Ditemukan 814 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-05-2017 — Putus : 29-09-2017 — Upload : 13-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk
Tanggal 29 September 2017 —
18235
  • ada pemasukan dan pengeluaran keuangan desa harusdituangkan dalam Peraturan Desa;Bahwa tidak ada kegiatan yang menggunakan uang kas desa yangtidak dituangkan dalam peraturan Desa karena setiap kegiatan desayang menggunakan keuangan desa harus dituangkan dalam peraturanDesa;Bahwa Peraturan yang disahkan oleh BPD berupa pungutan Desa,pengelolaan kekayaan Desa, RKPDesa/rencana kerja pemerintahdesa, pertanggungjawaban APDesa dan rencana pembangunanjangka menengah desa;Bahwa tidak ada kegiatan yang menggunaan
Putus : 17-12-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 757 K/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Desember 2014 — TITIN INDRIANY
13768 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BDL sebagai debitur pada tanggal 28 Desember2010 juga telah memberikan jaminan selain dari SHGU 102, yangnilainya sesuai dengan ketentuan lebih besar dari nilai kredit yangdiberikan kepada BNI SKM Medan (Vide Bukti T46 s/d T55) ;Terlebih lagi saat ini dengan menggunaan alat penegak hukum M.Aka yang bertindak sebagai pribadi telan merekayasa untukmenguasai tanah dan SHGU 102 secara sendiri denganmengajukan Laporan Polisi ke Polda Aceh tertanggal 17 Maret 2011maupun Polda Sumatera Utara tanggal 16
Register : 06-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 31-12-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MAIMAN LIMBONG, SH
Terdakwa:
WIDAWATI Binti ABDUL WAHAB
18969
  • Uang tersebut dipegang oleh terdakwa selakuHalaman 56 dari 119 halaman Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Pbr32.bendahara badan Penanggulangan Bencana Kota Dumai namun yangmengatur penyaluran dana tersebut adalah Kasi Kedaruratan dan Logistik;Bahwa saksi tidak tahu secara detil penggunaan dana karena pada prinsipnyayang menggunaan dana siap pakai tersebut adalah SUHERLINA danterdakwa WIDAWATI;Bahwa ada penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)kepada Sekda Kota Dumai saat itu yakni
Register : 15-01-2020 — Putus : 14-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR
Tanggal 14 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RIONALD FEEBRI RINANDO, SH
Terbanding/Terdakwa : BARIONO, S.Sos Als BARI Bin Alm COMAT
14487
  • COMAT yang menangani proses penerbitan 2(dua) surat keputusan tentang pengangkatan dan penempatan PendampingDesa yang berbeda masa berlakunya antara yang digunakan untukpencairan dana dan yang digunakan untuk pembayaran kepada PendampingDesa, membuat SPJ Pembayaran Honor dan Bantuan TransportasiPendamping Desa dengan menggunakan nama pengurus UEDSP sebagaiPendamping Desa, tanpa sepengetahuan pihak yang namanya digunakantersebut, membuat SPJ Pembayaran Bantuan Transportasi PengelolaanUEDSP, dengan menggunaan
Putus : 19-03-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 63 /Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm.
Tanggal 19 Maret 2015 — SELAMAT, S.Sos Bin ASNAWI.
9115
  • Barito Kuala dengan menggunaan dana APBD;e Barito Kuala Tahun 2011 sampai dengan 2013, untuk pengadaan pupukbersubsidi bagi para Petani.
Register : 17-01-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 18 Maret 2014 — Ir. ARDIANSYAH, MT
4333
  • Oleh karenanya dalam Dakwaan Penuntut Umum yangmendakwa terdakwa dengan menggunaan Pasal 2 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 ini,harus secara tegas mencantumkan/menguraikan dalam rangkaian perbuatan sifatmelawan hukumnya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan primair menerapkan Pasal 2ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 dengan mendasarkan bahwa rangkaianperbuatan
Putus : 17-12-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756 K/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Desember 2014 — Drs. RADIYASTO
8673 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BDL sebagai debitur pada tanggal 28 Desember2010 juga telah memberikan jaminan selain dari SHGU 102, yangnilainya sesuai dengan ketentuan lebih besar dari nilai kredit yangdiberikan kepada BNI SKM Medan (Vide Bukti T46 s/d T55) ;Terlebih lagi saat ini dengan menggunaan alat penegak hukum M.Aka yang bertindak sebagai pribadi telan merekayasa untukmenguasai tanah dan SHGU 102 secara sendiri denganmengajukan Laporan Polisi ke Polda Aceh tertanggal 17 Maret 2011maupun Polda Sumatera Utara tanggal 16
Register : 30-12-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1743/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.RADEN WISNU BAGUS WICAKSONO SH, M.,Hum.
2.AGUS KHAUSAL ALAM SH
3.Nugraha SH
4.MUHAMMAD MA'RUF., SH., MH
5.EKO NURLIANTO, S.H.
6.LUDY HIMAWAN, SH., MH.
7.EDWIN I BESLAR.SH
8.ANGGIA YUSRAN, SH
9.KHAREZA MOKHAMAD THAYZAR, SH., MH.
10.DANY ARI SUBAGIO, SH
Terdakwa:
1.BUKON KOKO HUKUBUN
2.YEREMIAS FARFARHUKUBUN ALS JUTA ANAK DARI ABRAHAM FARFARHUKUBUN
329135
  • Saksi benar dan paraf milik saksi,Waktu diperiksa sebagai saksi tidak ada kekerasan dan tekananHalaman 80 Putusan No.1743/Pid.B/2020/Pn/Jkt.Brt Bahwa Saksi diperiksa masalah pembunuhan di Kosambi; Bahwa Saksi adalah pelaku pembunuhan bersamasama denganMARIO, BONY, BUKON KOKO, YEREMIAS dan SEMUELRAHANBINAN; Bahwa Saksi merantau di Jakarta kurang lebih 1 tahun yang lalubersama anak dan istri, kemudian kos kurang lebih 4 bulan, Bahwa Saksi tidak bekerja karena covid, untuk menghidupikeluarga Saya menggunaan
Register : 13-02-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 26 Juni 2018 — Penuntut Umum:
JOHANSEN S. PARLINDUNGAN, SH.
Terdakwa:
MARKUS HURANG, ST
9822
  • Oleh karenanya dalam Dakwaan PenuntutUmum yang mendakwa terdakwa dengan menggunaan Pasal 2 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 ini, sharus secara tegasmencantumkan/menguraikan dalam rangkaian perbuatan sifat melawanhukumnya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaanprimairmenerapkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001dengan mendasarkan bahwa rangkaian
Register : 18-06-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 17/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 17 Oktober 2013 — DIDIK IRIANTO Bin EFENDI
5020
  • Oleh karenanya dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwaterdakwa dengan menggunaan Pasal 2 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 ini, harussecara tegas mencantumkan/menguraikan dalam rangkaian perbuatan sifat melawanhukumnya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan primair menerapkan Pasal 2ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 dengan mendasarkan bahwa rangkaianperbuatan
Register : 29-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.DINO KRIESMIARDI, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
3.AYU FADHILAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
AGUS BUDIANTO
14141
  • Lembar ke2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak.Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebin 2 (dua) rangkap, maka harusdinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yangbersangkutan.Namun sejak diberlakukannya menggunaan Faktur Pajak Elektronik (eFaktur) yang diimulai sejak tanggal 1 Juli 2015 untuk PKP yangdikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP diPulau Jawa dan Bali. eFaktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalambentuk kertas (hardcopy).Bahwa Sesuai dengan
Register : 07-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 18 / PID. SUS – TPK / 2016 / PN.Kpg
Tanggal 27 Juni 2016 — Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI
58255
  • Terdakwakepada saksi ;Bahwa KSO ditanda tangani sebelum pengadaan ternak ;Bahwa dasar pembuatan RUK adalah HPS, dan HPS disusunberdasarkan konsep RUK ;Bahwa Yang membuat RUK adalah Terdakwa ;Bahwa saksi pernah bagibagi uang kepada orangorang sesuaicatatan yang ditunjukan kepada saksi dalam persidangan ini ;Bahwa saksi membagibagi uang tersebut atas perintah KepalaDinas ;Saksi sendiri mendapat jumlahnya sebesar Rp. 30.000.000, ;Uang tersebut sekarang sudah dikembalikan kepada Penyidik ;Terdakwa menggunaan
Register : 13-11-2015 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 59/Pid.sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 4 April 2016 — H.BUSRAN Bin RUMPUL
5212
  • Oleh karenanya dalam Dakwaan Penuntut Umum yangmendakwa terdakwa dengan menggunaan Pasal 2 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 ini, harus secara tegasmencantumkan/menguraikan dalam rangkaian perbuatan sifat melawanhukumnya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaanprimairmenerapkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun2001 dengan mendasarkan bahwa rangkaian
Putus : 18-07-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 14 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 18 Juli 2016 —
416
  • Hanya sajaterdakwa dalam perkara a quo,tidak menjalankan fungsi jabatannya dengansebenarnya dan tidak menggunaan atas anggaran sebagaimanaperuntukkannya, sehingga tidak jujur dalam pengelolaan keuangan yangseharusnya dimiliki oleh seorang pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsijabatannya ;Menimbang, bahwa kerugian sebesar Rp. 127.326.524, (seratus duapuluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam lima ratus dua puluh empat rupiah)telah dikembalikan oleh terdakwa seluruhnya sehingga terdakwa sendiri
Putus : 11-01-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 162-K/PM I-04/AD/X/2012
Tanggal 11 Januari 2013 — Sertu Risdan
124167
  • pada Tahun 2011 Pihak Pertamina pernahmengeluarkan Surat Ijin Masuk mobil tanki ke Terminal BBM KertapatiNomor. 398/F31120/2010S6 tanggal 9 September 2011 ditujukan kepadaPT APS yang berlaku sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengantanggal 31 Agustus tahun 2012.64 Bahwa benar Terdakwa mempunyai KPT ganda dengan identitas yangberbeda oleh karena Terdakwa sebagai anggota intel pernah ditugaskanuntuk mencari target di daerah Jawa pada tahun 2011.65 Bahwa benar menurut keterangan Saksi Farig Abduh menggunaan
Putus : 04-09-2013 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 4 September 2013 — Drs.MUCHLIS
6916
  • Voucher Ada empat yang menanda tangani pertama satker yangmenerima uang kemudian kedua yang menyerahkan uang, ketiga bagianpembukuan keempat disetujui oleh kasub Divree ;eBahwa sewaktu ada pemotongan tidak ada komplin, karena pemotongan terjadidari tahun 2007 .eBahwa Program raskin sukses itu terbukti dari laporan tahunan bahwa sub divrebandung hampir mencapi 100 % untuk penyaluran raskin, bahkan kita pernahtercatat penyaluran tertinggi sejawa barat ;eBahwa setiap bulan divree wajib melaporkan menggunaan
Register : 05-12-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 18 Maret 2020 — Penuntut Umum:
I WAYAN GENIP, SH
Terdakwa:
1.NENGAH SUARJAYA alias RIBENG
2.KETUT SUDIARTA alian BONGKANG
16063
  • Nengah Suarjaya aliasRibeng mengurus semua persyaratan untuk pengajuan permohonan KKPEpada Bank BPD Bali Cabang Singaraja dengan menggunaan jaminanSertifikat Hak Milik atas tanah milik Terdakwa 2. Ketut Sudiarta aliasBongkang, dan Terdakwa 1.
Register : 19-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
2.MOHAMMAD HAMIDUN NOOR, SH
3.JANANG MULA ANDRI RONU, S.H
4.DEDI FRANKY, SH
5.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
6.CAKRA YUDA PAMUNGKAS, SH.,MH
Terdakwa:
WILIAM A.L als. WILIAM als. BAPAK RUSADI Bin AYAN LAMBUNG
11764
  • Sedangkan penyalahgunaanwewenang merupakan specis dari perbuatan melawan itu sendiri (lexspecialis dorogat lex generalis),Oleh karenanya dalam Dakwaan PenuntutUmum yang mendakwa terdakwa dengan menggunaan Pasal 2 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 ini, harus secara tegas dan jelasmenguraikan dalam rangkaian perbuatan sifat melawan hukumnya olehkarena itu Majelis berpendapat perbuatan melawan hukum sebagaimanapengertian secara umum
Register : 19-05-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 9 Desember 2016 — I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN,SE.
370266
  • Thohir mengatakan tidak apaapa,sehingga terdakwa menyimpan uang itu didalam bagasi mobil.Dan selama terdakwa menyimpan serta menggunaan uang itu,H.
Putus : 26-03-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 604/Pid.B/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Maret 2015 — FRANSISKA PRAMITA WAHYUNING ASTUTI
159163
  • padapenerimaan ;Bahwa dalam mengaudit saksi tidak mengklarifikasidengan mintra kerja , hanya berdasar rekening koran;Bahwa hasil audit tersebut dapatdipertanggungjawabkan karena mengabil dari datayang falid ;Bahwa dari arus keluar masuk keuangan tidak dapatdiketahui penggunaan uang tersebut , tetapi denganaudit investigasi dapat diketahui penggunaan uangtersebut ;Bahwa yang meminta audit tersebut adalah dariPenasihat Hukum terdakwa ;Bahwa usaha batik juga ada dalam rekening koran ;Bahwa saksi tidak tahu menggunaan