Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276KM221020150004 atashama Kundi Rahmadona, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Kota Depok tanggal 22 Oktober 2015, diberi tandaPo:Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/102//2016 atas nama SujonoSastrowaskitho bin Ranu Prawiro yang dikeluarkan oleh Kepala DesaMatesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar tanggal 22 Januari2016, diberi tanda P.7:Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/101/I/2016 atas nama Ruliyah SastroWaskitho binti Karyo Sudarmo

Surat Ukur tanggal 02062009 Nomor00038/Bojongsoang/ 2009.Pemilik tanah TERGUGAT IV telah menjual dan mengalinkan kepada TURUTTERGUGAT II dengan Akta Jual Beli No.52/2016 tanggal 23 Februari 2016 danAkta Jual Beli No.102/2016 tanggal 01 Maret 2016 dihadapan TURUTTERGUGAT IV selaku PPAT;Bahwa seharusnya dan sepatutnya PARA TERGUGAT mengalihkan pemilikantanah melalui AJB dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik atas nama masingmasingPARA PENGGUGAT, karena PARA PENGGUGAT sudah membayar unitunitrumah tersebut

Menyatakan Akta Jual Beli No.52/2016 tanggal 23 Februari 2016 dan Akta JualBeli No.102/2016 tanggal 01 Maret 2016 tidak sah, cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan mengikat serta memerintahkan pada pihakpihak yangmenguasai tanah untuk mengembalikan pada keadaan semula;8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asetaset milik PARA TERGUGAT;9.

Putusan Nomor 192/PDT/2020/PT.BDG.masing sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 52/2016 tertanggal 23 Februari2016 dan Akta Jual Beli Nomor 102/2016 tertanggal 01 Maret 2016;Bahwa kemudian Sertipikatsertipikat Hak Milik a quo dibalik nama di KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung (in casuTURUT TERGUGATV) menjadi atas nama TURUT TERGUGAT II sesuai dengan prosedur danketentuan yang berlaku;.

Menyatakan Akta Jual Beli No.52/2016 tanggal 23 Februari 2016 dan AktaJual Beli No.102/2016 tanggal 01 Maret 2016 tidak sah, cacat hukum danHalaman 50 dari 65 halaman.

Membebaskan para pemohon dari membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulaidengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 03 Mei2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, maka parapemohon mengajukan alatalat bukti dipersidangan berupa:BUKTI SURAT Asli surat Keterangan Tidak Mampu Nomor52.28.55.2002.01/102/2016 an.

., M.kn dengan Akta Jual beliNo.102/2016, tepat nya 2 (dua) tahun setelah perceraian antaraTerbantah A dengan Terbantah B, yang sekarang tanah dan bangunanruko tersebut dikenal dengan SHM.

Bahwa pada dasamya atas permasalahan yang dikemukan Penggugatpada Point 4 Gugatan a quo, sebelumnya telah Tergugat tanggapi dan jelaskanmelalui Surat Nomor: 102/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 15 Agustus 2016 Hal:Pajak Pertambahan Nilai dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yangDibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri ("Surat 102/2016"),yang dimana isi dari Surat 102 tersebut telah dikutip Penggugat secara tidak utuhyang seolaholah dipergunakan untuk mengelabui dan menyesatkan pandanganYang

Bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan pada Angka 33 diatas,maka Tergugat menolak dengan tegas point 5 dalil Penggugat dalam Gugatan aquo yang telah mengaburkan isi daripada Surat 102/2016 dan Penggugat didugaberusaha untuk menghilangkan/menyembunyikan faktafakta yang telahmelibatkan Penggugat sendiri sebelum pelaksanaan Kontrak 094 terutama dalamhal klarifikasi teknis dan pembuktian kualifikasi dengan CV Ferny Mulia selakuCalon Pemenang Penyedia Barang dan Jasa Pengadaan Peralatan PendukungHalaman

Guna memberikan informasi danfakta yang lebin komprehensif terkait Surat 102/2016 dimaksud, Tergugat kutipkembali bunyi dari Surat tersebut dibawah ini."Kepada Yth.Wakil Direktur CV. FEMY MULIAJl. Aur Duri Indah !No. 11 DiPadangMembalas surat saudara Nomor 233/FM/ VIII/PD/2016 tanggal 15Agustus 2016 perihal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pekeraanPengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang, makadengan ini kami sampaikan sebagai berikut:1.

., Nomor 102/2016 tanggal 27 Juli 2016adalah sah dan berkekuatan hukum.Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor 249/Pdt.BTH/2018/PN Pbr7. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan yang telahdilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Juli1992 berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 41/Pdt/G/1991/Pn.Pbrtanggal 14 Juli 1991 sepanjang mengenai bidang bidang tanah milikPELAWAN yang terkena dan menjadi objek eksekusi.8.

