Bahwa pendapat tergugat yang menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) tidakdapat dilakukan pengurangan atau pembatalan meskipun STP tersebut dalamkenyataannya tidak benar, menurut Penggugat justru bertentangan dengan ketentuandalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP dan Pasal 14 ayat (2) UU KUP. Dalam halini, Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP menyatakan bahwa yang dapat dikurangkanatau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak adalah ketetapan pajak (bukan hanyasurat ketetapan pajak).

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37499/PP/M.XII/99/2012 tanggal 02 April 2012 tersebut harus dibatalkan.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP1063/WPJ.10/2011 tanggal 23 Juni 2011, tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juni 2008 Nomor : 00029/107/08/508/10 tanggal 8 Maret 2010, atasnama Penggugat, NPWP : 01.675.397.2508.000, sehingga besarnya sanksiadministrasi berupa denda berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang KUPHalaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1646 B/PK/PJK/2016dihitung kembali menjadi sebesar Rp3.383.727,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu alasan

.: 00030/207/96/056/98, tanggal penerbitan : 20 Agustus1998 (bukti P7) yang isinya menyatakan bahwa untuk masa pajak Januari1996 sampai dengan Desember 1996, jumlah PPN yang masih harus dibayaroleh Penggugat adalah sebesar Rp 2.795.416.336, (dua milyar tujuh ratussembilan puluh lima juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluhenam rupiah) ;Bahwa disamping SKPKB tersebut (Vide bukti P7), Kantor Pajak jugamengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa No. 00082

Ro 651.367.757Denda 2% /bulan (Pasal 13, ayat 2 UU No.9 Tahun 1994) Ro 312.656.523Sub total untuk PPN importahun 1996 ....................:008 Rp 1.615.392.037Denda/ounga atas pajak yang belum dibayar setelahdikeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) 2% /bulanmulai Oktober 1998 s/d Desember 1999 (Pasal 13, ayat 2UU NO.9 Tahun 1994) oo... cece eee e eee ee ee ee eee ee tees Rp 484.617.611PPN tahun 1997 yang tidak diakui oleh bank ................ Rp 362.708.944Denda 100% (Pasal 13, ayat 3.c.

Rp 1.615.392.037,Denda/ounga atas pajak yang belum dibayarsetelah dikeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP)2% /bulan mulai Oktober 1998 s/d Desember 1999 ........ Rp 484.617.611,PPN impor tahun 1997 dan denda sebesar ................4. Rp 899.518.181,PPN impor tahun 1998 dan denda sampai denganbulan Desember 1999 sebeSar ................ccccc cece e sence Rp 67.061 .503,Pembayaran Bea Masuk periode Januari 1997 s/d April1998 yang tidak diakui oleh Tergugat IV sebesar ...........

Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 14420/PP/M.VI/99/2008, tanggal 17 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat denganposita perkara pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Gugatan terhadap Surat TergugatHalaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 222 B/PK/PJK/2009 S20WPJ.04/KP.1109/2008 tanggal 11 Pebruari 2008, yang merupakan penolakanTergugat terhadap permohonan pengurangan/pembatalan atas Surat

Tagihan Pajak("STP") Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Nomor 00795/107/05/018/07 tanggal 30Januari 2007 dengan rincian sebagai berikut :1 Pajak yang kurang dibayar Rp. 2 Sanksi Administrasi:Denda Pasal 14 (4) KUP Rp.2.692.237.383.003 Jumlah yang masih harus dibayar Rp.2.692.237.383,00bahwa dalam rangka pengajuan permohonan gugatan serta melengkapi surat suratpermohonan Penggugat sebelumnya ke Tergugat, maka perlu Penggugat jelaskankembali halhal yang menjadi dasar permohonan gugatan serta alasanalasan

Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan SuratKeputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, sertaPutusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harusdibayar bertambah, untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ;b.

Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang KUP, maka KPP Migas akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak(STP) berupa sanksi administrasi denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak(DPP);Perlu diketahui bahwa sampai dengan surat gugatan ini Penggugat laporkan,Penggugat belum bisa memperoleh Surat No S1234/PJ.02/2012 tersebut,sehingga Penggugat tidak mengetahui isi surat tersebut;Pada tanggal 18 November 2013, KPP Migas menerbitkan STP Nomor00004/107/07/081/13, dengan perincian sebagai

Atas Faktur PajakCacat tersebut, apabila Pajak Masukannya dikreditkan oleh PTPertamina, maka berpotensi dapat merugikan keuangan Negarasebesar Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur PajakKeluaran tersebut;Bahwa menurut Majelis, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atasFaktur Pajak yang pengisiannya "tidak sesuai" dengan ketentuanPasal 13 ayat (5) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai dan jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir

Berikut faktafakta untuk menjelaskan kerugian yang dialamiPemohon, dalam kronologis yang dibagi dalam 2 (dua) klaster yangsaling berkelanjutan dimulai dari klaster berakhir di klaster II:a) Klaster : Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)e Pemohon melakukan pengkreditan Pajak Masukan pertamakali pada Januari 2007 senilai PPN Rp2.070.000,00;e Pada pertengahan Tahun 2008, Pemohon mulaimelaksanakan pembangunan fisik gedung perkantoranSainath Tower yang akhirnya diselesaikan pada bulan AprilTahun 2016;

Putusan Nomor 11 P/HUM/2021e Setelah melewati Januari 2010 (3 tahun sejak saatpengkreditan Pajak Masukan pertama kali), Pemohon belummelakukan penyerahan JKP berupa persewaan gedungperkantoran;Pada bulan April sampai Mei tahun 2016 menjelangpemberlakuan Program Pengampunan Pajak UndangUndangNomor 11/2016 oleh KPP PMA Enam diterbitkan 2 (dua)Nomor Surat Tagihan Pajak (STP) supaya Pemohon wajibmembayar kembali ke kas negara atas pengembalian PajakMasukan yang telah diterima:1.

serta telah nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkanselurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP841/WPJ.24/BD.0603/2009, tanggal 11 November 2009, tentangpembatalan atas Surat

Tagihan Pajak (STP) yang Tidak Benar PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Maret 2002, Nomor 00003/107/02/642/09,tanggal 29 Juni 2009, atas nama Penggugat (sekarang Termohon PeninjauanKembali), NPWP: 01.581.264.7642.001, sehingga perhitungan Pasal 14 ayat(4) KUP menjadi Nihil adalah nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dengan pertimbangan:a.

Bahwa pada tanggal 28 September 2011, Penggugat menerima SuratTeguran dari KPP Pratama Jakarta Cilandak, setelan Penggugat bukaternyata Surat Teguran tersebut berisi tentang salah satu Surat Teguranmengenai Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Pajak Desember 2009Nomor 00251/107/09/016/11 yang sudah lewat waktu pembayarannya/jatuh tempo;5.

Bahwa pada tanggal 28 September 2011, Penggugat menerima SuratTeguran dari KPP Pratama Jakarta Cilandak, setelan Penggugat bukaternyata Surat Teguran tersebut berisi tentang salah satu Surat Teguranmengenai Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Pajak Desember 2009Nomor 00251/107/09/016/11 yang sudah lewat waktu pembayarannya /jatuh tempo;5.

pembatalannya menurut Pemeriksa tidak sesuai dengan peraturanyang ada;3. bahwa kemudian pemberitahuan hasil pemeriksaan (PHP) diterbitkanyang mana Penggugat tidak bisa menerima sepenuhnya/menolak hasilPHP tersebut karena menurut Penggugat bahwa pembatalan Faktur Pajaktersebut sudah memenuhi prosedur;4. bahwa pada tanggal 28 September 2011, Penggugat menerima SuratTeguran dari KPP Pratama Jakarta Cilandak, setelan Penggugat bukaternyata Surat Teguran tersebut berisi tentang salah satu Surat Teguranmengenai Surat

Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Pajak Desember 2009Nomor 00251/107/09/016/11 yang sudah lewat waktu pembayarannya /jatuh tempo;5. bahwa pada saat itulah Penggugat baru menyadari bahwa ternyataSKPKB sudah diserahkan kepada Penggugat bersamaan dengan STPPPN dan berkasberkas SKPKB lainnya, akhirnya Penggugat mencobamencari berkas SKPKB tersebut yang posisinya sudah tercampur dengandokumendokumen hasil pemeriksaan yang sudah dikembalikan oleh TimPemeriksa kepada Penggugat (seperti yang sudah dijanjikan

1.465.325.400Jumlah y.m.h (lebih) dibayar 1.465.375.400 0 1.465.375.400 Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat NomorKEP515/WPJ.06/BD.06/2009 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak a quo, dengan latar belakang dan penjelasansebagai berikut:Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008, Penggugat telah mengajukan permohonanpenghapusan/pengurangan denda Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada Kepala KPPPratama Jakarta Tanah Abang Satu, sehubungan dengan Surat

Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor00038/107/022/08, untuk Masa Pajak September 2006, yang ditujukan kepadaPenggugat;Bahwa latar belakang pengajuan permohonan tersebut dikarenakan pihak yangPenggugat pungut (pihak pembeli) baru membayarkan PPN atas pembelian tersebuttanggal 5 September 2008;Bahwa dalam surat jawabannya Nomor S00021/WPJ.06/KP.1003/2008, tertanggal 27Oktober 2008, Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, menyatakan:berdasarkan

Latar Belakang;Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor00001/187/05/091/09 tanggal 3 November 2009 atas pelaksanaankewajiban PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak yang dalamgugatan ini adalah Penggugat:Bahwa atas STP tersebut kemudian dikeluarkan Surat Keputusan(SK) DJP tentang Surat Pembetulan STP Nomor KEP00100/WPJ.19/KP.0103/2009 tanggal 25 November 2009, yang membetulkan STPNomor 00001/187/05/091/09 tersebut yang semula Rp 557.619.629,00menjadi Rp 369.335.976,00:Bahwa

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupabunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan dalam hal sanksi tersebutdikenakan karena kekhilafan Wajid Pajak atau bukan karenakesalahannya;Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Penggugat menyampaikanSurat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Pasal 9 (2a)atas Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor 00001/187/05/091/09 tanggal 3Halaman 2 dari 44 halaman.

kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000.(3) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacatsebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yangtidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena PajakBahwa yang menjadi masalah dalam sengketa gugatan ini adalah masalahYuridis, yaitu penerapan sanksi administrasi berupa denda berdasarkanPasal 14 ayat (4) UU KUP terkait dengan penerbitan Faktur Pajak yangtidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN.Bahwa Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00166/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 Masa PajakDesember 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00002/WPJ.07/KP.0303/2011 tanggal 12Januari 2011 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak nomorLAP490/WPJ.07/KP.0305/2010 tanggal 18 Juni 2010.Bahwa STP sebesar Rp611.723.658,00 (setelah dilakukan pembetulanbesarnya sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) KUP menjadisebesar

Dari hasil pemeriksaan pajak tersebut diterbitkan beberapa Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) danbeberapa Surat Tagihan Pajak (STP) PPN, yang tersebut di bawah ini; Pada tanggal 23121997 diterbitkan SKPKB PPN.

yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap SuratTergugat Nomor KEP826/WPJ.12/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentangPembetulan atas Keputusan Tergugat Nomor KEP459/WPJ.12/2011, mengenaiPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat

Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2006 Nomor00002/107/06/651/2010 tanggal 27 September 2010 atas nama Penggugat,Halaman 17 dari 19 halaman.

Bahwa pada tanggal 28 September 2011, Penggugat menerima SuratTeguran dari KPP Pratama Jakarta Cilandak, setelan Penggugat bukaternyata Surat Teguran tersebut berisi tentang salah satu Surat Teguranmengenai Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Pajak Desember 2009Nomor 00251/107/09/016/11 yang sudah lewat waktu pembayarannya/jatuhtempo;5.

Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang KUP, maka KPP Migas akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak(STP) berupa sanksi administrasi denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak(DPP);Perlu diketahui bahwa sampai dengan surat gugatan ini Penggugat laporkan,Penggugat belum bisa memperoleh Surat No S1234/PJ.12/2012 tersebut,sehingga Penggugat tidak mengetahui isi surat tersebut;Pada tanggal 18 November 2013, KPP Migas menerbitkan STP Nomor00007/107/06/081/13, dengan perincian sebagai

AtasFaktur Pajak Cacat tersebut, apabila Pajak Masukannya dikreditkanoleh PT Pertamina, maka berpotensi dapat merugikan keuanganNegara sebesar Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur PajakKeluaran tersebut;Bahwa menurut Majelis, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atasFaktur Pajak yang pengisiannya "tidak sesuai" dengan ketentuanPasal 13 ayat (5) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai dan jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PajakPenghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2007 terhadap Turut Tergugat telahditerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) tanggal 11 Desember 2013. Sedangkan untuk Tahun Pajak2008 telah diterbitkan STP dan SKPKB tanggal 22 Maret 2013.H.

Yahya Harahap, S.H. dalam bukunyaRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: SinarGrafika, 2005), halaman 314, Bukti T6;Fotocopy sesuai dengan aslinya Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunyaPerbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, (Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2005), Halaman 1011, Bukti T7;Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tagihan Pajak (STP) dan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun Pajak 2007 (26 set), Bukti T8;Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tagihan

Pajak (STP) dan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun Pajak 2008 (23 set), Bukti T9;Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak pada tanggal 4Februari 2015 (11 set), Bukti T10;Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak pada tanggal 22 April 2014(12 set), Bukti T11;Surat Teguran terhadap Wajib Pajak Melina NPWP 06.957.838.3518.000

pembatalannya menurut Pemeriksa tidak sesuai dengan peraturanyang ada;Bahwa kemudian pemberitahuan hasil pemeriksaan (PHP) diterbitkanyang mana Penggugat tidak bisa menerima sepenuhnya/menolak hasilPHP tersebut karena menurut Penggugat bahwa pembatalan FakturPajak tersebut sudah memenuhi prosedur;Bahwa pada tanggal 28 September 2011, Penggugat menerima SuratTeguran dari KPP Pratama Jakarta Cilandak, setelah Penggugat bukaternyata Surat Teguran tersebut berisi tentang salah satu Surat Teguranmengenai Surat

Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Pajak Desember 2009Nomor 00251/107/09/016/11 yang sudah lewat waktu pembayarannya /jatuh tempo;Bahwa pada saat itulan Penggugat baru menyadari bahwa ternyataSKPKB sudah diserahkan kepada Penggugat bersamaan dengan STPPPN dan berkasberkas SKPKB lainnya, akhirnya Penggugat mencobamencari berkas SKPKB tersebut yang posisinya sudah tercampur dengandokumendokumen hasil pemeriksaan yang sudah dikembalikan oleh TimPemeriksa kepada Penggugat (seperti yang sudah dijanjikan ketikamelakukan