Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Piutang negara Kerugian negara Wilayah negara
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 09-02-2016 — Putus : 17-06-2016 — Upload : 17-06-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 5/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 17 Juni 2016 — HJ. ADRIANA RIZAL, DKK MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN 2. XAVERIUS NURSALIM 3. PT. JAYA REAL PROPERTY
91 — 47
  • Asas Tertib Penyelenggara Negara,3. Asas Kepentingan Umum,4. Asas Profesionalisme dan Akuntabilitas Kerja.V. Tuntutan1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.2. Menyatakan Batal/Tidak Sah Surat Keputusan yang diterbitkan olehTergugat ;e Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 994/Pondok Karya, Tanggal 08Juni 1992 Gambar Situasi No.8976 Tanggal 04 Juni 1992, LuasTanah 12050 M? a/n PT.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 08-10-2021 — Putus : 28-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 155/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Januari 2022 — Penggugat:
ABD MANAN
Tergugat:
BUPATI BANGKALAN
Intervensi:
LUTFI
626 — 653
  • .: 155/G/2021/PTUN.SBY.Pengujian dari Segi Kewenangan:Menimbang, bahwa kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaanBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyauntuk bertindak dalam ranah hukum publik. Cara perolehan kewenangan dariPejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaramenurut ketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan dapat melalui jalan atribusi, delegasi, dan/ataumandat.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-07-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/PID.SUS.TIPIKOR/2012/PN.GTLO
Tanggal 25 Juli 2012 — 1. ABD. WAHID DOMILI 2. SALMON HONTONG
56 — 49
  • , bahwasebelum Majelas menjatuhkan pidana terhadap diriTerdakwa dan Terdakwa II, maka perlu diperimbangkan terlebih dahulu halhal yangmemberatkan dan meringankan;Halhal yang memberatkan : Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalamrangkapencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; Perbuatan para Terdakwa telah mengabaikan prosedur penggunaan danahibah ; Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan kurangnya kepercayaanmasyarakat terhadap amanah yang diberikan kepada penyelenggara
    negara;Halhal yang meringankan : Para Terdakwa bersikap sopan dan koperatif selama dalam mengikutpersidangan;sehingga memperlancar jalannya persidangan;147 Para Terdakwa belum pernah dihukum; Para Terdakwa telah mengganti kerugian keuangan Negara tersebut Para Terdakwa sudah lama mengabdi sebagai pegawai negeni sipil; Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa II sudah tua dan telah memasuki masa pensiun dari jab atannyasebagai pegawai negeni sipil;Mengingat, pasal 3 Jo.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-04-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 24 Juli 2018 — Penuntut Umum:
DAVID RAZI, SE. SH. MH.
Terdakwa:
ALIFUDIN Bin ABDUL KHOLIK
83 — 30
  • Setiap orang:Halaman 83 dari 105 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2018/PN.SmgqMenimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalampertimbangan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, bahwapengertian Setiap orang dalam konteks Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orangperseorangan yang menduduki suatu jabatan atau kedudukan atau seorangPegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara, serta mempunyai kemampuanberpikir dan menggunakan akal dalam menentukan kehendak untuk berbuat;Menimbang, bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Cipelem,Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, sejak tanggal 24 Februari 2014sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan BupatiBrebes Nomor: 141/091 Tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014.Tentangpengangkatan terdakwa ALIFUDIN Bin ABDUL KHOLIK sebagai Kepala DesaCipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN NUNUKAN
Register : 13-06-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN NUNUKAN Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk
Tanggal 12 Februari 2018 —
278 — 199
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. bersifat final dalam arti lebih luas;e.
Pengadilan PN PRAYA Pidana Khusus
Register : 16-11-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 04-02-2021
Putusan PN PRAYA Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Pya
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
LALU IRWAN SUYADI, S.H.
Terdakwa:
BAIQ HAFIZAHARA alias EVI
192 — 99
  • Dan kepada yang bersangkutanapabila dapat ditemukenali dapat didakwakan ketentuan pasalPasal 8 1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakanHalaman 58 dari 98 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Pyakekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidanaperdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3(Sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,Pasal 5, dan Pasal 6. (2) Selain sanksi pidana sebagaimanadimaksud
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-06-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
JEFRI ASHARI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISISAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
248 — 143
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif,legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau9 2 9Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Menimbang, bahwa unsurunsur yang menyusun definisi Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 di atas adalahbersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 43/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 14 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa : AA UMBARA SUTISNA
306 — 193
  • belas juta tiga ratuslima belas ribu rupiah) pada kurun waktu tahun 2019 hingga bulan Desember 2020 untuk kepentingan Terdakwa dan keluarganya yang merupakangratifikasi tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Komisi PemberantasanKorupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimanadipersyaratkan dalam undangundang sehingga dianggap merupakan pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku BupatiKabupaten Bandung Barat dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa selaku penyelenggara
    negara sebagaimana UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana menurut Pasal 12 B UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 17 dari 104 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.TPK/2021/PT BDGtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1921 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Juni 2015 — SURUNG PANJAITAN
105 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua tersebut, padapokoknya didakwakan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) pada tanggal 13Mei 2013 telah memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uangsejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara, yaitu kepada Muhammad Hidayat Batubaraselaku Bupati Mandailing Natal Sumatera Utara periode Tahun 20112016dan Khairul Anwar Daulay selaku Pit.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-12-2012 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 12-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 1 April 2013 — ETI RATNAWATI BINTI WAGINO EFENDI
50 — 11
  • Cara kedua, menyebutkan kualitas menyebutkan kualitas pribadi dari subyek hukum orangtersebut, yang in casu ada banyak kualitas pembuatnya antara lain (1) Pegawai Negeri,Penyelenggara Negara (misalnya pasal 8,9,10,11,12 huruf a,b,e,f,g,h,i) (2) Pemborong ahlibangunan (Pasal 7 ayat 1 hurufa; (3) Hakim (Pasal 12 hurufc); (4) Advocat (Pasal 12 hurufd ; (5) saksi (Pasal 24) bahkan (6) tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 joPasal 28 9Vide : Drs.
Pengadilan PN SENGETI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 30-07-2012 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 18-01-2014
Putusan PN SENGETI Nomor 142/Pid.B/2012/PN.SGT
Tanggal 14 Januari 2013 — - MUHTAR D Bin DAHAPAR
135 — 505
  • Eksepsi Lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag= vanrechtverlvolging);Bahwa menurut terdakwa dan penasehat hokum terdakwa oleh karena buktibukti yangakan diajukan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam surat dakwaan adalahproduk hukum dari administratur Negara atau penyelenggara Negara yaitu terdakwaMUHTAR D BIN DAHAPAR sebagai Kepala Desa ArangArang maka perkara iniharus diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat:
PT. Odyssey Papua Perkasa. Diwakili oleh Tuan Ricky Rekmon WirajayaTuan
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PENYEDIAAN BARANG JASA PPSPKKUP BANDAR MARINDA WRA PADA BLPPBMN, SEKJEND KEMENHUB
Intervensi:
PT. AKAM
267 — 120
  • Negara, yaitu:Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan,kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan pemerintahan; Asas Profesionalitas, yang dimaksud dengan asas profesionalitasadalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kodeetik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiapkegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara
    Negara harusdapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Asas Keterbukaan, yaitu asas yang melayani masyarakat untukmendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dantidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, danrahasia Negara;Halaman 37 dari 144 halaman Putusan No.161/G/2019/PTUNJKT
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-09-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 52 /PID.SUS.K/2012/ PN.Mdn
Tanggal 17 Januari 2013 — - SUBANDI S.Sos
63 — 17
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukanpenyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-05-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 39/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 4 Juli 2013 — Pembanding/Terdakwa : KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG
Terbanding/Jaksa Penuntut : Pulung Rinandoro
116 — 101
  • KARTINI JULIANNA MANDALENAMARPAUNG sebagai Pegawai Negeri yaitu Hakim Ad Hoc PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarangyang menerima gaji dan upah dari keuangan negara berdasarkan Pasal 1angka 2 huruf c UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi atau sebagai Penyelenggara
    Negara berdasarkan Pasal 2 angka 5Undangundang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu sebagaiHakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yangdiangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI)Nomor : 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan ditugaskan sebagaiHakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Ketua MahkamahAgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-06-2017 — Upload : 01-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — PT. LIMAN JAYA ANUGERAH VS 1. SUPRIYONO, DKK
81 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 14Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial tenagaKerja beserta PeraturanPeraturan Pemerintah terkait Perubahan pertamasampai Perubahan kedelapan PP Nomor 14 tahun 1993 serta UndangUndang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional(SUSN) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Bab Ill Pasal 16;Pasal 16 PP No 46 Tahun 2015;1) luran JHT bagi Peserta Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerjaselain penyelenggara
    Negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen)dariupah, dengan ketentuan:a. 2% (dua persen) ditanggung oleh pekerja;b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh pemberi kerja;Halaman 14 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.SusPHI/20172) Besarnya luran program JHT bagi peserta penerima Upah yang bekerjapada Pemberi Kerja selain penyelenggara negaradilakuakan evaluasisecara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE Bin MA’ATENG
68 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Freiese ermessen digunakan oleh Pejabat/ Penyelenggara Negara untukbertindak dalam rangka penyelesaian keadaan penting dan mendesakyang Timbul dan dihadapi dalam praktek penyelenggaraan Negara, sertaharus dijalankan demi tercapainya tujuan Negara. Tolok ukur penggunaanFreiese ermessen adalah parameter asasasas umum pemerintahan yangbaik (AAUPB).. Bleidsregels tidak boleh melampaui atau menghapuskanhirarkhiperundangundangan, karenanya Bleidsrege/s berada diluar hirarkhiperundangundangan..
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 32/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS
Tanggal 11 Oktober 2017 — BAHAR ITUNG
63 — 29
  • Khusus untuk kata Jabatanhanya dipergunakan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaipelaku tindak pidana korupsi yang memangku ~ suatu jabatan, baik jabatanstruktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan untuk kata Kedudukan, menurutProf.
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 08-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PT MND
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : SEPTIYANA RAHAYU, SH
Terbanding/Terdakwa : RONI NAPU, S.Sos
263 — 89
  • Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepadaorang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupunpartikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan halyang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkanTerdakwa bernama RONI NAPU, S.Sos.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 08-01-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Gin
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
I MADE PARTASUNIA
Tergugat:
1.NI WAYAN EKAWATI
2.NI LUH ANJANI RUSMINI
3.I GEDE WIBAWA
4.I PUTU DEDHY ARINBAWA
5.NI MADE RAI MARGAWATHI, SH
6.Kantor Pertanahan Nasional/BPN Kabupaten Gianyar
225 — 113
  • Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute )a) Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili PerbuatanMelanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangberbunyi Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan perbuatanPejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untukmelakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalamrangka penyelenggaraan pemerintahan.b) Bahwa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 23-10-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 15 April 2014 — 1.Drs. ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA,2.DEWA NYOMAN SUKRAWAN, S.H.;1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,2.Drs. MADE MANGKU PASTIKA, MM,3.Drs. I KETUT SUDIKERTA
147 — 49
  • 2013 yang cacat hukum, bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum,sebagaimana Pasal 3 dan penjelasannya, UU No. 28 tahun 1999 TentangHalaman 25 dari 152 Halaman Putusan Nomor : 192/G/2013/PTUNJKT.Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme;Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukumyang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara
    Negara; Bahwa Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara objek sengketa dan tindakan Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Nomor:62/PHPU.DXI/2013 yang mengabaikan penerapan hukum UU No. 32 Tahun 2004Pasal 104 Ayat 2 Huruf a dan c ; jo PP No.6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat 2 huruf a dan c ;jo Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 Pasal 48 ayat 2 huruf a dan c, adalah telahmelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya AsasKepastian Hukum;5 Bahwa Keputusan