Hubungan Industrial dalam Pasal 15 yangmenyatakan "Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahanpenyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)"sedangkan pemanggilan undangan dinas I(pertama) tanggal 22 januari 2018dan Anjuran Disnaker No.560/392/disnaker/2018, tertanggal 09 april 2018dapat diketahui telah melewati atau melebihi 30 (tiga puluh) hari Sesuaidengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun

2004 TentangPenyelesaian Perselisian Hubungan Industrial dalam Pasal 15;Bahwa sudah sangat jelas Anjuran Disnaker Nomor 560/392/disnaker/2018telah kadarluawarsa dikarenakan sudah melewati batas waktu yang diaturUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisianHubungan Industrial dalam Pasal 15;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Anjuran DisnakerNo.560/392/disnaker/2018, tertanggal 09 april 2018 (Posita Nomor 5) tidaksesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka haruslah

Menyatakan Surat Anjuran Disnaker No.560/392/disnaker/2018, tertanggai 09april 2018, adalah kadarluasa dan batal demi hukum;Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dalam perkara nomor: 26/Pdt.SusPHI/2019/PN Plg, adalah premature;. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dalam perkara nomor : 26/Pdt.SusPHI/2019/PN Plg, adalah obscuur libel /kabur/tidak jelas;Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dalam perkara nomor : 26/Pdt.SusPHI/2019/PN Plg, adalah kurang pihak;.

Orang yang seharusnya menjadi Penggugatadalah Arif Safutra, Arini Maulida seperti yang terdapat dalam Surat AnjuranDinas Ketenagakerjaan Nomor560/392/Disnaker/2018;Eksepsi Surat Anjuran Kadarluwarsa.Bahwa Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan PemerintahKota Palembang No.560/392/disnaker/2018, tertanggal O09 april 2018 telahnyata nyata bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004Tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial dalam Pasal 15 yangmenyatakan "Mediator menyelesaikan

tugasnya dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahanpenyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)"sedangkan pemanggilan undangan dinas (pertama) tanggal 22 januari 2018dan Anjuran Disnaker No.560/392/disnaker/2018, tertanggal 09 april 2018dapat diketahui telah melewati atau melebihi 30 (tiga puluh) hari Sesuaidengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisian Hubungan Industrial dalam Pasal 15

Bogor tanggal 03 Januari2019 karena tidak ada tanggapan dari TERGUGAT;Bahwa PENGGUGAT hadir memenuhi panggilan pertama dari disnaker Bogortanggal 25 Januari 2019, pihak dari TERGUGAT tidak hadir ke disnaker Bogordan PENGGUGAT~ kembali bekerja kepabrik TERGUGAT diBogor,PENGGUGAT didatangi 7 orang yang merupakan 4 orang KepalaDepartemen, dandru security, staff Payroll dan Sekretaris Direktur atasinstruksi TERGUGAT, PENGGUGAT diintimidasi, dirampas (diambil paksa)serta digeledah tas dan dokumen yang

27 Maret 2019 dan PENGGUGATmenjawab secara tertulis ditujukan ke disnaker bogor dengan MENOLAK;Bahwa PENGGUGAT alasan menolak karena Disnaker bogor memberikanpernyataan 1x (satu kali) gaji padahal sebelumnya PENGGUGAT telahditawarkan oleh TERGUGAT pada tanggal 22 Februari 2019 pernyataantersebut tetapi PENGGUGAT menolak, karena masih ingin bekerja di tempatTERGUGAT;Bahwa PENGGUGAT mengambil surat risalah dari disnaker bogor sebagaipengantar ke PHI tanggal 26 April 2019 tidak tertera tanggal penerbitan

Oasis Waters International sesuaikebutuhan perusahaan;Alasan Kedua dan ketiga:TERGUGAT MELAKSANAKAN PERJANJIANBERSAMA TANGGAL 7 FEBUARI 2019 DI DISNAKER KABUPATEN BOGORSELANJUTNYA DISEBUT (PB) KARENA TERGUGAT MENERBITKAN SK DANSURAT MUTASI DALAM 1 KESATUAN61.

(Foto Copy dari Print Out);P 11 : Fotocopy Jawaban dari surat Anjuran Disnaker atas nama Nur HasanahMuryani Lubis. (Foto Copy dari Asli);P12 : Absensi Manual Gate Pass, foto Finger Print tanggal 18 Pebruari 2019atas nama Nur Hasanah Muryani Lubis.

Bogor yang diterbitkan tangal 27 Maret 2019,Penggugat menjawab secara tertulis ditujukan ke disnaker bogor denganMenolak, karena Disnaker Bogor memberikan pernyataan 1x (satu kali) gaji,karena masih ingin bekerja di tempat Tergugat;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal dalildalil Penggugat dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pihak Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk sama samamengikatkan diri dalam hubungan kerja, melalui surat perjanjian kerjatertanggal

JAKSEL) yang beralamat di Jalan Prapanca RayaNo. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada tanggal 30 Juli 2012 untukdifasilitasi dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut,DISNAKER JAKSEL telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugatdan Tergugat ke kantor DISNAKER JAKSEL, dan kemudian beberapa kalimelakukan sidang mediasi;Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, pada tanggal

30Oktober 2012 DISNAKER JAKSEL telah mengeluarkan anjuran atasPerselisihan Hubungan Industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan"Agar Tergugat membayar bonus/insentif kepada Penggugat antara lain : untuktahun pertama Rp. 315.000.000, dan untuk tahun kedua Rp. 43.597.690,sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesarRp. 358.597.690,;Bahwa atas anjuran tersebut Tergugat dengan tegas menyatakan penolakannya,dan sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan

Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat tidak memberikan Commission/Bonus Prestasi sesuai dengan anjuran Disnaker Jaksel;Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upayaBipartite dan Tripartite sebagai diatur dalam UndangUndang lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidak tercapai kesepakatanmaka Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan Hubungan Industrial;15 Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat yang diajukan

Penggugatadalah sesuai dengan anjuran dari DISNAKER JAKSEL dan juga sudah sesuaidengan perhitungan Commission/Bonus Prestasi atas target pendapatan usahabaru setiap tahunnya yang diperjanjikan Tergugat kepada Penggugat totalnyasejumlah Rp. 358.597.960, (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratussembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan perincianseperti tersebut diatas (gugatan angka 5,6,7, dan 8);16 Bahwa akan tetapi permintaan dari Penggugat dan anjuran dari DISNAKERJAKSEL

) domisili dari perusahaantersebut berkedudukan, namun Peraturan Perusahaan yang dimiliki oleh TermohonKasasi dahulu Tergugat ternyata tidak disahkan oleh institusi yang berwenang incasuoleh Suku Dinas dan Tenaga Kerja (DISNAKER) setempat;17 Bahwa perlu diketahui Judex Juris Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.IPeraturan Perusahan yang memuat hak dan kewajiban antara Pekerja dengan pemberikerja jika tanpa disahkan oleh DISNAKER setempat sesuai dengan UndangUndang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Tangerang No. 567/522/Disnaker, tertanggal 11 Juni 2007 dan telah dibaca dandimengerti isi anjuran tersebut bahwa Penggugat menolak secara tegas anjuran yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang UP Pegawai Perantaraatau Mediator karena sangat subjektif dan tidak mendasar;Bahwa sejak Penggugat diterima bekerja, hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat berlangsung baik, hal mana Penggugat telah bekerja di PT.

DONG JUNG INDONESIA Jabatan setelahmenjadi Ketua Serikat, Penggugat di Demosi dengan jabatan bagian umum dengan UpahRP.886.200,/bulan ;Bahwa Penggugat pada tanggal 18 April 2007 melaporkan (membuat suratpengaduan bertindak atas nama ketua serikat) kepada Kepala Disnaker mengenai halnormatif yaitu tentang keterlambatan bayar upah salah satu anggota (SyamsuddinSiregar);Bahwa Penggugat pada tanggal 18 April 2007 melaporkan (membuat suratpengaduan bertindak atas nama Ketua Serikat) kepada Kepala Disnaker

mengenai halnormatif yang belum dijalankan ;Bahwa pada tanggal 23 April 2007 pihak Tergugat telah memanggil danmelakukan perundingan bipartit ke I namun tidak ada titik temu ;Bahwa Pegawai Perantara Disnaker telah mengeluarkan Anjuran tanggal 11 Juni2007, melalui surat No. 567/5222/Disnaker dimana Penggugat dinyatakan di PHKdengan Pesangon X ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 ;Bahwa Terhitung mulai bulan April 2007 hingga bulan Juni 2007Tergugat belum membayar upah Penggugat sebesar Rp. , dengan perinciansebagai

DONG JUNG INDONESIA;Maka berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, berkenan memeriksa dan memutuskansebagai berikut:1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan bahwa anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang No.567/522/Disnaker tanggal 11 Juni 2007 adalah tidak sah dan Batal Menurut Hukum ;3.

GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATURE) UNTUKDIAJUKAN ;1 Bahwa gugatan PENGGUGAT di samping kabur dan tidak jelas juga terlaludini untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), faktanya sebagai berikut:Tergugat menerima anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang No.567/522/Disnaker adalah pada tanggal 19 Juni 2007, sedangkan Penggugat menerimaanjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang No. 567/522/Disnaker adalahpada tanggal 20 Juni 2007, oleh UndangUndang diberi kesempatan

Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018, Penggugat mencatatkan perselisihanini ke Disnaker Kota Balikpapan, kemudian pada tanggal 26 Juli 2018dilaksanakan klarifikasi, kemudian pada tanggal O02 Agustus 2018dilaksanakan sidang mediasi dan terakhir dilakukan sidang mediasi IIpada tangagl 10 Agustus 2018.Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2018 Disnaker Kota Balikpapanmenerbitkan anjuran No:567/1694/Disnaker, dan disampaikan kepadapihak Penggugat dan Tergugat, yang pada intinya berisi agar Tergugatmempekerjakan

Hakhak Penggugat sesuai diktum 1 (a dan b) anjuran No.567/1694/Disnaker Kota Balikapapan sebesar Rp 51.807.097,b.

Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Dinas KetenagakerjaanKota Balikpapan No. 567/1694/Disnaker tertanggal 22 November2018 khususnya bagian Keterangan dan Pendapat Pihak Pengusaha;b.

Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2018 Disnaker Kota Balikpapanmenerbitkan anjuran No:567/1694/Disnaker, dan disampaikan kepadapihak penggugat dan tergugat, yang pada intinya berisi agar tergugatmempekerjakan kembali penggugat dan membayar hakhak penggugatsenilai Rp 51.807.097, terbilang (lima puluh satu juta delapan ratus tujuhribu Sembilan puluh tujuh rupiah), (Terlampir).10.Bahwa pada tanggal 05 Desember 2018 penggugat memberikanjawaban tertulis dan menerima putusan anjuran Disnaker tersebut danHalaman

Adapun alasan penolakan terhadap AnjuranMediator Disnaker Batam adalah sebagai berikut:1 Anjuran Mediator Disnaker Batam berdasarkan halusinasi dariMediator sendiri.

2011, maka Penggugat akan melakukan upaya hukumselanjutnya ke Pengadilan Hubungan Industrial di Tanjung Pinang sertaupaya hukum lain berdasarkan UndangUndang yang berlaku di Indonesia;Adapun penjelasan atas alasan penolakan Anjuran Mediator Disnaker Batamsebagaimana yang termaktub dalam surat Penggugat yang berisi penolakanatas Anjuran Mediator Disnaker Batam tertanggal 28 Juli 2011 adalahsebagai berikut:1 Anjuran Mediator Disnaker Batam berdasarkan halusinasi dariMediator sendiri.

Unisem Batamyang ditandatangani oleh Dokter Ciska Irma Tehupeiory tertanggal 10Maret 2010 sampai dengan terbitnya surat Anjuran Disnaker Batambernomor :B.2946/TK4/VI/2011, tertanggal 19 Juli 2011, makaPenggugat telah terlebih dahulu mengajukan Pemutusan Hubungan Kerjakepada Tergugat melalui pertemuan Tripartit, sebagaimana yangdibunyikan dalam surat anjuran Mediator Disnaker Batam, bernomorB.2946/TK4/VI/2011, tertanggal 19 Juli 2011;Hal. 11 dari 52 hal. Put.

Pendapat dan anjuran Mediator Disnaker Batam, sebagaimana yangtermaktub dalam surat Anjuran Mediator Disnaker Batam bernomorB.2946/TK4/VII/2011, tertanggal 19 Juli 2011 bertentangan dengan UURI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 172, Pasal 93ayat (3) huruf a,b,c dan d dan Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf a,serta fakta hukum yang ada;3 Bertentangan dengan faktafakta hukum yang ada; faktafaktahukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:1 Mediator Disnaker Batam sebagaimana yang termaktub

Adapun alasan yuridis sebagai berikut;berdasarkan alat bukti formil yang dimiliki Penggugat sekarang Termohonkasasi berupa Surat Anjuran Mediator Disnaker Batam Nomor B.2946/TK4/VII/2011, yang ditanda tangani oleh Mediator Disnaker Batam Hendra Gunadi,Penata TK I dan diketahui oleh Kepala Disnaker Batam; Rudi Sakyakirti, SH,MH, Pembina Utama Muda, tertanggal 19 Juli 2011 (asli) (P4).

Bahwa selanjutnya, pada waktu diajukannnya Gugatan perkara a quo oleh Penggugat,Penggugat tidak terlebih dahulu mencatatkan perselisihannya kepada instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat (dalam hal ini adalah DinasTenaga Kerja Kota Batam Disnaker Kota Batam) sebagaimana pencatatanperselisihan pada Disnaker Kota Batam tersebut adalah diwajibkan dan diamanatkanoleh Pasal 4 UUPPHI.Pasal 4 UUPPHI (kutipan):(1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Batam maupun Mediator untuk membahas perselisihan hubunganindustrial yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.Jikalaupun ada pencatatan perselisihan hubungan industrial antara Penggugat danTergugat pada Disnaker Kota Batam, maka pencatatan dan anjuran yang dikeluarkanoleh Mediator pada Disnaker Kota Batam sebagaimana tersebut dalam poin ke10Surat Gugatan perkara a quo, adalah tidak sah dan tidak valid serta kadaluarsa untukdipergunakan dalam Gugatan perkara a quo.

; Bahwa Pihak Disnaker akan menganjurkan atau menawarkan agar dapat men capaikesepakatan, dan hal itu tidak tercapai maka Mediator akan mengeluarkan Anjuran,dan atas Anjuran tersebut baik Karyawan maupun Pihak Perusahaan membuatTanggapan atas Anjuran Mediator tersebut ;29 Bahwa apabila ada suatu perkara yang telah diputus Pengadilan Hubungan Industrial,dan diajukan lagi gugatan dalam perkara yang sama, maka Disnaker mengundang lagikedua belah pihak untuk di Mediasi guna mencapai kesepaka tan ; Bahwa

memeriksa perkara ini, Penggugat telah melampirkanAnjuran Mediator Disnaker Kota Batam, dan tanpa Anjuran tersebut PaniteraPengadilan tidak akan menerima gugatan Penggugat.Bahwa Disnaker Kota Batam dalam mengeluarkan anjurannya telah terlebihdahulu meminta kepada Penggugat bukti bahwa Perselisihan Hubungan Industrialyang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di upayakanpenyelesaiannya secara Bipartite, dan tanpa upaya penyelesaian secara Bipartitetersebut Disnaker Kota Batam tidak akan

Terhadap Eksepsi tersebutdengan memperhatikan Surat Gugatan yang di ajukan tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuatoleh Kuasa Penggugat, maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal : 82 ayat (1)32UndangUndang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial (PPHI) jo Surat Anjuran Disnaker Kota Batam No.

Kab.Bekasi melalui surat nomor 567/5774/HISyaker/IX/2016 tertanggal 14 September 2016 telah melakukanPemanggilan terhadap Para pihak (Pihak Perusahaan dan Pihak Pekerja)untuk dapat hadir dalam pertemuan di Kantor Disnaker Kab.Bekasi padahari Kamis 22 September 2016 jam 09.00 wib;28.Bahwa pada hari Kamis 22 September 2016 para pihak (Pihak Tergugatdan Para Penggugat) hadir di Kantor Disnaker Kab.Bekasi. dimana dalampertemuan tersebut pihak yang mewakili perusahaan belum membawaSurat Kuasa dan disepakati

Mediasi ditunda dan dijadwalkan kembali padahari Kamis 29 September 2016;29.Bahwa pada hari Kamis 29 September 2016 pihak pekerjahadirmemenuhi Panggilan Disnaker Kab.Bekasi namun Mediasi tidak dapatdilaksanakan yang disebabkan Tergugat tidak hadir;Hlaman 13 dari 39 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.SusPHI/201 7/PN Bdg.30.Bahwa selanjutnya Disnaker Kab.Bekasi melakukan pemanggilan kembalimelalui surat nomor 567/6216/HIS yaker/IX/2016 tertanggal 30 September2016 untuk pertemuan Mediasi yang dijadwalkan

pada hari Rabu 12Oktober 2016 jam 13.00 wib;31.Bahwa pada hari Rabu 12 Oktober 2016 pihak pekerja hadir memenuhiPanggilan Disnaker Kab.Bekasi namun Mediasi Kembali tidak dapatdilakukan yang disebabkan Tergugat Tidak hadir dan mengirimkan suratuntuk minta dijadwalkan kembali Mediasi selanjutnya sebagaimana yangdisampaikannya melalui surat nomor 11/ddaj/X/16 tertanggal 12 Oktober2016 perihal Jadwal Ulang Mediasi;32.Bahwa Disnaker Kab.Bekasi melakukan pemanggilan kembali melaluisurat nomor 567/6622

Bahwa Selanjutnya Disnaker Kab.Bekasi melalui surat nomor 567/704 2/HISyaker/X 1/2016 tertanggal 4 Nopember 2016 melakukan PemanggilanTerakhir kepada para pihak untuk dapat hadir dalam Mediasi yangdijadwalkan pada hari rabu, 9 Nopember 2016 jam 13.00 wib;36.Bahwa pada hari Rabu 9 Nopember 2016 Para pihak hadir memenuhiPanggilan Disnaker Kab.Bekasi, dan dalam Mediasi pada hari tersebutpara pihak Tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perkara danMediator pada kantor Disnaker Kab.Bekasi memberikan

tanggal 12 Oktober 2016, (BuktiP24);Foto copy Surat PT DDAJ nomor 11/ddaj/X/16 tertanggal 12 Oktober 2016,(Bukti P25) ;Foto copy Surat Disnaker Kab.Bekasi nomor 567/6622/HISyaker /X/2016tertanggal 13 Oktober 2016, (Bukti P26) ;Foto copy Daftar Hadir Pertemuan Mediasi tanggal 20 Oktober 2016, (BuktiP27);Foto copy Daftar Hadir Pertemuan Mediasi tanggal 2 Nopember 2016, (BuktiP28) ;Foto copy Surat Disnaker Kab.Bekasi nomor 567/7042/HIS yaker/XI /2016tertanggal 4 Nopember 2016, (Bukti P29) ;Foto copy

Disnaker Pekanbaru Nomor Naker/C.4/565/09/I/2016tanggal 6 Januari 2016 (vide Pasal 13 ayat (2d) Undang Undang Nomor 2Halaman 2 dari 14 hal.

Bahwa Mediator Disnaker Pekanbaru didalam melaksanakan proses mediasitelah memberi arahan kepada Tergugat Pasal 59 ayat (1) UUK Nomor 13Tahun 2013 yakni upaya untuk menghindari PHK (Pemutusan HubunganKerja) terlebih tanpa alasan apapun;6.

Bahwa Mediator Disnaker Pekanbaru telah mengupayakan mediasi namunproses mediasi yang dilakukan oleh mediator atas perselisihan hubunganindustrial tersebut tidak menghasilkan kesepakatan antara Penggugat danTergugat Disnaker Pekanbaru telah mengeluarkan anjuran dengan SuratNomor Naker/C.4/565/09/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 atas perselisihanhubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan:1.

Nota Pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Disnaker Kota Bekasi Nomor : 701/552Wasker/II/2011 tanggal 25 Maret 2011 (bukti ada pada Tergugat);Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaanyang bersifat tetap, dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak memenuhiketentuan ini maka demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu,hal ini menurut ketentuan pasal 59 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yangselengkapnya berbunyi :1.

tidak mencapai kata sepakat;Bahwa oleh karena perundingan bipartit tidak mencapai kata sepakat makasesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2004, Kuasa Penggugat mengajukan PermohonanPenyelesaian Perselisihan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melalui suratNo. :177/K/SPSI/BSINB/IX/2011 tanggal 12 September 2011;Bahwa pada tanggal 29 September 2011 dan tanggal 12 Oktober 2011 telahdilakukan sidang Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, akan tetapi tidak tercapaikesepakatan, oleh karenanya Mediator Disnaker

Soekarno Hatta Nomor 584 Bandung;Bahwa terhadap anjuran Mediator Disnaker Kota Bekasi, Penggugat danKuasanya memberikan Jawaban melalui surat nomor : 208/K/SPSI/BSINB/XI/2011,tanggal 2 Nopember 2011 yang isinya MENERIMA anjuran Mediator Disnaker KotaBekasi;Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2011, Penggugat datang kepada Tergugat danlapor diri siap bekerja sejak hari itu juga, dalam hal ini Tergugat yang diwakili olehbagian Legal Industrial Relationship menyatakan bahwa menghadap dan melapornyaPenggugat

sudah diterima oleh Tergugat akan tetapi Penggugat dilarang bekerja;Bahwa oleh karena Tergugat tidak membolehkan/melarang Penggugat bekerjapada Tergugat maka Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimanaanjuran Mediator Disnaker Kota Bekasi;Bahwa oleh karena batas waktu 10 hari kerja sejak menerima anjuran dariMediator Disnaker Kota Bekasi telah terlampaui akan tetapi ternyata Tergugat tidakmelakukan upaya hukum apapun, maka Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikanakibat tindakan

Tergugat memPHK secara sepihak, tidak melaksanakan anjuranMediator Disnaker Kota Bekasi dengan mempekerjakan Penggugat, tidak membayarHal. 7 dari 16 hal.

Kota BandarLampung untuk menghadiri Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial atas Pengaduan Penggugat yang telah mencatatkanPerselisinan Hak di Disnaker Kota Bandar Lampung tertanggal 3 Februari2020 yang mana Tergugat berpandangan belum dilakukan Upaya Bipartitnamun telah masuk ke Upaya Tripartit di Disnaker Kota Bandar Lampung ;Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor : 16/Pdt.SusPHI/2020/PN.

;Bahwa Belum ada musyawarah atas keberatan Penggugat tersebut ;Bahwa Musyawarah tersebut diupayakan bulan Maret 2019 ;Bahwa Pada bulan November 2019 dari Panjang ke Palembang melaluiwhatsapp dengan tujuan ke Koperasi Panjang ;Bahwa Saksi lupa terkait panggilan dari Disnaker tentang Klarifikasi ;Bahwa Surat panggilan dari Disnaker tersebut untuk melakukanmusyawarah ;Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor : 16/Pdt.SusPHI/2020/PN.

sebanyak 1 (Satu) kalipada bulan November 2019 ;Bahwa Saksi lupa apa isi Surat dari Disnaker tersebut ;Bahwa Pihak koperasi tidak hadir karena tidak sama alamat surat.

Kota Bandar Lampung tersebut ;Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan agar permasalahan hakhak pensiunnya tidak terkatung katung karena tidak ada tanggapan danpenyelesaian yang jelas dari Tergugat yang mana menurut Penggugat pihakTergugat dianggap telah menolak perhitungan hakhak pensiun hasilperhitungan Disnaker Kota Bandar Lampung tersebut maka kemudianPenggugat mencatatkan perselisihan tersebut ke Disnaker Kota BandarLampung untuk dilakukan proses Mediasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti

Tanggapan : Dari pihak Pak Arifin meminta kesepakatan dengan perhitungan denganmenggunakan gaji dibawa pulang dan sesuai dengan hitungan Disnaker. Dari Pihak Koperasi KKSB untuk pembayaran pesangon karyawanmengacu sesuai dengan SOP dan kemampuan Koperasi yang ada.3. Keputusan :Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor : 16/Pdt.SusPHI/2020/PN.

Indoprima Gemilang Plan , Jalan MayjenSungkono Nomor 10 Desa Prambangan, Kebomas Kabupaten Gresik masa baktitahun 2015 2018 serta berdasarkan tanda bukti pencatatan Disnaker KabupatenGresik Nomor 57/XII/SPG/2015:Halaman 1 dari 20 hal.Put.

SPSI PTIndoprima Gemilang Plan Gresik Jalan Mayjen Sungkono Nomor 10 DesaPrambangan, Kebomas Kabupaten Gresik;Pada tanggal 18 Desember 2015 juga mengajukan pencatatan Serikat Pekerjake Disnaker Gresik.

Indoprima Gemilang Plan ,Gresik telah tercatat di Disnaker Kabupaten Gresik pada tanggal 31 Desember2015 dan diberikan Tanda Bukti Pencatatan, juga setelah perundingan gagal diperusahaan saksi melaporkan langsung ke Disnaker Gresik.

Selanjutnya padatanggal 11 Pebruari 2016 saksi mendapatkan panggilan dari Disnaker Gresikdan saksi hadir tapi perusahaan tidak hadir hanya telpon ke Disnaker bahwatidak bisa menghadiri panggilan tersebut;Pada tanggal 19 Pebruari 2016 mendapatkan panggilan lagi dari DisnakerGresik untuk klarifikasi permasalahan PHK., perusahaan hadir di wakili 2 orang,pekerja hadir hasil klarifikasi yang difasilitasi oleh Disnaker Gresik untukberunding lagi di tingkat perusahaan (Bipartite);Kami mengajak berunding

Pada sidang yang ke2 di Disnaker Kabupaten Gresik yang dihadiri olehMediator (Bapak Sumardi) perwakilan PT Indoprima Gemilang Plan , Gresikserta perwakilan Serikat Pekerja 3 Orang di kasusnya Sdri.

Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 penggugat mengajukanpencatatan perselisihan hubungan industrial ke Disnaker Kabupaten Kukar7. Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihnan hubungan industrialtersebut, Disnaker Kukar telah melakukan klarifikasi dengan memanggilpenggugat dan tergugat ke kantor Disnaker Kukar, tetapi tergugat tidakpernah datang.8.

Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, padatanggal 13 Januari 2020 Disnaker Kukar telah mengeluarkan anjuran atasperselisihan hubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkanbahwa tergugat harus membayar sisa kontrak selama 4 bulan ataudengan nilai Rp. 74.000.0009.

Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada Disnaker Kukar, yang artinya tergugat juga menolakanjuran Disnaker Kukar.10.Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukanupaya bipartite dan tripartite sebagai diatur dalam Undang Undanglembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidaktercapai kesepakatan maka penggugat akan mencari keadilan melaluipengadilanBerdasarkan alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepadapengadilan

Kab.Bekasi telah melakukan pemanggilan melalui surat dengan nomor 565/1797/Disnaker tertanggal 10Mei 2019, agar kepada para pihak untuk dapat hadir pada hari Rabutanggal 15 Mei 2019 bertempat Disnaker Kab.

Bekasi;bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 kedua belah pihakmenghadiri Panggilan dari Kantor Disnaker Kab Bekasi dan dalammediasi tersebut belum tercapai kesepakatan dan mediatorDisnaker Kab Bekasi menjadwalkan Mediasi selanjutnya pada hariRabu tanggal 22 Mei 2019;bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pihak Penggugat hadirdalam Mediasi namun Tergugat sampai dengan Jam 1450 wib tidakhadir;bahwa selanjutnya Mediator Disnaker Kab.

Bekasi kembali menjadwalkan mediasi lanjutan;Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 95/Pdt.SusPHI/2021/PN.Badg.20.720.820.9bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 kedua belah pihakmenghadiri Panggilan dari Kantor Disnaker Kab.Bekasi dan dalammediasi tersebut tidak tercapai kKesepakatan dan mediator DisnakerKab. Bekasi akan menerbitkan Anjuran tertulis mediasi;Selanjutnya Mediator Dinas Disnaker Kab.

Bekasi menerbitkan Anjuran tertulis melalui Surat nomor 565/4204/Disnaker tertanggal 19Agustus 2019 perihal anjuran yang diterima pada tanggal 19 Agustus 2019, dimana isi Anjuran Mediator Disnaker Kab. Bekasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :Menganjurkan1. Agar PT Roxy Prameswari (Pengusaha) mempekerjakan pekerja(sdr.Ritchie Febrian Maulany) pada jabatan semula sebagaiDriver;2.

Bekasi melalui surat nomor 565/4204/Disnaker tertanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya Penggugat melalui surat tertanggal 25 Agustus 2019 yang diterima Tergugat pada tanggal 28Agustus 2019, telah menyampaikan kepada Tergugat bahwaPenggugat Menerima Anjuran Mediator Disnaker Kab.

Dan Tergugat tidak menerima keputusan Pemutusan Hubungan Kerja, kesimpulanperundingan akan dilanjutkan ke Disnaker;3. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 Penggugat menjatuhkan skorsing terhadapTergugat sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;4.

Bahwa dalildalil Gugatan Penggugat pada poin 2 yang terdiri dari a,b sampaie adalah dalil pengulangan atau copy paste dari surat Penggugat ke Disnaker untukpermohonan mediasi, akan tetapi ketika pegawai Mediator Disnaker memintakepada Penggugat untuk memperdengarkan hasil rekamannya, Penggugat tidakmemiliki rekamannya, Mediator juga meminta kepada Penggugat untukmenghadirkan staff Penggugat yang memiliki rekamannya akan tetapi dijawabPenggugat tidak ada; 222m nn monn nnn nnn2.

Mediator telahberulangkali mempertanyakan apa isi rekamannya akan tetapi Pengggugat tidaktahu apa isinya dan dimita Meidator di Disnaker Surabaya tidak memilikiPEKAMANIN YA; ~~~ annem nnn nn nnn nnn rn rece amma3.

Bahwa anjuran Mediator Disnaker Surabaya telah tepat dan sesuai denganfaktafakta yang terungkap dalam mediasi di Disnaker Surabaya. Penggugat jugatidak dapat menunjukkan bukti untuk menguatkan dalildalilnya;1.

Menyatakan anjuran Mediator Hubungan Industrial No.34/PHK/III/2013 tentangPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Disnaker Surabaya kuat dan mengikat;3. Memerintahkan Penggugat untuk memanggil secara tertulis Tergugat untuk kembalibekerja sebagaimana posisi semula; 4, Menghukum Penggugat untuk membayar upah Tergugat sebesarRp.1.740.000, (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sejak per Januari 2013setiap bulannya sampai dengan putusan hukum yang berkekuatan tetap;5.

SUMBER KARINDO SAKTI
2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
3.Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI

MALINDO KARYA LESTARI Palas dan surat tersebutditembuskan kepada Disnaker Kota Pekanbaru dan DisnakertransdukPropinsi Riau, akan tetapi saat itu tidak ada respon dari perusahaan PT.MALINDO KARYA LESTARI, kemudian Pengurus Komisariat dan AnggotaFBI mengirimkan lagi surat pemberitahuan kepada Pimpinan PT.

MALINDO KARYA LESTARI kemudian membuatkanHal 13 dari 61 Halaman Putusan No.503/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.permohonan pencatatan di Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru dan padabulan April 2016 keluarlah bukti pencatatan dari Disnaker No. 14/PKFBI/PKU/Pect/IV/2016 tanggal 20 April 2016.Bahwa saksi bersamasama saksi LAMHOT SILAEN, saksiHERMANSYAH LUBIS dan saksi FIRMAN YUNIAS setelah menerimapencatatan dari Disnaker Kota pekanbaru langsung membuat suratpemberitahuan ke perusahaan PT.

Malindo Karya Lestari, DPRD Kota Pekanbaru,Disnaker Kota Pekanbaru dan Disnaker Propinsi Riau.Bahwa setelah dilakukan unjuk rasa pihak perusahaan mau melakukanperundingan pada tanggal 17 April 2017 yang difasilitasi oleh DinasTenaga kerja untuk melakukan Bipartit dan disepakati PerjanjianBersama (PB), namun setelah PB ditandatangani sekira tanggal 20 April2017 Anggota Serikat (LIANA ROHA dan IRFAN LAW) langsung di PHKdengan alasan kotrak habis dan dilanjutkan dengan anggota lain sepertiSdr.

MalindoKarya Lestari.Bahwa saksi bersama saksi ADRIANTOS (DPW FBI) LAMHOTSILAEAN, HERMANSYAH LUBIS, pergi ke Disnaker Kota PekanbaruHal 22 dari 61 Halaman Putusan No.503/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.untuk meminta pencatatan Serikat perkerja melalui surat pengantarbeserta kelengkapannya, kemudian pihak Disnaker Kota Pekanbarumenyatakan memferifikasi dan memproses surat tersebut.

Bahwa kemudian Pengurus Baru melaporkan ke Disnaker KotaPekanbaru untuk mencatatkan perubahan struktur organisasi dansetelah bukti pencatatan tersebut keluar maka saksi bersama pengurusmelaporkan hal tersebut ke manajemen perusahaan.

surat keterangan sakit bodong (palsu).Dasar hukum dijatuhkan sanksi ini adalah buku peraturan perusahaan RumahSakit Ahmad Yani 20132015 yang sudah disahkan oleh Kepala Kantor Dinas tenagaKerja Kota Pekanbaru dengan surat bernomor : KPTS/Naker/ C.3/ 568/162/S K/X/2013.JADI PERNYATAAN PENASEHAT HUKUM Sdr.HELMA SAYA MELAKUKANPEMECATAN DENGAN ALAS AN DIBUATBUAT ADALAH PERNYATAAN NGAWUR,SEMUA ADA DAS ARNYA.KALAU PASAL 35 ayat (2) BUKU PERATURAN PERUSAHAAN RS A.YANIBERTENTANGAN DENGAN UNDANGUNDANG, TENTU DISNAKER

INDRA MULIA 5222n nnn n cence eenMenimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alatbukti surat P1 tentang Panggilan dari Disnaker tg 16 Januari 2014, P2 tentangPanggilan Il dari Disnaker tgl 28 Maret 2014, P3 tentang Surat Keputusan DirekturR.S.A.Yani No.385/DIRRSAY/I/2014 tentang PHK atas nama Helma Yunus, P4tentang Surat Polres Kota Pekanbaru No.B/20/IV/2014/RES KRIM, P5 tentang SuratPernyataan Karyawan R.S.A.Yani, P6 tentang Surat Pengembalian berkas dari DinasTenaga

;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alatbukti surat T1 tentang Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Ahmad Yani 20132015,T2 Surat Keputusan Kadisnaker Kota Pekanbaru No.KPTS/ Naker/ C.3/568/162/SK.X/2013, T3 Daftar hadir karyawan sosialisasi/pemahaman/ uraian tentangPeraturan Perusahaan R.S.Ahmad Yani 20132015, T4 tentang Surat Teguran, T5tentang S.K.Direktur R.S.Ahamad Yani No.385/DIRRSAY/ 1/2014 tentang PHK atasnama Helma Yunus Muluk, T 6 tentang Fotocopy Surat Disnaker

Kota Pekanbaru,dan T7 tentang Fotocopy Surat Disnaker Kota Pekanbaru No.Naker/C.4/565/401/IV/2014, serta Saksi ...

;Menimbang, bahwa bukti bertanda P1 tentang Panggilan mediasi Disnaker danbukti bertanda P2 tentang Panggilan ke II dari Mediasi Disnaker Kota Pekanbaru, danbukti bertanda P 6 tentang pengembalian berkas dari Dinas Tenaga Kerja KotaPekanbaru, Majelis Hakim menilai buktibukti tersebut merupakan proses di luarPengadilan hubungan industrial ;Menimbang, bahwa bukti bertanda P4 tentang Surat Polres Kota Pekanbarudan P5 tentang surat pernyataan seluruh karyawan R.S.Ahmad Yani dan Bukti P 8tentang berita

)Pemerintah Kota Bandung, agar dapat diselesaikan;19.Bahwa atas pengaduan Penggugat, DISNAKER mengundang Penggugatdan Tergugat pada tanggal 27 Pebruari 2012, sebagaimana suratDISNAKER Pemerintah Kota Bandung No. 005/474/Disnaker, PerihalUndangan, dengan acara klarifikasi Bipartit & Penawaran PenyelesaianKasus PHI, Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak bertemu makaHal. 7 dari 21 hal.Put.Nomor 86 K/Pdt.Sus/2013Klarifikasi Bipartit & Penawaran Penyelesaian Kasus PHI pada tanggal27 Peburari 2012 tidak

terjadi;20.Bahwa pada tanggal 27 Peburari 2012 DISNAKER memberikan21penjelasan berdasarkan Surat No. 005/649Disnaker, perihal Penjelasankepada Penggugat yang pada pokoknya berbunyi:Terdapat Surat Perjanjian Bersama (Bipartit) antara Pekerja danPengusaha antara Sdr.

A Bandung,tanggal 19 Desember 2011, No. 406/BP/PHI/PN.Bdg, sehingga kami(Disnaker) tidak ada kewenangan lagi untuk melakukan mediasi, karenasudah ada penyelesaiaan secara bipartite dan sudah didaftarkan diPengadilan Hubungan Industrial";.Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012 Penggugat kembali melayangkansurat dengan Nomor Surat: 21/08.KHADJ/III/12, dimana yang padapokoknya dalam surat terseut Penggugat mengajukan permohonananjuran kepada DISNAKER Kota Bandung, yang pada intinya adanyahak sebagai Pekerja

) KotaBandung, dan serta pendaftaran di Pengadilan Hubungan Industrialdilakukan pada tanggal 19 Desember 2011 berdasarkan Akta BuktiPendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit yang diterbitkan olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KL A Bandung,No. 406/BP/2011/PHI/PN.Bdg;Bahwa, adapun risalah dilampirkan jika perselisinan diselesaikan dengancara mediasi di DISNAKER.

Karena Perjanjian Bersama tertanggal 16 Agustus 2011, dibuat danditandatangani bukan pada saat mediasi di DISNAKER Kota Bandung;Bahwa, Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial, karena telah salah menerapkan hukumnyadengan menafsirkan risalah mediasi dalam UU.

KotaSurabaya untuk diperoleh titik temu atas terjadinya perselisihan di antaraPenggugat dengan Tergugat;Bahwa guna menindaklanjuti terjadinya perselisinan hubungan industrialamtara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka DISNAKER KotaSurabaya telah melakukan klarifikasi dengan memanggil penggugat dantergugat ke kantor DISNAKER Kota Surabaya, dan kemudian melakukansidang mediasi, dan selanjutnya DISNAKER Kota Surabaya mengeluarkananjuran yang isinya sebagai berikut: Agar PT.

NOKEP: 73KWIXSDM/03/2015 Tanggal 16 Maret 2015 dan SuratAnjuran Mediator Hubungan Industrial DISNAKER Kota Surabaya No.88/PHIV/IX/2015 Tanggal 26 Oktober 2015.

pada tanggal 10 Maret 2016, Tergugat tidak pernahmenerima Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Disnaker KotaSurabaya No. 88/PHI/IX/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari DisnakerKota Surabaya.

R.263 KWIX/SDM/03/2015 tanggal 16Maret 2015 tentang Keputusan Kepala Divisi Kebijakan dan PengembanganSDM BRI tanggal 04 Nopember 2014, yang selanjutnya diberitanda P9;10.Foto copy, Surat Panggilan dari Disnaker Kota Surabaya No.560/377 1/436.6.12/2015 tanggal 02 Mei 2015, yang selanjutnya diberi tandaP10;11.Foto copy, Surat Panggilan Il dari Disnaker Kota Surabaya No.560/4308/436.6.12/2015 tanggal 10 Juni 2015, yang selanjutnya diberitanda P11;12.Foto copy, Surat Panggilan Ill dari Disnaker Kota

No.43/G/2016/PHI Sby 2415.Foto copy, Somasi/Surat Permintaan Pelaksanaan Secara Sukarela yang ke2 Atas Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota SurabayaNo.