:PASAL 144(1) Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksuddalam Pasal 140, pengusaha dilarang :a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruhlain dari luar perusahaan ataub. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapunkepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruhselama dan sesudah melakukan mogok kerja.

Pasal 151 ayat (2) jo ayat (3) Undangundang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaanPasal 151 ayat (2)Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidakdapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan olehpenguasa dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabilapekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikatburuh.Pasal 151 ayat (3)Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar benar

tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Seriat Buruh dengan caraa.

Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan,atau melakukan mutasi;b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;c. melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun;d.Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh.14.

perlindungan terhadap tindakan anti serikat buruh yang berhubungandengan pekerjaan dalam hal ini tindakan PHK.15.

Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadapekerja / buruh dan pengurus serikat pekerja/ serikat buruh selama dansesudah melakukan mogok kerja.Pasal 151 ayat (2) jo ayat(3) undangundang No 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaanPasal 151 ayat (2)Dalam hal segala upaya telah dilakukan,tetapi pemutusan hubungan kerjatidak dapat di hindarimaka maksud pemutusan hubungan kerja wayjibdi rundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau denganpekerja/ buruh yang bersangkutan

/ buruh untukmembentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus,menjadianggota atau tidak menjadi anggota dan / ataumenjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja / Serikat Buruhdengan cara :a.

Bahwa diperusahaan Tergugat terdapat 2 (dua) Serikat pekerja /Serikat buruhyaitu serikat pekerja Seindonesia (SPST) yang berdiri sejak tahun1966 dan merupakan serikat pekerja Mayoritas dan PTP SBKIKEF yang baruberdiri / tercatat tanggal 09 April 2007, dimana dalam melaksanakanketentuan peraturan perundang undangan termasuk Perjanjian Kerja BersamaTergugat tidak pernah membedakan darimana asal organisasi pekerja / buruh ;7.

Serikat Pekerja / SerikatBuruh di Perusahaan Tergugat ;7.

, bahwa sebelum melakukan mogok kerja harus melakukan tahapan prosedursebagaimana diatur dalapasal 137 Undang undang No 13 Tahun 2003 yang menyebutkan :mogokkerja sebagaidasar pekerja/buruh dan serikat pekerja /serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruhdilakukan secara sah,tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundinganMenimbang, bahwa dengan demikian Pasal 137 dan Pasal 140 Undang undang No.13Tahun 2003 dapat dilaksanakan secara tegas apabila peraturan perusahaan/perjanjian Kerja Bersamatidak

Bahwa Pokok Perkara Perselisihnan Hak Atas Hak Dasar Berorganisasiadalah sebagai berikut:5.1.5.2.5.3.5.4.Dd.Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 21 Tahun2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat, maka Penggugat sebagaipekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;Dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 21Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka Penggugatjuga berhak membentuk dan menjadi anggota Federasi serikatpekerja/serikat

pekerjamengundurkan diri dari keanggotaan serikat pekerja dan TergugatHal. 7 dari 22 hal.Put.Nomor 845 K/Pdt.SusPHI/20155.8.5.9.melakukan PHK terhadap Pengurus serikat pekerja dengan berbagaicara dan alasan;Bahwa oleh karena Sdr.

Panca Akbar Saputraselaku Anggota Serikat Pekerja Hotel Treva International, maka oleh karenaitu Penggugat bersama rekan pengurus serikat pekerja lainnya (Sdr. RianHariyanto) pada tanggal 21 Januari 2014 mendatangi Departemen HRDselain ingin mengambil formulir cuti juga bermaksud untuk mendampingiSdr.

Serikat Pekerja di lingkungan perusahaan HotelTreva International, yang artinya perselisihan mana mengenai PHK terkaiterat dengan perselisinan Hak atas kedudukan, peran dan fungsi dariPenggugat selaku pengurus Serikat Pekerja Hotel Treva International,Serikat Pekerja Anggota (SPA) Federasi Serikat Pekerja Pariwisata danSektoral Indonesia (FSP Paras Indonesia);Bahwa disisi lain nyatanyata PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaianperselisihan

Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satuPerusahaan;Bahwa gugatan Penggugat jelas terdiri dari 2 (dua) Jenis PerselisihanHubungan Industrial yaitu:Hal. 15 dari 22 hal.Put.Nomor 845 K/Pdt.SusPHI/20151. Perselisinan Hak;2.

Rojak binWardiman melakukan aksi solidaritas dengan mengumpulkan massa dari perhimpunanSTI (Serikat Tani Indonesia) dari berbagai basis yang telah dihimpun dari berbagaiKecamatan di Indramayu, dengan pengerahan massa sekitar + 500 (lebih kurang limaratus) orang datang dengan mengendarai sepeda motor berbagai jenis ke tempat dimanaalat berat jenis Exsavator Beko merek Sumitomo SH 200 warna kuning tersebut berada,selain itu massa STI (Serikat Tani Indramayu) membekali dirinya membawa alat tajamberupa

golok, pedang dan arit, serta membawa atribut bendera STI (Serikat TaniIndramayu) berwarna merah hitam sebagaimana perintah dari saksi Rojak bin Wardimane Bahwa setelah mereka berkumpulkumpul di lokasi yang terdapat alat berat jenisExsavator Beko merek Sumitomo SH 200 warna kuning tersebut kemudian beberapaorang dari anggota STI (Serikat Tani Indramayu) dan terdapat Terdakwa I.

No. 1377 K/Pid/2014mengelilingi alat berat jenis Exsavator Beko merek Sumitomo SH 200 warna kuningtersebut, setelah semuanya terkumpul kemudian tumpukan jerami tersebut disiramdengan bensin sebanyak 1,5 liter, para massa STI (Serikat Tani Indramayu) tersebutberbekal batu melakukan pengerusakan dengan melempari dan memecahkan kaca alatberat jenis Exsavator Beko, atas perintah saksi Rojak bin Wardiman memberikan seruandengan. berkata "bakar beckonya" kemudian massa anggota STI (Serikat TaniIndramayu

No. 1377 K/Pid/2014selain itu massa STI (Serikat Tani Indramayu) membekali dirinya membawa alat tajamberupa golok, pedang dan arit, serta membawa atribut bendera STI (Serikat TaniIndramayu) berwarna merah hitam sebagaimana perintah dari saksi Rojak bin Wardimane Bahwa setelah mereka berkumpulkumpul di lokasi yang terdapat alat berat jenisExsavator Beko merek Sumitomo SH 200 warna kuning tersebut kemudian beberapaorang dari anggota STI (Serikat Tani Indramayu) dan terdapat Terdakwa I.

SH 200warna kuning tersebut berada, selain itu massa STI (Serikat TaniIndramayu) membekali dirinya membawa alat tajam berupa golok,pedang dan arit, serta membawa atribut bendera STI (Serikat TaniIndramayu) berwarna merah hitam sebagaimana perintah dari saksi Rojakbin Wardiman.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruhtelah dijelaskan pengertian dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (vide BuktiP.4), yang berbunyi:Pasal 1 angka 1: Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasiyang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaanmaupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,demokratis dan bertanggungjawab guna

Bahwa Para Pemohon adalah Dewan Pengurus Pusat Serikat BuruhPerkebunan Borneo (DPPSBPB) yang menjalankan tujuan dan fungsidari Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana telah diatur dalamketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh(vide Bukti P.4) yang berbunyi:Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d:(1) Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh bertujuaan memberikan

Bahwa Pemohon adalah Binsar Ritonga selaku Ketua Umum DewanPengurus Pusat Serikat Buruh Perkebunan Borneo (vide Bukti P.6)dan Wilson Sianturi, S.H. selaku Sekretaris Jenderal Dewan PengurusPusat Serikat Buruh Perkebunan Borneo (DPP SBPB) (vide BuktiP.6), dimana Serikat Buruh Perkebunan Borneo telah tercatat di DinasHalaman 8 dari 26 halaman.

Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, adalah perkumpulanperkumpulan di bidang ketenagakerjaan yang dibentuk denganUndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mengatur bahwa serikat pekerja/serikat buruhadalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruhbaik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas,terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab gunamemperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentinganpekerja/buruh serta meningkatkan

kesejahteraan pekerja/serikat dankeluarganya;Bahwa mengenai legalitas formal Serikat Pekerja/Serikat Buruhmerupakan badan hukum yang diatur secara khusus dalam Pasal 18ayat (1) yaitu:Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi serikatpekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secaratertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan setempat untuk dicatat;Bahwa pencatatan tersebut menjadi dasar bahwa SerikatPekerja/Serikat Buruh, merupakan

Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;

) secara tunai dan seketika;

Serikat) per harimenjadi THO sebesar USD 9.800,00 (Sembilan Ribu Delapan RatusKoma Nol Nol Dollar Amerika Serikat).

(Satu Juta Enam Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat KomaDelapan Puluh Dollar Amerika Serikat) dikurangi dengan tagihan yangdapat dibayarkan menurut Tergugat dan Tergugat Il sebesar USD765.400,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus DollarAmerika Serikat).

Koma Lima Belas DollarAmerika Serikat).

),dan uang ganti kerugian imateril sebesar USD300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Koma Nol Nol Dollar Amerika Serikat).14.

ribu koma nol nol Dolar Amerika Serikat);14)Menghukum Tergugat PT.

dua ratus dua belas poin lima dollar Amerika Serikat) dibayarselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahanbarang.

Angsuran Ketiga sebesar USD 15.606,25 (lima belas ribuenam ratus enam koma dua puluh lima dollar Amerika Serikat)dibayar selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari sejakpenyerahan barang ; Angsuran Ketiga sebesar USD 15.606,25 (lima belas ribuenam ratus enam koma dua puluh lima dollar Amerika Serikat)dibayar selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejakpenyerahan barang ;Dan sisanya sebesar USD 561.825, (lima ratus enam puluh satu ribudelapan ratus dua puluh lima dollar Amerika Serikat) akan dibayarkanlembaga

Amerika Serikat) dibayar selambatlambatnya30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan barang.

Sisa Hutang Vang Muka Unit/Barang :6% X 4 tahun X USD 227.560, = USD 54.614,4,(terbilang : /ima puluh empat ribu enam ratus empat belas komaempat dolar Amerika Serikat)b. Sisa Hutang Pembelian Suku Cadang :6% X 3 tahun X USD 227.560, = USD 40.960,8,(terbilang : empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh komadelapan dollar Amerika Serikat).7.

Dimana hanyaTergugat yang menerima 1 (satu) unit excavator seri ....... dan hanya sisakewajiban pembayaran Tergugat sebesar USD 30.316,71 (Tiga puluh ribu tigaratus enam dollar amerika serikat) dan bukan USD 199.760 (Seratus sembilanpuluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dollar amerika serikat).12.

dolar Amerika Serikat)dan sejumlah US$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) ;* Saksi Dr.

ribu dolar Amerika Serikat)dan sejumlah US$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) ;* Saksi Dr.

sebanyakUS$.4 (empat Dollar Amerika Serikat).6. 1 (satu) amplop warna putin yang berisi uang kertas pecahan seratusDollar Amerika Serikat (US$) sebanyak 15 (lima belas) lembar atau samadengan sebanyak US$.1.500, (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat).Hal. 59 dari 203 hal.

tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat),yang diserahkan oleh Drs.

puluh ribu Dollar Amerika Serikat),yang diserahkan oleh Drs.

