Ditemukan 1071 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-06-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PA WONOSOBO Nomor 1246/Pdt.G/2013/PA.Wsb
Tanggal 4 Nopember 2013 — Pemohon Termohon
111
  • Memberikan ijin kepada Pemohon (M bin M) untuk mengucapkan ikar talakterhadap Termohon (A binti M) dihadapan sidang Majelis Hakim PengadilanAgama Wonosobo;3.
Register : 25-02-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 0075/Pdt.G/2016/
Tanggal 5 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
205
  • sidang Mahkamah Syar'iyahLhokseumawe sudah sepatutnya dikabulkan;Menimbang bahwa untuk terciptanyatertib = administrasi sebagaimarladimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor = 28/TUADAAG/X/2002 tangg: 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untu ~mengirimkan salinan putusan sebagaimana yangUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mak)mengirimkarterdapat dalam Pasal 8~Majelis Hakim berpendapat perlu. memerintankan Panitera untukdimana Pemohon darNikah di tempasalinan ikar
Register : 19-10-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA TUBAN Nomor 2128/Pdt.G/2020/PA.Tbn
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1510
  • Mahkamah Agung yang termuat dalam putusannya Nomor 84K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang selanjutnya diambil alin sebagaikeputusan Majelis;Menimbang, bahwa menjatuhkan talak dan membayar nafkah iddahtersebut adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, olehkarena itu Pemohon harus membayar lunas nafkah madhiyah, nafkah selamamasa iddah untuk Termohon tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.Apabila Pemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrartalak, maka sidang ikar
Register : 19-01-2015 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PA CIBINONG Nomor 222/Pdt.G/2015/PA.Cbn
Tanggal 25 Februari 2015 —
99
  • Surat Ketua Muda UrusanPeradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TuadaAG/X/02, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinonguntuk menyampaikan Salinan Putusan ini apabila setelah secara nyatadilaksanakan ikar talaknya di depan persidangan kepada Kantor UrusanAgama Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, tempat dilangsungkanpernikahan mereka dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan yangmewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk mencatat terjadinyaperceraian
Register : 10-03-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 24-07-2014
Putusan PA LUMAJANG Nomor 0762/Pdt.G/2014/PA.Lmj
Tanggal 30 April 2014 — Pemohon VS Termohon
50
  • pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; Menimbang,bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud olehSurat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 dan dikorelasikan dengan pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelismemandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mengirim salinanpenetapan ikar
Register : 08-08-2019 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 06-05-2019
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 166/Pdt.G/2017/MS.Lsm
Tanggal 18 Oktober 2017 — PEMOHON TERMOHON
195
  • terhadap Termohon di hadapan sidang MahkamahSyariyah Lhokseumawe patut dikabulkan;Menimbang bahwa untuk terciptanya tertio administrasi sebagaimanadimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untukmengifimkan salinan penetapan ikrar talak sebagaimana yang terdapat dalamPasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untukmengirimkan salinan ikar
Register : 03-06-2015 — Putus : 31-08-2015 — Upload : 21-12-2016
Putusan PA WONOSOBO Nomor 1056/Pdt.G/2015/PA.Wsb.
Tanggal 31 Agustus 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
90
  • Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikar menjatuhkantalak kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang PengadilanAgama Wonosob0 222222 sen en nnn ene3.
Register : 10-09-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PTA SEMARANG Nomor 304/Pdt.G/2021/PTA.Smg
Tanggal 16 September 2021 — Pembanding/Tergugat : Riskianti binti Dauri
Terbanding/Penggugat : Muhammad Fikri Thufail bin Suroso
4418
  • banding tersebut Pembanding menyatakankeberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yangmenolak gugatan rekonvensi Pembanding karena Pembanding dianggapHalaman 2 dari 14 hlm.Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PTA.Smg.nusyuz dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Bandingagar:Dalam KonvensiMembatalkan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Btg tanggal 19 Juli 2021;Dalam RekonvensiMembebankan Terbanding membayar kepada Pembanding seketika dansekaligus pada sidang ikar
Register : 25-02-2014 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PA RAHA Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Rh
Tanggal 20 Maret 2014 — PERDATA -PEMOHON Vs TERMOHON
106
  • dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alin pendapat ahlifigih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudiantidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"Menimbang bahwa untuk terciptanya tertiob administrasi dibidang perceraian,maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikar
Register : 16-02-2015 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PA NEGARA BANJARMASIN Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.Negr
Tanggal 23 Maret 2015 — Pemohon Vs Termohon
583
  • Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikar talak terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Negara;4.
Register : 19-09-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Tpg
Tanggal 23 Nopember 2016 — ANGELIKA ( Penggugat ) NIWEN ( Tergugat )
433
  • tidak terlantar,saat itu ister datang dan orang tuanya dan bawa anak sayabernama Defin Macneiliee Nouval, dan kami berkumpul dan saat itusaya di Tanya pada saudaranya mau apa, dan saya menjawab mauambil motor saya, saat itu mereka panggil polisi dan datang,mengetik surat pernyataannya adalah Polisi, kalau motor sayadikembalikan saya akan menandatangani surat tersebut, pada saatitu saya datang bersama teman saya, saya sendiri foto copy suratpernyataan itu tidak bermaterainya, tapi saat itu saudara ikar
Register : 22-01-2013 — Putus : 24-06-2013 — Upload : 19-08-2013
Putusan PA RAHA Nomor 22/Pdt.G/2013/PA.Rh
Tanggal 24 Juni 2013 — PERDATA - Pemohon Vs Termohon
166
  • Igoic olyArtinya:"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesunguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"Menimbang bahwa untuk terciptanya tertio administrasi dibidang perceraian,maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikar talak kepada PegawaiPencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan pemohon dan termohondilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohont untuk dicatat dalam daftaryang
Register : 05-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnp
Tanggal 3 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3315
  • PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agamaangka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan DenganHukum untuk member perlindungan hukum bagi hakhak perempuan pascaperceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkahHalaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnpiddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusandengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
Register : 27-08-2012 — Putus : 21-11-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan PA LUMAJANG Nomor 2093/Pdt.G/2012/PA.Lmj
Tanggal 21 Nopember 2012 — penggugat vs tergugat
92
  • maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi MahaMengetahu1;13Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, danoleh karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka permohonanPemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UndangUndang Nomor :7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor :3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untukmengirim salinan penetapan ikar
Register : 11-06-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PA TUBAN Nomor 1081/Pdt.G/2020/PA.Tbn
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
96
  • ApabilaTergugat Rekonpensi tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidangikrar talak, maka sidang ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatankepada Pemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejakditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor
Register : 09-11-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PA TUBAN Nomor 2274/Pdt.G/2020/PA.Tbn
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12749
  • Apabila Pemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidangikrar talak, maka sidang ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatankepada Pemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejakditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon
Register : 27-11-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PA TUBAN Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.Tbn
Tanggal 29 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
207
  • ApabilaPemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak,maka sidang ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepadaPemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejakditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun
Register : 13-04-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PA BARRU Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Br
Tanggal 5 Agustus 2015 — Penggugat VS Tergugat
139
  • Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Ikar bin Cagga terhadapPenggugat, Khaeriana Hilal binti Hilal Rahmas;4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkansalinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Barru Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Mare Kabupaten Bone, setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap;5.
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PA CIBINONG Nomor 104/Pdt.G/2015/PA.Cbn
Tanggal 25 Februari 2015 —
129
  • Surat Ketua Muda UrusanPeradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TuadaAG/X/02, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinonguntuk menyampaikan Salinan Putusan ini apabila setelah secara nyatadilaksanakan ikar talaknya di depan persidangan kepada Kantor UrusanAgama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, tempat dilangsungkanpernikahan mereka dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan yangmewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk mencatat terjadinyaperceraian
Register : 24-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 1088/Pdt.G/2019/PA.Tbn
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
45
  • Apabila Pemohon tidak secara suka relamembayarnya pada saat sidang ikrar talak, maka sidang ikar talak dapatditunda guna memberi kesempatan kepada Pemohon dan diberikan tenggangwaktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada