Ditemukan 510555 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-05-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 K/PID.SUS/2019 Tanggal 21 Mei 2019 — JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc.
246 — 391 — Berkekuatan Hukum Tetap
246 — 391 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Primair: Perbuatan Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Juncto Pasal 18 dari UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubahHalaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 593
Dengandemikian uang Terdakwa telah disita dikompensasikan dengan uangpengganti yang harus dibayarkan Terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal
menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertinbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagiTerdakwa:Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yangsedang giat memberantas tindak pidana korupsi;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa sudah melanjutkan kegiatan pembangunan Water Parktersebut hingga selesai 100 %;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal
2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 8Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.
Putus : 22-02-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN MASAMBA Nomor 180/Pid.B/2016/PN Msb Tanggal 22 Februari 2017 — MUNAWIR Als. NAWIR Bin MUHRAN
66 — 20
66 — 20
NAWIR Bin MUHRAN secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai danmenyimpan senjata penikam/penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 tahun 1951sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaMUNAWIR Als. NAWIR Bin MUHRANdengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.3.
Bahwa senjata tajam jenis badik yang dimiliki terdakwa tidak memiliki ijin yangsah dari pihak yang berwenang dan apabila ditusukkan dapat menyebabkan lukaatau matinya orang.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidanadalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukaneksepsi ataupun keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan SaksiSaksi yaitusebagai berikut :Putusan No. 180/Pid.B
memperolehnya, menyerahkan ataumencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaanpadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatusenjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuktelah terpenuhi ;Putusan No. 180/Pid.B/2016/PN.MsbHal.12dari15Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsurunsur sebagaimanadipertimbangkan diatas, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatanpidana melanggar Pasal
2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimanayang didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsurunsur sebagaimanadipertimbangkan diatas dan Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (videPasal 183 KUHAP), maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaanTerdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau
2 ayat (1) UndangUndang Darurat No. 12 Tahun1951, UndangUndang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara pidana (KUHAP), UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang PeradilanUmum, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanserta PeraturanPeraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI1.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — RIDWAN bin LABAI
255 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
255 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN bin LA BAI denganpidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;Menghukum Terdakwa
2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang TipikorJuncto Pasal 55 ayat (1) ke1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Terdakwaberpendapat dirinya terbukti bersalan melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor JunctoPasal 55 ayat (1) ke1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana danTerdakwa memohon pidana seringanringannya;Keberatan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, JudexFacti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam halmenyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.
Ketentuan yangditerapkan terhadap Terdakwa sudah tepat Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor dengan alasan;Terdakwa selaku direktur PT.TIMAKO GROUP PRATAMA dalammelaksanakan tugas, kewajiban bertindak dalam kapasitas sebagaiorang perorangan swasta atau privat.
Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbuktibersalah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri,orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negaramemenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndangTipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Keberatan Peninjauan Kembali Terdakwa memohon agar pidana penjaradapat diringankan, keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena di dalammemori peninjauan kembali tidak terdapat cukup alasan mendasar dansignifikan
Register : 08-01-2014 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 2/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Tanggal 25 Februari 2014 — ARDIAN Bin SAHIBUL
56 — 20
56 — 20
Ketika ditanya mengenai surat izin senjata tersebut, terdakwa tidak dapatmenunjukkan surat izin dari senjata tajam yang dibawanya sebagai alas hak dan senjatayang dibawa terdakwa untuk berjagajaga bukan sebagai senjata pusaka atau alat pertanianataupun tidak ada hubungan dengan keadaan pada waktu terdakwa diperiksa selanjutnyaterdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diproses hukum.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)Undang Undang Nomor 12/Drt/1951 ;Menimbang
2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt/1951 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan Kesatu , terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 tahun 2013 tentangPencagahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka suatu perbuatan harus memenuhiunsurunsur sebagai berikut :1.
sah yaitu FAKO ataupun SKSHH ;15Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakimberpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;Menimbang bahwa semua unsur unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhimaka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Mengangkut hasil hutan yangtidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanKedua melanggar Pasal
2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yangunsur unsurnya adalah sebagai berikut :1.
2 ayat (1) Undangundang Darurat No. 12 tahun 1951 serta peraturanperaturan lain yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI: 1.
Putus : 19-11-2018 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 19 Nopember 2018 — YOSIAS PARINUSSA alias YOS
232 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
232 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aru;Islam;Sekretaris Desa Marlasi:AMANDUS OHOIWUTUN alias NANDY;Ohoililir;53 tahun/3 Februari 1963:Lakilaki:Indonesia;Jalan Jenderal Sudirman Langgur,Kabupaten Maluku Tenggara;Kristen Protestan;:Wiraswasta;:Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:PrimairSubsidair :Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
2 Ayat (1) UndangUndang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.
2 Ayat (1) UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Para Terdakwamelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sudah tepat;Bahwa pertimbangan penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 dapatditerapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawainegeri atau penyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta;Bahwa demikian pula halnya unsur melawan hukum maupunmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan adalah
2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor14
Putus : 14-04-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/Pid.Sus/2020 Tanggal 14 April 2020 — CICIN SUHAETI, S.IP., binti HASIM
245 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
245 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4188 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 11 Oktober 2023 — H. LIWAON HAMDI, S.E., M.Si., bin almarhum TENGKU HAMZAH
101 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-12-2018 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/PID.SUS/2018 Tanggal 3 Desember 2018 — ACHMAD NORDIANSYAH alias ANCAH bin SURIANSYAH
257 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
257 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
GrahaArchitect Tahun 2011;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:PRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak
Putus : 10-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4022 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 10 Agustus 2023 — EBY SUHERLY
97 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-09-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2193 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 5 September 2023 — Ir. FAJRI, M.T.
80 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-04-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1201 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 7 April 2023 — TEDDY RIDWAN, A.Md. bin (alm) JONI IMRAN
84 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-07-2020 — Upload : 09-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 22 Juli 2020 — ANTONIUS ARIS SAPUTRO
340 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
340 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-05-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pid.Sus/2023 Tanggal 30 Mei 2023 — Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA
123 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-09-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/Pid.Sus/2020 Tanggal 30 September 2020 — T.M. IQBAL SKH bin T. ANWAR HASBALLAH
256 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
256 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 13-04-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PATI Nomor 77/Pid.B/2017/PN Pti Tanggal 12 Juni 2017 — EDI CAHYONO bin SENO
96 — 65
96 — 65
Menyatakan terdakwa EDI CAHYONO bin SENO bersalah melakukantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamdakwaan kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) Undangundang daruratnomor 12 tahun 1951;2. Menjatuhkan pidana terdakwa EDI CAHYONO bin SENO denganpidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnyaselama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintahterdakwa tetap ditahan;3.
2 ayat (1) UU.No.12/Drt/1951 LN Tahun 1951/78.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa EDI CAHYONO, pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2017sekira pukul 21.00 WIB, setidaktidaknya pada waktu disekitar itu, atau setidaktidaknya bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah saksiSISWANTO bin SUPARMIN di dkh Clekik Desa Pohgading Rt. 02 Rw.
2 ayat (1)UU.No.12/Dr/1951 LN Tahun 1951/78 yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.
Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum,karena baik pada saat pemeriksaan oleh penyidik Polri maupun dipersidanganterdakwa tidak dapat menunjukkan buktiobukti bahwa penguasaan senjatapenikam tersebut telah mendapat izin dari pihak yang berwajib;Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)UU.No.12/Dr/1951 LN Tahun 1951/78 telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
2 ayat (1) UU.No.12/Drt/1951 LN Tahun 1951/78dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1.
Putus : 15-09-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5301 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 15 September 2022 — KENON, S.P., M.M., bin alm. BAHARUDDIN
86 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 06-03-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN PATI Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pti Tanggal 17 April 2018 — Harjono Alias Jono Lentu Bin Kemad
127 — 51
127 — 51
Register : 10-01-2018 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN PATI Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Pti Tanggal 28 Februari 2018 — NOKIS als ERIK SEBASTIAN bin JEMUAH
58 — 5
58 — 5
Putus : 16-08-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN PATI Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Pti. Tanggal 16 Agustus 2018 — IRWAN YUNIANTO als. MEMET bin SUCIPTO
81 — 27
81 — 27
Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5921 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 6 Oktober 2022 — JIMMY SUTOPO
243 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
243 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap