Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah BankPekreditan Rakyat Kota Kediri dalam melaksanakan tugasnya berkaitandengan proses pebankan, tetapi dalam pelaksanannya menyalahgunakankewenangan karena jabatannya selaku Direktur Utama PD BPR KotaKediri yang menimbulkan kerugian Negara /Pemkot Kediri, oleh karena ituPenuntut Umum melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Tindakpidana Korupsi dengan dakwaan telah melakukan tindak pdana korupsibukan tindak pidana Perbankan.2.

ISWANDI :Bahwa ahli diperiksa terkait dugaan tindak pidana perbankan syariah.Bahwa pada saat ahli dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian, ahlidi tunjukkan beberapa data yaitu BAP terdakwa dan saksisaksi,perjanjian pembiayaan dimana si nasabah tidak pernah melakukanperjanjian pembiayaan, deposito yang tidak dicairkan oleh deposannamun didalam pencatatan sudah tertulis dicairkan.Bahwa pihak OJK dalam melakukan pemeriksaan dapat memintaketerangan kepada semua pihak yang terkait dengan transaksi

Maka pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tunduk kepadahukum perdata, selanjutnya, RUPS akan meminta pertanggungjawaban,bukan langsung ke ranah pidana, sebagaimana yang dilakukan terhadapPemohon Kasasi/Terdakwa;Bahwa jika ada indikasi tindak pidana dalam proses kreditnya, maka lebihtepat penyidik mengacu kepada tindak pidana perbankan, bukan korupsi,sebagaimana pendapat ahli hukum berikut ini:Anton Purba dari Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa dalammenganalisa dan mengklasifikasikan kasus

Bahwa dapat TERGUGAT jelaskan, tindak pidana yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf sangat berbeda denganbeberapa kasus perbankan yang ada di Indonesia, selama inikasus tindak pidana perbankan yang ada di Indonesia tidak adasedikitoun peran atau kontribusi dari Nasabah dalam tindakpidana tersebut dan Nasabah tersebut juga tidak mendapatkankeuntungan dari tindak pidana tersebut.37.

Jika terjadi proses hukum atau dipidanakan, maka lebih tepatPenyidik mengacu berdasarkan tindak pidana perbankan, bukan korupsidan berharap agar aparat penegak hukum tidak menggeneralisasi setiapkasus kredit macet adalah korupsi* kata mantan Hakim Agung itu;Bahwa dari pendapat ahli hukum dan peraturan perundangundangan tersebutdi atas, kami Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa jikadihubungkan dengan Pasal 14 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun

membedakan benar atau salah; memahami suatu perbuatan dilarang oleh Undangundang; tidak dalam kondisi tertekan atau terpaksa atau dipaksa oleh pihak lain;dan, sepenuhnya memiliki kKemerdekaan untuk melakukan suatu perbuatandengan tanpa adanya ancaman dari pihak lain manapun;Halaman 36 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJMbahwa namun demikian, selain daripada halhal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka setiap "pegawai bank" yang dimaksud sebagai subyek hukum pelakutindak perkara pidana

perbankan haruslah pegawai bank yang: terbukti melakukan unsurunsur lain dari pasal yang didakwakan; serta terbukti memiliki niat (Sikap batin) / mensrea / opzet untuk melakukanperbuatan pidana dimaksud;bahwa unsur "direksi, komisaris dan atau pegawai bank sebagai subyek hukum /pelaku, tidaklah dimaksudkan merupakan "siapa saja secara acak dansembarangan asal tercatat sebagai direksi, komisaris dan atau pegawai bank"karena semangat dari hukum itu sendiri adalah berlandaskan azas "praduga takbersalah

dugaantindak pidana penipuan atau penggelapan terkait hutang piutangdengan jaminan dua lembar Cek Bank Jateng No.AE 00856522senilai Rp.400.000.000, (empat ratus juta) dan Cek Bank jatengNo.AE 00856523 senilai Rp.400.000.000, (empat ratus juta), Sesuaidengan permohonan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Sleman,melalui surat Nomor B/1192/VIII/2019/Reskrim tanggal 30 Agustus2019 dengan Surat Izin Nomor : 4265/UN1/HK.1.2/SETHK/PM/2019; Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkaradugaan tindak pidana

perbankan, sesuai dengan permohonandari Sdr.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS LUAN MUGIRATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo.

tersebut kemudiandigelapkannya;Menimbang, bahwa Pasal 374 dalam KUHP hanyalah bentukpemberatan dari pasal 372 KUHP yang merupakan penggelapan dalam bentukpokok, yaitu apabila tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan dalamhubungan jabatan, sehingga jika pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka pasal372 dengan sendirinya dapat dibuktikan juga;Menimbang, bahwa Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998,dapat ditemukan beberapa aspek tindak pidana

perbankan, antara laindikemukakan di bawah ini berupa:Halaman 180 dari 202 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Mdn1.

Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh orangorang yang sudahmengerti seluk beluk perbankan dan operasinya;Menimbang, bahwa Kejahatan menyangkut catatan pembukuan danlaporan bank Kejahatankejahatan perbankan hanya dapat dilakukan olehmereka yang tergolong sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank.Tipe tindak pidana perbankan ini dapat dilakukan misalnya denganmodusmodus sebagai berikut: a.

., bukan berarti laporan tersebutdibuat secara asal, karena tindak pidana perbankan adalah tindak pidana khususyang tentunya dalam menemukan pihak tersangkanya tidaklah mudah, selain dariitu, Laporan Polisi Model A tersebut dibuat agar pihak Bareskrim Polri dapatmelakukan tindakan penyidikan dalam rangka menemukan tersangka dalam tindakpidana perbankan tersebut, sehingga dengan demikian maka dalil yangmenyatakan Laporan Polisi Model A dibuat secara asal haruslah ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya

Sel.memberikan keterangan yang menyesatkan, yang diketahui tidak melahirkanperjanjian Jamian Fidusia, dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP danPasal 35 UndangUndang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia danPasal 3, Pasal 5 UndangUndang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak PidanaPencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dengan terlapor sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukan

mengetahui syaratsyarat pengajuan pinjaman di bankbank,karna yang mengetahui itu adalah bagian operasional;MenimbangbahwapenasihathukumParaTerdakwamengajukanahlidibawahsumpah yang padapokoknyamenerangkansebagaiberikut ;Bahwa, Pengertian Keuangan itu adalah Perbankan, Lembagapembiayaan (Leasing atau Multi Finance), Asuransi, Pasar Modal danlain sebagainya;Bahwa, Sistem Pemidanaan dalam Lembaga pembiayaan (Leasing atauMulti Finance) tidak ada UndangUndang Khsusus yang mengatursystem pidananya, akan tetapi Pidana

Perbankan dan Pasar Modal adaUndangUndangnya sendiri yang mengatur tentang pidananya yangberlaku bagi Direksi, Komisaris, dan Karyawan Bank;Bahwa, Tidak ada UndangUndang tersendiri yang menyangkut MultiFinance, hanya Peraturan Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasakeuangan Republik Indonesia;Bahwa, Terkait Multi Finance memiliki ciriciri knas dibanding keuanganlainnya yang mengatur operasionalnya, tapi peraturan peraturan tersebutbukan lex spesialis dari System Pemidanaan, sehingga tidak

ketemupidana umum dengan perbuatan didalam Multi Finance;Bahwa, Contoh Pidana Perbankan adalah Kredit Fiktif, Kredit fiktif ininasabahnya bohong, dari 150 Kali ahli memberikan keterangan sebagaiahli dalam keuangan perbankan, pasti ada tindakan oknumoknum dariPegawai bank dan nasabahnya sehingga terjadi kredit fiktif, isi daripadaKredit Fiktif ini Pihak Bank melanggar prinsip kehatihatian ataumelanggar operasional Bank;Bahwa, dalam lembaga pembiayaan ada aturan yang mengaturmengenai Administrasi oleh

Bahwa, Majelis Pengadilan Negeri Tegal dalam amar putusanmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Perbankan dalam dakwaan kesatumelangar Pasal 49 ayat(1) huruf a UURI No. 10 Tahun 1998 tentangPerbankan sebagai perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan.2. Bahwa, Majelis Hakim tidak membuktikan dakwaan tindak pidanapencucian uang sebagaimana didakwakan.3. Bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal tidakberdasarkan fakta hukum.4.

Sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor : 7 Tahun 1992yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 10 Tahun 1998 tentangTindak Pidana Perbankan;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. BAMBANG SANTOSO, MBA.

pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli oleh Dewan KomisionerOtoritas Jasa Keuangan (OJK) Surat Tugas Nomor S15/MS.323/2017perihal penunjukan ahli tanggal 30 Januari 2017.Bahwa jabatan Ahli adalah Investigator Eksekutif di DepartemenPemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan tugas pokok dan tanggungjawab saya sebagai investigator Eksekutif adalah melakukan pemeriksaaninvestigasi terhadap penyimpangan ketentuan perbankan yang memilikiindikasi awal tindak pidana

perbankan yang terjadi pada bank umummaupun BPR Konvensional atau syariah, menyusun laporan hasil investigasidan mengusulkan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan investigasi.Bahwa adapun Dokumen yang ahli dapatkan dari penyidik Kejaksaan NegeriKolaka antara lain :o Form APL01, Permohonan pembukaan rekening atas nama PT.TAMBANG REJEKI KOLAKA, QQ PEMKAB.

Bahwa, Majelis Pengadilan Negeri Tegal dalam amar putusanmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Perbankan dalam dakwaan kesatumelangar Pasal 49 ayat(1) huruf a UURI No. 10 Tahun 1998 tentangPerbankan sebagai perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan.2. Bahwa, Majelis Hakim tidak membuktikan dakwaan tindak pidanapencucian uang sebagaimana didakwakan.3. Bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal tidakberdasarkan fakta hukum.4.

mobildilingkungan Jawa tengah melainkan dariluar daerah sehingga patut diketahui secara174pasti mengenai status mobil tersebut ;Bahwa apabila bank tidak melakukanpenelitian secara mendalam mengenai barangjaminan hanya didasarkan karena bank tidakmemiliki SOP nya maka pejabat bank yangmenyetujui kreditnya tersebut adalahmelanggar Prinsip Kehati hatian sebagimanadiatur dalam Pasal 27 UU Perbankan yangdijabarkan secara khusus' dalam PeraturanBank Indonesia Nomor 8 / 19/PBI/2006tanggal 5 Oktober 2006 ;Bahwa Tindak Pidana

Perbankan tidakmengatur adanya kerugian bank, tindakpidana Perbankan mengatur antara lainadanya pencatatan palsu, tidak memasukkanatau menyebabkan tidak dilakukannyapencatatan dalam pembukuan = atau laporan,maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha,transaksi atau rekening suatu Bank ;Hal. 175 dari Hal. 273 Perk.

dakwaan Penuntut Uumum dipersidangan;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dipersidangan;Telah memperhatikan barangbarang bukti yang diajukan Penuntut Umumdipersidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah dituntut sebagaimana tuntutan pidana No Reg : PDM188 /TJKAR/04/2013, yang pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa DIDIT WIJAYANTO, SE,MM binAGOES SOEROSO, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana

"PERBANKAN"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49ayat (2) huruf b Undangundang Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dalamDakwaan Ketiga.2.

penyewaanaset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipinjampakaikan kepada pengurus Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) Cabang Sulawesi Selatan melalui berita acarapemeriksaan ahli bertempat di Polda Sulsel, tertanggal 5Februari 2018;C) Dalam perkara Tindak Pidana KorupsiPemerasandalamjabatan terhadap penyaluran dan penggunaanDana Kurang Salur Bantuan Operasional Sekolah (Bos) diTingkat Pendidikan Dasar (SD & SMP)di beberapa sekolahpenerima Se Kabupaten Majene TA. 2016 2017;d) Dalam perkara tindak pidana

perbankan yang terjadipada periode April s.d.

Menyatakan Terdakwa HENGKY AMIR, SE. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan danPencucianHalaman 61 dari 74 HalamanPutusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000.000,(dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harusdiganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)5.

Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa HENGKY AMIR, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primairdalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa HENGKY AMIR, SE. dari Dakwaan Kesatu Primair dalam SuratDakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;Menyatakan Terdakwa HENGKY AMIR, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana

Perbankan dan PencucianUang ; 22 nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn ennnnesMenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh)tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan jikadenda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)bulan; Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkanseluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;Memerintahkan agar Terdakwa