,yang dahulu atas nama USMAN YAHYA lalu berpindah ke HAJI RAJABBACHTIAR U dan MIRATU MEGASARI sekarang telah dibalik nama atas namaHENDRA KURNIAWAN (Pembantah);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6 menerangkan bahwaPembantah telah membeli tanah obyek perkara dari MISNAR berdasarkan AJB.PPAT NINA PADANTA, S.H., Nomor 102/2016 tanggal 27 Juli 2016, yang telahterdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagaimana tertera di dalamSertipikat Hak Milik Nomor 2874 yang diterbitkan oleh Kepala

No. 80/Pid.Sus/2016/PN PrpMenimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal01 Maret 2016 Nomor : PDM 35/PsP/102/2016, terdakwa telah didakwaSSE LST IRL 5 mmm mmm nnn nnnDAKWAAN :KESATU:wa= Bahwa terdakwa DOLI HARAHAP Als DOLI Bin LUNGGUHANHARAHAP, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira jam 10.30 wib.atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atausetidaktidaknya di tahun 2015, bertempat di Dusun Sumber Sari DesaTambusai Timur Rokan Hulu atau setidaktidaknya

Bahwa terhadap ketentuan pencairan Jaminan Pelaksanaan dan JaminanUang Muka tersebut kesemuanya telah dipenuhi oleh Penggugat danbahkan telah disampaikan secara berulangulang kepada Tergugat masingmasing melalui Surat Nomor : 602/UPTDBMDS/ 2451/2016tanggal 27 Desember 2016 perihal pencairan Jaminan Pelaksanaan, suratNomor : 602/UPTDBMDS/102/2016 tanggal 17 Januari 2017, perihalKonformasi Klaim/Pencairan Jaminan dan surat Nomor : 602/UPT.DBMDS/201/2016 tanggal 30 Januari 2017, perihal penyampaian

AsuransiUmum Videi Cabang Medan, diberi tanda P13 ;14.Foto copy Surat UPT Dinas Bina Marga Dolok Sanggul Nomor602/UPT.DBMDS/102/2016 tertanggal 17 Januari 2017 perihal KonfirmasiKlaim/Pencairan Jaminan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Umum VideiCabang Medan, diberi tanda P14 ;15.Foto copy Surat UPT Dinas Bina Marga Dolok Sanggul Nomor602/UPT.DBMDS/201/2016 tertanggal 30 Januari 2017 perihalPenyampaian Berkas dan Susulan Klaim/Pencairan Jaminan kepadaKepala Cabang PT.

T.1.6 : Surat UPT Dolok Sanggul Kuasa Pengguna Anggaran No.PK.602/UPT.DBMDS/Bang/15.80/1281/2016 tanggal 22Desember 2016 perihal Pemutusan/Penghentian PelaksanaanKontrak ;Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 591/Padt.G/2018/PN Mdn7.T.17 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga DolokSanggul No. 602/UPT.DBMDS/102/2016 tanggal 17 Januari2017 perihal Konfirmasi klaim/Pencairan Jaminan ;8. T.18 : Surat PT.

. : PDM55/Rp.Rap/Euh.2/102/2016 yang padapokoknya sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa Terdakwa AL AMIN MARPAUNG, pada hari Jumat tanggal 06 Nopember2015 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanNopember 2015 atau setidaktidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempatdi Simpang Kampung Sawah, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara,Kabupaten Labuhan Batu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhokum Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili

M.Kn.17) Sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkanterhadap Sebidang tanah dengan SHM No. 00082 yang terletak diDesa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten ManggaraiBarat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 16760 M2 atasnama AAN HANDAYANI YOHANA sesuai akta jual beli tanggal 31Maret 2016, Nomor 102/2016, di Kantor PPAT LALU MUHAMADSUPRIANDI, SH., M.Kn.18) Sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkanterhadap Sebidang tanah dengan SHM No. 00089

B162/R.4.21/Euh.1/102/2016, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2016 s/d tanggal 24 Maret2016;3. Penuntut Umum, tanggal 08 Maret 2016 No. Print11/R.4.21/Euh.2/06/2016, terhitungsejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 27 April 2016;4. Ditahan oleh Majelis Hakim, tanggal 18 Maret 2016 No. 26/Pen.Pid/P/2016, terhitungsejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2016;5.

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.o Ketua Muda Pidana Nomor 102 / 2016 /S.015.Tah.Sus / PP / 2016 / MAtanggal 11 Januari 2016, ditetapkan untuk memperpanjang waktupenahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (l), terhitung sejaktanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016;13.

pajak penjualan atas barang mewah secara umum yang bukan berhubungandengan proyekproyek pemerintahan yang didanai dari Dana Hibah dan atau danapinjaman luar negeri;Bahwa pada dasarnya atas permasalahan yang dikemukan Penggugatpada Point 4 Gugatan a quo, sebelumnya telan Tergugat tanggapi danjelaskan melalui Surat Nomor: 102/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 15 Agustus2016 Hal: Pajak Pertambahan Nilai dalam Rangka Pelaksanaan ProyekPemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri("Surat 102

/2016"), yang dimana isi dari Surat 102 tersebut telah dikutipPenggugat secara tidak utuh yang seolaholah dipergunakan untukmengelabui dan menyesatkan pandangan Yang Mulia Majelis HakimPemeriksa perkara a quo.Bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan pada Angka 33 diatas, makaTergugat menolak dengan tegas point 5 dalil Penggugat dalam Gugatan aquo yang telah mengaburkan isi daripada Surat 102/2016 dan Penggugatdiduga berusaha untuk menghilangkan/menyembunyikan faktafakta yangHalaman 35 dari 64 Hal.Putusan

Guna memberikan informasi dan fakta yang lebih komprehensifterkait Surat 102/2016 dimaksud, Tergugat kutip kembali bunyi dari Surattersebut dibawah ini."Kepada Yth.Wakil Direktur CV. FEMY MULIAJI. Aur DunIndah I No. 11 DiPadangMembalas surat saudara Nomor 233/FM/ VIII/PD/2016 tanggal 15Agustus 2016 perhal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pekenaanPengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang,maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:1.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.319.000, (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa HukumPembanding semula Tergugat, pada tanggal 30 Juni 2016 dengan AkteBanding nomor 102/2016, telah mengajukan permohonan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Medan, nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal21 Juni 2016 permohonan banding mana telah dengan sempurnadiberitahukan

Sebidang Tanah Pekarangan dengan bukti kepemilikanSertifikat Hak Milik Nomor: 2863/Mojo terdaftar atasnama Aspiyah, yang telah terbit Sertifikat HakTanggungan Peringkat Pertama Nomor 2072/2016tanggal 19 April 2016 berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor: 102/2016 tanggal 19 AprilHalaman 11 dari 29 halaman Putusan Perdata No. 52/ Pdt.G/2019/PN.Byl2016.Diikat dan dibebaninya objek sengketa tersebut denganHak Tanggungan, memberi konsekuensi yuridis bahwaTergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan

tuntutanpencairan secara tertulis dari penerima jaminan berdasarkan KeputusanPenerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Terjamin (TergugatIl) cidera janjiBahwa terhadap ketentuan pencairan Jaminan Pelaksanaan dan JaminanUang Muka tersebut kesemuanya telah dipenuhi oleh Penggugat danbahkan telah disampaikan secara berulangulang kepada TergugatImasingmasing melalui Surat Nomor : 602/UPTDBMDS/2451/2016tanggal 27 Desember 2016 perihal pencairan Jaminan Pelaksanaan, suratNomor : 602/UPTDBMDS/102

/2016 tanggal 17 Januari 2017, perihalKonformasi Klaim/Pencairan Jaminan dan surat Nomor : 602/UPT.DBMDS/201/2016 tanggal 30 Januari 2017, perihal penyampaian berkas dansusulan Klaim/Pencairan Jaminan serta surat Nomor : 602/UPT.DSDBMBK/501/2017 tanggal 13 maret 2017 perihal Pencairan JaminanPelaksanaan dan Jaminan Uang Muka, yang kesemuanya telahHalaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT MDN10.menyampaikan kepada Tergugat agar mencairkan Jaminan Pelaksanaandan Jaminan Uang Muka sebagai tindak

Perpaniangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan suratperpaniangan penahanan Nomor: B02/P.3.18/Ep.1/102/2016, tanggal 10 Februar2016, sejak tanggal 13 Februar 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016; 3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRNT02/P.3.18/Epp.2/03/2016, tanggal 15 Maret 2016, sejak tanggal 15 Maret 2016sampai dengan tanggal 03 April 2016; 4.

Maret 2016.C. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir disposisi SekretarisDewan tanggal 14 Maret 2016.d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kemendagri Nomor161.75/2047/OTDA tanggal 11 Maret 2016 perihal KeputusanMendagri Nomor 161.75930 tahun 2016 dan Nomor 161.75930tahun 2016 yang disertai lampiran Keputusan Mendagri Nomor161.75930 tahun 2016 dan Nomor 161.75930 tahun 2016.15. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen perihal UsulanPemberhentian dan Usul Pengganti Antar Waktu) Nomor160/DPRD/102

/2016 tanggal 25 Januari 2016.16. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan DPRDProovinsi Gorontalo Nomor 14 tahun 2014 tentang PembentukanAlat Kelengkapan DPRD Propinsi Gorontalo tanggal 25 September2014.17. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Rincian Gaji Hj.

BRIGPOL MARCELINO SAIRLELA NRP 87060615Bintara Polres Maluku Tenggara Barat Polda Maluku dan Surat KapolresMaluku Tenggara Barat Nomor: R/102//2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentangUsul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n.

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub.Ketua Kamar Pidana No. 102/2016/S.44.TAH/PP/2016/MA., tanggal 16Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh)hari, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2016.12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia ub.