ADEIPlantation & Industri Pabrik Karet Mandau, Semunai KecamatanPinggir Kabupaten Bengkalis, yang diwakili oleh PengurusDaerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan PerekebunanSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD.FSPPPSPSD,berkedudukan di Jalan Kereta Api Gang Muhajirin No. 12,Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrul HadiDalimunte, DK, para Pengurus Daerah Federasi Serikat PekerjaPertanian dan Perekebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(PD.FSPPPSPSI), berdasarkan Surat Kuasa Khusus

pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabilapekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadianggota serikat pekerja/serikat buruh;Pasall161;Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksuddalam ayat(2 )benarbenar tidak menghasilkanpersetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskanhubungan kerja dengan pekerja/buruh setelahmemperoleh penetapan dari lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial;Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaranketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja,peraturanperusahaan

Pekerja Seluruh Indonesia (PD.FSPPPSPSI) tidak berhak untuk mewakili Penggugat 1 dan Penggugat 2, karenaPenggugat dan Penggugat 2 adalah anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ditingkat perusahaan bukan di tingkat Daerah, dimana Penggugat dan Penggugat 2 tidakpernah memberikan kuasa kepada Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ditingkatperusahaan dan Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ditingkat Perusahaan jugatidak pernah memberikan kuasa kepada Pengurus Daerah Federasi Serikat PekerjaPertanian

dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD.FSPPPSPSI).

Adei Plantation & Indusrtydengan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan Serikat PekerjaSeluruh Indonesia;Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 02/MRF/PHK/I/2013 atas nama Penggugat dan Surat Pemutusan HubunganKerja Nomor 01/MRF/PHK/I/2013 atas nama Penggugat 2 adalah sahmenurut hukum;Menetapkan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugatdengan Tergugat terhitung sejak 01 Februari 2013;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugatsebagai berikut;Penggugat 1 (NGATIO), masa kerja

Menetapkan barang bukti berupa :BB Nomor 1 : 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Pearl, Imei: 351975042890962 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 0176 2583 9777 02, dan terdapat memory card micro SD 2 GB merk SanDisk, sampai dengan : BB Nomor 247 : 1 (satu) Buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PI102149454, dan BB Nomor 104 : berupa uang sebesar USA 700 (tujuh ratus dollar Amerika Serikat) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Selanjutnya OTTOCORNELIS KALIGIS memerintahkan YENNY OCTORINA MISNAN agarsebagian uang tersebut dimasukkan ke dalam 5 (lima) amplop putih denganperincian yaitu 3 (tiga) amplop putih masingmasing berisi USD5,000 (dima ribudollar Amerika Serikat) dan 2 (dua) amplop putih masingmasing berisiUSD1,000 (seribu dollar Amerika Serikat), alu uang tersebut diserahkan kepadaOTTO CORNELIS KALIGIS. Kemudian pada malam harinya OTTOCORNELIS KALIGIS bersama MOH.

YAGARI BHASTARA GUNTUR als GARYmemberikan uang sebesar USD1,000 (seribu dollar Amerika Serikat) yangdimasukan dalam amplop kepada Terdakwa.

YUDHI FAHMI NASUTION, sedangkan yang sebesarUSD1,300 (seribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) telah habis digunakanTerdakwa untuk kepentingan pribadi;e Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya patut mengetahui bahwapemberian uang sebesar USD2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) dariGATOT PUJO NUGROHO dan EVY SUSANTI melalui OTTO CORNELISKALIGIS dan MOH.

YUDHI FAHMI NASUTION, sedangkan yang sebesarUSD1,300 (seribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) telah habis digunakanTerdakwa untuk kepentingan pribadi;e Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya patut mengetahui bahwapemberian uang sebesar USD2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) dariGATOT PUDJO NUGROHO dan EVY SUSANTI melalui OTTO CORNELISKALIGIS dan MOH.

SARINAH MOKEU, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan XII/ Penggugat XII; dalam hal ini diwakili oleh Butje Hukunala dan Saisman Saridin dari Organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, beralamat di Jalan RE. Martadinata, Komplek Ruko Martadinata Indah Blok D.5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2018;

Bahwa pekerja/ouruh yang bekerja di dalam perusahaan Pelawan,termasuk Para Terlawan, tidak pernah secara sah membentuk ataumendirikan serikat pekerja/serikat buruh di dalam perusahaanPelawan. Oleh karena itu, sampai dengan saat ini, di dalamperusahaan Pelawan,tidak terdapat serikat pekerja/serikat buruh;3.

Bahwa sesuai namanya, KSBSI merupakan Konfederasi tempatberhimpun sejumlah federasi serikat buruh. Mencermati uraian gugatanPara Terlawan/Penggugat, FSB Hukatan tercatat sebagai anggotaKSBSI;. Bahwasesuai Pasal 1 angka5 UU No. 21 tahun 2000, yang dimaksuddengan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabunganfederasi serikat pekerja/serikat buruh.

dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh dibentuk ataskehendak bebas Pekerja / Buruh tanpa tekanan atau campur tanganpengusaha, Pemerintah, Partai Politik, dan Pihak manapun, Jo Pasal 10,Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaanatau bentuk lain sesuai dengan kehendak Pekerja / Buruh.

Jawabannya adalah pada serikat pekerja yang terdapat padaperusahaan tempat pekerja bekerja, bukan pada federasi serikat pekerja.Federasi serikat pekerja berkedudukan di luar perusahaan, bukan di dalamperusahaan, dan anggota federasi adalah serikat pekerja, bukan pekerja;7011.Bahwa kalau pengurus serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan, yangnota bene bukan advokat, ketika dibebaskan membela setiap pekerja/oburuh dipengadilan, meskipun di perusahaan tempat pekerja/ouruh tidak berdiriorganisasi

Sedangkan yang dimaksud dengan federasiserikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh(Pasal 1 angka 4);Bahwa Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) merupakanOorganisasi yang berbeda dengan organisasi FSB Hukatan.

Penggugat seluruhnya atau setidak tidaknyamenyatakan Gugatan tidak dapat diterima ; Menyatakan hukum bahwa Dewan Pengurus Cabang Federasi KonstruksiUmum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten Kupang dan Kota Kupang tidak memiliki Kapasitasatau berwenang untuk Mengajukan Gugatan terhadap Ter gu gat ; Menyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat cacat hukum atau tidakberalasan atas hukum yang berlaku (bertentangan dengan UU No. 21Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja /Serikat

Pekerja /Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagaiKuasa Hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakilianggotanya; Sean RAR RSSRSRRSESERES wean Menimbang bahwa siapa yang dimaksud dengan Serikat Pekerja / SerikatBuruh dalam ketentuan tersebut, hal ini dikuatkan dalam penjelasan pasal tersebutyaitu meliputi Pengurus pada tingkat Perusahaan, tingkat Kabupaten / Kota,tingkat Propinsi dan Pusat baik Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Anggota Federasi,maupun Konfederasi

; ies ere Menimbang bahwa siapa yang dimaksud dengan Anggota Serikat Pekerja /Serikat Buruh yang dapat diwakili kepentingannya oleh Pengurus Serikat yangbersangkutan dan beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini tidakdijelaskan dalam ketentuan pasal 87 UU No. 2 tahun 2004, akan tetapi dalamketentuan pasal 13 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruhjelas ditentukan bahwa K eanggotaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh diatur dalam15Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya

Dengan demikian bukti P4 Kartu Anggota Penggugat masih belum cukupbukti untuk diajukan sebagai anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh SejahteraIndonesia dimana Kuasa Hukum sebagai Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia untuk mewakili sebagai Penggugat ; anMenimbang bahwa fakta fakta dipersidangan dengan mendengarkan 2(dua) orang saksi dari Penggugat dan 2 (dua) orang saksi dari Tergugatsebagaimanatersebut diatas, masingmasing menjelaskan bahwa saksisaksi adalahBuruh Harian Lepas sebagai buruh

2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh jelas ditentukan bahwa Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dalam prakteknya di buktikandengan adanya buku induk pencatatan anggota, laporan berkala jumlah anggota,Kartu tanda anggota dan lain lain, dengan demikian Penggugat tidak cukup bukti16sebagai Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, oleh karenanya Bukti P.4Penggugat haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pengggugat, Nama Ayub Tib, Sos KetuaDPC

Artinya proses mediasi yang dilakukanDisnakertrans Bekasi pada tanggal 24 April 2009 belum melalui proses bipartit.Pasal 1511) Pengusaha,Pekerja/buruh serikat pekerja /serikat buruh, danpemerintah,dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadipemutusan hubungan kerja.2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan,tetapi pemutusan Hubungan Kerjatidak dapat di hindarismaka maksud pemutusan hubungan kerja wajibdirundingkan oleh penguaha dan serikat pekerja/serikat buruh apabila pekerjaatau buruh

buruhuntuk menggunakan hak mogok nya.Pasal 137Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh di lakukansecara sah,tertib,dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.Pasal 14: 1Siapapun tidak dapat menghalang halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhUntuk menggunakan hak mogok kerja yang di lakukan secara sah,tertib,dan damaiPasal 144 2Terhada mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksuddalam pasal 140 pengusaha dilarang :

Bahwa PHK oleh PENGGUGAT,dengan alasan buruh berserikat atau menjalankankegiatan serikat buruhsecara jelas merupakan pelanggaran terhadap pasal 153 ayat (1) huruf g UU Nomor 13 tahun 2003 yangmenyatakan :Pasal 153 ayat (1) huruf g UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan;g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh,pekerja/buruh melakukan kegiatanserikat pekerja/serikat buruh di

pekerja/serikat buruh di lakukan secarasah,tertib,dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.Pemogokan bukanlah sebuah tindakan ilegal bahkan UU sendiri melindungi serta memberikan hak kepadaserikat buruh untuk mengorganisir anggota dalam sebuah pemogokkan,sebagai mana disebutkan dalam:Pasal 4 ayat (2) huruf e UU No.21 Tahun 200017.18.Untuk mencapai tujuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikatburuh,federasi,dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, mempunyai fungsi

/serikat buruh.Pasal 28 huruf a UU 21 Tahun 2000:Siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/ouruh untuk membentuk atau tidakmembentuk,menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus,menjadi anggota atau tidak21Menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruhdengan cara :a.

,selakuPimpinan Pusat Gabungan Serikat Pekerja Buruh Independendan Pimpinan Tingkat Perusahaan Serikat Buruh MetalElektronik Gabungan Serikat Buruh Independen berkantor diJl.

No. 967 K/Pdt.Sus/2010Tergugat Rekonvensi dalam melakukan penghancuran terhadap keberadaanSerikat Buruh Metal dan ElektronikGabungan Serikat Buruh Independen PT.Daelim Indonesia;Bahwa upaya serangkaian tindakan penghancuran Serikat Buruh Metaldan ElektronikGabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesianyatanyata dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sejak didirikannya SerikatBuruh Metal dan ElektronikGabungan Serikat Buruh Independen PT.

DaelimIndonesia;Bahwa tindakan penghancuran terhadap Serikat Buruh Metal danElektronikGabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia dilakukanoleh Tergugat Rekonvensi dengan rangkaian yang tersistematis sebagai berikut:1. Pasca pembentukan Serikat Buruh Metal dan ElektronikGabungan SerikatBuruh Independen PT. Daelim Indonesia di lingkungan PT.

Bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan PHK terhadap Sdri Syafrilita selakuBendahara Serikat Buruh Metal dan ElektronikGabungan Serikat BuruhIndependen PTI. Daelim Indonesia dengan alasan telah melakukankesalahan kerja yang mengakibatkan hasil produksi menjadi rusak/rijek;5. Bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan PHK terhadap Sdr. Haryanto Bayuanggota Serikat Buruh Metal dan ElektronikGabungan Serikat BuruhIndependen PT. Daelim Indonesia dengan alasan telah melakukan mangkirselama 1 (satu) hari.

, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankanatau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:a.

Bahwa apabila Judex Facti menyatakan P10A, P10B dan P10C sebagaibukti yang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo adalah sangat keliru,karena gugatan a quo jelas tentang pemutusan hubungan kerja antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bukan PHK (PemutusanHubungan Kerja) terhadap Pengurus Komisariat Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI) walaupun dalam bukti P10A, P10B dan P10e TermohonKasasi sebagai Sekretaris Pengurus Komisariat Serikat Buruh SejahteraIndonesia 1992. in casu, terbitnya surat

bukti P10A, P10B dan P10e eratkaitannya dengan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasiyang nota bene sebagai karyawan Pemohon Kasasi sekaligus sebagaiPengurus Serikat;5.

Put Nomor 348/Padt.SusPHI/2016Pemohon Kasasi yaitu timbulnya keresahan dan kecurigaan antar karyawanPemohon Kasasi karena tulisan Termohon Kasasi sangat berhubungan denganmanajemen dan organisasi/serikat pekerja lain yaitu SPTP Karyawan RumahSakit Premier Bintaro yang diketuai Sdr. wan Gunawan, sedangkan TermohonKasasi sebagai Sekretaris SBSI 1992 K@rib;5. Bahwa perlu Judex Juris ketahui di lingkungan kerja Pemohon Kasasiterdapat gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu:a.

Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri (PB GSBM) KASBIRumah Sakit Premier Jatinegara;b. Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) Karyawan Rumah SakitPremier Bintaro;c. Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Rumah Sakit PremierSurabaya;d. Forum Komunikasi Pekerja Mandiri Rumah Sakit Premier Surabaya;Sehingga sangat wajar apabila tulisan Termohon Kasasi pada inboxfacebook milik Guntur Santoso menimbulkan keresahan dan fitnah dikalangan karyawan Pemohon Kasasi;6.

Bahwa Pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003menyebutkan :"Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasilperundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikatpekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawabdi bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusahaHalaman 17 dari 21 hal.

Bahwa Pekerja berjumlah 63 (enam puluh tiga) pekerja tergabung dalamorganisasi Serikat Pekerja (Vide: Bukti P7).

Bahwa berdasarkan bukti yangdiajukan oleh Penggugat, dan dikuatkan oleh bukti dan keterangansaksi Penggugat dan saksi Tergugat hanya adanya keinginanbeberapa mitra menjadi anggota serikat (Vide bukti: T4) danbelum resmi menjadi anggota serikat (Bukti P7);Bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimanadimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartutanda anggota;Bahwa Pengadilan

Pelaporan yang dilakukanoleh Tergugat dan Tergugat Il karena anggotanya belumdimaksukkan menjadi peserta BPJS tidak merupakan tindakanyang berlebihan karena sesuai dengan UndangUndang Nomor 21Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaiPengurus Serikat Pekerja.

Sebab sekalipun dalam Pasal 13UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerjamenyatakan: Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh, federasidan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalamanggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Namun sesuaidengan ketentuan Pasal 121 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, keanggotaan serikatmensyaratkan harus adanya kartu anggota.

Berdasarkanketentuan tersebut, maka keanggotaan Serikat Pekerja/SerikatBuruh menganut Stelsef Aktif, Oleh karena itu Pasal 121dinyatakan: Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruhsebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikandengan kartu tanda anggota;Bahwa mitra dimaksud berdasarkan bukti P7 pengadilanmenyimpulkan bukti tersebut sebagai berikut: Bukti P7 hal ini membuktikan bahwa adanya pemotongan uangiuran dari anggota serikat pekerja di PT.

Sedangkan yang dapat menjadi anggota serikatpekerja/serikat buruh di tingkat perusahaan adalah pekerja/ouruh yangbekerja pada perusahaan dimana serikat pekerja/serikat buruh tingkatperusahaan tersebut berkedudukan.

tersebutdiatas maka suatu serikat pekerja/serikat buruh di tingkat perusahaantidak berwenang melakukan pembelaan kepada anggota serikatpekerja/serikat buruh tingkat perusahaan lainnya.

Sebab, serikatpekerja/serikat buruh demikian masih dalam kedudukan yang samasecara horizontal meskipun serikat pekerja/serikat buruh tersebutberafiliasi dengan federasi serikat pekerja/serikat buruh yang sama.Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 905 K/Pdt.Sus/201015.16.17.Bahwa menurut pasal 87 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004memberikan kewenangan secara vertikal kepada serikat pekerja/serikatburuh, federasi konfederasi hanya membela anggotanya.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 UndangUndangNomor 21 Tahun 2000 secara tegas mengatur bahwa anggota federasiserikat pekerja/serikat burunh adalah serikat pekerja/serikat buruh yangberkedudukan di tingkat perusahaan sedangkan nggota konfederasiadalah federasifederasi serikat pekerja/serikat buruh.Bahwa dengan mengacu pada ketentuan perundangundangan tersebutdiatas maka suatu serikat pekerja/serikat buruh di tingkat perusahaantidak berwenang melakukan pembelaan kepada anggota serikatpekerja/serikat buruh

Sebab, serikatpekerja/serikat buruh demikian masih dalam kedudukan yang samasecara horizontal meskipun serikat pekerja/serikat buruh tersebutberafiliasi dengan federasi serikat pekerja/serikat buruh yang sama. PasalHal. 42 dari 57 hal. Put. No. 905 K/Pdt.Sus/201087 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 memberikan kewenangansecara vertikal kepada serikat pekerja/serikat buruh, federasifederasihanya membela anggotanya.

Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja /buruh dan pengurus serikat pekerja/ serikat buruh selama dan sesudah melakukanmogok kerja.Pasal 151 ayat (2) jo ayat(3) undangundang No 13 tahun 2003tentang ketenagakerjaan.Pasal 151 ayat (2)Dalam hal segala upaya telah dilakukan,tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarismaka maksud pemutusan hubungan kerja wajib di rundingkan oleh pengusahadan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/ buruh yang bersangkutan

tidakmenjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.Pasal 151 ayat (3)6Dalam hal perundingan sebagai mana di maksud dalam ayat (2)benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapatmemutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelahmemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrialPasal 28 Undangundang No. 21 tahun 2000 tentang seriikatkat pekerja/serikat buruhPasal 28 huruf a UU tahun 2000Siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja / buruh

untukmembentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadipengurus,menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan / atau menjalankan atau tidakmenjalankan kegiatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dengan cara :a.

Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja / serikat buruh ;14.

anti Serikat Pekerja / Serikat Buruh di PerusahaanTergugat ;20.

Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 UndangUndang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yangberbunyi sebagai berikut:Halaman 8 dari 18 hal. Put.

Melakukan kampanye anti pembentukanserikat pekerja/serikat buruh;8.

merupakan tindakan anti serikat atau penghalanghalangan kegiatan berserikat yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;9.

Dengandemikian pertimbangan hukum Judex Facti tersebut telah melanggar peraturanperundangundangan ketenagakerjaan yang berlaku;Judex Facti Telan Mengabaikan Pasal 25 Huruf E Undang Undang Nomor 21Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam PertimbanganHukumnya;10.

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatanberhak:(e). Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidakHalaman 16 dari 18 hal. Put.

Ambersius Adriher Anderi atau dari SP (Serikat Pekerja) PT.

Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah, dengan segala upayaharus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja ;Ayat (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusanhubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerjawajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ataudengan Pekerja atau buruh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutan tidakmenjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh ;Ayat (8) dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2)benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapatmemutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ouruh setelah memperolehPenetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPengusaha, Pekerja/ouruh, serikat pekerja, serikat buruh dan pemerintah,dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusanhubungan kerja ;Hal. 2 dari 13 hal.

Perlu diketahui bahwa kami sampaisaat ini belum menanda tangani surat pemutusan kerja/kesepakatan yangdibuat secara bersama dari SP (Serikat Pekerja) Bank Papua dan kami sebagaipekerja.

Bank Papua melanggar UU No. 13 Tahun2003 Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3).Pengusaha Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja Serikat Buruh dan Pemerintah,dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan sampai terjadipemutusan hubungan kerja ;7. Tergugat telah melanggar dan merusak hak Asasi kami sebagaiPekerja/Buruh dalam mencari hidup/nafkah dan menelantarkan kamibersama Anak Isteri Kami selama 3 tahun 5 bulan tanpa satu pekerjaanyang menjamin hidup kami selama ini.