Ditemukan 945524 data
AH. KUSAIRI bin M. SAHLAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TULANGAN
74 — 13
DEDEK MAULANA SYAHPUTRA ALIAS DEDEK
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumatera Utara Cq Kapolres Serdang Bedagai Cq Kasat Res Narkoba Polres Serdang Bedagai
49 — 38
Bahwa pada saat pihak keluarga tersangka menerima SuratPerintah Penangkapan Nomor SPKap/204/VIII/2020/ResNarkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor :SPKap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba, Surat Perintah PenahananNomor : SPHan/297/VIII/2020/Res Narkoba setelah dibacaserta diamati secara seksama terdapat ketidaksesuaian dalamisi Surat tentang dasar penangkapan yang mana dalam SuratPerintah Penangkapan Nomor SPKap/204/VIII/2020/ResNarkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor :SPKap/
Surat Perintah Penangkapan Nomor: SpKap /204 / Vill / 2020 / Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2020 an.
Tidak sahnya penangkapan yang dilakukan Termohon, karena :a.C.tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak disertai surat perintahpenangkapan yang mencantumkan identitas tersangka danmenyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yangdisangkakan dan tempat ia diperiksa;Surat Perintah Penangkapan Nomor SPKap/204/VIII/2020/ResNarkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPKap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba, Surat Perintah Penahanan Nomor :SPHan/297/VIII/2020/Res Narkoba diterima
Surat Perintah Penangkapan Nomor SPKap/204/VIII/2020/Res Narkoba,Surat Perintan Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPKap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba, Surat Perintah Penahanan Nomor :SPHan/297/VIII/2020/Res Narkoba diterima ibu Pemohon pada tanggal27 Agustus 2020 melalui Kepala Desa (9 hari setelah penangkapan)?
Penangkapan terhadap orang yang salah;KUHAP memberikan syarat yang sangat ketat untuk dapatmelakukan penangkapan. Tersangka yang ditangkap harus didugakeras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaanyang cukup3. Penangkapan tidak dilengkapi Surat Perintah Penangkapan;Surat perintah penangkapan merupakan dasar bagi petugaspenyidik/penyelidik dalam melakukan tindakan penangkapan,kecuali dalam hal tertangkap tangan, surat perintah penangkapantidak diperlukan;4.
IRYANTO, ST., MSi
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq. Kapolri Cq. Kapolda Jabar Cq. Kapolres Bogor
2.Pemerintah RI Cq. Jaksa Agung Cq.Kajati Jabar Cq. Kajari Kabuaten Bogor
74 — 38
Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisiannegara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas sertamemberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yangmencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasanpenangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yangdipersangkakan serta tempat ia diperiksa.2).
Karena BAP Pemohon adalah seputar pertanyaankejadian sebelum penangkapan atau seputar tahun 2019.
Bahwa tindakan penangkapan kepada diri Pemohon yang dilakukanTermohon adalah merupakan tindakan sewenangwenang olehTermohon , karena penangkapan patut diduga dilakukan dengan caramenjebak.
dapatdilakukan tanpa adanya Surat Perintah Penangkapan sebagaimanaketentuan Pasal 18 ayat 2 KUHAP sehingga dalil Pemohon yangmenyatakan bahwa penangkapan terhadap Pemohon tanpamemperlihatkan Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkanidentitas dan alasan penangkapan Pemohon haruslah ditolak untukseluruhnya;Bahwa terkait penahanan, undangundang telah memberikankewenangan kepada Termohon selaku penyidik dalam prosespenyidikan tindak pidana berdasarkan syarat subjektif dan syaratobjektif untuk melakukan
Tidak Sah Penangkapan dan Penahanan dan Penetapan Tersangka atasdiri Pemohon oleh Termohon ;2.
TANEKE JUNITA
Termohon:
Kepala Keplosisan Resort Pelabuhan Tanjung Perak
119 — 54
Penerapan Upaya Paksa Berupa Penangkapan dan Penahanan TidakDidasarkan pada Penetapan Tersangka.Bahwa Termohon melakukan upaya paksa berupa penangkapan danpenahanan tanpa didahului dengan penetapan tersangka hal demikian dapat dibuktikan dengan : Bahwa Termohon mengeluarkan surat penangkapan danpenahanan yang ditandatangani Pemohon secara bersamaansebelum pemeriksaan Tersangka;Y Bahwa melalui surat sebagaimana tersebut dibawah iniTermohon tidak mencantumkan nomor penetapan tersangka; NO Surat Nomor
Sby.19.Fotocopy Surat perintah penangkapan Nomor : Spri.Kap/155/X/RES.1.1.1./2020/Satreskrim tanggal 10 Oktober 2020. selanjutnya diberi tanda T.19 ;20.Fotocopy Berita Acara Penangkapan tanggal 10 Oktober 2020.terhadapTaneke Junita. Selanjutnya diberi tanda T.20 ;21.Fotocopy Surat pemberitahuan penangkapan Nomor :B/155A/X/RES.1.1.1./2020/ Satreskrim. Tanggal 10 Oktober 2020 kepada keluargaTersangka.
Penangkapan dilakukan oleh PenyidikPerintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga kerasmelakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.2. Pelaksanaan tugas penangkapan ;dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia denganmemperlihatkan surat tugas, serta memberikan kepada tersangka suratperintah penangkapan yang dicantumkan, uraian singkat perkara kejahatanyang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 ayat (1) KUHAP)3.
Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh ;pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia,yang berwenang dalammelakukan penyidikan di daerah hukumnya.4. Tembusan Surat perintah penangkapan ;harus diberikan kepada keluarganya, segera setelah penangkapan dilakukan(Pasal 18 ayat (3) KUHAP.5.
Dalam bukti surat tersebut juga telah dicantumkanidentitasTersangka dan alasan dilakukan penangkapan serta uraian singkat dari tindakpidana yang dilakukan Tersangka ;Menimbang, bahwa dari 2 (dua) bukti Surat Pemohon tersebut secaraformll dapat disimpulkan bahwa surat penangkapan terhadap Pemohon sudahmemenuhi ketentuan di atas, sehingga dapat dianggap sah, namun demikianbagaimana kronologisnya penangkapan terhadap Pemohon hingga terbitnyasurat perintah penangkapan tersebut, juga haruslah dilihat
AKBAR
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. PENYIDIK SAT NARKOBA POLRESTABES MAKASSAR
68 — 34
M E N G A D I L I
- Menyatakan menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon;
- Menyatakan segala tindakan hukum dari Termohon mulai dari melakukan penangkapan, memperpanjang penangkapan, penyitaan barang, serta penetapan Tersangka kepada Pemohon dan Penahanan adalah sah menurut hukum;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
MUHAMMAD FARHAN
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. KAPOLSEK RAPPOCINI
22 — 6
HARSO UTOMO SUWITO
Termohon:
OTORITAS JASA KEUANGAN RI (OJK)
91 — 39
ABDUL AZIZ
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LOA KULU
203 — 0
AHMD SAPTO SADEVRI Als CEKING Bin SURIPTO
Termohon:
KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN RESOR JEPARA Cq. KEPOLISIAN SEKTOR BANGSRI
45 — 21
ARI RIZKI HARAHAP
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR KOTA KOTAPINANG
4 — 2
ASEP SUPRIADI Als BUYEK Bin DEDEN OMAN SOMANTRI
Termohon:
1.KEPOLISIAN SEKTOR NAGREG
2.KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG
31 — 5
JILLYANTI LIADI
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Gowa
2.Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Cq. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
17 — 3
DENI SETIAWAN
Termohon:
Kepolisian Sektor Purwakarta Kota
55 — 1
CHRISTOSAN SIKOPONG
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow
26 — 16
Wendi Rizky Chalid
Termohon:
Negara RI Cq Presiden RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumatera Selatan Cq Kapolres Lubuklinggau
36 — 25
Mochammad Rifai Bin Sukardi
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Jawa Timur Cq Kepolisian Resor Pasuruan
31 — 6
DIMAS PRAMUJA HIDAYAT
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN
4 — 2
WALUYO Bin SUDARYANTO
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq.Kepala Kepolisian Resor Pemalang
93 — 13
SRI HARYATI
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTAWARINGIN BARAT
147 — 24
1.SUMINAH
2.LUTFI WALIDANI
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES PROBOLINGGO cq KASAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO
2.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BANTARAN
31 — 1