Ditemukan 1019 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-08-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN WONOSARI Nomor 73/PID.B/2015/PN WNO Tanggal 29 September 2015 — PRASTAWA, SE Bin WALIDI
67 — 10
67 — 10
membayar jaminan reklamasi disesuaikandengan ada tidaknya kegiatan eksploitasi, setelah itu Pemohon mengajukan IUPoperasi produksi dengan membayar jaminan reklamasi dan jaminan pascaHalaman 16 dan 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN Whotambang ditentukan berdasarkan hasil paparan rencana pelaksanaan reklamasidan pasca tambang;Bahwa dasar penetapan Wilayah Pertambangan adalah dalam Pasal 13 UU RINomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakanbahwa WP ( Wilayah Pertambangan) terdin
Register : 07-11-2018 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4176/Pdt.G/2018/PA.Sda Tanggal 18 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 4
52 — 4
Dalam Pasal 1 ayat 3 UndangundangNomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalammasyarakat yang terdin dan suami istri, atau Suami istri dan anak, atau ayah dananak, atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam gans lurus keatas ataukebawah sampai dengan derajat ketiga;Hal 29dari 37 hal Nomor 4176/Pdt.G/2018/PA.
Register : 14-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 749 B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIATIC PERSADA;
39 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 749/B/PK/PJK/2015Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang TerutangPajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, antara lain mengaturbahwa bagi Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha terpadu(integrated) yang terdin dan unit atau kegiatan yang menghasilkanbarang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak PertambahanNilat dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukanyang nyatanyata digunakan untuk
Register : 19-03-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEMA YOGYAKARTA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
185 — 92
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEMA YOGYAKARTA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
185 — 92
telah keliru karena menganggap Somasi samadengan Keberatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 dan Pasal77 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Register : 16-11-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Mkd Tanggal 16 Januari 2017 — OKY RANGGA BASKORO alias OGI alias GENDUT bin EDI HARI ARWANTO
38 — 6
38 — 6
Menetapkan barang bukti berupa: Uang tunai Rp20.000,00 (dua pulun ribu rupiah) terdin dari uang Rp5.000,00(limaribu rupiah);Dirampas untuk negara; 3 (tiga) potongan sedotan wama put; 2 (dua) buah tutup botol Aqua yang sudah dilubangi; 6(enam) buah korek api; 1 (Satu) buah plastk klip bening; 2 (dua) buah pipet kaca;1 (Satu) paket shabu seberat + 0,26 gram beserta plastik pembungkusnya;Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Mkd 1 (Satu) unit handphone Smart Frend; 1 (Satu) unit handphone
Putus : 18-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1036/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINDU NABATINDO LESTARI,
172 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melakukan kegiatan usaha teipadu (integrated) yang terdin dari unitatau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannyatidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PajakPertambahan Nilai; ataub. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapatpenyerahan yang tidak terutang PPN dan yang terutang PPN; atauc.
Register : 12-08-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SALATIGA Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Slt Tanggal 3 Juni 2021 — * Pidana
- JPU : S. PRATIWI AMINUDDIN
- Terdakwa : FANI CANDRA GUNAWAN anak dari SUPARLAN
47 — 4
47 — 4
TentangNarkotika, Subsidair: Pasal 112 Ayat (2) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, Lebin Subsidair: Pasal 127 huruf a Undangundang RI Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan bersifat subsidairitas maka MaijelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primairteroukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktkan lagi;Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika terdin
Register : 26-01-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Sgl Tanggal 13 April 2017 — Rudy bin Chian Aciuw
25 — 9
25 — 9
pemakaiannya peru pembebanan punguian Negara demi keadilan dankeseimbangan;Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (1) menyebutkan jenisjenis barang yangdikenai cukai terdin dari Etl Alkohol atau Etanol, minuman yang mengandung EtilAlkohol dan hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau irisdan hasil pengolahan tembakau lainnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pita cukai yang diwajibkan adalahpita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Putus : 06-08-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 113-K/PM II-08/AL/V/2014 Tanggal 6 Agustus 2014 — AHMAD AGUNG SUGIARTO, SERTU
27 — 16
27 — 16
Gradasi kesengajaan terdin dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berartiterjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan danpengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentangpasal 1364 BW mengenai pengertian Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.b.
Register : 26-06-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 191/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
AMINUDDIN, S.H
Tergugat:
WALIKOTA BINJAI
94 — 39
AMINUDDIN, S.H
Tergugat:
WALIKOTA BINJAI
94 — 39
Pasal 78 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014, yaitu :Pasal 75(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadapKeputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdin atas :a. Keberatan; danb. Banding;(3) Upaya Administratif ... dst.
Register : 10-01-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
SHETHREE AYU SINAGA
Tergugat:
1.BOING PAHALA SITANGGANG
2.LOI RENNI NAIBAHO
94 — 45
SHETHREE AYU SINAGA
Tergugat:
1.BOING PAHALA SITANGGANG
2.LOI RENNI NAIBAHO
94 — 45
Menyatakan dalam hukum Utang Para Tergugat kepada Penggugat adalahsebesar : Rp. 44.463.000,00 (terdin' dari Total Utang Riil Para Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp. 40.980.000,00 dan bunga utang sesualketentuan Undangundang sebesar Rp. 3.483.000,00);:4.
Register : 28-03-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN MUARO Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mrj Tanggal 19 Oktober 2016 — YUSMEN,
BUPATI DHARMASRAYA c.q. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
117 — 29
117 — 29
maksud dan tuuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memperimbangkan mengenaipokok perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat, terlepas dari eksepsi yangtelah diajukan oleh Tergugat, Maielis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai mengenai formalitas gugatan Penggugat khususnya kesesuaian posita danpetitum gugatan Penggugat serfa mengenai pihak yang dijadikan Tergugat olehPenggugat;Menimbang, bahwa, suatu surat gugatan pada dasamya terdin
Register : 23-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 K/TUN/2016 Tanggal 18 April 2016 — KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG VS WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) JAWA TIMUR;
187 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
keputusan tentangpenyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan; Pasal 1 angka 3:Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalahpernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usahadan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajibamdal atau UKLUPL;" Pasal 2 ayat (2):Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdin
Putus : 10-10-2006 — Upload : 28-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 023K/N/HaKI/2006 Tanggal 10 Oktober 2006 — PT. Mitra Edia Espe ; H. Tatang Istiawan Witjaksono ; Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Merek
108 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
danlerdafiar dalam Daftar Umum Merek yang terdin atas Sertifikat MerekSurabaya Sore (bukti T1, T12 dan 713) srta bukii pembayaran kelurut Termonon Kasas semula lergugat ji yang terdapat dalam bujkctrT49, T1410, T111 dan 7112) telah memenuhi aturan hukum yang adabaik persyaratan formalitasnya maupun pada waktu pemeriksaan substantive sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 4, 5 dan 6 Undangundang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;Termohen Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekenvensi melakukan
Register : 20-08-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN CIANJUR Nomor 256/Pid.B/2019/PN Cjr. (Narkotika) Tanggal 21 Nopember 2019 — SAEPUL ROHMAN Bin (Alm) H. BURHAN
109 — 7
109 — 7
tersebutkemudian Terdakwa dan Saudara Endang Ridwan pulang ke rumahnya, diKampung Cikaret Hilir, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.Kemudian Terdakwa memecahnya dar 1 (satu) bungkus sabusabu menjadi 19(sembilan belas) bungkus plastik berisikan sabusabu.Bahwa cara pembagian sabusabu dalam 19 bungkus plastic hanya dikirakira sajaberatnya;Bahwa pembagian tugas membawa sabusabu oleh Terdakwa dan SaudaraEndang Ridwan yaitu 9 (sembilan) bungkus sabusabu dibawa oleh SaudaraEndang Ridwan yang terdin
Register : 05-07-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 24/G/2018/PTUN.BNA Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
ASNAWI, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Besar
109 — 42
ASNAWI, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Besar
109 — 42
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yangtersedia;(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jikaseluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan(5) UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 diatur:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
Register : 20-09-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — D. DWI HARI WINARNO VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
111 — 336 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 336 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 31 P/HUM/2016cacat hukum dalam proses penerbitannya, di mana berdasarkanUndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, padaPasal 81 ayat (1) menyatakan Penyelenggara Pelabuhansebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) yaitu terdin atas:a. Otoritas Pelabuhan: atau b.
Register : 26-06-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Arm Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
DEETJE RUMAMPUK
Tergugat:
1.STEVIANUS DUMANAU
2.MAISE LUSYA MARAMIS
Turut Tergugat:
MEIRIN SITA DEVI KENDARTO, SH., M.Kn
88 — 37
DEETJE RUMAMPUK
Tergugat:
1.STEVIANUS DUMANAU
2.MAISE LUSYA MARAMIS
Turut Tergugat:
MEIRIN SITA DEVI KENDARTO, SH., M.Kn
88 — 37
Dengan demikian, Majelis Hakim menilai keterangan SaksiSaksi tersebuttidak sah sebagai alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sejalandengan putusan Mahkamah Agung Nomor 881/K/Pdt/1983 yang menegaskan SaksiSaksi yang diajukan Penggugat, semua terdin dan de auditu, sehingga keteranganyang mereka benkan tidak sah sebagai alat bukti.Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN ArmMenimbang, bahwa oleh karena keterangan SaksiSaksi tersebut tidak sahsebagai
Putus : 29-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 164/PDT/2018/PT PDG Tanggal 29 Januari 2019 — Jhon Serli Dt. Marajo, selaku pemangku jabatan/pemegang gelar Datuk Marajo (Penghulu Basa) Suku Panyalai, Kenagarian Lubuk Alung, dkk.
Melawan :
Happy Naldi, S.E, dkk.
60 — 60
60 — 60
Pasar untuk mengawasi secara langsung operasional pengelolaanPasar Nagari Lubuk Alung; Berdasarkan aturan Adat Salingka Nagar diKanaganan Lubuk Alung, Dewan Komisi Pasar ini beranggotakan 10 orang yangberasal dari Basa Nan Barampek Pucuk Nan Baranam (salah satunya adalahPemangku gelar sako Datuk Marajo, dalam hal ini sekarang adalah Penggugat I),dan diketuai langsung secara otomatis oleh Ketua Kerapatan Adat Nagan (KAN)Lubuk Alung;Bahwa Kerapatan Adat Nagar (KAN) Lubuk Alung secara keseluruhan terdin
Register : 14-08-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 10-09-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA.TLG Tanggal 7 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 17
21 — 17
yang dimaksud,dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi dan merekatermasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawahsumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang. dengan demikian merekatelah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan parasaksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yangsebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdin