KelurahanLetwaru Sertu RIY dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke PANWASCAM kotamasohi untuk diproses lebih lanjut.Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 533 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017Tentang Pemilihan UmumMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1Wa Hajar Alias Mama Leni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah saat pemilu

Kota Masohi, Kab.Maluku Tengah tepatnya di Ruang sekolah SMA Negeri 2 Masohi;Bahwa benar pada pemilu 17 april 2019 yakni saksi terdaftar sebagai DaftarpemilinTetap (DPT) pada TPS 13 (yang berlokasi pada SMA Negeri 2 Masohi)Kel. Letwaru, Kec.

berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan dari keterangan saksi, serta keterangan Terdakwa bahwaTerdakwa pada tanggal 17 april 2019 datang dan mendaftarkan dirinya padaTPS 13 yang berada di SMA Negeri 2 Masohi Kecamatan Kota MasohiKabupaten Maluku dengan menggunakan surat pemberitahuan pemungutansuara model C6 KPU atas nama saksi Irfan Sutiono untuk melakukanpencoblosan;Menimbang, bahwa Terdakwa menjawab penggilan ketua KPPS TPS 13dengan cara berdiri dan maju mengambil 5 (lima) surat suara pemilu

umum pada saat persidangan.Menimbang, bahwa terhadap uraianuraian tersebut diatas oleh karenaTerdakwa Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lainmaka unsur Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lainHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mshdan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebihtelah terpenuhiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 553 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu

Pid.Sus/2019/PN MshMenimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas danmelihat maksud dari perbuatan Terdakwa yaitu dengan sengaja memakaiformulir C6 yang bukan diperuntukkan untuknya Pada saat pemungutan suaramengaku dirinya sebagai orang lain karena Terdakwa ingin memberikan hakpilinnya sehingga Terdakwa menggunakan C6 tersebut akan tetapi seyogiyanyaTerdakwa lupa bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng pelaksanaanproses demokrasi khususnya di Maluku Tengah dan juga telah mencenderaiasas pemilu

Boyolali untuk melakukan sosialisasi pemilu diwilayah Gonilan mengingat belum ada penyelenggara pemilu yangmelakukan sosialisasi;Kemudian Saksi Sri Handayani Budi Rahayu Binti (Alm)Suratman memberitahukan kepada Saksi Hadi Supono, S.H. bin JoyoSukarno selaku Ketua RW 010, Desa Gonilan mengenai rencanasosialisasi pemilu untuk disisipbkan dalam acara pertemuan rutin ibuibu dan Saksi Hadi Supono, S.H. bin Joyo Sukarno menyetujuinya;Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00Wib diadakanlah

;Terdakwa kemudian meminta dukungan, agar tanggal 17 April2019 nanti memilih paslon nomor urut 02;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya melakukansosialisasi pemilu saja, namun telah melakukan aktivitas kampanye;Dalam acara kegiatan ibuibu Paguyuban RW 010, DesaGonilan di dalam Masjid BAITUS SYUKUR tersebut, Terdakwa jugamembagikan bahan kampanye berupa kalender bergambar foto NURROCHMI KURNIA SARI, S.Pd. sebagai Calon Anggota Legislatif DPRRI dari Partai Gerindra No.

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;atauKEDUA:Bahwa Terdakwa NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd. padawaktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas,sebagai pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu dengansengaja dalam kampanye menjanjikan atau memberikan uang ataumateri lainnya kepada kampanye pemilu, dilakukan dengan cara dankeadaan sebagai berikut:Hal. 5 dari 14 hal. Put.

Boyolali untuk melakukan sosialisasi pemilu diwilayah Gonilan mengingat belum ada penyelenggara pemilu yangmelakukan sosialisasi;Kemudian Saksi Sri Handayani Budi Rahayu Binti (Alm)Suratman memberitahukan kepada Saksi Hadi Supono, S.H. bin JoyoSukarno selaku Ketua RW 010, Desa Gonilan mengenai rencanasosialisasi pemilu untuk disisipkan dalam acara pertemuan rutin ibuibu dan Saksi Hadi Supono, S.H. bin Joyo Sukarno menyetujuinya;Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00Wib diadakanlah

Nomor 170/Pid.Sus/2019/PT SMGSetelah membaca tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd.bersalah melakukan tindak pidana Pelaksana atau TimKampanye Pemilu dengan sengaja dalam kampanyemenggunakan tempat ibadah, melalnggar Pasal 521 Jo. Pasal280 ayat (1) hurufh Undangundang R.I.

KabKota.Jabatan saksi di Panwaslu Kabupaten Tegal adalah sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu.Bahwa tugas dan tanggung saksi selaku panwas Kabupaten Tegal berkaitan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD,dan DPRD di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.Menerima laporan pelanggaran pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.Meneruskan

Melakukan Kajian terhadap temuan dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana tercantum dalam Kajian Laporan Nomor :08 / PANWASKAB TGL/ PILEG / III / 2014 tanggal 28 Maret 2014 .c Membuat Keputusan berkaitan temuan dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana tercantum dalam Keputusan PengawasPemilu Kabupaten Tegal No. 08 / PANWASKABTGL / PILEG / III / 2014 tanggal 29 Maret 2014.d.

sesuai dengan tingkatannya.Bahwa berdasarkan Pasal UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dimaksud dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRDKabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.Bahwa untuk sekarang ini tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Tahapan Kampanyetepatnya tahapan Kampanye di

, DPD dan DPRD bahwaKampanye Pemilu dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanyepemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak dan media massa elektronik,rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa berdasarkan Pasal 78 UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRDdisebutkan bahwa Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh

Pelaksana Kampanye.Bahwa berdasarkan Pasal 79 UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRDdisebutkan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota terdiri ataspengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, juru kampanye pemilu, orangseorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota.Bahwa terdakwa SYAEFUL IMAM terdaftar di KPU Kabupaten Tegal

Menyatakan terdakwa Slamet Arif Al Amin, ST bin Wajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Slamet Arif Al Amin, ST bin Wajar dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;3.

2/Pid.Sus-Pemilu/2014/PN Sgn

Menyatakan terdakwa NANTO Alias POTO Bin NGAIDI terbuktibersalah melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan WakilPresiden sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal236 UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden danWAKIL Presiden;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANTO Alias POTO BinNGAIDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan denganmasa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulankurungan);3.

Bahwa benar isi laporan tersebut adalah terdakwa telahmenggunakan hak pilihnya dengan mencoblos sebanyak 2(dua) kali yaitu atas namanya sendiri dan atas namaWall SON0 224 see seeee eee eer eense Bahwa benar yang pertama terdakwa menggunakan hakpilinnya di TPS atas namanya sendiri sesuai DPT No.338dan yang kedua di TPS 2 atas nama Warsono sesuai DPTe Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah melakukanpencoblosan sebanyak 2 (dua) kali tersebut telah melanggarpasal 236 UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu

Saksi SUMADIBin SATRODIKROMO) fenn2202n2 non ene neers eens en neenneneneneenneese Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik PolresSragen dan keterangan dalam Berita Acara Penyidikantersebut adalah benar adanya dan tetap dipertahankandalam pemeriksaan dipersidangan ini; e Bahwa benar saksi adalah anggota KPPS di TPS 1Dk.Tegalombo Ds.Tegalombo' Kec.Kalijambe Kab.Sragendengan tugas sebagai pendaftare Bahwa benar pada waktu pelaksanaan Pemilu Presiden danWakil Presiden saksi telah mendaftar terdakwa

SaksiWIDIYAWATL i n2 2220222222 nnn n nnn nen nnn nen nn nen nen n nee ne sees eeeeen=e Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik PolresSragen dan keterangan dalam Berita Acara Penyidikantersebut adalah benar adanya dan tetap dipertahankandalam pemeriksaan dipersidangan ini; e Bahwa benar saksi adalah anggota KPPS di TPS 2Dk.Tegalombo Ds.Tegalombo Kec.KalijambeKab.Sragen ;e Bahwa menurut saksi terdakwa terdaftar sebagai pemilihdalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPSe Bahwa saksi telah

Bahwa terdakwa tidak berhak untuk mewakili ataumemberikan Suara ataS nama orang lain yaitu Warsono sebagaimanaC6 PPWP atas nama Warsono Nomor Urut dalam DPT/DPTb/DPK: 133,karena menurut Pasal 118 ayat (1)Undang Nomor 42 Tahun 2008Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemberiansuara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan denganmemberikan tanda satu kali pada surat suara.

(Pemilu)

(Pemilu)Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;5. Usep Agus Zawari, S. Sos. Bin alm H.

partai yang mengikuti kontestasi pemilihan umum yang telah ditetapkanKPU RI yaitu 16 partai politik nasional sebagai peserta pemilu.

(Pemilu)e.

(Pemilu)Menimbang, bahwa unsur ini merupakan subjek ataupun pelaku yang akandimintakan pertanggungjawabannya terhadap perbuatan sebagaimana yang telahdidakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 poin 22 PKPU RI Nomor 23 Tahun2018 tentang Kampanye Pemilu menyatakan bahwa Pelaksana Kampanye adalahpihak pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatankampanye;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 25 PKPU RI Nomor 23 Tahun2018 tentang Kampanye Pemilu menyatakan

PEMILU / 2009 / PT.BIN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkanputusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkaraTerdakwaNama Lengkap : NANI ROSTIANI BINTI JAMID ;Tempat Lahir : Serang ;Umur / Tanggal Lahir39 Tahun / O05 Mei 1970 ;Jenis Kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat TingggalKp. Cikosong RT O01 RW Ol Desa TambakKecamatan Kibin Kb.

Menyatakan terdakwa NANI ROSTIANI BINTIJAMID telah terbukti bersalah melakukantindak pidana Pemilu sebagaimana yangdidakwakan oleh penuntut umum melanggarpasal 289 UU RI No. 10 Tahun 2008 ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaNANI ROSTIANI BINTI JAMID dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan penjaradan diperintahkan terdakwa untuk segeraditahan dan denda sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah)Subsidair 2 (dua) bulan Kurungan ;3.

: 05 /Pid.S / 2009 / PN.Srg, Pengadilan Tingkat Bandingmemberikan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya tertanggal 29 April 2009, No: O05 / Pid.S / 2009/ PN.Srg, antara lain telah menyatakan terdakwa NANIROSTIANI BINTI JAMID telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : DENGANSENGAJA PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA MENGAKU DIRINYA SEBAGAIORANG LAIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 UU RINomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu

Anggota DPR, DPD dan DPRD dan dijatuhipidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana dendasebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) ~ subsidair 1(satu) bulan kurungan ;Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidanganoleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal289 UU RI Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR,tanggal 29................00Menimbang, bahwa pasal 289 UU RI Nomor : 10 Tahun 2008berbunyi sebagai berikutSetiap orang yang dengan sengaja pada saatpemungutan suara

SABAN, SH. masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Banten Nomor =: 7 /Pen.Pid/Pemilu/2009/PT.BIN.tanggal 6 Mei 2009, putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi olehHakim Hakim Anggota dan dibantu oleh AIF SAIFUDAULLAH.SH. MH. Panitera Pengganti, tanpadihadiri oleh JaksaPenuntut Umum maupunTerdakwa. HAKIM HAKIM ANGGOTAKETUA MAJELIS1. H.

Tenriadjeng, Kecamatan Wara Timur,Kota Palopo ;Bahwa Saksi adalah Panwascam wilayah Kec.Wara Timur, Kota Palopodan kebetulan kegiatan kampanye tersebut berada diwilayah ia (saksi)sehingga saya wajib mengawasi kegiatan tersebut :Bahwa salah satu tugas sebagai Panwascam adalah mengawasi tahapanpelaksanaan pemilu ;Bahwa tindak pidana pilkada tersebut kaitanya sehubungan adanyaLaporan dari Tim Juara (Yudas Amir dan Rahmat Masri Bandaso) diKantor PANWAS Kota Palopo, terkait adanya kegiatan Kampanye /

Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (6) UndangUndang Nomor 12Tahun 2012 tentang Pemilu, yang berbunyi:Komisi Pemilinan Umum selanjutnya disebut Komisi PemilihanUmum adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifatnasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu;b). Bertentangan pula dengan Bab Il.

,Junto Pasal 1 ayat (6) UndangUndang Nomor 8 Tahun2012, tentang Pemilu;Halaman 13 dari 51 halaman.

Melanggar ketentuan UndangUndang Pemilu;3.

Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (6) UndangUndang Nomor 12Tahun 2012 tentang Pemilu, yang berbunyi:Komisi Pemilinan Umum selanjutnya disebut Komisi PemilihanUmum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifatnasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu;b). Bertentangan pula dengan Bab II.

Bahwa benar saksi bertugas sebagai pihak yang menerima laporan atautemuan berupa pelanggaran kode etik, pelanggaran Administrasi maupunpelanggaran Pidana Pemilu di Kecamatan Galesong Utara KabupatenTakalar, dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 di TPS 05 diDusun Campagaya Timur Desa Tamasaju Kecamatan Galesong UtaraHalaman 5 dari 37 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2017/PNTkaKabupaten Takalar dilakukan pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Takalar tahun 2017 yang dimana pemungutan suara dimulaipukul

dengan sengajamenjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalankepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsungsebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut di atas;.

, karena Teradakwa bukan pelaksana Pemilu yangditunjuk oleh Partai Hanura Cabang Kota Singkawang adalah sangattidak relevan.

Bahwa hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak mengacu kepadaperundangundangan yang berlaku, dimana dalam pasal 270 ayat (3) UUNo. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sangatlah jelas bahwa : PelaksanaKampanye adalah Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari PengurusPartai Politik, Peserta Pemilu DPR Kabupaten/Kota, Calon AnggotaDPRD Kabupaten/Kota, Juru) Kampanye Pemilu, OrganisasiPerseorangan dan Organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu AnggotaDPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa yang dimaksud Peserta Pemilu sesuai pasal 1 angka 27 UU No.7Tahun 2017 tentang Pemilu adalah Parta Politik untuk Pemilu AnggotaDPR, DPRD Propinsi, DPRD kabupen/Kota, Perseorangan untuk PemiluDPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untukPemilu DPR dan pasangan calon yang diusulkan oleh Parpol untukPemilu Presiden dan Wakil Presiden.

, pelaksana kampanye pemilu AnggotaDPRD Kabupaten/Kota terdiri dari atas Pengurus Parpol, Peserta PemiluHalaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2019/PT PTKDPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Kabupen/Kota, JuruKampanye Pemilu, orang seorangan dan organisasi yang ditunjuk olehpeserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 268 UU No. 7 Tahun 2017,kampanye pemilu dilaksanakan oleh Pelaksana Pemilu dan KampanyePemilu diikuti oleh Peserta Pemilu.Menimbang, bahwa

1/Pid.Sus-PEMILU/2014/PT SMG

SULARturut Desa Bantrung Rt. 08 / II Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, atausetidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jepara, Telah ikut serta sebagai pelaksana kampanyeatau ikut dalam kegiatan kampanye pemilu . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa MOH. ZURI Bin H.

kemudian pada hari Kamis tanggal 20Maret 2014 terdakwa menghadiri kampanyeterbuka Partai Persatuan Pembangunan (PPP)tersebut, dalam kampanye tersebut sekitar pukul11.30 WIB terdakwa diminta untuk memberikansambutan dan dalam sambutannya tersebutterdakwa mengucapkan yel yel Hidup PPP,hidup PPP, hidup PPP kemudian terdakwajuga melakukanorasi yang isinya mengajak kepada para peserta kampanye untukdatang ke TPS pada tanggal 09 April 2014 guna untukmensukseskan Partai Persatuan Pembangunan dalam pelaksana pemilu

Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan caraserta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam uraian memoribandingnya mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan ketentuan pasal86 ayat (3) Undang Undang RI Nomor. 8 tahun 2012 tentangPemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaknimengenai frasa pelaksana kampanye Pemilu

dan ikut sertadalam kegiatan kampanye Pemilu; e Hukuman yang dijatuhkan belum memberikan dampak positifguna mendidik terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Jepara tanggal 22 April 2014 Nomor. 55/Pid.Sus/2014/PN.Jpa serta membaca pula Memori Banding Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Jepara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan pertimbangan

ZURI Bin H.ABDUL FATAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak10pidana PEMILU sebagaimana didakwakankepadanya, melanggar Pasal 278 UU RI No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepadaTerdakwa tersebut dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan ; 3.

Karena sesuai dengan UndangUndangNomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten PALI di atas,Kabupaten PALI telah terbentuk 15 (lima belas) bulan sebelumdilaksanakannya Pemilihan Umum Legislatif;Bahwa berdasarkan perhitungan suara Pemilu Legislatif Tahun 2014yang telah dilaksanakan tersebut, dan telah pula disahkan olehTergugat pada tanggal 27 September 2014 melalui KeputusanGubernur Sumatera Selatan Nomor 482/KPTS/II/2014 tertanggal 23 Juli2014, Para Penggugat masingmasing mendapatkan perolehan

;Bahwa dengan menetapkan Bilangan Pembagi Pemilu (BPP) untuk setiapdaerah pemilihan (Dapil) pada Daerah Induk dan Pemekaran berdasarkanHalaman 16 dari 30 halaman.

Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah masuk ke dalam rezim Pemilu.

Artinya proses penataan daerah pemilihanKabupaten/Kota Induk dan baru tidak dilakukan serta merta dapatdilakukan setelah Pemilu berakhir;Halaman 26 dari 30 halaman. Putusan Nomor 111 K/TUN/2016Hal itu) sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor124/PUUVII/2009 yang menyatakan, ... maka pengisian keanggotaanDPRDnya tidak dilakukan dengan membentuk Daerah Pemilihan(Dapil) dan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang baru sebagaimanayang dilakukan oleh pihak terkait KPU.

Hal tersebut telahditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari hasil Pemilu dan Dapilnyaberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang ada. Dan pesertaPemilu menurut fakta yang ada, tidak ada yang dirugikan.

Anambas Pemilu tahun 2014 ;e Bahwa terdakwa Ibu Widayanti sebelumnya anggota DPRD. Tk. II Kab.

Anambas pada priode pemilu 09April 2014 ; 2022222 on nnn nnn nnn nnnnnn nen nee Bahwa Terdakwa melalui sosialisasi ke masyarakat mencalonkan diri kebali sebagaianggota DPRD. Tk. II Kab. Kep. Anambas pada priode pemilu 09 April 2014; e Terdakwa ada membentuk Tim Sukses/Relawan sebanyak 100 orang, lalu TimRelawan mensosialisasikan saya mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD.Tk. II Kab. Kep.

Anambas pada priode pemilu 09 April 2014 ;Halaman 21 dari 35 HalamanPutusan No.: 18/Pid.B/2014/PN.Rni22Bahwa Untuk mempertegas semua kerja Tim Relawan untuk mensukseskan kembaliTerdakwa Widayanti sebagai anggota DPRD. Tk. II Kab. Kep. Anambas padapriode pemilu 09 April 2014 ;Bahwa Daerah pemilihan 3 terdakwa Widayanti mencalonkan diri sebagai anggotaDPRD. Tk. II Kab. Kep.

Sedangkan pengertianKampanye Pemilu adalah Kegiatan Peserta Pemilu dengan menawarkan Visi, Misi dan ProgramPesserta Pemilu (Pasal 1 angka 29 UU RI No.: 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum AnggoraDPR, DPR dan DPRD)); 2 nnonane nn nnn nnn ncn nnn nnn nen cscs Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkanbahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diriTerdakwa.

dalam pasal 265 ayat (1) UU yang samadinyatakan: Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu yang menurut Undangundang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional; a Menimbang, bahwa dalam kaitan tersebut, pemberitaan media televisi, cetak dan mediainformasi lainnya banyak yang memberitakan rencana KPU menetapkan hasil pemilu secaranasional pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2014

Putusan Nomor 276 K/TUN/20132.42.52.62.1Pemilinan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun2010, sebagaimana keputusan tergugat, yakni: Keputusan KomisiPemilihnan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010tertanggal 9 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilihdalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010;Setelah Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati Terpilin (Sebagaimana Keputusan KomisiPemilihnan Umum Kabupaten Buton

Memutakhirkan data pemilin berdasarkan data kependudukan yangdisiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikandata Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikotaterakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;e. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan PemilihanGubernur dan menyampaikan kepada KPU Propinsi;Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/2013MenetapkanCalon Bupati/Walikota yang telah =memenuhipersyaratan;.

Putusan Nomor 276 K/TUN/20132.162.172.18perundangundangan dan melanggar AsasAsas Umum Pemerintahanyang baik maka Surat Keputusan (Objek Sengketa) harus dinyatakanbatal atau tidak sah, serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutObjek Sengketa dan yang berlaku adalah Keputusan Ketua KomisiPemilihnan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 23Tahun 2010tertanggal 9 Mei tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilihdalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton UtaraTahun 2010;Berdasarkan alasanalasan yang

AbuHasan, M.Pd sebagai Pasangan Calon Terpilin dalam Pemilu Bupati danWakil Bupati Buton Utara Tahun 2010;Bahwa berdasarkan diktum tersebut maka substansi atau hakekat objeksengketa a quo adalah Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan WakilBupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2010;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf g UndangUndang No.5Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara, Keputusan PanitiaPemilihan,baik di pusat maupun di Daerah mengenai hasil PemilihanUmum, tidak teremasuk dalam pengertian

AbuHasan, M.Pd sebagai Pasangan Calon Terpilin dalam Pemilu Bupati danWakil Bupati Buton Utara Tahun 2010;Bahwa objek sengketa hingga saat ini belum mendapat tindak lanjut karenakenyataannya hingga saat ini Menteri Dalam Negeri Belum mengeluarkankeputusan pemberhentian Penggugat sebagai Bupati dan Wakil BupatiButon Utara.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemilihan Umum (KPU) ProvinsiSulawesi Tengah Nomor 270/1208/KPU tentang Pemberhentian DanPengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tanggal21 Juni 2008 maka Tergugat adalah lembaga penyelenggara PemilihanUmum (PEMILU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilu tahun 2009di Tolitoli;2.

Putusan Nomor 230 K/TUN/2014menerima surat dari Kejaksaan Tinggi tertanggal 1 September 2012 perihalPelaksanaan Putusan Mahkamah Agung R.I. dan selanjutnya pada hari itujuga diberitahukan kepada Para Penggugat;Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dariPartai HANURA dan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tolitolidan merupakan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tolitoli PEMILU2009. Atas nama MOH.

,dalam selaku calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tolitoli berdasarkanSurat Keputusan Nomor 270/39KPU.KT/2008 tentang Penetapan DaftarCalon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dalam Pemilu Tahun 2009tanggal 30 Oktober 2008 maka ketika pelaksanaan PEMILU tahun 2009H. Azis Bestari, S.T.

., selaku anggota Partai Politik dari PKPB berhasilmemperoleh suara sejumlah 5.173 dengan menetapkan perolehan 2 (dua)kursi;Bahwa Para Penggugat selaku Partai Politik Peserta PEMILU tahun 2009mengajukan daftar nama bakal calon serta daerah pemilinan calon disertaidengan berkas serta persyaratan masingmasing bakal calon anggotaHalaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 230 K/TUN/201412.13.Pemilu Tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2008 yang menetapkan H.

Pd. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Sumatera Selatan Untuk Melakukan Pencocokan DA dan DB Kabupaten Musi Rawas Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 270/177/BA/KPU.MURA/IV/2014. Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.6.

Muraberdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihaan Umum Kab Musi rawastahun 2014 nomor : 270/ 003/ KPTS / KPU MURA/ 1/ 2014 tenangpenetapan Anggota Panitia pemilhan Kecamatan ( PPK ) sekabupatenMusi Rawas Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presidendan Wakil Presiden tahun 2014.Bahwa Tugas dan wewenang PPK sesuai dengan pasal 42 UU RINo.15 Tahun 2011 tentangpenyelenggaraan Pemilu sebagai berikut :Diantara sebagaimana tercantum dalam huruf i. adalah membuat beritaacara penghitungan suara serta

ALI KASIM BIN SOMAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi selakupengawas pemilu tingkat Kecamatan Sumber Harta adalah mengawasijalannya pemilu ditingkat Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas sertasaksi memiliki SK Pengangkatan dari pengawas Pemilu tingkatKabupaten.Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan Pemilu Legislatif dilaksanakanpada tanggal 09 April 2014.Bahwa saksi menjelaskan formulir C1 Plano adalah formulir yangdipergunakan

Maka tahapan dalampenyelenggaran pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRDtahun 2014 ditetapbkan bahwa tahapan pelaksanaan pemungutan danpenghitungan suara dilakukan pada tanggal 09 April 2014 dan tahapanrekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. secaranasionaldilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2014.

Selanjutnya kotak di buka di saksikan oleh saksi peserta pemilu,saksi DPD, Panwaslu Kab. Musi Rawas.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalahlembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, danmandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPUProvinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugasmelaksanakan Pemilu di provinsi.3. Komisi Pemilihnan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkatKPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yangbertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.4.

Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara Pemungutan dan Perhitungan Suara, serta sertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama ;-------------------------------------------------------------------------2.

Menyatakan Terdakwa INSPEKSI GAHO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada pengawas pemilu lapangan. ;------------------------------------------------------2.

diajukan dipersidangan ; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum tertanggal 06 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya MajelisHakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memutuskan sebagai berikut :IsMenyatakan bahwa Terdakwa INSPEKSI GAHO secara syah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1(satu) eksemplar berita acara Pemungutan dan Perhitungan Suara, sertasertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu