Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia No. 656/C/Kep/MN/2002, Tentang Penilaian/PenghargaanCertificate dari Pungseng igh School, Republic of Korea tahun 2002 atasnama SATRIYO RAHADANI, tanggal 20 Agustus 2002, besertalampirannya, diberi tanda bukti P3 ; 4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 05/05/I/1975, tertanggal 6 Januari 1976,diberi tanda bukti P4 ; nnn nn nnn nnn nnn nnn5.

Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor :AHU. 2498.AH.01.04 Tahun 2010, tertanggal 22 Juni 2010 tentang PengesahanYayasan ;Bahwa Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) SingarajaBali yangdiketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayahti adalah bergerak di bidang sosial yangmempunyai satu unit usaha/satu unit kelola dalam Bidang Pendidikan denganmendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Sigaraja dengan berdasarkanSurat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 205/D/O/2008, tentangPemberian Ijin Penyelenggaraan ProgramProgram Studi dan Tinggi IImu Kesehatan(STIKES) Majapahit di Singaraja dan dimana STIKES Majapahit Singaraja tersebutdiketuai oleh I Gede Sunjaya, Spd, M.M Kes yang beralamat, dahulu di Jalan PB.Jenderal Sudirman Nomor 70 Banyuasri Singaraja dan sekarang di Jalan PramukaNomor 5 Singaraja;Bahwa ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana yang tersebut dalamposita diatas diberikan jangka waktu 2 (

SingarajaBali sedangbersengketa hukum di peradilan umum yang salah satunya mengenai hak kepemilikandari Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor, 205/D/0/2008, tertangal 22 September 2008, tentang Pemberian jin PenyelenggaraanProgramProgram Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi IImu Kesehatan (STIKES)Majapahit di Singaraja dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 42/Pdt.G/2009/PN.Segr. diantaranya dalam amar putusan tersebut bahwa Surat KeputusanMendiknas Nomor

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008, tertanggal 22 September 2008 tentang Pemberian Ijin PenyelenggaraanProgramProgram Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES)Majapahit di Singaraja adalah sah milik dari STIKES Majapahit yang duluberalamat di Jalan Pramuka Nomor 5 Singaraja yang diketuai oleh I Gede Sunjaya,S.Pd.

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 205/D/O/2008 tertanggal 22 September 2008 dimana berdasarkanputusan Pengadilan Singaraja Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN.Sgr diantaranya dalam amarputusan menyatakan Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 205/D/O/2008 tentang IjinPenyelenggaraan Program Studi dan Pendirian STIKES Majapahit Singaraja yangdiselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan SingarajaBali (YKWK)adalah sah yang sekarang ini perkara tersebut masih dalam pemeriksaan kasasidalam

bahwa setelah membaca suratsurat dan salinan sah lainnya berupa :Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : XIIIA.072267 tanggal 31Desember 1973 (P.1);Fotokopi Ijazah Program Paket B Nomor : PB.0067943 tanggal 11 Pebruari 1998 (P.2);Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 907/Diep/2006 tanggal 27 Desember 2006 (P.3);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3573050303610003 tanggal 04 Juli 2007 (P.4);Fotokopi Katu Keluarga Nomor : 35.7305 1002/02036/0040 tanggal 30 Mei 2006 (P.5);Fotokopi Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 2905/A2/KP/2007 tanggal 05September 2007 (P.6);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P.4, P.5 dan P.6 ternyata Pemohon bernama:MOCH.

yang tidak memenuhi persyaratan,melanggar Pasal 68 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistim Pendidikan Nasional, yang mana seluruh keterangan saksisaksi dipersidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa secara nyatanyata telahmenggunakan ijazah Sarjana Ekonomi yang dikeluarkan oleh UniversitasGenerasi Muda Medan Sumatera Utara yang belum memiliki izin operasionaldari Menteri Pendidikan sesuai dengan ketentuan UndangUndangMendiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional,Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234 Tahun 2000 tentangPedoman Pendirian Perguruan Tinggi dan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 108Tahun 2001 tentang Pedoman Pembukaan Program StudiJurusan untukmendaftar sebagai calon anggota legislatif Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Aceh Tengah dalam pemilu Tahun 2009, yang mana ijazahtersebut sebagai salah satu syarat yang Terdakwa lampirkan dalam suratpendaftaran sehingga, dalam putusannya Majelis Hakim perkara a quo telahmengenyampingkan fakta tersebut sehingga

Hakim tersebuttidak mempunyai daya tangkal terhadap orangorang atau calon pelakutindak pidana lainnya, karena hukuman yang dijatuhkan tidak seimbangdengan bahaya yang dapat ditimbulkan meskipun Terdakwa melakukankelalaian karena telah melanjutkan studi S1 di Universitas Generasi MudaMedan Sumatera Utara yang tidak diakui oleh Negara karena tidak memilikiizin operasional dari Menteri Pendidikan sesuai dengan ketentuan Undangundang Mendiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim PendidikanNasional, Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234 Tahun2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dan Keputusan DirjenDikti Nomor 108 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembukaan Program StudiJurusan.

Kuasatanggal 9 Januari 2018, sebagai Terbanding SemulaTergugat , Terbanding II semula Tergugat II ; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan dan TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara Nomor108/Pdt.G/2017/PN.Tjk yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa PENGGUGAT merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatanTenaga Pengajar, yang diangkat terhitung tanggal 1 Januari 2005berdasarkan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional No. 79/SP/2005tertanggal 27 Januari 2005;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia No. 44385/A2.5/KP/2010 tertanggal 11 Juni 2010,PENGGUGAT dipindahkan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang ke Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan jabatan Lektor, terhitungsejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan saat ini;Bahwaberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan KebudayaanRepublik

Penjelasan Pasal 3 Angka UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo memberhentikan DenganHormat Para Penggugat dari jabatan (tugas tambahan), secara nyatatidaklah mengutamakan landasan perundangundangan, kepatutan dankeadilan karena telah bertentangan ketentuan peraturan perundanganyang berlaku yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 162/U/2003 Tentang Pedoman

Menteri Pendidikan Nasional R.INomor : 162/U/2003, akan tetapi Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan tidaklah mencermati faktafakta juridis yang terungkapdipersidangan berkenaan dengan alasan atau dasar diterbitkannya SuratKeputusan Termohon Kasasi a quo ;Bahwa Pasal 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 162/U/2003 berbunyi :1.

;Ayat (2), Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :abCcdTelah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ;Diangkat pada jabatan lain ;Dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat ;Meninggal dunia ;Bahwa dari ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut dapatdisimpulkan bahwa pemberhentian dari penugasan sebagai kepala sekolahsudah diatur secara tegas dan limitatif yaitu : dengan permohonan sendiri,masa penugasan berakhir (sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 63310.11.Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 162/U/2003) danapabila dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas, telah mencapaibatas usia pensiun jabatan fungsional guru, diangkat pada jabatan lain,dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat, dan meninggal dunia ;Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam pemeriksaan perkara a quoadalah berkenaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat (vide.

Menteri Pendidikan Nasional RINomor : 162/U/2003 tidak karena penugasan berakhir (vide Pasal Pasal 6Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 162/U/2003) ;Bahwa sehubungan dengan uraian pada point 9 tersebut diatas, maka yangmenjadi pertanyaan juridis adalah Apakah benar Para Pemohon Kasasi/ParaTerbanding/Para Penggugat tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik ?

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional IndonesiaNo. 115/D/0/2000 tanggal 26 Juli 2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggillmu Kesehatan "Indonesia Maju" di Jakarta dan Pemberian StatusTerdaftar Kepada Tiga "3" Program Studi Untuk Jenjang PendidikanProgram S1 dan DIll di Lingkungan Sekolah Tinggi IlmuKesehatan "Indonesia Maju" di Jakarta 2.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNo.110/D/O/2003 tanggal 1 Agustus 2003 tentang Pemberian IzinPenyelenggaraan ProgramProgram Studi dan Pendirian Sekolah TinggiIImu Komunikasi Indonesia Maju (STIKOMIMA) di Jakarta YangDiselenggarakan Oleh Yayasan Indonesia Maju Di Jakarta ; e Bahwa diketahui oleh TERGUGAT, tindakanpembentukan YayayanIndonesia Maju berdasarkan Akta Pendirian No.3 tanggal 4 September2003 (YIMA Il) adalah sebagai itikad buruk Penggugat yang selanjuitnyaakan

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNo.115/D/0/2000 tanggal 26 Juli 2000 tentang Pendirian Sekolah TinggiIlmu Kesehatan "Indonesia Maju" di Jakarta dan Pemberian StatusTerdaftar Kepada Tiga "3" Program Studi Untuk Jenjang PendidikanProgram S1 dan DIll di Lingkungan Sekolah Tinggi IIlmuKesehatan "Indonesia Maju" di Jakarta ; Haman 14 dari 38 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 577/Pdt.G/2015/PN.IKT.PST2.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNo.110/D/0/2003 tanggal 1 Agustus 2003 tentang Pemberian IzinPenyelenggaraan ProgramProgram Studi dan Pendirian Sekolah TinggilImu Komunikasi Indonesia Maju (STIKOMIMA) di Jakarta YangDiselenggarakan Oleh Yayasan Indonesia Maju Di Jakarta ; diberikan kepada Yayayan Indonesia Maju (YIMA I) Akta No.1 tanggal 2Juli 1999 ; dan pada waktu itu (tanggal 26 Juli 2000 dan tanggal 1 Agustus2003) pada waktu izin dari Kemendiknas diberikan / diterbitkan

Bukti T 20 : Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RlNo,234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; 26.

Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 575/A.A.3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengangkatan H. Sudendi, SE.,MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen) sda sda5.

., Pembantu Rektor II UNTIRTAselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan PeralatanLaboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) yangsumber dananya dari APBNP Tahun Anggaran 2010 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 bersamasama dengan EdwinPerdana Adiwijaya, SE., MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/JasaLaboratorium pada Untirta tahun 2010, Alfian, S.Sos. selaku AnggotaPanitia Pengadaan Barang/

pada Universitas Sultan AgengTirtayasa (UNTIRTA) senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah), sebagaimana termuat dalam DIPA UNTIRTA (Revisi 3) Nomor:0171/02304.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan kode MataAnggaran 10.06.01.0108. ; Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan Laboratoriumpada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran2010 tersebut, Menteri Pendidikan Nasional (sekarang MenteriPendidikan dan Kebudayaan) selaku~ Pengguna Anggaran,berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor:575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 telah menunjuk Prof.

,MM., Pembantu Rektor IIUNTIRTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan PeralatanLaboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) yangsumber dananya dari APBNP Tahun Anggaran 2010 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 bersamasama dengan EdwinPerdana Adiwijaya, SE., MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/JasaLaboratorium pada Unitirta tahun 2010, Alfian, S.Sos. selaku AnggotaPanitia Pengadaan Barang

Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN 0171/02304.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan kode MataAnggaran 10.06.01.0108. ; Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan Laboratoriumpada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran2010 tersebut, Menteri Pendidikan Nasional (sekarang MenteriPendidikan dan Kebudayaan) selaku~ Pengguna Anggaran,berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 telah menunjuk Prof. Dr.

Pasal 19 ayat(2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor060/U/2002;Halaman 20 dari 29 halaman.

Bahwa SIP dimaksud telah habis masa berlakunya dan tidakdapat dijadikan persyaratan dalam pengajuan/perpanjangan ijinpenyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h jo.Pasal 19 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor060/U/2002.

Selain itu Pemohon Kasasi/Tergugattelah dengan cermat memperhatikan ketentuan pasal 29 ayat (2) hurufa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 danketentuan tersebut sudah sangat jelas sehingga tidak perlu ditafsirkanlain (Asas Sens Clair).

Selain itu memperhatikan ketentuan tersebutdiketahui bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor060/U/2002 tidak hanya mengatur mengenai pendirian sekolahmelainkan juga ada mengatur mengenai penutupan sekolah, hal iniHalaman 24 dari 29 halaman.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia (Mendiknas Rl) Nomor11376/F/Kep/KP/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentangpengangkatan PENGGUGAT sebagai Kepala SeksiPemetaan Mutu) dan Supervisi pada LPMP ProvinsiKepulauan Bangka Belitung dengan pangkat PenataTingkat I, golongan III/d yang ditandatangani oleh4 TERGUGAT atas nama TERGUGAT II :3. Surat Menteri Pendidikan Nasional R.I.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor11376/F/Kep/KP/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentangPengangkatan Penggugat sebagai Kepala SeksiPemetaan Mutu) dan Supervisi pada LPMP ProvinsiKepulauan Bangka Belitung ;. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor67120/A4.6/KP/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentangpemberitahuan bahwa Penggugat tidak dapatmengajukan keberatan :383.

;Selain itu, dalam petitum butir 8 Penggugatmenuntut untuk memperbaiki kekeliruan yang adadalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor11376/F/Kep/KP/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentangPengangkatan Penggugat sebagai Kepala SeksiPemetaan Mutu) dan Supervisi pada LPMP ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.

Bahwa petitum gugatan pada butir 3 dan butir 6 yangmeminta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor11376/F/Kep/KP/2010 = tanggal 19 Juli 2010 tentangPengangkatan Penggugat sebagai Kepala Seksi PemetaanMutu dan Supervisi pada LPMP Provinsi Kepulauan BangkaBelitung dinyatakan batal dan memerintahkan TergugatIl untuk mencabutnya, mempunyai arti bahwa Penggugatmeminta melalui Hakim untuk diberhentikan darijabatannya.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia (Mendiknas RI) Nomor : 11376/F/Kep/KP/2010,tanggal 19 Juli 2010 tentang Pemberhentian denganhormat Drs. Hanafi, M.Hum., Nip. 19640529.198703,1001,pangkat Penata golongan IIl/d dari Jabatan KepalaSub Bagian Umum LPMP Kepulauan Bangka Belitung danmengangkatnya sebagai Kepala Seksi Pemetaan Mutu danSupervisi pada LPMP Kepulauan Bangka Belitung (bukti P 17 =TlIl 1) 5 3.

6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160 / D / O / 2008, tanggal 05 Agustus 2008 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Tergugattelahmengajukanalat buktiberupa:Surat:1.FotokopiSuratPernyataanPengalihnanPenguasaanAtasSebidang TanahatasnamaMarusi sebagaipihakpertamadanLaOndu,S.Pdsebagaipihakkedua,tertanggal31Desember 2010,bermeteraicukupdantelahsesuaidenganaslinyadiberikodeT .1;FotokopiduaKwitansitanpanomoryangditandatanganiolehJamaludintertanggal26Desember201 OdanditandatanganiErikBtanggal25JuliHalaman7/14, PutusanNemer0396/Pdt.G/2015/PA.Klk2011 ,bermeteraicukupdantelahsesuai dengan aslinyadiberikodeT .2;Fotokopi Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia,Nomor 080 Tahun 2009, yang ditandatangani oleh KoordinatorKoordonasiPerguruanT inggiSwastaWilayahX,tentangoengangkatanLaUndi,S.PdDalamJabatanDosenAsistenAhli,tertanggal1 2Januari2009, bermeteraicukupdantelahsesuaidengan aslinyadiberikodeT.3;FotokopiAkta PendirianYayasanPendidikanNonFormalLatraGlobal,Nomor06yang dibuatolehNotaris TinaHaeraniBunggasi,SH,tertanggal20 Agustus 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinyadiberikode T.4;FotokopiSuratPernyataantentangsertifikattanahatasnamaLaUndi

menjadi WARGITO alias SOEGITO;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohondipersidangan telah mengajukan suratsurat bukti berupa :1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Temanggung atas namaSOEGITO (Bukti Tanda P1) ;Foto Copy Kertu Tanda Penduduk Kabupaten Temanggung atas namaSUMIRAH (Bukti Tanda P2);Foto Copy Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara atas namaSOEGITO (Bukti Tanda P3);Foto Copy Surat Nikah Nomor : 23/1965 atas nama WARGITOdengan SUMIRAH (Bukti Tanda P4);Foto Copy Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 944E/103.03.3/KP.2001 atas nama SOEGITO (Bukti Tanda P5);Surat keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Campuranom atasnama SOEGITO (Bukti Tanda P6);Foto Copy Surat Keterangan Kematian tanggal 18 Desember 2013atas nama SOEGITO (Bukti Tanda P7);Foto Copy Kartu Keluarga atas nama SOEGITO ( Bukti Tanda P.8 ) ;Foto copy suratsurat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telahdicocokan dengan aslinya ;Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan suratsurat bukti

yangrelevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yangterungkap dimuka sidang, tidak ternyata Terdakwa menyelenggarakan satuanpendidikan tanpa izin pemerintah, atau sebagai perseorangan, organisasi ataupenyelenggara pendidikan tinggi tanpa hak memberikan ijazah;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang,ternyata Terdakwa adalah sebagai yang pertama kali sejak tahun 2008memangku jabatan Ketua STIKES Majapahit berkedudukkan di Singaraja, danberdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 205/0/0/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Pemberian jinPenyelenggaraan ProgramProgram Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi IlmuKesehatan (STIKES) Majapahit di Singaraja, yang diselenggarakan olehYayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Singaraja Provinsi Bali;Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor42/Pdt.G/2009/PN.Sgr. tanggal 17 September 2009 juncto Putusan PengadilanTinggi Denpasar Nomor 176/Pdt.G/2009/PT.Dps

,Ill/o, Kopertis Wilayah Il dpk pada Universitas MuhammadiyahBengkulu, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:1639/002.1/KP/2007 Tanggal 13 Maret 2007. .................eceeeee8.7 Dosen dalam jabatan Lektor dengan Pangkat Penata Muda Tk.

I, IIl/d pada Jurusan PMIPA Fakultas Keguruan dan IImuPendidikan Universitas Bengkulu, Keputusan Menteri Pendidikan,Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36859/A4.3/KP/2011 Tanggal 05 Mei 2011)............eeeee anes2.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil denganjabatan fungsional Lektor Kepala, yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 78267/A4.5/KP/2009, tanggal 30 September 2009, dan dengan pangkatPenata Tingkat .

IIl/d berdasarkan Surat Keputusan MenteriPendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36859/A4.3/KP/2011 Tanggal O5 Mei 2011 #dengan suratkeputusan tersebut berarti bahwa Penggugat melaksanakantugas jabatan fungsional atas dasar Surat KeputusanMendiknas. Dengan Surat Keputusan Mendiknas tersebutmelahirkan hakhak dan kewajiban bagi Penggugat.

Bahwa Jabatan dan Pangkat terakhir Penggugat adalahDosen dalam Jabatan Lektor Kepala (495 kum) dengan PangkatPenata Tk. , IIl/d pada Jurusan PMIPA Fakultas Keguruan danIImu Pendidikan Universitas Bengkulu, Keputusan MenteriPendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36859/A4.3/KP/2011 Tanggal 05 Mei20.

.;3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.206 1D 1012006, tanggal 8 September 2006;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 825 K/PID/20181 (satu) lembar asli Bukti Penarikan Uang dari Bank Mandiri Syariahdengan nomor rekening 3510003953 atas nama Drs. H.

AHU1406.AH. 01.04 tahun 2009, tanggal 30 April 2009;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Yayasan Adhi GunaKencana No. 04 tanggal 17 Juli 2007 yang dibuat di Notaris DendiStefandi, S.H.;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Yayasan Adhi GunaKencana No. 19 tanggal 28 Desember 1998 yang dibuat di NotarisTien Norman Lubis, S.H.;3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RINo. 206 1D 1012006, tanggal 8 September 2006;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Hal

Ingratubun, SH, SE, MM mengurus ijinoperasional dari pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pendidikan nasional(Mendiknas) dan terbitlah keputusan Menteri Pendidikan nasional RI Nomor : 196/D/0/2001 tanggal 26 September 2001 tentang pemberian jin penyelenggaraan program studidan pendidikan Sekolah Tinggi mu Ekonomi (STIE) Umel Tual di Tual yangdiselenggarakan oleh Yayasan Muhammad Thaha di Tual.Bahwa selanjutnya untuk menyelenggarakan proses akademik, maka saksi M.

Ingratubun, SH, SE, MM mengurus ijinoperasional dari pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pendidikan nasional(Mendiknas) dan terbitlah keputusan Menteri Pendidikan nasional RI Nomor : 196/D/0/2001 tanggal 26 September 2001 tentang pemberian jin penyelenggaraan program studidan pendidikan Sekolah Tinggi Imu Ekonomi (STIE) Umel Tual di Tual yangdiselenggarakan oleh Yayasan Muhammad Thaha di Tual.Bahwa selanjutnya untuk menyelenggarakan proses akademik, maka saksi M.

Ingratubun, SH, SE, MM mengurus ijinoperasional dari pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pendidikan nasional(Mendiknas) dan terbitlah keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 196/D/0/2001 tanggal 26 September 2001 tentang pemberian jin penyelenggaraan program studidan pendidikan Sekolah Tinggi Hmu Ekonomi (STIE) Umel Tual di Tual yangdiselenggarakan oleh Yayasan Muhammad Thaha di Tual.Bahwa selanjutnya untuk menyelenggarakan proses akademik, maka saksi M.

Bahwa Pekerjaan Penggugat dahulu adalah Pegawai Negeri Sipilbedasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI sampaidengan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri berdasarkanSurat Keputusan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi RI;4.

Ciptomangunkusumo (RSCM)) tersebut adalahberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (sekarangMenteri Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor : 960/PT02.H/C1/Inps/2001tanggal 4 Mei 2001 unit kerja FKUI (Anestesiologi) (bukti P1) ;Dan hingga kini Surat Keputusan vide bukti P1 tersebut belum pernahdicabut ;3.

Memulihkan harkat dan martabat Penggugat seperti semula sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia (Ssekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia) Nomor : 960/PT02.H/C1/Inps/2001 tanggal 4 Mei 2001 ;7. Menghukum para Tergugat (Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill danTergugat IV) secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biayayang timbul dalam perkara ini ;Halaman 9 Putusan No. 415/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.8.

Bahwa dalia Penggugat dalam Gugatan halaman 2 angka 1 dan 2, hanyamenjelaskan bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yangsemula berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional(Sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor : 960/PT02.H/C1/Inps/2001 tanggal 4 Mei 2001 unit kerja FKUI (Anestesiologi) dan bekerjapada Tergugat (RSCM) sejak tanggal 4 Mei 2001 sebagai staff medisdan juga sebagai pengajar pada Facultas Kedokteran UniversitasIndonesia ;Dapat dijelaskan bahwa Penggugat

Bahwa tidak benar Penggugat bekerja di RSCM adalahberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 960/PT02.H/C 1/Inps/2001 sebagaimana didalilkan dalam poin 1 gugatan ;. Bahwa bekerjanya Penggugat di RSCM karena RSCM merupakan rumahsakit pendidikan utama FKUI.

Hal ini disebabkan adanya perlakuandiskriminasi terhadap diri Penggugat I,sebagaimana syarat pelarangan bagi seorangKepala Daerah yang dalam hal ini adalahTergugat yang telah mengeluarkan SK yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan;Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor162 / U/ 2003 tentang Pedoman Penugasan GuruSebagai5.4.1.Ayat ( 1.)sebagaiKepala Sekolah;BAB V Masa Tugas Pasal 6 ;disebutkan tugas tambahanKepala Sekolah diberikan untuksatu. masa tugas selama 4 ( empat ) tahun

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 162/U/2003 tentang PedomanPengasan Guru sebagai Kepela Sekolah;. Bahwa Tergugat telah bertindak secara sewenangwenang karena telah mengeluarkan Surat KeputusanBupati Buol Nomor. 820/4623/ KP/DISDIKPORA tentangMutasi Guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri Dalam JajaranDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;. Bahwa para Penggugat telah menderita kerugiansebagai akibat dari tindakan Tergugat;.

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 162/2003 tentang Pedoman PenugasanGuru Sebagai Kepala Sekolah, Bab V Masa PenugasanPasal 6 ayat (1), (2) dan (3), Bab VIIIPemberhentian dan Perpanjangan Masa Tugas KepalaSekolah Pasal 10 ayat (1) dan (2);Sangat sulit bagi Penggugat untuk membuktikantuduhan ini oleh karena keseluruhan aturan diatasTergugat tidak pernah melanggarnya akan tetapijustru.

ke hal aran 28 paragraf ketiga Larangan bagi Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Pasal 28; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 162/2003 tentang Pedoman PenugasanGuru Sebagai Kepala Sekolah, Bab V Masa PenugasanPasal 6 ayat (1), (2) dan (3), Bab VIIIPemberitahuan dan Perpanjangan Masa Tugas KepalaSekolah Pasal 10 ayat (1) dan (2).

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor162/U/2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang PedomanPenugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;2.