Bank Negara Indonesia (Persero)Tok Nomor :Dir/096/RTanggal 24 Oktober 2018, ;b) Bahwa fungsi dari SPHK tersebut hanyalah merupakan salahsatu pembuktian saja yang mengonstatir keadaan berhentibekerjanya Penggugat, dan bukan satusatunya bukti bahwaPenggugat telah berhenti bekerja, karena tanpa SPHK tersebutkeadaan berhenti bekerja dari Penggugat tetaplah sudah ada;c) Bahwa dalam persyaratan dokumen pencairan dana pensiunyang dibuat oleh Tergugat salah satunya hanya mencantumkanSurat Pemberhentian Kerja

perintah dan ada menerima upah setiapbulannya;Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007, Badan Pengawas PDAM KabupatenKarangasem mengeluarkan Surat Nomor 800/03/BPPDAM perihalPeringatan Il yang ditujukan kepada Direktur PDAM KabupatenKarangasem diperingatkan untuk tidak melakukan mutasi/alin tugas diLingkungan PDAM Karangasem tanpa persetujuan Bupati melaluiBadan Pengawas;Bahwa pada 1 Agustus 2007, Badan Pengawas PDAM KabupatenKarangasem mengeluarkan telaahan staf yang ditujukan kepada BupatiKarangasem, tentang Pemberhentian

Kerja Karyawan di PDAMKarangasem.

Dalam telahaan staf tersebut Ketua Badan PengawasPDAM Karangasem memberi saran tindak, demi mempertimbangkanrasa kemanusiaan dan menjaga kondusifnya daerah, supaya bapakBupati berkenan memerintahkan Direktur PDAM untuk tidakmelaksanakan pemberhentian kerja karyawan PDAM;Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2007, Bupati Karangasem mengeluarkanSurat Nomor 800/1377/Ekonomi perihal Pemberhentian Kerja Karyawan diPDAM yang ditujukan kepada Direktur PDAM Kabupaten Karangasem.Dimana dalam surat tersebut bapak Bupati

telahdiberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelissetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinyakemudian diberi kode (bukti P2);Fotokopi panggila ke Il untuk mediasi dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Murhum, Kota Bau Bau, Nomor:033/Kua.24.06/6/Pw.01/04/2020, tertanggal 1 April 2020, yang telahdiberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelissetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinyakemudian diberi kode (bukti PS);Fotokopi surat pemberhentian

kerja sama dari PT.

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/PA BbPerusahaan dan saat ini tidak memiliki penghasilan Tetap berdasarkan buktiFotokopi surat pemberhentian kerja sama dari PT.

tentangnafkah lampau akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa dalam Gugatar Rekonvensi Penggugat Rekonvensimeminta nafkah lampau selama 39 Bulan berdasarkan bukti rekening koranatas nama Penggugat Rekonvensi (bukti T) sebesar Rp78.000.000,(tujuh puluhdelapan juta rupiah) selanjutnya dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi dariTergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar nafkah lampau sejumlahtersebut, karena sejak tahun 2018 Tergugat Rekkonvensi telah dirumahkanberdasarkan bukti Fotokopi surat pemberhentian

kerja sama dari PT.PANGANSARI UTAMA FREEPORT PROJECT, Nomor: 340/PSUMAINING/FREEPORT/2018, tertanggal 4 Maret 2018 (bukti P4).

oleh MajelisHakim Pengadilan Tinggi Semarang.Perlu diketahui bahwa Termohon Kasasi (semula Tergugat/ Terbanding), didalam sidang pembuktian mengajukan buktibukti percakapan lewat SMS yangdicetak dan diajukan sebagai buktibukti SMS tersebut bertanggal 13 Agustus2012 yang pada intinya Termohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding)menolak untuk melanjutkan perjanjian kerjasama dengan Pemohon Kasasi(semula Penggugat/Pembanding), penolakanpenolakan lewat SMS. tersebutmasih diperkuat lagi dengan surat pemberhentian

kerja sama yang dikirimkanoleh Tergugat kepada Penggugat tanggal 11 Agustus 2012 (terlampir dalamMemori Kasasi);Bahwa dengan adanya surat pemberhentian kerja sama ini, maka secararesmi berdasarkan buktibukti SMS yang diperkuat juga oleh suratpemberhentian kerja sama tanggal 11 Agustus 2012 yang dikirimkan olehTermohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) maka Pemohon Kasasi (semulaPenggugat/Pembanding) sudah tidak bisa apaapa lagi;Bahwa berawal dari sini sebenarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Surat Kontrak Kerja dan Pemberhentian kerja an Agus Saputra dan Dimas Prasetio

Dikembalikan kepada PT KB Financia Multi Finance Kota Prabumulih melalui saksi Darwin SH Bin Thambah;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

1 (satu) lembar Surat Keputusan Pemberhentian Kerja Dengan Hormat sdr HIDAYATULLAH di PT. INTAN PARIWARA cabang Balikpapan, Nomor : 020/BSM 3-SPHK/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019.
1 (satu) lembar surat Pernyataan Pengakuan Sdr. HIDAYATULLAH melakukan penggelapan uang perusahaan PT. INTAN PARIWARA cabang Balikpapan senilai Rp 421.599.225,- tanggal 21 Desember 2019.
1 (satu) lembar surat tugas karyawan sdr SURAHMAN sebagai Branch Manager Definitif PT.

INTAN PARIWARA cabangBalikpapan. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Pemberhentian Kerja Dengan Hormatsdr HIDAYATULLAH di PT. INTAN PARIWARA cabang Balikpapan,Nomor : 020/BSM 3SPHK/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019. 1 (Satu) lembar surat Pernyataan Pengakuan Sdr. HIDAYATULLAHmelakukan penggelapan uang perusahaan PT. INTAN PARIWARAcabang Balikpapan senilai Rp 421.599.225, tanggal 21 Desember 2019. 1 (Satu) lembar surat tugas karyawan sdr SURAHMAN sebagai BranchManager Definitif PT.

INTAN PARIWARA Cabang Balikpapan dandipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan berupa : 1 (Satu) lembar surat keputusan Nomor : 011/BSSK/IV/2017 tanggal 01 April 2017 adalah surat pengangkatan terdakwasebagai karyawan tetap dan bekerja sebagai Sales Representative di PT.INTAN PARIWARA Cabang Balikpapan dan 1 (satu) lembar suratkeputusan Nomor : 020/BSM 3SPHK/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019adalah surat pemberhentian kerja dengan

INTAN PARIWARA Cabang Balikpapan dan 1(satu) lembar surat keputusan Nomor : 020/BSM 3SPHK/X/2019tanggal 14 Oktober 2019 adalah surat pemberhentian kerja denganhormat terdakwa bekerja di PT. INTAN PARIWARA CabangBalikpapan dan terdakwa diberhentikan karena melakukanpenggelapan uang perusahaan.Bahwa terdakwa pada saat bekerja di PT. INTAN PARIWARA cabangBalikpapan Branch Managernya Sdr. Riyanto dan saat ini Sdr.

INTAN PARIWARA cabangBalikpapan.1 (satu) lembar Surat Keputusan Pemberhentian Kerja Dengan Hormatsdr HIDAYATULLAH di PT. INTAN PARIWARA cabang Balikpapan,Nomor : 020/BSM 3SPHK/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019.1 (satu) lembar surat Pernyataan Pengakuan Sdr. HIDAYATULLAHmelakukan penggelapan uang perusahaan PT.

Bahwa dengan sepihak Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap (PHK) terhadap para Penggugat dengan alasanEFESIENSImelalaui surat pemberhentian kerja tertanggal 19 Februari 2018 diantaraklausulnya menyebutkan,"........... sehubungan dengan EFESIENSI yangdilakukan perusahaan maka = kami memperhentikan Sdrbeceeeeeaee terhitung sejak tanggal 01 bulan Februari 2018, (Vide. Bukti P20a, P20b, P20c, P20d, P20e, P20f, P20g, P20h);5.

ARTA SEDANA RETAILINDO(Tergugat);Halaman 36 dari halaman 60 Putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2018/PN Dps Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)secara sepihak terhadap para Penggugat dengan alasan efisiensi melaluisurat pemberhentian kerja tertanggal 19 Februari 2018; Bahwa upah terakhir yang diterima Para Penggugat adalah upah bulanJanuari 2018 dan oleh karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihakdalam perkara ini adalah atas kehendak Tergugat bukan atas kehendakPara Penggugat

pasal 58ayat (2) dan (3) Perusahaan Perusahaan Tergugat tanpa melalui PenetapanLembaga Penyelesaian Perselisihnan Industrial sebagaimana tersebut padaHalaman 40 dari halaman 60 Putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2018/PN Dpspasal 151 ayat (3) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T14 berupa jawaban, Tergugatmendalilkan bahwa pemberitahuan pemutusan hubungan kerja antara ParaPenggugat dengan Tergugat didasarkan pada surat pemberhentian

kerja yangditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak berdasarkankewenangan yang sah, tetapi dalil Tergugat tersebut tidak didukung denganbukti lain yang dapat menunjukkan bahwa surat pemberhentian kerja tersebuttidak berdasarkan kewenangan yang sah, dan sesuai kebenaran pembuktianperdata terletak pada kebenaran formil, hal mana kebenaran formil tersebuttelah didukung oleh pendapat ahli Dr.

MORIPRESISI RODA ENGINEERING.Bahwa, sebagaimana tercantum pada bagian Keterangan Pihak Perusahaandalam Anjuran Mediator Dinas Sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi KabupatenBogor Nomor 565/489/HI Syaker/2013 tanggal 29 Januari 2013, PihakPerusahaan menerangkan telah menerima permintaan pemberhentian kerja dariPenggugat melalui penerima kuasanya pertanggal 30 November 2012.Bahwa pengunduran diri pekerja/buruh telah secara diatur dalam ketentuanPasal 162 Ayat ( 3 ) huruf (a) Undang Undang Nomor 13

Bahwa tanpa adanya suatu peringatan dan tanpa ada suatu alasan yangjelas , pada tanggal 15 Februari 2019 Penggugat menerima Surat KeputusanSing Off ( Surat Pemberhentian kerja ) dari tergugat dengan No.052/MCM.CRW/BLW/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 , dan dalam suratHalaman 2Putusan Nomor 284/Pdt.SusPHI/2019/PN.Mdntersebut tidak disebutkan alasan alasan pemberhentian Penggugat diperusahaan PT MITSI CITRA MANDIRI10.Bahwa tindakan tergugat yang melakukan PHK sepihak tanpa ada suratperingatan dan

sejak tanggal 12 Januari2001 sampai dengan 15 Februari 2019 Ic ( dengan masa kerja 18tahun 9 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Oiler Kapal TongkangHalaman 22Putusan Nomor 284/Pdt.SusPHI/2019/PN.Mdn(TK) Berkat usaha IV dengan status karyawan tetap dan tetapmendapat upah terakhir sebesar Rp. 4.400.000 ( empat juta empatratus ribu rupiah ) / bulan;Bahwa tanpa adanya suatu peringatan dan alasan yang jelas , padatanggal 15 Februari 2019 Penggugat menerima Surat Keputusan SingOff ( Surat Pemberhentian

kerja ) dari tergugat dengan No.052/MCM.CRW/BLW/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 , dan dalamsurat tersebut tidak disebutkan alasan alasan pemberhentianPenggugat di perusahaan PT MITSI CITRA MANDIRI;Bahwa sejak Penggugat di PHK secara sepihak oleh Tergugat Ic 15Februari 2019 ,Tergugat tidak memberikan hakhak Penggugatsebagaimana di dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan ;Bahwa penggugat telah mencoba menemui tergugat untukmenyelesaikan masalah PHK nya, namun tergugat tidak memberikanrespon sama sekali

bagiandari pekerjaan tetap, maka sesuai ketentuan pasal 59 ayat (7) Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja Penggugat denganTergugat menjadi hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu (PKWT);e Tentang PHK Penggugat;Menimbang, Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat bekerja padaTergugat selama lebih kurang 18 tahun 9 bulan, tanpa adanya suatu peringatandan alasan yang jelas, dimana pada tanggal 15 Februari 2019 Penggugat menerimaSurat Keputusan Sing Off ( Surat Pemberhentian

kerja ) dari tergugat denganNo. 052/MCM.CRW/BLW/II/2019 dan dalam surat tersebut tidak disebutkan alasan alasan pemberhentian Penggugat di perusahaan PT MITSI CITRA MANDIRI dansejak Penggugat di PHK secara sepihak oleh Tergugat , Tergugat tidakmemberikan hakhak Penggugat sebagaimana di dalam ketentuan UUKetenagakerjaan dan oleh karena PHK= yang dilakukan tergugat !

Nomor 1024 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa Penggugat diberikan kontrak kerja selama 6 (enam) bulan denganperiode 31 Agustus sampai dengan 29 Februari 2016;Bahwa Penggugat yang baru saja menjalani masa kerja bulan ke4, tanpaalasan jelas dan sebelumnya tidak pernah ditegur baik lisan ataupun tertulis,Penggugat diberhentikan bekerja oleh Tergugat secara lisan pada tanggal19 Desember 2015;Bahwa oleh karena Penggugat belum memperoleh alasan yang jelas ataspenyampaian lisan pemberhentian kerja Penggugat, maka pada

diletakkanMenyatakan Perbuatan Tergugat yang menahan ijazah asli dari Penggugatadalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat berikut dengansegala akibat hukumnya;Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemecatan/Penghentiankontrak terhadap Penggugat adalah Perbuatan Hukum berikut dengan segalaakibat hukumnya;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara materiladalah sebesar 9 bulan x Rp.3.100.000, = Rp. 27.900.000 (dua puluh tujuhjuta Sembilan ratus ribu rupiah) dihitung sejak pemberhentian

kerja/kontraksampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatasn hukum tetap (inkracht vangewijsde) dan kerugian secara in materil Rp.1.000.000.000, (Satu MiliyarRupiah);Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp.500.000 (limaratus ribu rupiah) perhari di hitung sejak hari lalainya Tergugat memenuhi isiputusan dalam perkara ini kelak;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta mertakendatipun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (uitvoerbarr bij voorrad)3Atau jika hakim berpendapat

mengucapkan kalimat dalam bahasaaceh Ka Preh Kah* (kamu tunggu kamu), Ku tak Kah ( kubacok kamu)dan Ku Peu Habeh Kah (ku Bunuh Kamu).Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN.JthBahwa pada saat itu situasi/keadaan ruangan kantor dalam keadaanterang dan masih ramai orang kerja.Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan pengancaman denganmenggunakan sebilah parang terhadap Saksi Abzal karena Terdakwatidak terima atas penjelasan Saksi Abzal mengenai pembayaran Gajiyang tidak sesuai dan juga pemberhentian

kerja yang diterima olehTerdakwa.Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukanpengancaman terhadap Saksi Abzal.Bahwa tidak ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa setelahterjadinya tindak pidana Pengancaman terhadap Saksi Abzal.Bahwa yang saksi ketahui atas terjadinya tindak pidana pengancamantersebut Saksi Abzal takut dan merasa terancam ketika sedangmelaksanakan piket dan juga merasa trauma.Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan saksi Abzal tidak adaperdamaianTerhadap

/keadaan ruangan tempat terjadi tindak pidana pengancaman dalamkeadaan terang dan masih ramai orang kerja.Bahwa selain saksi ada saksi lainnya melihat langsung terjadinya tindakpidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SaksiAbzal yaitu saksi Samsuddin, saksi Ana Mailisa, dan saksi Dewi Sartika.Bahwa adapun penyebab sehingga Terdakwa tindak pidanapengancaman terhadap Saksi Abzal dikarenakan tidak terima ataspenjelasan Saksi Abzal mengenai pembayaran Gaji yang tidak sesualdan juga pemberhentian

kerja yang diterima oleh Terdakwa.Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukantindak pidana Pengancaman tersebut terhadap Saksi Abzal.Bahwa tidak ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa setelahterjadinya tindak pidana Pengancaman terhadap Saksi Abzal.Bahwa yang saksi ketahui atas terjadinya tindak pidana pengancamantersebut Saksi Abzal takut dan merasa terancam ketika sedangmelaksanakan piket dan juga merasa trauma.Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan saksi Abzal tidak

bagi Tergugat yakni terjadinya selisih stok oli dansparepart dari periode 16 Oktober 2011 sampai dengan 31 Desember 2011dengan total selisih senilai Rp2.445.000,00 (dua juta empat ratus empat puluhlima ribu Rupiah);Bahwa meskipun tuduhan dan kerugian Tergugat tsb sama sekali bukandisebabkan karena kesengajaan atau kelalaian Penggugat, akan tetapi karenaTergugat terus menerus mengintimidasi dan memaksa Penggugat untukmengganti kerugian dimaksud, maka untuk menghindari adanya tindakanTergugat berupa pemberhentian

kerja yang pada akhirnya akan berdampakkepada kelangsungan hidup Penggugat dan keluarga, akhirnya dengan rasasedih dan dibarengi dengan tetesan air mata, akhirnya kerugian tsb Penggugattanggulang/bayar kepada Tergugat;Bahwa meski kerugian Tergugat telah Penggugat ganti/bayar akan tetapiPenggugat kembali dipanggil dan dipaksa untuk membuat surat pernyataanpengunduran ditolak oleh Penggugat karena Penggugat merasa tidak adamelakukan kesalahan, seperti yang dituduhkan oleh Tergugat;Bahwa untuk menunjukkan

Cahyo Hadiwinotoselaku pihak pembeli;Bahwa diketahui pula pada tanggal 10 april 2014 proses penjualan dari pemiliklama kepada pemilik baru telah selesai dan semua karyawan dipekerjakankembali seperti biasanya dan ditempatkan pada posisi semula;Bahwa pada saat terjadi pergantian kepemilikan, PENGGUGAT tidak diberihak untuk menyatakan pilihan ikut atau tidak ikut dari pemilik perusahaan yanglama ke pemilik perusahaan yang baru dan PENGGUGAT masih tetap bekerjaseperti biasanya sampai adanya surat pemberhentian

kerja dari TERGUGAT (PT.

Bdg.dipekerjakan kembali seperti biasanya dan ditempatkan pada posisi semuladimana selama proses pergantian kepemilikan Penggugat masih bekerjaseperti biasanya sampai adanya surat pemberhentian kerja dari Tergugat .Bahwa dari dalildalil Penggugat diatas jelas dapat disimpulkan Penggugattidak pernah diberhentikan pada saat proses dan setelah terjadinya peralihankepemilikan dan selama itu pula Penggugat masih bekerja dan mendapatkanupah.Bahwa patut diduga pengangkatan Penggugat kembali pada bagian

Foto copy Surat Pemberhentian Kerja Nomor 001/BSNSK.Pers/V/2015tertanggal 26 Mei 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberitanda bukti P3 ;4. Foto copy kartu tanda Pengenal atas nama Burhanudin, bermeterai cukup dansesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P4 ;5. Foto copy Surat Akta Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Sahamtertanggal 18 September 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan fotocopynya, diberitanda bukti P5 ;6.

didalilkan oleh Judex Factie sudahbertentangan dengan Hukum karena peraturan perundangundangan dalam dalil pertimbangan Hukum dari Judex Factie No.16/PHI.G/2009/P.N.BKL adalah untuk mengatur pekerja yangbersifat tetap dan bukan harian lepas padahal berdasarkan faktahukum yang ada sudah jelas dan terbukti bahwa sebenarnyaPenggugat adalah buruh harian lepas.Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat PemutusanHubungan Kerja kepada Penggugat tetapi yang dilakukan olehTergugat/Pemohon Kasasi adalah Pemberhentian

Kerja kepadaPenggugat karena sesuai dengan kesepakatan yang dibuat olehPenggugat dan Terguat bahwa status Penggugat adalah harianlepas bekerja 7 jam sehari bekerja bersifat tidak tetap dan tidakterikat waktu dapat diberhentikan sewaktuwaktu oleh Tergugat,jadi berdasarkan fakta tersebut pemberhentian Penggugat bekerjadi lingkungan PMKS PT.

Fenny Sulifadarti, SH. perihal pemberhentian kerja;
- 3 (tiga) lembar fotocopy akta jual beli;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat girik sebidang tanah darat yang luasnya: panjang 17,14 m2 dan lebar 9,50 m2 dengan blok 012 terletak di Kampung RT 005/RW 002 Kel Semplak, Kab. Dati II Bogor;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

FennySulifadarti, SH. perihal pemberhentian kerja, 3 (tiga) lembar fotocopy akta jualbeli dan 1 (Satu) lembar fotocopy surat girik sebidang tanah darat yang luasnya:panjang 17,14 m? dan lebar 9,50 m2 dengan blok 012 terletak di Kampung RT005/RW 002 Kel Semplak, Kab.

Cahyo Hadiwinotoselaku pihak pembeli;Bahwa diketahui pula pada tanggal 10 april 2014 proses penjualan dari pemiliklama kepada pemilik baru telah selesai dan semua karyawan dipekerjakankembali seperti biasanya dan ditempatkan pada posisi semula;Bahwa pada saat terjadi pergantian kepemilikan, PENGGUGAT tidak diberihak untuk menyatakan pilihan ikut atau tidak ikut dari pemilik perusahaan yanglama ke pemilik perusahaan yang baru dan PENGGUGAT masih tetap bekerjaseperti biasanya sampai adanya surat pemberhentian

kerja dari TERGUGAT (PT.

Bag.halaman 6 gugatannya pada tanggal 10 April 2014 proses jual beli daripemilik lama kepada pemilik baru telah selesai dan semua karyawandipekerjakan kembali seperti biasanya dan ditempatkan pada posisi semuladimana selama proses pergantian kepemilikan Penggugat masih bekerjaseperti biasanya sampai adanya surat pemberhentian kerja dari Tergugat I.Bahwa dari dalildalil Penggugat diatas jelas dapat disimpulkan Penggugattidak pernah diberhentikan pada saat proses dan setelah terjadinya peralinankepemilikan

Putusan Nomor 40/Pdt.SusPHI/2016/PN.Badg.Foto copy Surat Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap Bagian LandingNo.SK.KT/06DIR/IV/2015 tertanggal 16 April 2015, bermeterai cukup dansesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P1 ;Foto copy Slip Perincian Gaji atas nama Burhanudin, bermeterai cukup dansesual dengan aslinya, diberi tanda bukti P2 ;Foto copy Surat Pemberhentian Kerja Nomor 001/BSNSK.Pers/V/2015tertanggal 26 Mei 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberitanda bukti P3 ;Foto

Dan oleh karena untukmendapatkan nilai Rupiah yang fantastis dari pemberhentian kerja dariTergugat/Pemohon Kasasi, maka dari itu Penggugat/Termohon Kasasimelanjutkan masalah ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda.Bahwa lingkungan dapat membentuk karakter manusia dari yang bersifatbaik menjadi tidak baik, begitu juga apabila dalam sebuah lingkunganyang terdapat orangorang yang dikategorikan orang tidak baik, jelas akanmempengaruhi karakter dan sifat dari orangorang

Cakranegara Kota Mataram.Kemudian berdasarkan surat No. 12/MAD/I/2020 tanggal 2 Januari 2020perihal Surat Pemberhentian Kerja menyatakan hubungan kerja antara PT.Mitra Abadi Distribusindo dengan terdakwa dinyatakan berakhir. Ataspemberhentian tersebut terdakwa merasa sakit hati, dan berniat untuktetaop melakukan penagihan mengatasnamakan PT. Mitra AbadiDistribusindo dengan menggunakan nota fiktif.