MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rambi Agung sesuai dengan pasal 79 ayat (2) huruf a, ayat (5) dan ayat (8) UU No. 40 Tahun 2007, dengan mata acara RUPS Luar Biasa PT. Rambi Agung adalah:
   1. Perubahan susunan pengurus perseroan terbatas PT.

Yasin Antony kepada masing-masing:

• YULIAWATI ANTONY untuk 6/10 (enam per sepuluh) bagian;
• FONNY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;
• BUDI ANTONY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;
• RUDI ANTONY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;
• ADI ANTONY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;

Menyatakan secara hukum bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2023 jam 10.00 WIB bertempat di Graha Galaxy, Ruang Meeting lantai 2 Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 155 Surabaya (dahulu Jalan Kertajaya Indah Timur No. 33 Surabaya) sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Menyatakan secara hukum bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2023 jam 10.00 WIB bertempat di Graha Galaxy, Ruang Meeting lantai 2 Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 155 Surabaya (dahulu Jalan Kertajaya Indah Timur No. 33 Surabaya) adalah batal demi hukum (null and void) dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;4. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Menyatakan secara hukum bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2023 jam 10.00 WIB bertempat di Graha Galaxy, Ruang Meeting lantai 2 Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 155 Surabaya (dahulu Jalan Kertajaya Indah Timur No. 33 Surabaya) sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tidak melakukan segala perbuatan hukum berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2023 jam 10.00 WIB bertempat di Graha Galaxy, Ruang Meeting lantai 2 Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 155 Surabaya (dahulu Jalan Kertajaya Indah Timur No. 33 Surabaya) sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Menghukum Turut Tergugat VI untuk menghapus dan/atau mencoret perubahan data perseroan Tergugat I yang dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2023 jam 10.00 WIB bertempat di Graha Galaxy, Ruang Meeting lantai 2 Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 155 Surabaya (dahulu Jalan Kertajaya Indah Timur No. 33 Surabaya) sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

RAStertanggal 3 Juni 2015; Dan selanjutnya dilakukan RUPSLB danmemberhentikan secara tidak dengan hormat Tergugat selaku DirekturUtama PT.

RAS, dimana menurut hukum pelaksanaan RUPS tertanggal20 Mei 2015 dan RUPSLB tertanggal 2 Juli 2015 adalah bertentangandengan ketentuan sebagaimana diatur dan tercantum dalam Undangundang RI Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;13.Bahwa apa yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat adalah akalakalan Penggugat saja untuk menyingkirkan Tergugat dari PT.

RAS, jadi dalilPenggugat ini hanyalah akalakalan Penggugat saja, terbukti jauhsebelum adannya RUPS dan RUPSLB, Penggugat selaku KomisarisPT. RAS telah mempersiapkan Surat Keputusan pemberhentianTergugat selaku Direktur PT.

Bahasili Papan dapat mencabut GugatanPerbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang,mengingat adanya pembahasan dalam RUPSLB ini mengenaikelanjutan Perseroan dan menyesuaikan Perseroan sesuai UU PTNo. 40 Tahun 2007;b. Bahwa seluruh Pemegang Saham Perseroan secara bersamasamaakan membuat Laporan Keuangan Perseroan atau mengangkatDireksi Perseroan yang baru untuk menjalankan Perseroan sesuaidengan Undangundang.c.

Bahwa karena RUPSLB tidak lengkap dihadiri olen Penggugat makaTergugat akan mengundang Penggugat untuk RUPSLB untuk kedua kalipada tanggal 6 Maret 2018. Pada tanggal 6 Maret 2019 diadakan RUPSLByang dihadiri oleh semua pemegang saham namun Penggugat tidakmenandatangani Risalah Rapat RUPSLB. Adapun isi dari RUPSLB adalahsebagai berikut:1. Bahwa Sdri. Mirawati PapandanSdr.ThomasWantasen mewakili 60 %saham menyetujui dan dengan musyawarah untuk mufakat berdasarkanhukum menegaskan kembali :a.

Bahwa dengan diadakan RUPSLB tersebut maka permasalahan yangdiajukan oleh Penggugat dalam gugatan aquo dapat dijawab oleh parapemegang saham walaupun Penggugat tidak menandatangani sehinggasudah selayaknyamajelis hakim menolak gugatan aquo karena paraHalaman 26Putusan Sela Nomor 823/Pat.G/2017/PN.Tng21.22.23.Pemegang Saham 60 % tidak menyetujui permasalahan perseroan sepertiyang disebutkan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri.

SIRAO; Akta Jual Beli Perusahaan No.12 tentang RUPSLB PT.SIRAO; Akta Pengikatan Jual Beli No.13 tentang Pengikatan Jual Beli PT.SIRAO; Akta Jual Beli Saham No.14 tentang Jual Beli Saham PT. SIRAO;Akta Jual Beli Saham No.15 tentang Jual Beli Saham PT. SIRAO); yangdiajukan Penggugat dan II tersebut Telah Terbukti bahwa Penggugat dan IItelah menjual PT. SIRAO berikut selurun asetasetnya kepada Tergugat,(vide.

Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat dan Il yang beralasan bahwapenandatanganan Akta Berita Acara Rapat No.11 tentang RUPSLB PT.SIRAO; Akta Jual Beli Perusahaan No.12 tentang RUPSLB PT. SIRAO; AktaPengikatan Jual Beli No.13 tentang Pengikatan Jual Beli PT. SIRAO; Akta JualBeli Saham No.14 tentang Jual Beli Saham PT. SIRAO; Akta Jual Beli SahamNo.15 tentang Jual Beli Saham PT.

Akta Berita AcaraRapat No.11 tentang RUPSLB PT. SIRAO; Akta Jual Beli Perusahaan No.12tentang RUPSLB PT. SIRAO; Akta Pengikatan Jual Beli No.13 tentangPengikatan Jual Beli PT. SIRAO; Akta Jual Beli Saham No.14 tentang Jual BeliSaham PT. SIRAO; Akta Jual Beli Saham No.15 tentang Jual Beli Saham PT.SIRAO) Adalah Akta Autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yangditentukan UndangUndang dibuat oleh dan dihadapan pegawaipegawalumum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

(pada putusan halaman 76, amar putusan angka 2),telah memberi putusan hukum yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum: Akta Berita Acara Rapat No.11 tentang RUPSLB PT. SIRAO; Akta Jual Beli Perusahaan No.12 tentang RUPSLB PT. SIRAO; Akta Pengikatan Jual Beli No.13 tentang Pengikatan Jual Beli PT. SIRAO; Akta Jual Beli Saham No.14 tentang Jual Beli Saham PT. SIRAO; Akta Jual Beli Saham No.15 tentang Jual Beli Saham PT.

sampaidengan Tergugat 8;Bahwa pada tanggal 12 April 2007, setelah meninggal dunia Bong Kon Hoalias William sebagai pemegang saham 47,5 % dan selaku Direktur padaTergugat 15, maka semua Pemegang Saham dengan jumlah 5000 saham(100 %) dari semua saham yang dikeluarkan Perseroan masingmasing;Para Penggugat pemilik 47,5 % Tergugat 1 pemilik 25 % Tergugat 2 pemilik22,5 % Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 8 pemilik 2,5 % dan Tergugat 9pemilik 2,5 % telah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB

Sebatin (Bukti P8);Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, ternyata tindakan Tergugat2 dan Tergugat 9 telah mengalihkan sahamnya di luar keputusan RUPSLB tergugat 15 sebagai berikut:11.1. Pada tanggal 1 Agustus 2007 antara Tergugat 9 dengan Tergugat10 membuat Surat Perjanjian Jual Beli Saham (Bukti P9) nilai jualHalaman 5 dari 34 hal.Put. Nomor 1395 K/Pdt/201612.13.14.beli saham sebesar Rp. 150.000.000,00;11.2.

Nomor 1395 K/Pdt/201624.25.sebagai Pemegang Saham Besar dimana Para Tergugat telahmelakukan Kudeta Intektual dengan melakukan RUPSLB yangdilakukan dengan Tata Cara yang tidak berdasarkan Hukum sehinggaPara Penggugat telah mengalami kerugian Immaterril yang jika dihitungadalah berjumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);b.

Gusher Tarakan menjadi sah apabila disetujuioleh minimal % dari pemegang saham ; ~~~~~~~~~~~~~7~Bahwa Terdakwa merasa keberatan atas Penetapan No. 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 =September 2006 yang telahdijadikan dasar oleh saksi STEVEN HAKIM anak dari HENDRIKHAKIM untuk melakukan RUPSLB PT. Gusher Tarakan pada tanggal6 Oktober 2006 sehingga terbentuk susunan pengurus PT.

Gusher Tarakan telah mengajukan permohonan ke PengadilanNegeri Tarakan dalam Penetapan No. 11/Pdt.P/2006/PN.Trk untukmenetapkan syarat korum RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) PT. Gusher Tarakan menjadi sah apabila disetujuioleh minimal % dari pemegang saham dan adanya penambahanmodal PT. Gusher Tarakan j 77777777 rrrBahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2006 diadakan perubahanAD / ART (Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga) PT.

GusherTarakan melalui RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa)berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11/Pdt.P/PN.Trk sehinggaterjadi perubahan susunan pengurus PT.

. % saham milik keluarga GUSTISYAIFUDDIN, SH, ; Bahwa Terdakwa merasa keberatan dan tidak menyetujui atasperbuatan saksi STEVEN HAKIM anak dari HENDRIK HAKIM yangtelah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tarakandalam Penetapan No. 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September2006 yang dijadikan dasar oleh saksi STEVEN HAKIM anak dariHENDRIK HAKIM untuk melakukan RUPSLB PT.

Gusher Tarakan padatanggal 6 Oktibsr ZOD pmBahwa upaya hukum yang dilakukan Terdakwa atas perbuatansaksi STEVEN HAKIM anak dari HENDRIK HAKIM tersebut adalahmengajukan gugatan perdata tentang pembatalan dan menyatakantidak sah penyelenggaraan RUPSLB PT. Gusher Tarakan padatanggal 6 Oktober 2006 ke Pengadilan Negeri Tarakan No. 07/Pdt.G/2007/PN.Trk jo. 101/Pdt/2007/PT.KT.Smda jo.

BPR CentralInternational dalam RUPSLB tentang pemberhentian darijabatan Direktur Utama tidak diundang untuk hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk memberikanjawaban atau membela diri dalam RUPSLB pada tanggal 01Oktober 2015 tidak sesuai dengan Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 105ayat 2 (dua) yang mengatur bahwa keputusan untukmemberhentikan angggota direksi sebagaimana dimaksudHal 11 dari 26 halaman, Pts.N0.8/Pdt/2017/PT SMGpada ayat (1) diambil

BPRCentral International sangat bertentangan dengan Pasal 105ayat (2) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, karena Tergugat tidak pernah diberikesempatan menyampaikan pembelaan dirinya dalamRUPSLB, sedangkan Penggugat dalam RUPSLB tersebutyang diselenggarakan pada tanggal 01 Oktober 2015langsung melakukan pemberhentian terhadap Tergugatsebagai Direktur Utama PT.

BPRCentral International dengan demikian RUPSLB tanggal 01Oktober 2015 yang diputuskan oleh Penggugat PT. BPRCentral International adalah cacat hukum. Sehingga, layakdan sepatutnya dinyatakan tidak sah menurut hukumdan/atau batal demi hukum dikarenakan Penggugat tidakbisa menjelaskan dan membuktikan kesalahan Tergugatserta tidak memberi kesempatan Tergugat untuk mengetahuikesalahan Tergugat dan untuk melakukan pembelaan dalamRUPSLB;Bahwa dengan adanya Akta No. 01 Pernyataan KeputusanRapat PT.

Toko Gunung Agung,Tbk melaksanakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa) sesuai Akta Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH Nomor : 34tanggal 28 Februari 2013 tentang RUPSLB (Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa) PT. Toko Gunung Agung, Tbk sehubunganpengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko GunungAgung, Tbk kepada Terdakwa melalui PT. Permata Prima Energi;Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, tanggal 9 April 2013 dan tanggal 9Mei 2013, seluruh saham PT.

Toko Gunung Agung,Tok melaksanakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa) sesuai Akta Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH Nomor : 34Hal 9 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKItanggal 28 Februari 2013 tentang RUPSLB (Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa) PT. Toko Gunung Agung, Tbk sehubunganpengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko GunungAgung, Tbk kepada Terdakwa melalui PT.

PT.Hanindo Mitra Lestari tanggal 12 2013 sebesarRp.9.492.340, (sembilan juta empat ratus sembilan puluh duaribu tiga ratus empat puluh rupiah);7). 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran IklanPengumuman Penundaan RUPSLB PT Toko Gunung AgungTbk, tanggal 17 Januari 2013, sebesar Rp.9.499.050, (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribulimapuluh rupiah);8). 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT.

Hanindo Mitra Lestari tanggal 1 2 2013 sebesarRp.9.492.340, (sembilan juta empat ratus sembilan puluh duaribu tiga ratus empat puluh rupiah);1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran IklanPengumuman Penundaan RUPSLB PT Toko Gunung AgungTbk, tanggal 17 Januari 2013, sebesar Rp.9.499.050, (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilanribulimapuluh rupiah);1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT.

BANK DAGANG BALI berdasarkanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT..BANK DAGANG BALI Nomor 21/2004 tanggal 21 Mei 2004, dalamhal ini memberi kuasa kepada 1. H. SYAHRIZAL EFF.DAMANIK, S.H., M.H., dan 2. EKO SURYOWIDARTO, S.H.,Advokat, berkantor di Jalan K.H. Hasyim Ashari Komplek Roxy Mas,Blok E1 Nomor 27 Lt. 3 Jakarta Pusat, 10150, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 Desember 2011 Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawan1 TIM LIKUIDASI PT.

BDB (DL)tanggal 21 Mei 2004, sebagaimana Akta Pernyataan keputusan RUPSLB dan ditandatangani dihadapan Elisabeth Sri Widiasih,SH Notaris di Denpasardisebut Penggugat;Bahwa dalam SK Tergugat II Nomor 6/6/KEPGBI/2004 tanggal 8 April 2004tentang Pencabutan Ijin Usaha PT. BDB, Tergugat II memutuskan antara lain:Keempat: Memerintahkan Direksi PT. BDB untuk menyelenggarakan RUPS gunamemutuskan pembubaran badan hukum PT. BDB dan membentuk Tim Likuidasi: (BuktiT.I1)Direksi PT.

BDB telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) pada tanggal 21 Mei 2004, dengan dihadiri kuasa Pemegang Sahamdan Pemegang Saham I GUSTI MADE OKA, Ny. KETUT SRI ADNYANI dan PT.HARTA RAHARIJA, dengan acara rapat :1 Pembubaran badan hukum PT. BDB;2 Pembentukan TL PT. BDB.Keputusan rapat memutuskan:1 Badan Hukum PT.

BDB berhasil menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB), akan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaranbadan hukum PT. BDB dan membentuk TL, maka berdasarkan Pasal 16 SK Direksi BINomor 32/53/KEP/Dir/1999 tentang pencabutan ijin usaha, pembubaran dan likuidasiBank umum. Bukti T.I4;5Komisaris utama dan Direktur PT.

Suara tidak setuju sebanyak 21 (dua puluh satu) suara atau sebesar 22,105%(dua puluh dua koma seratus lima persen) dari jumlah saham yang hadir dalam RUPSLB tanggai 13 Agustus 2007 ; sedangkan2. Suara setuju sebanyak 74 (tujuh puluh empat) suara atau sebesar 77,895%(tujuh puluh tujuh koma delapan ratus sembilan puluh lima persen) dari jumlah sahamyang hadir dalam RUPS LB tanggal 13 Agustus 2007 tersebut.Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 a Anggaran Dasar Perseroan (PT.

Suara tidak setuju sebanyak 21 (dua puluh satu) suara atau sebesar 22,105%(dua puluh dua koma seratus lima persen) dari jumlah saham yang hadir dalam RUPSLB tanggal 13 Agustus 2007 ; sedangkan2. Suara setuju sebanyak 74 (tujuh puluh empat) suara atau sebesar 77,895%(tujuh puluh tujuh koma delapan ratus sembilan puluh lima persen) dari jumlah sahamyang hadir dalam RUPS LB tanggal 13 Agustus 2007 tersebut.Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat la Anggaran Dasar Perseroan (PT.

Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas permintaan tertulis dari l(satu)Pemegang Saham atau lebih yang bersamasama mewakili dari 1/10 bagian darijumlah seluruh Saham dengan suara sah ;3.

PRIMA JAGATNUSA tertanggal 25 Juli 2007 kepadaPenggugat untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.PRIMA JAGATNUSA yang akan di selenggarakan pada hari SENIN tanggal 13Agustus 2007 Jam : 11.00 WIB, dan bertempat di Kantor Notaris BUNTARIO TIGRISDARMAWA NG, SH.SE.MH. Jl.

Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan halhal yang berkaitanpenyelenggaraan RUPSLB PT. PRIMA JAGATNUSA tanggal 13 Agustus 2007 ;Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroanterbatas Jo. Pasal 22 Anggaran Dasar PT. PRIMA JAGATNUSA menentukan :1. a.

Budiman, SE, Akuntan;Bahwa pada Tanggal 25 Mei 2020, Tergugat dan Turut Tergugat Mengirim undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Putra Mekongga Sejahtera (Perseroan) kepada Penggugat dankepada Turut Tergugat II tepatnya Hari Senin, Tangga 8 Juni 2020Secara Vidio Conference, Agenda, (1) Memberikan Kesempatan HakJawab Kepada Direktur PT. PMS atas Pemberhentian Sementara olehDewan Komisaris, (2) Menyusun Struktur Organisasi Kembali PT.

Bahwa adanya fakta hukum Majelis Pengadilan Negeri Kolaka yangmendasarkan Pertimbangan Hukum Putusannya bahwa salah satu syaratuntuk memberhentikannya seorang Direksi secara tetap melaluimekanisme RUPS LB, adalah Anggota Direksi yang bersangkutan (yangtelah diberhentikan sementara) diberi kKesempatan untuk Membela Dirisebelum diambil keputusan dalam RUPSLB tersebut Ssesuai ketentuanPasal 106 ayat (5) ;8.

Bahwa adanya fakta hukum pula Majelis Pengadilan Negeri Kolaka telahkeliru dalam Pertimbangan Hukum Putusannya, karena sama sekali tidakmempedomani sebagaimana yang Pembanding dahulu' sebagaiPenggugat kutip pada him. 46 paragraf ke2 yang pada pokoknya bahwakonsekuensinya jika direksi tidak diberi kesempatan atau ruang untukmembela diri maka keputusan RUPSLB batal atau tidak sah ;9.

Tergugat III yang telahdipanggil secara patut, tidak hadir dalam persidangan pada PengadilanNegeri Kolaka maupun mengirim wakilnya dalam hal membela hakhakdan kepentingannya ;10.Bahwa dengan tidak didasarinya alasanalasan yang dapatdipertanggungjawabkan oleh Dewan Komisaris terhadap pemberhentiansementara Pembanding dahulu sebagai Penggugat, sebagaimana dalambukti P15 Penggugat disertai dengan alasanalasan pemberhentiannyasecara sementra, adalah bagian dari rangkain pula terhadapdiselenggarakannya RUPSLB

PMS dan kesempatanuntuk membela diri dalam forum RUPSLB, Majelis Hakim telahmepertimbangkan secara benar berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan.

berdasarkan AktaPERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT No. 16 tanggal 28 Agustus 2014dibuat dihadapan IRENE YULIA, SH, Notaris di Jakarta (Bukti P1.a) yangtelah mendapat Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan dari MenteriHal 2 Putusan perkara Nomor :386/PDT/2018/PT.DKI.Hukum dan HAM ARI No.AHU27021.40.22.2014 pada tanggal 1September 2014 (Bukti P1b);Bahwa setelah Almarhumah DEUTZY NOFOLNA TONGGEMBIOmeninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015, maka pada tanggal 27Januari 2016 Penggugat mengirim surat panggilan RUPSLB

SGl yang rencanapelaksanaan RUPSLB pada tanggal 15 Pebruari 2016 jam 10.00 danRUPSLB tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2016 jam10.15 di kantor Perseroan beralamat di Sunter Paradise I Jl.

Bisma Raya,Rukan Nirwana, Sunter Asri Blok A No. 108, Kelurahan Sunter Agung,Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang pelaksanaan RUPSLB telahdituangkan dalam RISALAH RUPSLB terlanggal 15 Pebruari 2016 dantelah dinyatakan dalam bentuk akta notaris berupa Akta PERNYATAANKEPUTUSAN RAPAT No. 12 tanggal 15 Pebruari 2016 dibuat dihadapanRENE YULIA, SH, Notaris di Jakarta (Bukii P3.a) dan yang telahmendapat Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan darn MentenHukum dan HAM RI No.

Bahwa dalil Penggugat angka 3 halaman 2 dalam Pokok Perkara mohonuntuk ditolak atau dikesampingkan karena Rapat umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016adalah tidak sah dan melawan hukum, karena bertentangan dengan UUNo. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 107 hurufb Jo.

EMRINDO;Bahwa berdasarkan alasan serta kepentingan mendesak sesuai materijawaban dalam provisi sebelumnya, maka TERGUGAT I sesuaikewenangan yang diberikan Undangundang serta Anggaran Dasarperseroan telah mengagendakan serta melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. EMRINDO tanggal 10Desember 2015 dengan didahului :a.

Bahwa RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh TERGUGAT I sebagaipemipimin RUPSLB serta pemilik dan pemegang dari 552 (lima ratuslima puluh dua) saham yang berhak mengeluarkan 552 (lima ratus limapuluh dua) suara atau 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham PT.EMRINDO, serta TERGUGAT II sebagai undangan rapat sehingga RUPStersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undangundang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi : RUPS dapatHalaman 13 dari 29 putusan Nomor 248/PDT/2018/PT PBRdilangsungkan

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut telah menghasilkan keputusanmemberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai direktur PT.EMRINDO sebagai direktur perseroan, dan mengangkat TERGUGAT IImenjadi direktur PT.

Bahwa atas keputusan RUPSLB tersebut telah dibuat Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMRINDO nomor 12tanggal 10 Desember 2015 oleh TERGUGAT III dan dilaporkan kepadaTURUT TERGUGAT sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (7) Undangundangnomor 40 tahun 2007, sehingga dengan demikian seluruh mekanismepelaksanaan RUPS telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yangdiatur dalam Undangundang nomor 40 tahun 2007 maupun AnggaranDasar Perseroan;8.

RUPSLB yang dilakukan setelah laporan dilakukan maka tidak ada artinya.

Bandung Berkah Bersama, tandabukti T 49;Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

JCorps Indonesia Berkah Nomor : 30, tanggal 14 Agustus 2018, 5.Foto copy Minutes Of Meeting Bandung Makuta, tanggal 7 November 2018, 6.Putusan Pra Peradilan Nomor 32/Pid.Pra$#z020/PN.Bdg, halamanNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Maka akibat hukumnya adalah melanggar hukum, apabila ada salahsatu pemegang saham ada yang keberatan dengan pengeluaran dana dariperseroan maka bisa mewakili perusahaan untuk mengajukan keberatan, RUPSLB akan menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. RUPS LB yang dilakukansetelah laporan dilakukan maka tidak ada artinya.

JCorps Indonesia Berkah Nomor : 30, tanggal 14 Agustus 2018, 5.Putusan Pra Peradilan Nomor 32/Pid.Pra#z020/PN.Bdg, halamanFoto copy Minutes Of Meeting Bandung Makuta, tanggal 7 November 2018, 6.Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Nomor 69, Solo Baru,Sukoharjo;Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3130 K/Pdt/2017Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Kasasi memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusansebagai berikut:Primair:1.Zn10.11.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluhnya;Menyatakan sebagai hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB

,Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 79/PDT/2017/PT SMG, tanggal 16 Mei 2017 juncto Putusan Pengadilan NegeriSurakarta Nomor 114/Pdt.G/2016/PN Skt tanggal 1 Desember 2016;Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi/ParaTerbanding/Para Tergugat;MENGADILI SENDIRIDALAM POKOK PERKARA:1.Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sebagai Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB

Bahwa, pada tahun 2008 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa yang dicatatkan melalui Akta RUPSLB PT. Panca Sempurna JayaNomor 20 tertanggal 11 agustus 2008 di hadapan Notaris Stefanus ArisRiyanto, S.H berkedudukan di Pertokoan Waru Indah, jl. Letjen, Sutoyo No. 1(Kavling 1), Sidoarjo, menetapkan anggota Direksi dengan susunan sebagaiberikut:a. Budi Sanjaya sebagai Direktur Utama;b. Ir. Danny Wahid sebagai Direktur;4.

Bahwa, pada tahun 2014 berdasarkan Akta RUPSLB no 12 tertanggal 02September 2014 di hadapan notaris Saiful Munir, SH susunan Direksi danKomisaris ditetapbkan Susunannya sebagai berikut:a. Ir. Danny Wahid sebagai Direktur;b. Budi Sanjaya sebagai Komisaris;5. Bahwa kemudian, pada tahun 2018 berdasarkan Akta RUPSLB nomor 05tertanggal 6 Maret 2018 dihadapan Notaris Muhammad, S.H,. M.KN. SK.Menkumham RI No. AHU00798.AH.02.01.Tahun 2015, SK.

BPR CentralInternational dalam RUPSLB tentang pemberhentian darijabatan Direktur Utama tidak diundang untuk hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk memberikanjawaban atau membela diri dalam RUPSLB pada tanggal 01Oktober 2015 tidak sesuai dengan Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 105ayat 2 (dua) yang mengatur bahwa keputusan untukmemberhentikan angggota direksi sebagaimana dimaksudHal 11 dari 26 halaman, Pts.N0.8/Pdt/2017/PT SMGpada ayat (1) diambil

BPRCentral International sangat bertentangan dengan Pasal 105ayat (2) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, karena Tergugat tidak pernah diberikesempatan menyampaikan pembelaan dirinya dalamRUPSLB, sedangkan Penggugat dalam RUPSLB tersebutyang diselenggarakan pada tanggal 01 Oktober 2015langsung melakukan pemberhentian terhadap Tergugatsebagai Direktur Utama PT.

BPRCentral International dengan demikian RUPSLB tanggal 01Oktober 2015 yang diputuskan oleh Penggugat PT. BPRCentral International adalah cacat hukum. Sehingga, layakdan sepatutnya dinyatakan tidak sah menurut hukumdan/atau batal demi hukum dikarenakan Penggugat tidakbisa menjelaskan dan membuktikan kesalahan Tergugatserta tidak memberi kesempatan Tergugat untuk mengetahuikesalahan Tergugat dan untuk melakukan pembelaan dalamRUPSLB;Bahwa dengan adanya Akta No. 01 Pernyataan KeputusanRapat PT.

Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bermula pada tanggal24 Juli 2020, dimana saat itu Tergugat selaku Direktur mengirimkan undanganrapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) kepada Penggugat selakuKomisaris yang pada pokoknya mengagendakan rapat RUPSLB pada harisenin tanggal 27 Juli 2020. Adapun yang akan menjadi mata rapatpembicaraan pada RUPS LB tersebut adalah :1. Penjualan yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham2. Pergantian susunan struktur perusahaan3.

Bahwa posita gugatan penggugat pada point 5 itu benar kalau terguggat telahmengirimkan surat pada tanggal 24 Juli 2020 untuk mengajak penggugatuntuk mengadakan Rapat Usaha Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dikarenakan dari semenjak berdirinya perusahaan Tergugat tidak pernahmendapatkan profit keuntungan hanya mendapatkan gaji saja sebesar Rp.29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) akan tetapi penggugat telahHalaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT PLGmendapatkan 2 unit rumah yang

beralamat di Taman Kumala blok B9 dan blokB2 dan 2 unit Ruko beralamat di Sekip, pada saat dimediasi penggugatmengatakan kalau rumah beserta ruko tersebut milik perusahaan akan tetapiPenggugat yang menikmati rumah dan ruko tersebut atas nama penggugatsendiri bukan atas nama perusahaan oleh karena itu terguggat mengajakpenggugat untuk Rapat Usaha Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) akantetapi ditolak terguggat (Bukti T.1).

,S.H,dalam Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi RUPS diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebin dahulu kepada para pemegang sahamdengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar: dalam hal intTergugat telah benar dan tepat dengan mengirimkan dahulu surat undanganRapat Usaha Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 24 Juli 2020(Bukti T.1), Rapat Usaha Pemegang Saham Luar Biasa RUPS LB tetap dapatdilaksanakan Walaupun Komisaris tidak hadir, hal ini dapat dilihat dan merujukdalam Akta

sebagaimanadimaksud pada ayat (3);Bahwa Para Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Bantenadalah Pemerintah Provinsi Banten dan PT Banten Global Development;Bahwa para pemegang saham PT Penjaminan Kredit Daerah Banten telahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa padatanggal 9 Oktober 2015 yang sebelumnya telah dilakukan penyampaianundangan RUPS Luar Biasa kepada para pemegang saham dengan suratundangan nomor 515/dir/10/2015 tanggal 7 Oktober 2015;Bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB

) tanggal 9 Oktober 2015menghasilkan keputusan memberhentikan dengan hormat Penggugat darijabatan Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten dengan alasanPenggugat sudah tidak menjadi Pengurus PT Banten Global Developmentdan telah diangkat menjadi Direktur Utama di Perusahaan DaerahPandeglang Berkah Mandiri (BUMD) Kabupaten Pandeglang, dituangkandalam berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dihadapan Notaris Rita Elfida, SH.

Nomor 1950 K/Pdt/201719.20.21.22.23.24.25.acara rapat Umum Pemegang saham Luarbiasa (RUPSLB) dihadapanNotaris Rita Alfadiah, S.H., Akta Nomor 01 tanggal 09102015 juncto RapatUmum Pemegang saham Luar Biasa dihadapan Notaris Fachrul KesumaDharma, SH, Akta Nomor 151 tanggal 24 November 2015.Bahwa Penggugat diundang secara tersendiri untuk hadir pada RUPSLuar biasa yang diselenggarakan pada tanggal 9 oktober 2015 akantetapi Penggugat tidak Hadir;Bahwa ketidakhadiran Penggugat bukan penghalang untuk tetapdiselenggarakan

Agung, maka putusanPengadilan Tinggi Banten Nomor 116/PDT/2016/PT BIN. juncto PutusanPengadilan Negeri Serang Nomor 79/Padt.G/2015/PN Srg. harus dinyatakanbatal demi hukum dan gugatan Pemohon Kasasi haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum;Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Perseroan telahdiputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) dengansuara bulat sehingga pemberhentian tersebut bukan merupakan perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat , II, Ill;Bahwa lagi pula Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)juga dilaksanakan secara sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi: WAWAN ZULMAWAN, S.H., tersebut harusditolak