Pertamina (persero)melakukan pendisiribusian gas bumi bersubsidi melalui public service obligasi(PSO) sehingga apabila perseroan ingin mendistribusikan Gas Bumi bersubsiditersebut haruslah mendapat ijin dari PT. Pertamina (persero) yang menjadi matarantai distribusinya ;Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN. Pli.Bahwa benar ahli menerangkan Yang dimaksud dengan mata rantai distribusiGas Bumi bersubsidi yang mendapat ijin distribusi dari PT.

Pertamina (persero) melakukan pendistribusian gas bumi bersubsidimelalui public service obligasi (PSO) sehingga apabila perseroaninginmendistribusikan Gas Bumi bersubsidi tersebut haruslah mendapat ijin dari PT.Pertamina (persero) yang menjadi mata rantai distribusinyaBahwa berdasarkan pendapat ahli dari Badan Pengaturan Hilir Minyak dan GasBumi yang bernama Sdr Parlagutan Tambunan, SH, MH dimana mekanismepengangkutan, penyimpanan Gas LPG bersubsidi dan non subsidi adalahsebagaimana mekanisme penyaluran

Pertamina (persero) melakukanpendistribusian gas bumi bersubsidi melalui public service obligasi (PSO)sehingga apabila perseroan ingin mendistribusikan Gas Bumi bersubsiditersebut haruslah mendapat ijin dari PT.

Pertamina (persero)melakukan pendistribusian gas bumi bersubsidi melalui public service obligasi(PSO), yang mana tujuan terdakwa melakukan pengangkutan tabung gas LPGukuran 3 (tiga) kilogram tersebut adalah untuk dijual kembali sehinggamendapatkan keuntungan dari penjualan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga)kilogram tersebut, dengan demikian Pengadilan menyatakan unsur ini telahterpenuhi atas perbuatan terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka semua unsurdidalam dakwaan alternatif

;Bahwa apabila dicermati dalil gugatan penggugat pada posita point 8,13,14 dan petitumpoint 4,6, dan 7 maka penggugat telah mendasarkan dalil gugatannya pada OnrechtmatigeOverheidsdaad yaitu perbuatan melawan Hukum dalam lingkungan hokum public , bukanmerupakan perbuatan melawan hokum dalam lapangan hokum perdata (Onrechtmatigedaad) , maka oleh karena itu yang berwenang untuk memeriksa dan menagdili perbuatanmelwan hokum oleh penguasa adalah Pengadilan tata usaha Negara .

maksud dan tujuan ini adalah seperti telah diuraikan dalam surat gugatanPenggugat ; = 22 =n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn Menimbang, bahwa terhadap eksepsi (tangkisan) Tergugat I dan Tergugat II tersebut yangmenyangkut masalah kewenangan mengadili absolute (Kompetensi absolute) yang pada pokoknyamenyatakan bahwa dalam perkara A Quo yang didalilkan oleh Penggugat adalah masalah yangdidasarkan pada Onrechtmatige Overheidsdaad yaitu perbuatan melawan Hukum dalamlingkungan hokum public

antara Penggugat denganTergugat I dan Tergugat II adalah masalah penerbitan surat surat Penetapan Pemenang LelangNo.050/66.6/P2BJ2012 , Surat Pengumuman Pemenang Lelang No. 050/66.7/P2BJ2012 tanggal3 mei 2012 , Surat penunjukkan Penyedia barang / Jasa (SPPBJ) No.524.5/9a/BIBTS/2012 tanggal11 Mei 2012 dan Surat pembatalan SPPBJ No.524.5/9a/BIBTS/2012 tanggal 25 Juni 2012 dansekaligus merupakan masalah yang didasarkan pada Onrechtmatige Overheidsdaad yaitu perbuatanmelawan Hukum dalam lingkungan hokum public

Pertamina (Persero) melakukanpendistribusian Gas Bumi bersubsidi melalui public servise pbligasi (PSO)sehingga apabila perorangan ingin mendistribusikan Gas Bumi bersubsiditersebut haruslah mendapat ijin dari PT.

Pertamina (Persero) melakukanpendistribusian Gas Bumi bersubsidi melalui public servise pbligasi (PSO)sehingga apabila perorangan ingin mendistriousikan Gas Bumi bersubsiditersebut haruslah mendapat ijin dari PT.

Pertamina (Persero) melakukan pendistribusian Gas Bumibersubsidi melalui public servise pbligasi (PSO) sehingga apabila peroranganingin mendistribusikan Gas Bumi bersubsidi tersebut haruslah mendapatijin dariPT.

lahir di Surabaya 14 November 2018 minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

bahan pertimbangan agar dapat mengembalikanhak pembanding atas hadhonah yang telah dinyatakan gugur olehPengadilan Tingkat pertama;Bahwa Pengadilan Agama Jayapura dalam memutus perkara tersebut,tidak menerapkan sesuai teori hokum dan bahkan dipandang tergesagesatercermin dalam putusan, bahwa pengadilan tidak berhasil mengungkapfakta namun telah menerapkan hukumnya, sebab bagaimana dapatmenemukan fakta sementara tahapan gugat menggugat atau jawabmenjawab tidak dilalui secara sempurna ( tanpa ada public

penjelasan Bab V Pasal 15 ayat (4) Peraturan tersebutdinyatakan bahwa Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 UndangUndang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakanuntuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti : bunga dansewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti:royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).bahwa yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan" untukperusahaan yang tidak go public

Hal ini sesuaidengan Principle of Fair and Public Trust in Tax Administration bahwapengadminstrasian perpajakan (KPP dan Kanwil WP Besar) terikat padaintrepretasinya atas ketentuan yang berlaku pada amortisasi fiskal AsetAktivitas Pengupasan Lapisan Tanah, sehingga dalam mendepankanperwujudan kepastian dan keadilan hukum maka kepatuhan hukum yangdilakukan baik oleh Wajib Pajak pada dasarnya merupakan causa primadalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan system selfassessment yang berpijak pada

bangunan yangHalaman 4 dari 42 Putusan No 11/Pid.Pra/2016/PN.Dpsperuntukannya untuk Spa, dan oleh karena RUDY MARCIOMEETRA sangat pasif dan tidak bisa mengusahakan permodalanlewat lembaga keuangan dalam hal ini Bank, PEMOHONdiperkenalkan kepada JEREMY THOMAS. oleh Maratul Habibah,melalu RUDY MARCIO MEETRA yang tidak lain adalahteman dari Maratul Habibah (Istri JEREMY THOMAS); Bahwa, dalam pertemuan dengan PEMOHON, JEREMYTHOMAS mengaku memiliki Perusahaan dan sebagai konsultankeuangan dan juga sebagai public

hukumberupa perjanjian atau hubungan hutang piutang yangdilakukan antara dua orang misalnya, ketika realisasi dariperjanjian atau hubungan hukum hutang piutang tersebut tidakHalaman 12 dari 42 Putusan No 11/Pid.Pra/2016/PN.Dpssesuai rencana semula atau terjadi pengkhianatan di antaramereka, seringkali berubah menjadi kasuskasus pidanasebagai penipuan, penggelapan; Bahwa terlapor (JEREMY THOMAS) dalam pertemuandengan PEMOHON mengaku memiliki Perusahaan dan sebagaikonsultan keuangan dan juga sebagai public

Cara yang dilakukan terlapor(JEREMY THOMAS) dengan mengaku memiliki Perusahaan dansebagai konsultan keuangan dan juga sebagai public figure yangbias mengusahakan permodalan untuk pengembangan Vila Kiranalewat Bank atau perorangan; 20 n no nee nnn10.

disepakati dan ditetapkan kedua belah pihak antara Saya AmronSilalahi dengan Timbul Jhonson Situmorang (Kuasa PT Kualagunung) adalah sebesar Rp.10.644.000, (sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);DALAM POKOK PERKARA Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggaptelah dimasukkan dalam pokok perkara;1Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah tersebuttidaklah benar dan hanya dalildalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini public

perbuatan melawan hukum, untuk selanjutnya tanah sengketa harusdikembalikan kepada posisi semula dengan menghukum Tergugat I dan II untuk segeramengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya dan menyerahkan secara baikbaikkepada para ahli waris Raja Hotner Sinaga Alm.Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan sebagai berikut;e Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanahtersebut tidaklah benar dan hanya dalildalil yang diciptakan untuk menimbulkanopini public

Putusan Nomor 36/B/PK/Pjk/2021dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukumyang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumptionjustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukumdan asas kecermatan, karena in casu berupa substansi telah didukungdengan bukti yang cukup memadai bahwa pembukuan PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tahun 2011 diauditoleh kantor akuntan public Hendrawinata Eddy

membongkor sendiri paket tersebut ;Bahwa, selanjutnya terdakwa Ontang Maruli Seregar menelponmanager pelayanan tetapi tidak tersambung;Bahwa, selanjutnya terdakwa Ontang ~Maruli Seregarmemerintahkan saksi untuk menerima paket tersebut dan di prosesbesok harinya yaitu hari Senin tanggal 10 September 2018, tetapi saksitetap menolak menerima paket tersebut ;Bahwa, terdakwa Ontang Maruli Seregar mengatakan kepada saksiharus menerima paket tersebut karena kalau tidak nanti kantor pos akandilaporkan public

setelah itu tidakada lagi komunikasi dengan saksi Herry Maulizar ; Bahwa, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul12.00 datang saksi Muamar ke kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh untukmengirim paket ; Bahwa, saksi Muamar saat melakukan pengiriman tidak membawaidentitas, lalu olen saksi Vera Vella Neva di tolak dan mengatakan tidakada yang membongkor paket untuk melihat isi paket ; Bahwa, saksi ada mengatakan kepada saksi Vera Vella Neva kalautidak diterima dikhatirkan akan dilaporkan oleh public

Kemudian terdakwamengatakan kepada saksi Vera Vella Vena Bin Marzuki harus menerimapaket tersebut karena kalau tidak nanti Kantor pos akan dilaporkan public kemedia ;Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Bna.Bahwa, kemudian terdakwa menjumpai saksi Muammar,menanyakan dimana paketnya, saksi Muammar menggatakan paket adadalam mobil lalu terdakwa meminta saksi Fajriadi Alias Adi bin MuhammadDahlan AB untuk menggangkat paket dari dalam mobil ke atas timbangan;Bahwa, saksi Vera Vella Vena

Kemudian terdakwa memerintahkan saksiVera Vella Vena Binti Marzuki untuk menerima paket dan di proses besokharinya yaitu hari Senin tanggal 10 September 2018, tetapi saksi tetap menolakmenerima paket tersebut, Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi VeraVella Vena Binti Marzuki harus menerima paket tersebut karena kalau tidaknanti kantor pos akan dilaporkan public ke media.Terdakwa menjumpai saksi Muammar, menanyakan dimana paketnya, saksiMuammar menggatakan paket ada dalam mobil lalu terdakwa

menelpon manajer pelayanan tetapi tidak tersambung.Kemudian terdakwa memerintahkan saksi Vera Vella Vena Binti Marzuki untukmenerima paket dan di proses besok harinya yaitu hari Senin tanggal 10September 2018, tetapi saksi Vera Vella Vena Binti Marzuki tetap menolakmenerima paket tersebut, Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi VeraHalaman 42 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Bna.Vella Vena Binti Marzuki harus menerima paket tersebut karena kalau tidaknanti kantor pos akan dilaporkan public

Dengan demikian terbukti PP Nomor 60 Tahun 2016 melanggar danbertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 bertentangandengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik yang menyatakan:"(4) Penentuan biaya/tarif pelayanan public sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan

Bahwa menurut Pemohon, pengaturan jenis dan tarif baru PNPByang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016tersebut sangatlah membebani masyarakat, dimana seharusnyakebijakan yang akan diberlakukan kepada public akan dilaluidengan bermacam proses, baik evaluasi, identifikasi kebutuhan(identification of needs), dan yang paling penting adalah melakukanupaya uji public terlebin dahulu, sehingga sebuah kebijakan padaakhirnya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Penyesuaian tarif dan jenis pad a Pasal1 ayat (1) huruf d, e, f, g, h, 11.dan n serta huruf D, E, F, G, H, dan N Lampiran pp Nomor 60 Tahun2016 dilakukan dalam rangka optimalisasi dalam rangka optimalisasipelayanan public yang cepat dan optimal, dimana penyesuaian(kenaikan) tarif tersebut dikarenakan tidak adanya ketersedianyaanggaran dari Pemerintah.Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak melibatkan partisipasimasyarakat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2016 sebagaimana diatur

Selanjutnya apabila dicermati pada ketentuan Pasal 31 ayat 4 UUNomor 25 Tahun 2009 terdapat frasa "dan berdasarkan peraturanperundangundangan", dengan demikian Bahwa dalam hal PNBP Polritermasuk dalam lingkup pelayanan public sebagaimana didalilkan olehPemohon, penentuan tarif layanan ditetapkan berdasarkan penyesuaiantariff dan jenis pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016didasarkan pada UndangUndang yaitu UU Nomor 20 Tahun 1997 yangmenyebutkan jenis dan tariff PNBP dapat ditetaopbkan melalui

/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006, Tergugat dalam Rekonvensitelah melakukan manuver berupa tindakan/perbuatan melawan hukum yangberpotensi mendatangkan kerugian baik moril dan materiil serta merusaknama baik Penggugat dalam Rekonvensi di antaranya: Membuat opini public di media massa bahwa tanah sengketa yang telahdieksekusi (pengosongan dan pembongkaran) adalah miliknya dibuktikandengan sertifikat hak milik masih terdaftar atas nama orang tua Tergugatdalam Rekonvensi; Tergugat dalam Rekonvensi

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menghentikan segalatindakan/perbuatan melawan hukum Tergugat dalam Rekonvensimembuat opini public di media masa yang menyatakan tanah sengketaadalah miliknya;3.

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 34/Pdt/G/2002/PNTK., tanggal 19 Februari 2003 juncto Putusan Pengadilan TinggiTanjungkarang Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., tanggal 22 Mei 2003 junctoPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 1262 K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus2008 yang telah selesai dilaksanakan oleh Pengadilan NegeriTanjungkarang tanggal 28 Januari 2015, terhitung sejak putusan ini;Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menghentikan segalatindakan/perbuatan melawan hukum Tergugat dalam Rekonvensi membuatopini public

Majalengka karena Sakit (sebagaimana bukti P-3), Fotokopi International Certificate Of Vaccination Or Revaccination Againts Smallpox yang dikeluarkan oleh Public Health Service Imigration Center Majalengka Regency Republik Of Indonesia atas nama Abas berusia 48 (empat puluh delapan) tahun dan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Haji Abas beralamat di Pilangsari-Jatitujuh yang berlaku sejak tanggal 19 April 1976 sampai dengan 19 Mei 1976 yang dikeluarkan oleh KADAPOL VIII Jawa Barat yang

No.621 K/Pdt.Sus/2009sebenarnya sudah tidak baru lagi dari segi bentuk maupun konfigurasinya, atau dengan kata lain sudah menjadi milik umum (public domain) dan Tergugat hanya memanfaatkan celah hukum dalam Undangundang No. 31 Tahun 2000tentang Desain Industri, yang menganut azas/prinsip pendaftaran pertamadalam perlindungan Desain Industri.

Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan "seolaholahdesain industri Daftar No.ID 005 871, ID 005 970 dan ID 005 971 tidakmemenuhi unsur kebaruan (not novel) karena telah lama beredar dantelah diungkapkan kepada masyarakat luas melalui iklan pada mediacetak sejak tahun 1999 serta bahwa desain TEMPAT MAKAN BAY,CANGKIR MINUM BAYI, TUTUP CANGKIR M/NUM BAYI yangdidaftarkan Tergugat adalah sudah menjadi milik umum (public domain),namun sesungguhnya dengan memperhatikan dan merujuk padaUndangUndang

alas hak Desain Industri atas feeding set yang diproduksi dandipasarkannya, dengan demikian Termohon Kasasi sama sekali bukanlahpihak yang berhak dan berwenang (disqualifikasi in person) untukmengajukan gugatan Termohon Kasasi hanyalah pihak peniru/penjiplakbarang (free rider) dan dirinya bukanlah pemilik desain, Pemohon Kasasilah si pencipta, pendesain, pemakai pertama serta pendaftar pertama danoleh karenanya sebagai pemilik desain satusatunya, dan desain ciptaannyabelumlah menjadi milik umum (public

No.621 K/Pdt.Sus/2009Pengadilan yang mempermasalahkan kepemilikan suatu benda, padahal iabukan pemilik, maka tampilannya ia sebagai Penggugat berada dalamdiskualifikasi in person",Karena dalam hal ini Termohon Kasasi mengklaim secara sepihak atasdasar dugaannya semata bahwa desain produk feeding set a quo telahmenjadi milik umum (public domain), dimana Termohon Kasasi jugamerupakan bagian dari masyarakat umum sehingga turut memiliki desaina quo quad non, dan sesungguhnya desain produk a quo adalah

domain, kalau dianggapnya public domain mengapa harusmerubah produknya.

Dengandemikian maka Pengadilan Agama Karanganyar mempunyai kewenangan' absolut untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 P.2 P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Pemohon danPemohon II di persidangan ternyata telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku untukdijadikan sebagai alat bukti di persidangan Karena telah bermaterai cukup dan di nasegelentoleh pejabat public yang berweang karena itu alat alat bukti tesebut dapat diterima dandipertimbangkan); 2n nn nnn nnn

Nugraha, lahir pada tanggal 02 Maret 2018 minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Karyawan PT Mustika Ratu periode bulan Januarisampai dengan Desember tahun 2012 atas nama SUGENG PRIBADI.. 1 (Satu) bendel fotocopy Bukti Data potongan gaji Karyawan PT MustikaRatu untuk Koperasi Karyawan PT Mustika Ratu periode bulan Januarisampai dengan Desember tahun 2013 atas nama SUGENG PRIBADI.. 1 (satu) lembar Surat PT Mustika Ratu Tok Nomor 104/MR/HRD/P/Ext/IV2013 tanggal 28 April 2013 mengenai Daftar namanama orangyang bukan sebagai karyawan PT Mustika Ratu.. 1 (satu) set Surat Certified Public

Accountants & Consultan (AgusUbaidilah & Rekan) Nomor 046/KAP.AUR/II/2014 tanggal 7 April 2014mengenai Progres Audit Koperasi Karyawan Mustika Ratu atas LaporanKeuangan 2014.. 1 (satu) buku laporan tahunan Koperasi Karyawan PT Mustika Ratu,Tbk tahun ke2 Kepengurusan Periode 20112014 pada tanggal 29 Juli2014.. 1 (Satu) buku Certified Public Accountants & Consultan (Agus Ubaidilah& Rekan) tentang Laporan Auditor Independen, Laporan Tahunan DanLaporan Keuangan Koperasi Karyawan PT Mustika Ratu, Tok

Karyawan PT Mustika Ratu periode bulan Januarisampai dengan Desember tahun 2012 atas nama SUGENG PRIBADI.. 1 (Satu) bendel fotocopy Bukti Data potongan gaji Karyawan PT MustikaRatu untuk Koperasi Karyawan PT Mustika Ratu periode bulan Januarisampai dengan Desember tahun 2013 atas nama SUGENG PRIBADI..1 (satu) lembar Surat PT Mustika Ratu) Tok Nomor104/MR/HRD/P/Ext/IV2013 tanggal 28 April 2013 mengenai Daftarnamanama orang yang bukan sebagai karyawan PT Mustika Ratu.. 1 (satu) set Surat Certified Public

Accountants & Consultan (AgusUbaidilah & Rekan) Nomor 046/KAP.AUR/II/2014 tanggal 7 April 2014mengenai Progres Audit Koperasi Karyawan Mustika Ratu atas LaporanKeuangan 2014.. 1 (Satu) buku laporan tahunan Koperasi Karyawan PT Mustika Ratu,Tbk tahun ke2 Kepengurusan Periode 20112014 pada tanggal 29 Juli2014.. 1 (Satu) buku Certified Public Accountants & Consultan (Agus Ubaidilah& Rekan) tentang Laporan Auditor Independen, Laporan Tahunan danLaporan Keuangan Koperasi Karyawan PT Mustika Ratu, Tok

Pemberhentian dan Pengangkatan PerangkatDesa di Kabupaten, Jombang terlalu dipaksakan dan secara nyata bahwapengangkatan maupun pemberhentian Perangkat Desa belum diaturdalam Peraturan Menteri ;"Bahwa judex facti telah keliru pemehaman terhadap peraturanperundangundangan yang PEMBANDING' dahulu PENGGUGATcantumkan dalam gugatan terutama yang terkait dengan perkara aquo.Pemahaman terhadap peraturan perundangan di Kabupaten Jombangsangkat dibutuhkan karena telah terjadi penurunan pemahaman dalammencerna hokum public

sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan atas PutusanPengadilan Pajak a quo dan mengadili kembali dengan pertimbanganhukum bahwa karena terbukti Pemohon Banding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) adalah Pengusaha Kawasan bBerikat (videKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 2556/KM.4/2014, tertanggal 14November 2014) dan dalam Laporan Keuangan Audited dari KAP PaulHadiwinata, Hidayat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (PKF) bahwaPemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalahmerupakan perusahaan go public