Ditemukan 931 data
TUNGGUL PASARIBU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
PANTAS PASARIBU
88 — 42
Selain itujikapun sSeandainya tanah objek sengketa milik Furida Pasaribumaka penyerahan tersebut melanggar Azas Legitime Portie yangdigariskan Pasal 913 KUH Perdata yang menyatakan ...terhadapmana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatubaik selaku pemberian antara yang masih hidup (hibah) maupunselaku wasiat dengan kata lain, si Pewaris boleh saja menyerahkanbenda waris kepada orang lain dengan membuat wasiat, hibahHalaman 28 Putusan No. 237/G/2019/PTUNMDN11.12.namun demikian pemberian
84 — 33
Terhadap Alasan/Keberatan Ill.o Bahwa alasan/ keberatan Ill dari Para Pembanding sepatutnyadikesampingkan karena hanya mengulang alasan/keberatan Il yangsudah kami tanggapi tersebut diatas;o Bahwa ketentuan yang mengatur tentang hibah BUKAN HANYAdiatur dalam pasal 1666 dan pasal 1668 KUHPerdata tetapi diatursecara keseluruhan dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693, sertawajib hukumnya dihubungkan dengan pasalpasal tentang Pewarisan(Jo .pasal 830 BW) serta pasalpasal Legitieme Portie dari pasal
57 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lay JoenTjauw yang merupakan tanah sengketa dalam perkara yang terdaftardibawah Register Nomor 17/Pdt.G/2003/PN Cj, juncto Nomor 197/PDT/2004/PT BDG juncto Nomor 1218 K/Pdt/2005, juncto Nomor 390PK/Padt/2010, karenanya telah ditentukan statusnya berdasarkan putusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 306/Desa Cianjur Kaler dan SertifikatHak Milik Nomor 472/Desa Cianjur Kaler semula adalah tanah milik Ny.Lay Joen Tjauw yang secara melanggar Legitime Portie telah
85 — 16
dari pihak yang lain (Vide Pasal 35ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor: 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan), dan bila ada anak sah dalam perkawinan, hak untuk melakukan45perbuatan hukum mengenai harta benda ini hanya sepatutnya diberlakukanterhadap harta berupa benda bergerak, untuk harta benda yang tidak bergerakyang memerlukan formalitas pengalihan hak diperlukan persetujuan dari suami/istridan baik juga persetujuan dari anak sah yang sudah dewasa karena penghargaanterhadap legitime portie
Pembanding/Penggugat III : ANDARIAS PABINTI Diwakili Oleh : MARIANA PABINTI
Pembanding/Penggugat I : MARIANA PABINTI Diwakili Oleh : MARIANA PABINTI
Pembanding/Penggugat VI : KONDO Diwakili Oleh : MARIANA PABINTI
Pembanding/Penggugat IV : MATIUS PABINTI Diwakili Oleh : MARIANA PABINTI
Pembanding/Penggugat II : ELISABET PABINTI PONG MEMBALIK Diwakili Oleh : MARIANA PABINTI
Terbanding/Tergugat I : MANDA KAMMA
Terbanding/Tergugat II : LAI' RANTEKAMMA
78 — 23
Sawah To Ao (obyek sengketa) dan 2.Ssawah NE SONGKANG atau sawah TO RANDANAN, sedangkan NEPONG MEMBALIK sebagai anak kandung NE RANNU sama sekali tidakmendapat bagian sawah dari NE RANNU, dengan demikian bagian warisatau legitim portie NE PONG MEMBALIK dari NE RANNU telahditiadakan melalui putusan perkara ini, pada hal menurut hukum bagiansawah NE PONG MEMBALIK dari orang tua kandungnya adalah sawah ToAo (obyek sengketa), sehingga telah sangat jelas bahwa putusanPengadilan Negeri Makale in casu adalah
59 — 29
Mana denganjumlah bagian masingmasing (/egitima portie) berikut obyek sengketaditetapkan sebagai harta warisan almarhum yang harus dibagi kepada para abhliwaris. Penggugat mendasarkan tuntutannya tersebut yaitu sebagaimana yangterurai dalam posita dan petitum gugatan penggugatHalaman 42 dari 48 Hlm.
Terbanding/Tergugat I : PT.Binjai Duraman Indah Lestari
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Walikota Binjai
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
57 — 37
berhentimenguasai dan mengelola tanah objek perkara a quo tersebut;Bahwa berdasarkan adanya budel waris yang menjadi objek perkaraaquo seluas seluas + 8000 M*(delapan ribu meter persegi) atausekitar 20 (dua puluh) rante, yang terletak diJalan Sukarakyat IV,Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, KabupatenSimalungun,Provinsi Sumatera Utara, hal ini bertentangan denganketentuan pembagian secara Hukum Perdata serta tidakmemperhatikan sebagaimana ketentuan Pasal 913 KUHPerdata, bagian mutlak atau legitime portie
1.RAPIK AMAH alias AMAH
2.MUSLIKIN
3.NASUKIN
Tergugat:
1.IMAM YASIR Alias IMAM SUTJIPTO
2.PEMERINTAH RI Cq WALIKOTA BATU Cq KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEPALAKANTOR PERTANAHANKOTA BATU
99 — 11
IMAM SUTJIPTO (orang tua TergugatI) melebihi batas maksimum pemberian hibah yaitu 1/3 (Satu pertiga) dariharta kekayaan pemberi hibah dan jelas telah berakibat hukummenghilangkan bagian mutlak (legietieme portie) ahli waris yang sah,yaitu RAPIK AMAH alias AMAH atau Penggugat I.Bahwa pada dasarnya ketentuan diatas sama dengan ketentuan dalamhukum Islam, dimana seseorang dalam memberikan hibah hartabendanya akan dibatasi oleh hukum yaitu maksimal 1/3 (Satu pertiga)dari harta kekayaan pemberi hibah,
IMAM SUTJIPTO (orang tuaTergugat I) melebihi batas maksimum pemberian hibah yaitu 1/3 (Satu pertiga)dari harta kekayaan pemberi hiban dan jelas telah berakibat Nukummenghilangkan bagian mutlak (legietieme portie) ahli waris yang sah, yaituRAPIK AMAH alias AMAH atau Penggugat Menimbang, tanah objek sengketa telah dikuasai Tergugat dengan caramendirikan pagar disekeliling tanah objek sengketa, dengan dikuasai tanahtersebut oleh Tergugat maka Para Penggugat tidak dapat memanfatkan tanahtersebut maupun
548 — 80
mengusahai dan mengerjakan tanah perkara untuk bercocoktanam, sehingga tanah terperkara bukan merupakan tanah ahli warisNATANAEL GINTING yang kapasitasnya hanya sebagai menantu dalamkeluarga PAULUS TAMBUN;Menimbang, bahwa Harta warisan yang belumdi bagi adalah harta milikbersama para ahli waris, bahkan pengaturannya menurut sistem hukum perdatabarat berdasarkan KUHPerdata merupakan hak mutlak pada ahli waris yangpewaris sendiri tidak di bolehkan mengurangi atau menyimpanginya sesuaiketentuan Legitieme Portie
40 — 4
Bahwa oleh karena itu, adalah wajar apabila Para Penggugatmenutut ganti kerugian baik secara materiil maupun Immateriil KepadaTergugat membayar kerugian sebesar Rp. 240.000,000, (dua ratus empatpuluh juta rupiah); yang harus dibayarkan oleh Tergugat kesemuanya ituharus dibayarkan secara tunai sekaligus hingga lunas dan tidak bolehdicicil; dengan ketentuan dibayarkan dan dimasukkan kedalambudel/kesatuan harta waris, yang kemudian dibagikan sama rataberdasarkan legitime portie masingmasing;Dh Bahwa
47 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, tindakan JudexFacti memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dikutip pada butir25 di atas, maka Judex Facti telah melakukan kesalahan dalammenerapkan hukum, karena telah menghilangkan sifat memaksaketentuanketentuan hukum yang diatur UndangUndang Perkawinan ;Keberatan keempat :Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama telahbertindak melampaui batas wewenangnya dan telah melanggar hukumyang berlaku tentang /egitimatie portie dalam pemberian hibah wasiat ;1.Bahwa
87 — 31
Bahwa selaku ahli waris bukan tidak memiliki kewajiban terhadappewaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya antaralain merawat harta warisannya tersebut agar tidak terlantar, dalamasas hukum waris dapat terdapat 6 asas yang lain, yaitu asaskeutamaan, asas Penggantian (plaatvervuling), asas ahli waris danpewaris meninggal secara bersamaan, asas harta warisan tidakterurus, asas hereditas petitio (kKewenangan menuntut di mukahukum) dan terakhir asas bagian mutlak (legitimatie portie);8.3.
SHERLY MAKALEW ANGKOUW
Tergugat:
PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO CABANG BITUNG
81 — 47
Angkouw harusdibagi dalam bentuk warisan dengan prinsip Legitimie Portie diantara seluruh anakanak M.L. Angkouw20. Bahwa M.L. Angkouw diketahui memiliki sejumlah anakselain Penggugat yaitu Sherly Angkouw. Kalaupun seandainyaTergugat harus membayar ganti rugi karena telah menduduki tanahHalaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pat.G/2019/PN Bitsengketa, maka proses pembayaran harus melibatkan kesepakatanseluruh ahli waris M.L. Angkouw yang masih ada.
-VICTOR
-TRESSY FRANSISKA
-MARIA ULFA
-LAURA CRISTINALIS
-LAURENTYA GABRIEALLIS
-LAURENNA YOLLANDALIS
-MARIA ANTOINETTE
-OSCAR NANLOHY
-CRISTINA NATALIA
Tergugat/Pembanding:
-FREDY SASABONE
-LUCAS RAIPASSA
Tergugat/Terbanding:
KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
Tergugat/Turut Terbanding:
MARIA BERNARD WARELLA
JHONY BERNARD
PIARLY WARELLA
JAMES BERNARD
DIANA BERNARD
121 — 54
Jumlah harta atau bendabenda itu tidak boleh melanggaratau melebihi jumlah legitime portie (suatu bagian mutlakdariahli waris yang akan meninggalkan warisan atau tidakdikurangi dengan pemberian semasa hidup si pewaris ataupemberian dengan wasiat (Pasal 913 KUHPerdata);Bahwa dari syarat syarat yang telah dijelaskan oleh Tergugat IIsampai dengan Tergugat VI telah memenuhi syarat sehinggaPPAT (Pejabat Pembuat akta Tanah) Jacob parera telahmenegluarkan akta tersebut dengan ketentuan dan syarat yangberlaku
493 — 25
mengusahai dan mengerjakan tanah perkara untuk bercocoktanam, sehingga tanah terperkara bukan merupakan tanah ahli warisNATANAEL GINTING yang kapasitasnya hanya sebagai menantu dalamkeluarga PAULUS TAMBUN;Menimbang, bahwa Harta warisan yang belumdi bagi adalah harta milikbersama para ahli waris, bahkan pengaturannya menurut sistem hukum perdatabarat berdasarkan KUHPerdata merupakan hak mutlak pada ahli waris yangpewaris sendiri tidak di bolehkan mengurangi atau menyimpanginya sesuaiketentuan Legitieme Portie
56 — 8
Bahwa untuk obyek sengketa 1 diambil oleh Tergugat Rekonpensiketika keluar dari rumah Penggugat Rekonpensi, sedangkan obyeksengketa 2,3,4,5 dan 6 telah dikuasai dan disembunyikan olehHal 14 dari 58 hal Put NO. 4162/Pdt.G/2015/PA Jr.Tergugat Rekonpensi ketika Penggugat Rekonpensi mengajukangugatan cerai di Pengadilan Agama Jember;10.Bahwa Penggugat Rekonpensi juga mempunyai hak setengah bagianatas harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi secarasepihak sesuai dengan legitimatie Portie Penggugat
46 — 15
ANAK KANDUNG;Bahwa, proses Akta Hibah atau perubahan kepemilikan objek sengketa yangmerupakan harta bawaan dari BAPAK PENGGUGAT yang kemudian diubah lagikepada TERGUGAT( Tergugat ) yang kemudian menjadi Sertipikat dengannomor 282/ Ketowan, diindikasikan penuh rekayasa dan cacat hukum ;10.11.12.13.14.15.Bahwa, Penggugat sebagai ahli waris dari PEWARIS berhak atas harta bawaantersebut ( objek sengketa ) sehingga Penggugat harus diperhitungkan juga( legitieme Portie ) atas objek sengketa tersebut akan
Pembanding/Penggugat I : dr. ATANASIUS PAULUS KOSTANT LAMENG Diwakili Oleh : dr. ATANASIUS PAULUS KOSTANT LAMENG
Terbanding/Tergugat II : Tn. Drs. WILLIAM LAMENG
Terbanding/Tergugat I : NY. LYDIA ENDANG RATU TAGA
40 — 19
telahmembuktikan bahwa Para Pelawan adalah ahli waris yang sah, sehinggapatut dinyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar.Bahwa Surat Silsilah Keluarga Para Pelawandan Surat keterangan abhliwaris berfungsi untuk membuktikan siapasiapa Saja yang berhak atas ahliwaris yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal (pewaris)yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yangberhak dan / atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahliwaris baik berdasarkan /egitime portie
84 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena berdasarkan ketentuantentang hibah tidak membenarkan memberikan seluruh harta kepada salahsatu ahli waris saja (melebihi 1/3 /egietime portie), karena jika masih adaahli waris lain mereka dapat menggugat bagiannya di kemudian hari. Bahwakarena di dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci,mengenai berapakah jumlah keturunan dan dimanakah kedudukan dariPenggugat dalam silsilah (stamboom) keluarga almarhum tersebut.
629 — 842
., Notaris di Jakarta, merupakan dalil yang tidak berdasarhukum dan patut dikesampingkan, karena Tergugat bukannya tidakmau menerima dan mentaati isi dari Akta Wasiat tersebut, namunTergugat mencurigai adanya suatu rekayasa atau kecurangankecurangan yang mungkin terjadi didalam Akta Wasiat tersebut danjuga isi dari Akta Wasiat tersebut telah melampaui batas maksimalpemberian harta warisan (legitimatie portie) sebagaimana yang diaturdidalam Pasal 913 KUHPerdata, sehingga Tergugat selaku Ahli Warisyang