Ditemukan 1010 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib teijin toridin terdiri tersia tardin termin turdin terpin tersin terdir terdii
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-04-2016 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 208/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 14 Juni 2017 — H.M. HUSNI MUSTAFA, SE. (Penggugat I) ; H.T. BAHRUMSYAH, SH. (Penggugat II) ; - LAWAN - Prof. Dr. Ir. H. Bustami Syam, MS. ME, (Tergugat I) ; Ir. H. Islahuddin Yahya, (Tergugat II) ; Ishak Ibrahim MA. (Tergugat III)) ; Suriadin Noernikmat, ST, MM. (Tergugat IV) ; Mahyani Muhammad, SH, MKn, (Tergugat V) ; Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Sumatera Utara, (Tergugat VI) ;
110 — 11
  • Pasal 13 tentang Musyawarah Dewan Musapat sebagaipemegang kekuasaan pengawasan tertinggi Organisasi.f Pasal 16 Perbendaharaan yang pada pokoknya menyatakansemua harta kekayaaan organisasi yang terdin dan harta tetapbaik yang sudah ada maupun yang akan ada, adalah milikmasyarakat Aceh, didaftarkan sebagai hak dan berada dibawahpenguasaan, asuhan serta tanggung jawab Yayasan kerukunanAceh untuk kepentingan Aceh Sepakat, diawasi oleh DewanMUSAPAT dan dapat dimanfaatkan oleh Badan/Organisasikhusus dengan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
LE THANH SANG
150 — 30
  • ORCA 003) danHalaman 21 dari 34 Putusan No.25Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpgsekarang menjabat sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKPBatam;Bahwa yang mendasari ahli dalam memberikan keteranganketerangan/pendapat ahli Nomor 173/PPNSKan/Lan. 2/PW.511/IV/2020tanggal 17 April 2020;Bahwa Ahli menerangkan bahwa Definisi pelayaran adalah satu kesatuansistem yang terdin atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dankeamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkandalam pasal
Pengadilan PA TALIWANG Perdata Agama
Register : 14-08-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 10-09-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA.TLG
Tanggal 7 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 27
  • yang dimaksud,dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi dan merekatermasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawahsumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang. dengan demikian merekatelah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan parasaksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yangsebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-09-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANGUN NUSA MANDIRI;
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdin dariunit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unitatau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atauHalaman 15 dari 39 halaman.
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-02-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN MUARO Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrj
Tanggal 26 Mei 2016 — JUNIS SAPUTRA pgl. JUNIS
39 — 11
  • Kemudian saksi RO HENDRI PUTRA dansaksi RION SAPUTRA beserla rekanrekannya langsung menuju rumah saksi JUNISSAPUTRA Pgl JUNIS dan melakukan penggeledahan lalu dari hasil penggeledahanditemukan tas pinggang warma hitam merk eiger yang digantung dibelakang pintukamar depan yang berisikan Narkotika Golongan jenis shabu sebanyak 4 (empat)paket yang disimpan dalam kotak puth, yang isinya terdin dari paket besar sehargaRo 6.000.000, (enam juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan paket setengahkantong seharga
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 14-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 225/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
133 — 101
  • sehingga Majelis Hakim berpedoman padaUndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara, yang mengatur mengenai prosedur Upaya Administratif yangdapat ditempuh oleh ASN;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara, yang mengatur:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 10-01-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
SHETHREE AYU SINAGA
Tergugat:
1.BOING PAHALA SITANGGANG
2.LOI RENNI NAIBAHO
80 — 29
  • Menyatakan dalam hukum Utang Para Tergugat kepada Penggugat adalahsebesar : Rp. 44.463.000,00 (terdin' dari Total Utang Riil Para Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp. 40.980.000,00 dan bunga utang sesualketentuan Undangundang sebesar Rp. 3.483.000,00);:4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — I. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU., II. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA - KSBSI) KOTA BATAM., III. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPS FSP LEM-SPSI) SEKUPANG TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA., IV. PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM., V. KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM., VI. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRONIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM VS DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM DAN., I. DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM., II. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM., III. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA;
71 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa besaran THR sebagaimanapasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) ketentuan Permenaker RINomor6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan BagiPekerja/ Buruh di perusahaan sebagai berikut:;Ayat (1) huruf a:Pekerja/Buruh yang telah yang telah mempunyai masa kena 12 (duabelas) bulan secara terusmenerus atau lebih, diberikan sebesar 1(satu) bulan upah,Ayat (2):Upah 7 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin ataskomponen upah:a.
    Putusan Nomor 415 K/TUN/2017Ayat (1) huruf a:Pekerja/ Buruh yang telah yang telah mempunyai masa kerja 12(dua belas) bulan secara terusmenerus atau lebih, diberikan sebesar1 (satu) bulan upah;Ayat (2):Upah 7 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin ataskomponen upah:a. Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (cleanwages); ataub.
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl
Tanggal 17 Oktober 2018 — Ny.DIANA,dkk,Bupati Pandeglang,Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten,Kepala Sekolah Negeri Kurung kambing I,4. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang,5.KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG,6. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang,7. Camat Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang,8. Kepala Desa Kurungkambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
126 — 20
  • Menyatakan Tidak Sah dan Cacat Hukum surat Tergugat berupa SURATPERNYATAAN PEMNDAHANPELEPASAN HAK PRIORITAS Nomor100/Des2004/X/2007, terlanggal 09 September 2007, yang isinya Bertindakuntuk dan atas nama Pemerntah Kabupaten Pandeglang,selaku yangmenguasai Tanah Negara yang terletak di : Blok > Numpi Desa : Kurungkambing Kecamatan : Mandalawangi Kabupaten : Pandeglang Prowinsi : Banten Seluas : 200.000 M2 yang terdin dari :a. Bidang Tanah A seluas 193.370 M2b. Bidang Tanah Bseluas 6.530 M2.
    Udin Saepudin selaku Kepala Desa KurungKambing.Selanjutnya diberi tanda Tl, Till2d ;Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk Para Penggarapdiatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang (1), yang terdin dari: Sdr. Jumhadi, Sdr. Sumata, Sdr. Supardi, Sdr. Sundi, Sdr. Ebi, Sdr. DoniHidayat, Sdr. Sayuti, dan Sdr. Adhari.
    Selanjutnya diberi tanda TI, Till.2g;Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk Para Penggarapdiatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang (4), yang terdin dariHalaman 75 dari 123 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl.12.13.14.15.16.17.18.19.: Sdr. Sugra, Sdr. Rukbi, Sdr. Pendi, Sdr. Ronie Hidayat, Sdr.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
WILHELMINA WOY
179 — 82
  • Pasal 36 ayat (1): Belanja menurut kelompok belanjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdin dan:a).belanja tidak langsung; danb).belanja langsung.h.
    Pasal 14 ayat (3): Bendahara penenmaan dan bendaharapengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsungdilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekenjaanpemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagaipenjamin atas kegiatan/ pekejaar/penjualan, serta membukarekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank ataulembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;e, Pasal 22 ayat (1): Struktur APBD merupakan satukesatuan terdin dan :a) pendapatan daerah;belanja daerah; danb) pembiayaan daerah;f.
    Pasal 36 ayat (1): Belanja menurut kelompok belanjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdin dan:a) belanja tidak langsung; danb) belanja langsung;h. Pasal 36 ayat (3): Kelompok obelanja langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanjayang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaanprogram dan kegiatan;i.
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama
Register : 19-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm
Tanggal 16 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
46 — 31
  • Menurut hubungan perkawinan terdin dari : duda atau janda.(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :anak, ayah, ibu, janda atau duda.Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan ahli waris, sesuai denganketentuan Pasal Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam,maka anakanak pewaris Dongke Dg. Ropu bin Mattewakkang Karaeng Tiroyang masih hidup saat pewaris meninggal merupakan ahli waris dari DongkeDg.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 18-05-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat:
DONNY RICARDO BARIMBING, SH.
Tergugat:
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG
151 — 70
  • Hukuman disiplin berat;Ayat (3) : Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdin dari:1.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
NGUYEN HUU PHUOC
146 — 36
  • ORCA 003) dansekarang menjabat sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKPBatam.Bahwa yang mendasari ahli dalam memberikan keteranganketerangan/pendapat ahli Nomor 173/PPNSKan/Lan. 2/PW.511/IV/2020tanggal 17 April 2020.Bahwa Ahli menerangkan bahwa Definisi pelayaran adalah satu kesatuansistem yang terdin atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dankeamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkanHalaman 21 dari 34 Putusan No.24Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpgdalam pasal
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 01-09-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 80/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
CV. Sanfranco Anugrah Mahkota
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
344 — 234
  • tersebut telahditanggapi oleh Tergugat dengan surat nomor 027/3397 tanggal 28Juni 2021.b.PasalBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo76 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;(1)(2)(1)(2)Pasal 75Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atauTindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN Swl
Tanggal 18 Januari 2016 — AGUNG IKA PUTRA Panggilan AGUNG
81 — 7
  • atau menerimaimbalan yang di berikan oleh RIDO JI setelah menjual Narkotika jenis Shabu Shabu tersebut kepada RDO KHWANRI Pgl RIDO;Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin atau di beri izin oleh pihak yangberwenang untuk melakukan perbuatan tersebut diatas;Bahwa menurut terdakwa perbuatan tersebut diatas yang terdakwa lakukanbersama Fany Aprial Putra Panggilan Fany tersebut diatas adalah salah danmelanggar hukum;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihnatkan didalampersidangan in terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — BUPATI TANGERANG VS H. SAADULLOH SYROCH;
114 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakantindakan seperti itu biasanya terdin dan tindakan pidana(kriminal) yang diatur hukum nasional. Contoh dari perbuatan korupsiknminal adalah seperti suap, penipuan, penggunaan fasilitas publik untukkepentingan prbadi, sengaja menghilangkan datadata pengadilan, dansengaja merubah datadata pengadilan.
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 01-03-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 15-05-2020
Putusan PA BIMA Nomor 298/Pdt.G/2017/PA.Bm
Tanggal 9 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 34
  • Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluhsatu nbu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah moajelis fhakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, yang terdin dan yang; terdiri dari Drs. H. Muhidin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1472/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANDAR SUMATRA INDONESIA
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersifat strategis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010tanggal O5 April 2010 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yangMelakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahanyang Tidak Terutang Pajak (PMK78), antara lain mengatur:Pasal 2 angka 1:Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:71. usaha terpadu (integrated), terdin
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-03-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 18/PDT/2018/PT.BTN
Tanggal 19 Maret 2018 — Tjoeng Meliana, berkedudukan di BSD Blok K - 1 / 2, Sektor XII, Rt. 006 Rw. 014, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong - Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manahara Sitinjak, SH., Gusmawati Azwar, SH., Rizal, J. S, SH., advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MHS Law Firm & Partners, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.17 Jalan Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA Pondok Indah-Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Juli 2016 . Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat; L a w a n : 1. Tan Tjio Lian, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 736, Rt. 03 Rw. 06, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiara Condong, Bandung - Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Juan, S.H., Priyagus W. Hardinugroho, SH dan Sigit Tri Waskito, SH., advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “FERRY JUAN & ASSOCIATES” beralamat di Jl. Pekayon I No. 26, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 115/FJ&A/X/2016 tanggal 8 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Oktober 2016. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Tergugat; 2. Tjiong Kwong Hwa alias Kahariandi Tjiong, dahulu beralamat di BSD Blok K-1/2, Sektor XII, RT.006 RW.014, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong - Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Davidson Simanjuntak, SH dan Jauhari, SH., advokat dari Kantor Hukum Davidson Simanjuntak, SH & Rekan beralama di Jl. Kramat No.73 Lubang Buaya Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I /semula Turut Tergugat I; 3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serpong, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok S 52-53, Jalan Pahlawan Seribu, BSD – Tangerang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salbiah, SH., Sigit Prasetyo Nugroho, SE.MH., Justinus Benni Indrianto, SH., Nenden Maya Rosmala Dewi, SH.MH., Ramdhan Kardimansyah, SH., Agustin Rahayu, SE., Rinto Arizandi Saputro, SH., Sri Mastuti., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2015, dan surat tugas Nomor ST-135/WKN.06/KNL.03/2016, surat kuasa substitusi tanggal 11 April 2016 kepada Theresia Lestari Indrawati, Richard Nadeak, Eka Novianti, surat kuasa subsitusi tanggal 18 April 2016 kepada Eka Novianti, dan surat kuasa substitusi tanggal 10 Mei 2016 kepada Eka Novianti. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II /semula Turut Tergugat II;
274 — 54
  • PENGGUGAT melakukan perbaikan yang menyalahiHukumAcara Perdata :Bahwa PENGGUGAT telah memasukkan surat gugatan tertanggal 03November 2015, dan PENGGUGAT telah melakukan perbaikan surat gugatantertanggal 01 Maret 2016 (dalam surat gugatan tercantum tahun 2015); Pada surat gugatan tertanggal 03 November 2015 dalam petitum terdin dan 8(delapan) butir, namun dalam surat gugatan perbaikan petitum gugatan menjadi9 (sembilan) butir; Hal ini sudah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata,karena PENGGUGAT
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap asal usul perkawinan
Putus : 06-04-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 10-K/PM II–08/AL/I/2016
Tanggal 6 April 2016 — ZALDI HAMDANI, Serma Ang
115 — 46
  • berselisihdengan Terdakwa misalnya terjadi pada tanggal 12 Agustus 2011 Saksi membuat pernyataan supaya Terdakwa menjatuhkan talak terhadap Saksi tetapitidak ditandatangani Terdakwa.Dari rangkaian faktafakta sebagaimana telah kami uraikan diatas,ijinkanlah kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengkaji dakwaan yang telahdisusun Oditur Militer II08 Jakarta yang disampaikan dalam rumusan unsurunsurdelik guna mendukung dan terpenuhinya dakwaannya yaitu sebagai berikutUnsurunsur delik yang dirumuskan dalam dakwaan terdin