XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.

XXX (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP,(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total PP tersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selakulikuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

X selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSOtelah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hakdan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggotaSdr. X mewakili PT. XYZ. dan Ir. Sdr. Y mewakili PT. XXX (Persero)sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh merekaberdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Y.bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Sdr. X dan Ir. Sdr.

Yyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga. bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalahSdr. X dan Ir. Sdr.

Perjanjian KSOTotalPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa parapihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengansyaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara :PT Total Bangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atauPerjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkanorganisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PPtersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yangdiberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakantanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan denganpenutupan dan pembubaran tersebut knhususnya keberatankeberatan dari PihakKetiga dengan anggota:1.

berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yang menerimapertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XXselaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telahditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggota YYmewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan YY mewakili PT PembangunanPerumahan

(Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatanganioleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaan dari perjanjian tersebut juga tercermin didalam suratkeberatan Pemohon Banding dimana surat keberatan dibuat dan ditandatangani olehXX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hakdan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualianguna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubarantersebut knususnya keberatankeberatan dari pihak

XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.

XXX (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP,(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total PP tersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selakulikuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

X selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSOtelah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hakdan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggotaSdr. X mewakili PT. XYZ. dan Ir. Sdr. Y mewakili PT. XXX (Persero)sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh merekaberdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Y.bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Sdr. X dan Ir. Sdr.

Yyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukansegalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga. bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalahSdr. X dan Ir. Sdr.

Perjanjian KSO TotalPPNomor : 757/U.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakatuntuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat danketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT TotalBangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PP tersebut diatas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian gunamenyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

sehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yangmenerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator,bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh YY selakuProject Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu PanitiaPembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupandan pembubaran

dengan anggota YY mewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan XXmewakili PT Pembangunan Perumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuatdan ditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaandari perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimanasurat keberatan dibuat dan ditandatangani oleh YY dan XX;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk PanitiaPembubaran selaku likuidator yaitu YY dan XX yang diberikan hak dan kewajibansepenuhnya untuk melakukan la tindakan tan n lian guna menyelesaikan halhalyang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak ketiga;bahwa

Perjanjian KSO TotalPPNomor : 757/U.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakatuntuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat danketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT TotalBangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PP tersebut diatas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian gunamenyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

sehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yangmenerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator,bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh YY selakuProject Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu PanitiaPembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupandan pembubaran

dengan anggota YY mewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan XXmewakili PT Pembangunan Perumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuatdan ditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaandari perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimanasurat keberatan dibuat dan ditandatangani oleh YY dan XX;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk PanitiaPembubaran selaku likuidator yaitu YY dan XX yang diberikan hak dan kewajibansepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhalyang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak

H Runtuk mewakili PT T B P dan berdasarkan Memorandum Nomor : 199/M/PP/DVM/2002 tanggal 24 Desember 2002 ditugaskan B S untuk mewakili PT PPsebagai Deputy Project manager G M JO;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahuibahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaranKSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut :(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian

Kerjasama Operasiantara : PT T B P Tbk dan PT PP (Persero) atau Perjanjian KSO T PP, dandengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO T PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO T PPtersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidatoryang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari

H R, MT selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjianpembubaran KSO telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidatoryang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupan danpembubaran dengan anggota Ir. H R, MT mewakili PT T B P Tbk. dan Ir. BS mewakili PT PP (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuat danditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selakulikuidator.

KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Ir.

B Syang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga;bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalah Ir.H R dan Ir.

Perjanjian KSO TotalPP NomoU.313/VI/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandakesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut: (1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT Total Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dandemikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total

PP tersebut di atditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepeuntuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersatdengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketigaanggota:1.

Perjanjian KSO TotalPP NomoU.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaran sehingga sesuaiPasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk men;banding adalah pihak yang menerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melpemberesan yaitu Likuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XX selaku Projectsedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likyang

diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggcmewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan YY mewakili PT Pembangunan Perumahan (Efsehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh mereka berdua sebagaiPembubaran selaku likuidator.

Pelaksana:perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana surat kedibuat dan ditandatangani oleh XX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk Panitia Pemtselaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melsegala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutuypembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak ketiga;bahwa dengan demikian

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembubaran Panitia Hut RI ke -66 Tk Kecamatan Amabi Oefeto Timur Tahun 2011. 2 (dua) lembar daftar Hadir / Absensi Evaluasi dan Pembubaran Panitia Hut RI ke 66 Tk Kecamatan Amabi Oefeto Timur Tahun 2011 tertanggal 26 September 2011.Dikembalikan kepada saksi REGINA WANGINEM NUBAN 2 (dua) Lembar surat Nota Chas Pembelian Stempel Stationari.

Barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembubaran Panitia Hut RI ke 66Tk Kecamatan Amabi Oefeto Timur Tahun 2011.e 2 (dua) lembar daftar Hadir / Absensi Evaluasi dan PembubaranPanitia Hut RI ke 66 Tk Kecamatan Amabi Oefeto Timur Tahun2011 tertanggal 26 September 2012.Dikembalikan kepada saksi REGINA WANGINEM NUBANe 2 (dua) Lembar surat Nota Chas Pembelian Stempel Stationari.e 1 (satu) lembar Surat Pertangung Jawaban Penguna Dana.Dikembalikan kepada saksi ARNOLUS NUBAN, SH.4.

Saksi REGINA WANGINEM NUBAN Als GIN, dibawah sumpah yangmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa telah terjadi tindakan tidak menyenangkanyang dilakukan oleh THEFILUS SEO sedangkanyang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senintanggal 26 September 2011 sekitar pukul 11.00 Witadi dalam Aula Ruang Rapat Kecamatan AmabiOefeto timur kab Kupang ketika sedangdiselenggarakan rapat Pembubaran Panitia Hut RI ke66 Tahun 2011 ;Bahwa saat rapat Pembubaran

Saksi FRANS BENU als FRANS, dibawah sumpah yang menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa telah terjadi tindakan tidak menyenangkanyang dilakukan oleh THEFILUS SEO sedangkanyang menjadi korbannya = adalah REGINAWANGINEM NUBAN Alias GIN ;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senintanggal 26 September 2011 sekitar pukul 11.00 Witadi dalam Aula Ruang Rapat Kecamatan AmabiOefeto timur kab Kupang ketika sedangdiselenggarakan rapat Pembubaran Panitia Hut RI ke66 Tahun 2011 ;Bahwa saat rapat Pembubaran

Saksi ARNOLUS NUBAN, SH, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :16Bahwa telah terjadi tindakan tidak menyenangkanyang dilakukan oleh THEFILUS SEO sedangkanyang menjadi korbannya = adalah REGINAWANGINEM NUBAN Alias GIN ;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senintanggal 26 September 2011 sekitar pukul 11.00 Witadi dalam Aula Ruang Rapat Kecamatan AmabiOefeto timur kab Kupang ketika sedangdiselenggarakan rapat Pembubaran Panitia Hut RI ke66 Tahun 2011 ;Bahwa saat rapat Pembubaran

Bahwa tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 September2011 sekitar pukul 11.00 Wita di dalam Aula Ruang RapatKecamatan Amabi Oefeto timur kab Kupang ketika sedangdiselenggarakan rapat Pembubaran Panitia Hut RI ke 66 Tahun2011 ;. Bahwa korban dan Terdakwa hadir dalam Rapat PembubaranHut RI 66 sebagai peserta rapat dan yang memimpin rapattersebut adalah ARNOLUS NUBAN, SH yang menjabat sebagaiCamat Amabi Oefeto timur ;.

XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.

XXX (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP,(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total PP tersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selakulikuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

X selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSOtelah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hakdan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggotaSdr. X mewakili PT. XYZ. dan Ir. Sdr. Y mewakili PT. XXX (Persero)sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh merekaberdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Y.bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Sdr. X dan Ir. Sdr.

Yyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukansegalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga. bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalahSdr. X dan Ir. Sdr.

pembubaran Koperasioleh Pemerintah, yang berarti SK tersebut bertentangan dengan undangundangyang berlaku, yang dapat diuraikan sebagai berikut :Halaman 3 dari 19 halaman.

Polwil Madiun, penjualan asetdan pembagian sisasisa dana kekayaan Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun,tidak membahas tentang pembubaran Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun,tidak membentuk tim penyelesai dan memberi kuasa kepada beberapa anggotadan pengurus untuk penyelesain pembubaran koperasi, yang berartibertentangan dengan Pasal 51 Pasal 54 UU No. 25 Tahun 1992 serta (SE)Menkop dan PPK No. 269/M/TX/1994 pada VI huruf a.;6 Apabila tim penyelesai telah dibentuk siapa saja anggotanya tidak jelas, karenahal

Oleh karena itukewenangannya hanya sebagai Pejabat Pemerintah yang berwenangmengesahkan saja tentang pembubaran Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun,berdasarkan Rapat Anggota ;Dan disamping itu Tim Penyelesai Pembubaran yang bertanggung jawab ataspenyelesaian pembubaran koperasi harus dilibatkan, hal ini sesuai denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD ART ) PRIMKOPPOLWILMadiun, No: BH. 41 A/ BH/ II / XII 2/ 69, tanggal 30 Oktober 1985, Pasal 37yang menyatakan : Pejabat bersama Pimpinan POLRI

;Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim tidak menggunakan dasarhukum SEMenkop dan PPK RI Nomor 269/M/IX/1994, perihal PetunjukPelaksanaan Pembubaran Koperasi oleh pemerintah khususnya pada VI, LAINLAIN.Pelaksanaan pembubaran koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota harusdituangkan dalam anggaran dasar masingmasing koperasi.Proses dan prosedur pembubaran tersebut dapat dilaksanakan sebagai berikut:dan kewenangan yang menandatangani SK Pembubaran koperasi tidakmenggunakan dasar hukum

Sebab yang berwenangmenerbitkan SK pembubaran koperasi adalah walikota sesuai DIKTUM KEDUAdari Kep tersebutMenunjuk Bupati/Walikota sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas namaMenteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagai penyelenggaratugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggarandasar dan pembubaran koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanyaberdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan Dan DIKTUM KELIMA Penandatanganan surat

Perjanjian KSOTotalPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa parapihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengansyaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara :PT Total Bangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atauPerjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkanorganisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PPtersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yangdiberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpapengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupandan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengananggota:1.

atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XX,selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telahditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggota XXmewakili PT Total Bangun Persada Tbk.

Dan YY mewakili PT PembangunanPerumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatanganioleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaan dari perjanjian tersebut juga tercermin didalam suratkeberatan Pemohon Banding dimana surat keberatan dibuat dan ditandatangani olehXX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hakdan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualianguna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubarantersebut knususnya keberatankeberatan dari pihak

XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut :(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.

XXX (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP,(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total PP tersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selakulikuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

X selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSOtelah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hakdan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggotaSdr. X mewakili PT. XYZ. dan Ir. Sdr. Y mewakili PT. XXX (Persero)sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh merekaberdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Y;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Sdr. X dan Ir. Sdr.

Yyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukansegalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga;bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalahSdr. X dan Ir. Sdr.

XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.

XXX (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP,(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total PP tersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selakulikuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

X selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSOtelah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hakdan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggotaSdr. X mewakili PT. XYZ. dan Ir. Sdr. Y mewakili PT. XXX (Persero)sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh merekaberdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Y.bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Sdr. X dan Ir. Sdr.

Yyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukansegalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga. bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalahSdr. X dan Ir. Sdr.

XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.

XXX (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP,(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total PP tersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selakulikuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

X selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSOtelah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hakdan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggotaSdr. X mewakili PT. XYZ. dan Ir. Sdr. Y mewakili PT. XXX (Persero)sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh merekaberdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Y.bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Sdr. X dan Ir. Sdr.

Yyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga. bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalahSdr. X dan Ir. Sdr.

Perjanjian KSOTotalPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa parapihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengansyaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara :PT Total Bangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atauPerjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkanorganisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PPtersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yangdiberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpapengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupandan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengananggota:1.

Perjanjian KSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaransehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf bUU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yang menerimapertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XXselaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telahditunjuk suatu

Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggota XXmewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan YY mewakili PT PembangunanPerumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatanganioleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaan dari perjanjian tersebut juga tercermin didalam suratkeberatan Pemohon Banding dimana surat keberatan dibuat dan ditandatangani olehXX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hakdan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualianguna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubarantersebut knususnya keberatankeberatan dari pihak

Perjanjian KSO TotalPP NomoU.313/VIL/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandakesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT Total Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO

Total PP tersebut di atditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepeuntuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersatdengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketigaanggota:1.

Perjanjian KSO TotalPP NomoU.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaran sehingga sesuaiPasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk men;banding adalah pihak yang menerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melpemberesan yaitu Likuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XX selaku Projectsedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likyang

diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggota Xmewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan YY mewakili PT Pembangunan Perumahan (Efsehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh mereka berdua sebagaiPembubaran selaku likuidator.

Pelaksana:perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana surat kedibuat dan ditandatangani oleh XX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk Panitia Pemtselaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melsegala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutuypembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak ketiga;bahwa dengan demikian

Perjanjian KSO TotalPP NomoU.313/VIL/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandakesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut: (1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT Total Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dandemikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO

Total PP tersebut di atditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepeuntuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersatdengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketigaanggota:1.Ir.

Perjanjian KSO TotalPP NomoU.313/VI/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaran sehingga sesuaiPasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk men;banding adalah pihak yang menerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melpemberesan yaitu Likuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XX selaku Projectsedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likyang

diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggcmewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan YY mewakili PT Pembangunan Perumahan (Efsehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh mereka berdua sebagaiPembubaran selaku likuidator.

Pelaksana: perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana surat kedibuat dan ditandatangani oleh XX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk Panitia Pemtselaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melsegala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutuypembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak ketiga;bahwa dengan demikian

Perjanjian KSO TotalPPNomor : 757/U.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakatuntuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat danketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT TotalBangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PP tersebut diatas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian gunamenyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

sehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yangmenerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator,bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh YY selakuProject Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu PanitiaPembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupandan pembubaran

dengan anggota YY mewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan XXmewakili PT Pembangunan Perumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuatdan ditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Bahwa ataspelaksanaan dari perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan PemohonBanding dimana surat keberatan dibuat dan ditandatangani oleh YY dan XX;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk PanitiaPembubaran selaku likuidator yaitu YY dan XX yang diberikan hak dan kewajibansepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhalyang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan

Dengandemikian, dengan adanya pembubaran tidak sertamerta kewajibanPerseroan dianggap selesai, melainkan ada mekanisme likuidasiPerseroan sesuai dengan UUPT sebagaimana telah diubah denganUUPT BARU;.

Hakim salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbanganpermohonan Pembubaran Perseroan dengan menyatakanSeharusnya diajukan oleh kreditur";Bahwa Hakim salah menerapkan hukum dalam pertimbangannyayang menyatakan permohonan pembubaran perseroan seharusnyadiajukan oleh kreditur dalam perkara aquo, bahkan tanpamenyebutkan dasar hukum, karena andaipun benar dalam perkaraaquo permohonan pembubaran Perseroan harus diajukan olehkreditur quod non, maka harus ada syarat yang dipenuhi agarkreditur dapat

mengajukan permohonan pembubaran Perseroansesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) butir c UUPT yangberbunyi : Permohonan pembubaran perseroan oleh kreditur dapatdiajukan apabila :a.

terhadapPerseroan;Bahwa bahkan berdasarkan Pasal 146 UUPT BARU, hak kredituruntuk mengajukan pembubaran perseroan sudah tegas dihilangkan,sehingga kreditur saat ini tidak termasuk pihak yang dapatmemohonkan pembubaran atas suatu perseroan terbatas.

Dengandemikian, pertimbangan Hakim aquo yang memerintahkanpermohonan pembubaran Perseroan seharusnya diajukan olehkreditur tidak benar dan keliru, karena hak kreditur untuk mengajukanpermohonan pembubaran perseroan telah dihapuskan;Dari 2 (dua) kesalahan atau kekeliruan nyata dalam pertimbanganHakim tersebut yang menyebabkan salah dalam menerapkanhukumnya, Hakim jelas tidak menguasai dan memahami UUPT,sehingga memberikan putusan penetapan yang keliru dan sudahsepatutnya oleh Hakim Mahkamah Agung

Perjanjian KSO TotalPPNomor : 757/U.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakatuntuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat danketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT TotalBangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PP tersebut diatas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian gunamenyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

sehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yangmenerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator,bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh YY selakuProject Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu PanitiaPembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupandan pembubaran

dengan anggota YY mewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan XXmewakili PT Pembangunan Perumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuatdan ditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaandari perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimanasurat keberatan dibuat dan ditandatangani oleh YY dan XX;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk PanitiaPembubaran selaku likuidator yaitu YY dan XX yang diberikan hak dan kewajibansepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhalyang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak