PUTUSANNomor 292/Pdt.G/2020/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Ciamis, 10 November 1980, agamaIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga,tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikankuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin

diterima memiliki perbedaan siginifikan dan harusdiperlakukan secara berbeda pula, dan tidak dapat dengan mudahnyadipersamakan.Perbedaan antara "pemberitahuan yang telah dianggap diterima dengan"penetapan paling sedikit memuat beberapa perbedaan, yaitu padakonteks pemungutan, produk hukum, serta sengketa.Pada konteks pemungutan, penetapan yang dilakukan DJBC(Termohon) didasarkan pada sistem official assesment, sebaliknya ataspemberitahuan yang telah dianggap diterima dilakukan berdasarkansistem self

Official Self Assesment AcscsecmentProduk ! SPTNP Tidak adaHukum (Pasal 5 ayat (1) PMK 147) Produk HukumSengketa Keberatan s/d PembetulanBanding 3.

No.207/PDT/2015/PT.PBR16.17.18.19.20.sehingga Pelawan tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan selakupihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam UU PPSP;PELAWAN BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN DOKTRIN SELFDEALINGBahwa dalam bidang hukum bisnis, dikenal suatu doktrin yang disebutsebagai self dealing. Munir Fuady di dalam bukunya yang berjudul DoktrinDoktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam HukumIndonesia, (Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 196, telahmenyatakan bahwa "Transaksi Self Dealing tidak langsung, misalnya :1. Transaksi antara anggota family dari direksi dan perseroan;2. Transaksi antara dua perseroan dan direksi yang sama;3. Transaksi antara perseroan dan perseroan lain dalam perusahaan manapihak direksi mempunyai kepentingan financial tertentu;4.

Bahwa UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 menganut konsep self assessment.Melalui konsep tersebut maka importir menghitung, membayar, danmemberitahukan sendiri Bea Masuk yang terutang termasukketerangan mengenai barang yang diimpornya;b. Bahwa importir memberitahukan barang yang diimpornya melaluiPemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dibuktikan dengandokumen pelengkap seperti invoice dan bill of lading;c.

Bahwa pada saat melakukan importasi, secara self assessmentTerlawan Il telah memberitahukan importasi barangnya dalamdokumen kepabeanan, sebagai berikut : DalamNo . . Dok.Jenis Mobil No. Rangka PPETZ/PIBDengan No. PengajuanHal 44 dari 63 hal. Put.

AdanyaHalaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 272/Padt.P/2019/PA Sjketerbukaan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai diri pribadikepada orang lain (self disclosure) menjadi elemen utama dari keintiman.Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dinyatakan berpacaranhanya untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lainsebelum melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi,karena dapat menyebabkan halhal berikut ini,

barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna dilakukanpemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IRFAN ADHI HIDAYAT ISMAL, SP BinARIEF ISMAIL dokumen yang seharusnya dibawa oleh terdakwa pada saatpengangkutan kayu gergajian kelompok Rimba Campuran jenis Rengas Tembagasebanyak 79 keping dengan kubikasi 10,1268 M3 adalah berupa SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) namun saat terdakwamengangkut kayu tersebut tidak mempunyai (SKSHHKO) yang diterbitkan secaraonline dan self

SKSHHK diterbitkan secara onlinemelalui aplikasi SIPUHH.Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat 1 huruf a Jo Pasal 16 UU RINomor 18 Tahun 2013 adalah bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayuharus disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh terdakwa Sulaiman TantowiBin Dahlan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu OlahanHalaman 11 dari 23 halaman putusan nomor 36/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb(SKSHHKO) yang diterbitkan secara online dan self assessment

PUTUSANNomor 711/Pdt.G/2019/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Ciamis, 8 Juli 1990, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempatkediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasakepada Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat yang berkantor

SALINAN PUTUSANNOMOR 1366/Pdt.G/2015/PA.Ngw.aiaj mt >SELF TD 4DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ngawi yang mengadili perkaraperkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani,tempat tinggal di , Kabupaten Ngawi, sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani,tempat tinggal

PUTUSANNomor 91/Pdt.G/2020/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Ciamis, 9 Mei 1983, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempatkediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasakepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H.

PUTUSANNomor 282/Pdt.G/2020/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Ciamis, 17 Juli 1987, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempatkediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasakepada Riswan Kuswandi, S.H., Advokat yang berkantor diJalan

PUTUSANNomor 269/Pdt.G/2020/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Cilacap, 1 Maret 1984, agamaIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga,tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikankuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin

Dalam email tersebut klien menerangkan pula bahwapada dasamya anti fouling tersebut tidak mempunyai sifat selfpolishing dan self smoothing yang artinya akan terkikis dengansendirinya pada saat kapal beroperasi, keadaan ini sudah wajarkarena cat tersebut berfungsi untuk menghindari fouling yangmenempel dan kondisi tersebut tidak mengurangi performance daricat anti fouling tersebut dan terkait dengan hal tersebut telahdiadakan pertemuan dengan pihak PT.

Produk cat Anti fouling untuk melapisi bagian bawah/lambing kapal danarea water blast tank, cat Anti fouling tidak mempunyai sifat Selfpolishing dan Self smooting yang artinya akan terkikis dengansendirinya pada saat kapal beroperasi dan kondisi tersebut tidakmengurang! performance dari cat Anti fouling tersebut ;4.

Bahwa berdasarkan koordinasi awal dengan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu yangkemudian ditegaskan melalui Surat Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor :S1963/PW06/3/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Hal : Hasil SementaraReviu Self Assesment Atas Penilaian Maturitas SPIP KabupatenRejang Lebong Tahun 2019, hasil penilaian kinerja atas reviu selfassesment berkenaan dengan penilaian maturitas SPIP KabupatenRejang Lebong pada

Hasil penilaian kinerja atas reviu self assesment dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu) berkenaan dengan penilaian maturitas SPIPKabupaten Rejang Lebong pada Dinas Perdagangan, Koperasi,UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong dengan skorb. Hasil uji kompetensi dengan nilai 60,99, dengan hasil tidakdirekomendasikan);c.

sanksi dalamhal tidak tercapainya capaian kinerja dan SAKIP.5) Tolak ukur capaian target kinerja merupakan salah satupertimbangan dalam pemberian sanksi administrasi sampaidengan pemberhentian.wooceee Bahwa berdasarkan koordinasi awal dengan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu yangkemudian ditegaskan melalui Surat Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor :S1963/PW06/3/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Hal : HasilSementara Reviu Self

Assesment Atas Penilaian Maturitas SPIPKabupaten Rejang Lebong Tahun 2019, hasil penilaian kinerja atasreviu self assesmentberkenaandengan penilaian maturitas SPIPKabupaten Rejang Lebong pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMdan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong dengan skor 1,498.Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah danInstruksiPresiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas SistemPengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan

Hasil penilaian kinerja atas reviu self assesment dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu berkenaan dengan penilaian maturitas SPIPKabupaten Rejang Lebong pada Dinas Perdagangan, Koperasi,UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong dengan skorb. Hasil uji kompetensi dengan nilai 60,99, dengan hasil tidakdirekomendasikan);c.

Taher orang tua Termohon PK tidak akan menunjukkan tandatanda yang jelas untuk dieksekusi, justru patut ditolak/ditangguhkan, untukterlebin dahulu melakukan self control dan correction demi terangkatnyacitra hukum/ peradilan di mata masyarakat.TAMBAHAN PK :1.Bahwa dalam perkara ini, nyata nyata terdapat kekeliruan hakim dalam(baik Majelis Hakim Banding maupun Manjelis Hakim Kasasi) di dalammenyikapi dan memberikan pertimbangan hukum terhadap keberadaanalat alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon

Saksi SELF! AKE Alias EPI, menerangkan: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekitar pukul 20.00 wita,bertempat di Desa Hutamoputi, Kec. Dengilo, Kab.

Sistem self assessment adalah merupakan sistem perpajakan yangmemberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,membayar, sekaligus melaporkan kewajiban perpajakannya yang sudahdibayarkan;Self assesment dikenal di Indonesia sejak tahun 1983, contohnya adalahPPH dan PPN;2. Sistem official assessment adalah sistem perpajakan dimana nilai yangharus dibayar oleh wajib pajak ditetapbkan oleh penguasa atau otoritasperpajakan;Contohnya adalah penetapan PBB (Pajak bumi dan Bangunan).

maka semakin jelas selurun upayaadmnistratif tersebut harus dipergunakan, baru kemudian Pengadilan Tata UsahaNegara berwenang untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukumtersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah jumlah PNBPyang terutang sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa (vide buktiP10 = T16) tersebut, ditentukan dengan cara ditetapkan oleh Instansi Pemerintah(official assessment) atau dihitung sendiri oleh Wajib Bayar (self

assessment),sehingga dapat terjawab apakah terhadap penerbitan keputusan objek sengketaoleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat tersebut, tersedia upayaadministratif berupa keberatan atau tidak;Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah jumlah PNBP yangterutang sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa, ditentukandengan cara ditetapkan oleh Instansi Pemerintah (official assessment) ataudihitung sendiri oleh Wajib Bayar (self assessment), Majelis Hakim akan merujukpada ketentuan

terutang dengan menyatakan pada pokoknya bahwa suatu ketetapan pajakyang ditetapkan oleh Official assessment tidak mungkin terjadi kurang bayar atauadanya penetapan ulang, karena pemerintah sudah mengkaji dan mengevaluasidata sebelum menetapkan pajak terhutang, dengan demikian secara a contrarioyang mungkin terjadi kurang bayar atau adanya penetapan ulang adalah jenisHalaman 98 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PT UNJKTPNBP yang terutang ditentukan dengan cara dihitung sendiri oleh Wajib Bayar(self

Adapun bentuk dan tujuan kredit sebagaitertuang dalam Pasal 3 perjanjian tersebut adalah berupa Kredit Investasi dengan tujuanpembelian 12 unit kendaraan transportasi dengan perincian sebagai berikut:a 3 unit Big Bus Mercedes Benz Type OH1526 59 seat Rp. 4.488.000.000,b 4 unit Big Bus Mercedes Benz type OH1526 47 seat Rp. 5.960.000.000,c 2 unit Medium Bus Mitsubishi type FE 84G 29 seat Rp. 1.420.000.000,d 3 unit paket commuter DX, Isuzu type NKR 55 Rp. 1.2 TOTAL Rp.13.098.000.000,Self Financing (

pembelian 12 (dua belas) unit kendaraan transportasi denganperincian sebagai berikut :aPembelian 3 (tiga) unit Big Bus Mercedez Benz Type OH 1526, 59 seat sebesarRp. 4.488.000.000,;bPembelian 4 (empat) unit Big Bus Mercedez Benz Type OH 1526, 47 seat sebesarRp. 5.960.000.000,;cPembelian 2 (dua) unit Medium Bus Mitsubhisi Type FE84 G, 29 seat sebesar Rp.1.420.000.000,;dPembelian 3 (tiga) unit Paket Commuter DX, Isuzu Type NKR 55 sebesar Rp.1.230.000.000,Total kebutuhan Rp. 13.098.000.000, dengan Self

) jo Pasal 156huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana dinyatakan bahwa Dalam halterjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz ataubelum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ; Akibat putusnya dariperkawinan karena perceraian ialah, anak yang belum mumayyiz berhakmendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggaldunia,Menimbang, bahwa hak asuh ibulanh yang paling memegangperanan penting sejak anak dilahirkan hingga menanjak remaja dari masapencarian identitas diri (Self

Jenderal Pajak Nomor SE03/PJ.31/2004tanggal 03 Maret 2004 tentang Kompensasi Kerugian Fiskal DalamPenghitungan Pajak Penghasilan;Butir 4 huruf c:Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan kompensasikerugian fiskal dalam penghitungan Pajak Penghasilan sesuaiketentuan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang PPh, yang dimaksuddengan kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkanketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajakmaupun kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan Wajib Pajak(self

PUTUSANNomor 142/Pdt.G/2019/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 18 April 1997, agama Islam,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP,tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. danLela Siti Nuraladin

PUTUSAN SALINAN Nomor 519/Pdt.G/2019/PA.ClgZale SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugatyang diajukan oleh:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 27 November 1989, umur29, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Tempattinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KecamatanPulomerak