Ditemukan 7436 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-12-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 09-01-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 5545/Pdt.G/2013/PA.Sby Tanggal 15 Juli 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
20 — 1
20 — 1
f1fs24lang1053langfe1033langnp1053insrsid87 17487charrsid5 782729 antara rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsOf1fs24lang1053langfe1033langnp1053insrsid10050070charrsid5782729PENGGUGAT rtlchfcs1 af1afs24 Itrchfcs0 fIfs24lang1053langfe 1033langnp1053insrsid8717487charrsid5782729 dengan rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsOf1fs24lang1053langfe1033langnp1053insrsid97 15239charrsidS5782729 TERGUGATrtlchfes1 aflafs24 ItrchfcsO f1lfs24lang1053langfe1033langnp1053insrsid87 17487charrsid5782729tidak tinggal serumah dan dengan komunikasi yang sangat minim
Register : 24-02-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 30-10-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 3-K/PMT I/AD/II/2015 Tanggal 10 Desember 2015 — Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo
211 — 1271
211 — 1271
Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kabitperben atauBendahara kondisi keuangan atau kas Puskop Kartika Antasaridalam keadaan minim dan Saksi sempat bingun = saatmempersiapkan RAT karena terkait penyiapbkan dana usahaSHU(Sisa Hasil Usaha) kepada anggota Koperasi.5112.
Register : 10-06-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 13-04-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 79/Pid.B/2014/PN-Lsm Tanggal 3 Maret 2015 — Ishaq Abdullah bin Abdullah
92 — 30
92 — 30
Yusuf Baharsetelah kredit etrsebut dicairkan ;Bahwa, pemberian kredit terhadap Tanggi Aneuk Aceh Tahu, lebih duluandilakukan pencairan kredit kemudian dilakukan pembahasan kredit ;Bahwa, mengarahkan agar kredit ini dicairkan adalah pimpinan cabang ;Bahwa, saksi tidak memahami persis mengenai SOP karena pengatahuan sayasangat minim, saya hanya dibekali sedikit ilmu pengetahuan tentang hal ini ;Bahwa, catatancatatan dari tim mapping, ada dikonfirmasikan kembali padasaksi tetapi tidak semuanya ;Bahwa
Register : 08-01-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 27 Mei 2016 — HAINIM KADIR, SE. M.Si Bin ABDUL KADIR MZ
105 — 24
105 — 24
Dalam doktrin yang ahli jelaskanuntuk menetapkan seorang terjadi tersangka yang pertama itu harus ada bukti146perbuatan pidana terlebih dahulu, kalau itu perbuatan pidana terlebih dahuluumumnya untuk penyelidikan minim 2(dua) alat bukti yang menentukan, bahwaitu adalah ciri khas dari suatu tindak pidana yang bersangkutan atau bukti pokokyang menentukan terjadinya tindak pidana pada yang bersangkutan ; contohnyakalau pasal 2 dan pasal 3 harus ada terjadi kerugian keuangan negara harus adapembuktian
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 29 Juli 2016 — Ir. H. PRAYITNO ;
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
209 — 350
209 — 350
Perum Bulog Sub DivreMadura; Bahwa Saksi masuk menjadi Mitra Kerja Pengadaan Perum Bulog Sub DivreMadura sudah dilakukan verifikasi data administrasi dan seleksi termasuksurvey ke lapangan oleh Tim Seleksi dari Perum Bulog Sub Divre Madura; Bahwa proses pengajuan permohonan kontrak ditujukan kepada KasubDivre Madura melalui Kasi Pelayanan Publik (PP) atau Tata Usaha,prosesnya belum pasti hari itu juga kadang masih menunggu 1 atau 2 hari;Bahwa Saksi mengajukan permohonan kontrak pengadaan beras minim
Register : 08-10-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb Tanggal 28 Januari 2019 — Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN
159 — 40
159 — 40
Abul), sdr,Sujidto ada mengecek kelapangan yaitu ke wilayah hutan WKS untukmenentukan lokasi dimana akan dibangun Instalasi Pengolahan Air(IPA), sepenglinatan saksi saat itu sedang ada pekerjaan fisikdibeberapatitik yaitu seperti pemasangan pipa, pengetesan pipa,penyambungan pipa;Bahwa menurut saksi untuk pekerjaan anak konitrak Ill tidak melihatmasa waktu pekerjaan yang minim karena masa/jangka waktu pekerjaanHalaman 112 dari 229 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.dimulai dari masa kontrak
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 29 Juli 2016 — SUHARIYONO, SE ;
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
92 — 15
92 — 15
Perum Bulog Sub DivreMadura; Bahwa Saksi masuk menjadi Mitra Kerja Pengadaan Perum Bulog Sub DivreMadura sudah dilakukan verifikasi data administrasi dan seleksi termasuksurvey ke lapangan oleh Tim Seleksi dari Perum Bulog Sub Divre Madura; Bahwa proses pengajuan permohonan kontrak ditujukan kepada KasubDivre Madura melalui Kasi Pelayanan Publik (PP) atau Tata Usaha,prosesnya belum pasti hari itu juga kadang masih menunggu 1 atau 2 hari;Bahwa Saksi mengajukan permohonan kontrak pengadaan beras minim
Register : 30-03-2012 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 102/PDT.G/2012/PN.Bks Tanggal 11 September 2013 — - Drs. H. TEDDY SUDIRO, disebut PENGGUGAT;
Melawan
1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN PERTAHANAN R.I (KEMHAN), disebut TERGUGAT ;
2. TJONG IMAN HERMAN, disebut PENGGUGAT INTERVENSI I ;
3.NY. SITI Binti AHMAD,
- Para Ahli waris almarhum H. EMUR Bin MINAN yaitu :
1. Hj.MISNI binti H.EMUR.
2. H.KANTA bin H.EMUR.
3. MISI binti H.EMUR.
4. WINATA bin H.EMUR.
5. SARYATI binti H.EMUR.
6. SAMIH binti H.EMUR.
7. HASANAH binti H.EMUR.
8. RUDI bin H.EMUR.
9. MARDIAH binti H.EMUR,
sebagai--- PENGGUGAT INTERVENSI II ;
384 — 166
384 — 166
MINIM BIN KEBUL peta ukur No.56 luas 624 m2 girikNo.529 alamat Kampung Kalimanggis desa Jatisampurna (kini KelurahanJatikarya) Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, diberi tanda P62 ;63.Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 20Maret 1973 an.
Putus : 01-08-2013 — Upload : 19-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 1 Agustus 2013 — H. CECE ROHENDI
69 — 16
69 — 16
Selanjutnya berbekalinformasi minim tersebut saksi berangkat ke rumah saksiHENDRA RAMDAN (persis waktunya lupa) di DesaCiherang Banjaran (tepat alamatnya saksi lupa), setelahbertemu dan berbasabasi saksi menyampaikan keinginansaksi untuk melakukan pinjaman uang.
Putus : 20-03-2013 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 07/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda Tanggal 20 Maret 2013 — Drs. YUSRADIANSYAH,M.Si
74 — 22
74 — 22
dan pembangunan perumahanKORPRI tersebut, tidak termasuk asset daerah karena dananya dibeli melaluidana Kesejahteraan Pegawai dan milik Pegawai Negeri bukan milikPemerintah Daerah ;Bahwa seharusnya dana anggaran yang berada di pos Kesejahteraan Pegawaitersebut ditransfer dulu ke Kas KORPRI, kemudian KORPRI yangmenggunakan anggaran tersebut untuk pertanggung jawaban keuangannyaselaku pengelola dana atau SKPD ;Bahwa pada waktu ada penawaran harga di dalam rapat di Sekretaris Kota,yang saksi lihat minim
Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 10 Februari 2015 — Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, M.M.
251 — 980 — Berkekuatan Hukum Tetap
251 — 980 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 336 K/Pid.Sus/2014perbuatan pemohon kasasi/terdakwa tersebut di pandang sebagai satuperbuatan berlanjut, seperti yang kami bahas satu persatu di bawah ini: Diperhatikan dari saksisaksi yang telah diperiksa didepan persidanganBahwa dalam perkembangan dan praktek hukum acara pidana yangmenyangkut perlindungan hak asasi Terdakwa di mana hanya di temukanbuktibukti yang sangat minim dan keterangan saksi saksi yang tidak adabisa membuktikan adanya perintah lisan, kebijakan tidak tertulis, selainhanya
Register : 03-03-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg Tanggal 20 Juli 2016 — -DR. Ir. ENGKOS KOSTAWAN, MT.
-YAYA SUHAYA,ST bin MEMED
138 — 35
138 — 35
bersamasama, baikdari konsultan pengawas, penyedia jasa dan ada pengawas lapangan dari direksiserta dari PPK, ke lapangan untuk melihat betul tidak progres itu, sebelumprogres dibuat biasanya melakukan rapat dahulu, apakah progres dilapangansudah sesuai atau belum, juga melakukan adu argumen antara Penyedia jasa,konsultan pengawas dan yang lainnya, kemudian setelah terjadi kesepakatanbahwa progres yang mau dicairkan itu galian atau timbunan, kebetulan waktuTerdakwa II bekerja disana pekerjaannya masih minim
Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/ Pid.Sus/2012/PN.Mks Tanggal 3 Juli 2014 — - H. TAJANG HS
vS.
- H. TAJANG HS
115 — 20
115 — 20
sedangkan agunantambahan digunakan AJB sementara AJB tidak bisa digunakan sebagaijaminan ;Bahwa kongkritnya jaminan pokok dibidang leasing kepihak ketiga,ada nilai piutang dari nasabah kepihak ketiga yang dijaminkanseharusnya bank yakin ada baru bisa diberikan ;Bahwa untuk yakinkan ada atau tidak ada piutang, harus adaperjanjian jual beli karena ada leasing harus ada perjanjian leasingdan ada konsumen ;Bahwa yang ahli lihat dalam dokumen, dalam pelaksanaan BRI hanyamelakukan sampling yang sangat minim
Register : 27-09-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 27-04-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA.Smd Tanggal 25 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
13 — 9
13 — 9
merupakanhal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakuidan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hakhak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentikyang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebutmenunjukan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkanperkawinan;par Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesiamasih awam hukum atau masih minim
Putus : 13-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1866 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 — KARTONO, SH.
126 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa atas pengurusan sertifikat maka transaksi atas depoB,C,H,dan K tidak akan pernah terjadi/terlaksana, karena Pemprov.DKIJakarta khawatir akan kondisi perum PPD pada waktu itu sangat tidaksehat dan tidak dapat dipercaya namun dengan dikeluarkannya cooper notnotaries akhirnya Pemprov.DKI Jakarta bersedia membayar transaksi atastanah depo B,C,H, dan K ;Bahwa dalam perkembangan dan Praktek Hukum Acara Pidana yangmenyangkut perlindungan hak asasi manusia dimana hanya ditemukanbuktibukti yang sangat minim
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 02/Pid.sus-TPK/2015/PN.Bjm Tanggal 10 Juni 2015 — DR.H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN.
176 — 124
176 — 124
anggaran yang harus diberikankepada penerima jasa; Bahwa ahli menerangkan lisensi appraisal dibatasi oleh wilayah provinsiprovinsi yang tidak terdapat dalam lisensi wilayah penilaian appraisal, makaseharusnya appraisal tersebut menolak, sekalipun di perintah atau di tunjuk; Bahwaahlimenerangkan dalam hal P2T melakukan musyawarah negosiasiharga kepada masyarakat pemilik tanah, jika Sekda selaku Ketua P2Tmemaksakan kehendaknya untuk menetapkan harga tanah kepadamasyarakat dengan nilai yang sangat minim
Register : 05-12-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 26-04-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 0392/Pdt.P/2016/PA.Smd Tanggal 27 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
16 — 11
16 — 11
merupakanhal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakuidan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hakhak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentikyang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebutmenunjukan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkanperkawinan;par Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesiamasih awam hukum atau masih minim
Register : 09-07-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Smd Tanggal 30 Juli 2020 — Pemohon melawan Termohon
26 — 7
26 — 7
merupakanhal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakuidan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hakhak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentikyang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebutmenunjukan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkanperkawinan;par Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesiamasih awam hukum atau masih minim
Register : 24-10-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 27-04-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 0336/Pdt.P/2016/PA.Smd Tanggal 8 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
16 — 11
16 — 11
merupakanhal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakuidan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hakhak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentikyang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebutmenunjukan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkanperkawinan;par Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesiamasih awam hukum atau masih minim
Register : 03-10-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 26-04-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 0273/Pdt.P/2017/PA.Smd Tanggal 23 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
69 — 41
69 — 41
merupakanhal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakuidan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hakhak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentikyang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebutmenunjukan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkanperkawinan;par Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesiamasih awam hukum atau masih minim