang terbukti, lama pidananya dan pidana denda sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RUSLIM.

No.32/PID/TPK/2015/PT.DKI5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengantanggal 14 Juli 2015 ;6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 03 Juli 2015 No.145/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 ;7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 05 Agustus 2015

No.170/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;8 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 31 Agustus 2015 No.197/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 21 September 2015 No.170/Pen.Pid/TPK/2015/ PT.DKI, sejaktanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal

SEmenyampaikan permintaan terdakwa ANI SAADAH tentang jaminan tambahan berupasertifikat tersebut kepada LIM TJING HU alias KING HU , dan karena didorongkeinginan segera bebas dari tahanan, lalu LIM KING HU alias KING HU denganterpaksa bersedia menyerahkan sertifikat hak milik tanah di jalan SukarnoHatta lengkapdengan SHM Induk Nomor 443 dan SHM 1107 , lalu keesokan harinya pada tanggal10 Juni 2008 , saksi BALYAN HASIBUAN,SH bersama saksi NICO PRIYANTO,SEmenjumpai terdakwa ANI SA ADAH di Kantor Direktorat Tipikor

HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 07 Oktober 2015No.32/PID/TPK/2015/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 oleh Ketua Majelistersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SYAMSIAR,

No. 120 K/PID.SUS/2015Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor : 07/Tipikor/2013/PNJPR, tanggal 02 Oktober 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut :deMenyatakan bahwa Terdakwa YOHANNES ELUAY, SH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas ;Menyatakan bahwa Terdakwa YOHANNES ELUAY, SH terbukti

No. 120 K/PID.SUS/2015Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor : 27/Tipikor.Banding/2013/PTJpr. tanggal 21 Januari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura No. 07/Tipikor/2013/PNJpr, tanggal 2 Oktober 2013mengenai penjatuhan pidana pada amar putusan No. 4 sehinga amarputusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :1.Menyatakan

Jayapura telah salah menerapkan hukum ataumelakukan pelanggaran hukum yang berlaku :1) Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jayapura Aquo pada halaman 29 alinea 3pada pokoknya menyatakan : bahwa setelah Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jayapurapada Pengadilan Negeri Kelas A Jayapura Nomor : 07/Tipikor

bahwapertimbanganpertimbangan hukum dalam membuktikan kesalahanTerdakwa sudah benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambilalih menjadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaTingkat Banding didalam mengadili perkara ini dalam tingkat Bandingkecuali mengenai hukuman yang dijatunkan kepada Terdakwa perludiperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut : oleh karenaperbuatan Terdakwa tersebut diakukan bersamasama denganTerdakwa Lukas Mra Mra, SH yang telah diutus dalam perkara lainyaitu perkara Nomor : 26 / Tipikor

Tentang Putusan Judex Facti Kurang Cukup Pertimbangan Hukumnya(Onvoldoende Gemotiveerd)1)Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 07/Tipikor/2013/PN JPR.

Dumai Barat Kota Dumai ; Pekerjaan : PNS;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkanSurat Perintah / Penetapan penahanan oleh :1.Penyidik, sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22Nopember 2015 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7Desember 2015;Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejaktanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan

Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengantanggal 6 Maret 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengantanggal 5 April 2016 ;Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengantanggal 6 Mei 2016 ;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal14 April 2016 sampai dengan

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12Juli 2016 ;9. Permintaan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinmggiPekanbaru kepada Ketua Makamah Agung RI berdasarkan surat NomorW4.U/1980/HK.07/V1/2016 tanggal 30 Juni 2016 terhitung sejak tanggal 13Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;10.

Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat mengeluarkan objek gugatan secara substansi sudahtepat karena Penggugat telah dipidana berdasarkan putusan Pengadilantindak pidana korupsi Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor