Ditemukan 753 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 33/Pid.sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 3 Desember 2014 — 1.SUHARMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN 2.M. IRSYAD, ST Bin MAKASI
7114
  • jabatan Anggota;e Iswadi, ST (PNS di Bappeda Kabupaten AcehTenggara) jabatan Anggota.Bahwa ketika mengambil keputusan (rapat) yang menyatakan bahwa pelelangandinyatakan gagal panitia (saksi Yuliardi, saksi Leni Junita, saksi Iskandar Z, saksiSaiful Rizal dan saksi sendiri) telah melakukan musyawarah yang dilaksanakan dikantor Depag Provinsi Aceh untuk mengambil keputusan terhadap hasil daripenawaran yang masuk dan setelah dilakukan evaluasi secara bersamasama, dankeputusan tersebut diambil secara voting
Register : 21-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.BUDI HERMANSYAH, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.ARIYA SATRIA, SH Terdakwa: BASIR DUWILA Alias OM BA
16864
  • pendidikan, saksi jelaskan sebagai berikut:e Sekolah Dasardi SD Negeri Kou lulus tahun 1998 ;e Sekolah Menengah Pertama di Mts Negeri Sanana lulus tahun 2001e Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Ternate lulus tahun 2004Untuk riwayat pekerjaan, saksi jelaskan sebagai berikut :e Bahwa setelah lulus SMA Negeri 5 Ternate, saksi kembali ke kampunghalaman dan bekerja sebagai tani kelapa sampai dengan sekarang ;Sekitar bulan Oktober 2016, saksi dipilin menjadi ketua pemuda desa koudengan pemilihnan secara voting
Register : 21-05-2019 — Putus : 06-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 6 September 2019 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.BUDI HERMANSYAH, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.ARIYA SATRIA, SH Terdakwa: RUSNI TEAPON, Amd.Kom Alias RUNI
148169
  • pendidikan, saksi jelaskan sebagai berikut :e Sekolah Dasar di SD Negeri Kou lulus tahun 1998 ; Sekolah Menengah Pertama di Mts Negeri Sanana lulus tahun2001 ; Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Ternate lulus tahun2004 ;Untuk riwayat pekerjaan, saksi jelaskan sebagai berikut :e Bahwa setelah lulus SMA Negeri 5 Ternate, saksi kembali ke kampunghalaman dan bekerja sebagai tani kelapa sampai dengan sekarang ;Sekitar bulan Oktober 2016, saksi dipilin menjadi ketua pemuda desa koudengan pemilihan secara voting
Register : 16-05-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK
Tanggal 24 September 2013 — MUJIMAN
6218
  • Yk.Bahwa pada tahun 2010 KONI menerima bantuan hibah dari Pemda KabupatenSleman, untuk tahun 2010 lupa, tetapi untuk tahun 2011 sekitar Rp. 7 milyar ; Bahwa hibah tersebut prosesnya mulai dari proposal, kemudian diverifikasi dan biasanya Dewan bisa aklamasi bisa voting ;Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk tahun 2010 dan 2011 apakah KONIme mbuat pertanggung jawaban kepada Pemda; Bahwa yang harus mempertanggung jawabkan adalah penerima hibah, setelah menerima dana harus dipertanggung jawabkan ;Bahwa
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
HERADIAN SALIPI
Terdakwa:
RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN
14733
  • jabatanRamli dalam fraksi tidak tahu karena Terdakwa pun tidak punya jabatanapaapa di Komisi A;Bahwa di fraksi untuk suatu keputusan misal di paripurna tidak adadibicarakan di fraksi Demokrat, Terdakwa rapat fraksi pun tidak pernahikut;Bahwa Terdakwa jadi anggota DPRD cuma 8 bulan;Bahwa Terdakwa ikut rapat paripurna pengesahan APBD 2014, ikut rapatparipurna pengesahan PAPBD 2014, dan ikut rapat paripurnapengesahan APBD TA 2015, keputusan fraksi Demokrat adalahmenyetujul secara aklamasi tidak ada voting
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
12572014
  • untukmenghidupkan itu, maka tadi sudah ahli sampaikan itu ada kertaskemudian ditiup oleh angin;Bahwa setelah di sampel tentunya saja di saksikan oleh pihak terkaitjuga oleh pihak KLHK kemudian diproses di berita acara kemudianstempel dibawa oleh pihak KLHK sampai ke Lab, di Lab dilakukananalisis;Bahwa dibungkus sesuai dengan peruntukannya, kalau arang kitagunakan plastik, sedangan karena itu tumbuhan bawah karenabeberapa masih hidup kami masukan didalam amplop supaya tetapsegar pada saat analisis, kemudian di voting
Putus : 07-01-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Juventius, SE
4381216
  • AMRIH UTOMO (Alternate).e Komite Kredit Tingkat Kedua : SULAIMAN A ARIANTO ,KARTINI SALLY , KEPAS ANTONI A MANURUNG , ESTHIWISETO BAROTO.e CHRISNA PRANOTO (Compliance selaku non voting member). Bahwa , Nota Analisa Kredit No. CMG.BD1/0110/2015 tanggal 30 Juni 2015dibahas dalam Rapat Komite Kredit Kategori A.3 pada tanggal 13 Juli 2015 dikantor Pusat Bank Mandiri Jakarta.
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
7902399
  • ada, orang biro hukumnya sudah ngomong Pak,terus kita mau bicara dengan siapa, yang berhadapan dengan kami ituBiro Hukum, dan kemudian dituangkan dalam Draft II;Bahwa mengusulkan itu Hak anggota DPRD untuk menyampaikan usulandan bagian dari kewajiban juga harusnya, karena tugas anggota DPRD itumemang menyampaikan usulan itu;Bahwa Rapat, Misal saksi menyampaikan usulan pasal A menurut kamiusulannya kemudian kesimpulannya yang disepakati bersama itulah yang253disetujui, didalam forum itu tidak ada voting
    kita tidak pernah voting dalampembahasan ini, musyawarah, itu dimungkinkan tetapi tidak pernah,kesepakatan saja;Bahwa gak ada itu gak benar, yang ada paripurna zonasi, yang tata ruangtidak pernah ada paripurna, jangan bapak pegangpegang catatan sana,Pak Paripurna itu pakai undangan;Bahwa perjanjian kerjasama antara pengembang tidak pernahdikonsulkan kepada Balegda;Bahwa saksi tidak tahu terdakwa terima uang dari ariesman terkaitraperda ini;Bahwa kalau Terdakwa di calonkan sebagai Cagub atau Cawagubmemang
Register : 11-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 303/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Juli 2020 —
7541737
  • Putusan No. 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel.50 hari kerja";6) Pada tanggal 23 November 2018 dengan materi "PenyampaianPermohonan Penundaan Perpanjangan Proposal Perdamaian selama60 hari kerja";7) Pada tanggal 5 Desember 2018 dengan materi "Voting PenerimaanPermohonan Perpanjangan Proposal Perdamaian Selama 60 harikerja", dan pertanggal tersebut Direksi PT. PTP dan PT. BBP telahberganti menjadi Hengky Koestanto dan selanjutnya Saksi tidak lagimenghadiri Sidang PKPU PT. PTP ataupun PT.
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
14961230
  • MUAFAQ tetap masuk dalam usulan saksi tidakmengetahui, yang mengharuskan M MUAFAQ tetap diusulkanadalan Plt Kakanwil sdr HARIS HASANUDIN yangdisampaikan didalam rapat.Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara hasilrapat tanggal 26 Oktober 2018, saksi menandatangani absen,Hal 58 dari 597, Putusan No.87/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pstsaat muncul beberapa nama akhirnya tidak ada voting, HARISyang langsung mengambil keputusan siapa yang diusulkan.Surat usulan awal tidak ditarik, ada dua surat
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
803343
  • terkait dengan uang dari tindak pidana korupsi sepertimentransfer dengan maksud untuk menyembunyikan hasiltindak pidana, sedangkan Pasal 4 adalah orang yangmenyembunyikannya;Bahwa menurut pendapat ahli untuk menerapkan Pasal 3 danPasal 4 TPPU harus dibuktikan terlebin dahulu Pasal 2 ayat (1)tindak pidana asal;Bahwa menurut pendapat ahli, yang dimaksud dengankompeten adalah orang yang mempunyai decision makerdalam komitmen termasuk juga seseorang yang masuk dalamsatu bagian dari suara terbanyak dalam voting
Register : 12-11-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
21960
  • Saksi tidak dilibatkan dalam penentuan/ pembentukanharga cetak tersebut.Bahwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) adalah terdiri dari kepalasekolah yang ada di wilayah Bogor Selatan dan untuk penunjukanKetua K3S berdasarkan rapat yang dipilih secara voting, sedangkanuntuk membantu tugas ketua K3S maka pengurus dipilin sendiri olehKetua K3S terpilin untuk membantu tugas ketua K3S yakni Sekretarisdan bendahara.
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Juni 2019 — 1.Tonnies Sianturi 2.Tohonan Silalahi 3.Murni Elieser Verawaty Munthe 4.Dermawan Sembiring 5.Arlene Manurung 6.Syahrial Harahap
34785
  • Yang saksi tahu bahwa pernah interpelasi pertamakali adalah 2011 terkait mutasi jabatan eselon Ill yang jumlahnya 135hingga 138 orang yang dianggap melanggar Permendagri, akan tetapipada waktu dilakukan voting yang mengajukan interpelasi kalah, lalupada tahun 2014 akhirnya ada beberapa orang yang sudah mengusulkanhak interpelasi terkait rasionalisasi APBD dan juga penjamin yangdilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho;Bahwa saksi mengetahui:e BB No. 5 : 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir keputusanmenteri