Ditemukan 7145 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
148 — 137
148 — 137
Bahwa di Indonesiamenganut asas legalitas pasal 1 ayat (1) KUHP, serta asas bahwaperaturan undang undang yang terakhir mengesampingkan peraturanundang undang yang sebelumnya atau lex posteriori derogate lege priori,demikian juga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangandengan atau dikesampingkan oleh peraturan perundangundangan yangdiatasnya ;Bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan harus berkaitan denganpenyelenggara Negara.
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1006 — 711 — Berkekuatan Hukum Tetap
1006 — 711 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asaslex superiori derogate legi inferior, Ketentuan dalam PERKOM No.1/2006tidak berlaku apabila bertentangan dengan UndangUndang No.5/1999. Olehkarenanya, Termohon tidak memiliki hak untuk mengesampingkan peraturandalam UndangUndang No.5/1999, apalagi memberlakukan jangka waktuyang melebihi apa yang diatur oleh UndangUndang No.5/1999.Lebih lagi, Termohon justru baru membentuk Tim Pemeriksaan Pendahuluanpada tanggal 9 April 2007.
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
691 — 441
691 — 441
Steel adalahberasal dari PT Krakatau Steel (Persero) yang merupakan keuangan Negara,sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan berkurangnyakeuangan Negara yang ada pada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel, dengandemikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Halaman 1016 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN SrgDalam permasalahan ini tidaklah dilinat dari undangundang yayasannya atauazas lex specialis derogate
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
425 — 427 — Berkekuatan Hukum Tetap
425 — 427 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nindya Karya untuk membuktikan bahwa pihak terkait tersebut beritikad baik atau tidak;Mengingat ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Tata Urutan peraturan perundangundangan, bahwakedudukan UndangUndang lebih tinggi kedudukan hukumnya dibanding dengan peraturan setingkat, maka berdasarkan asas /exsuperior derogate legi inferior, maka tepat apabila dasar pengenaanterhadap uang pengganti didasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang No.20 Tahun
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
573 — 215
573 — 215
Keputusan Menteri Kehutanan No151/Kpts.IV2003 tanggal 02 Mei 2003 kedudukannya dibawah undangundang maupun PP sehingga berlaku azas /ex superior derogate legiimferior, dan tidak dapat mendelegasikan begitu saja kewenangan provinsidibidang kehutanan oleh Menteri Kehutanan kepada Dinas Kehutanan Provisitanpa melalui Gubernur; Bahwa adanya dugaan terdakwa mengesahkann 9 (sembilan) BKUPHHKHT haruslah dikaitkan dengan peristiwa yang secara utuh melatarbelakangi pengesahan tersebut tetapi juga rekam jejak