• seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor SK/54/V/RES.1.9/2021/Restro Depok tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 7 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Termohon atas nama Terlapor Jason Surjana Tanuwidjaja;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap Laporan Pengaduan

   Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPLP/2483/K/XI/2019/PMJ/Restro Depok tertanggal 14 November 2019 atas nama Terlapor Jason Surjana Tanuwidjaja;

4. Menyatakan tidak sah segala keputusanatau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penghentian penyidikan terhadap Terlapor Jason Surjana Tanuwidjaja;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan Praperadilan ini kepada Termohon, sebesar

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan laporan/pengaduan oleh Pelapor/Pengadu SAKSI AGUS IRAWAN ;
  2. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap perkara Nomor 216/Pid.B/2018/PN Kds atas nama Terdakwa WIWIK WINDARNINGSIH Binti LEGIMAN tidak dapat diterima;
  3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Saksi Korban Wilmida Mercy Maanema;
  2. Menyatakan penuntutan perkara Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mgn atas nama Terdakwa Erens Vadly Lambi tidak dapat diterima;
  3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

• Mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan oleh IKA GENTINA NAINGGOLAN tertanggal 17 Maret 2015 ;2. Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor : 47/Pid.B/2015/PN.Sim atas nama I KARTI BR. LUMBANTUKKUP ALS. OP. HANNA dan Terdakwa II HETDI BR. LUMBANTUKKUP tidak dapat diterima ;3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

• Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi Enny Christianti tersebut;------------------------------------------------------------2. Menyatakan penuntutan perkara No. 17/Pid.Sus/2013/PN.Mgl atas nama Terdakwa YOGA HARTONO bin DJOHNY HARTONO, tidak dapat diterima;------------------------------------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;-----------------------------------

  2013 perihalpermohonan pencabutan perkara KDRT yang pada pokoknya menyatakan bahwasaksi korban dan keluarga telah dapat menerima bahwa kejadian tersebutmerupakan musibah dan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bahwamasingmasing pihak yang terkait sudah saling memaafkan dan bahwapermalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaano Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh saksikorban tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :oo Bahwa mengenai pencabutan pengaduan

  diatur dalam Pasal 75 KUHPdimana ditentukan bahwa pencabutan pengaduan dapat dilakukan dalam waktutiga bulan setelah pengaduan diajukan/;o Bahwa pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi korban padapersidangan lalu dengan surat bertanggal 7 Maret 2013 telah melebihi jangkawaktu tiga bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP tersebut;o Bahwa sekalipun demikian, sebagaimana termuat dalam surat pencabutanpengaduan yang secara tegas menyatakan bahwa saksi Enny Christianti dankeluarga telah menerima

  Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksiEnny Christianti tersebut;"2. Menyatakan penuntutan perkara No. 17/Pid.Sus/2013/PN.Mgl atas namaTerdakwa YOGA HARTONO = bin DJOHNY HARTONO, tidak dapatCiterima j 222 n nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn cen nn nnn nen neennnne3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Magelang oleh AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Pengaduan yang diajukan oleh Erwanati Panggilan Er;
  2. Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjp atas nama Terdakwa Bernatd Dehotmand Pgl. Ben tidak dapat diterima;
  3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
  4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

• Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan Keberatan An. Sdri. Nurmawandah S.Pdi tanggal 10 Agustus 2012 tentang kasus Asusila yang dilakukan oleh Pratu Hamzah NRP. 31060745490386 jabatan Ta Kima Korem 141/TP.- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Damai antara Pratu Hamzah NRP. 31060745490386 dan Sdri. Nurmawandah S.Pdi tanggal 13 Agustus 2012.

  - 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pencabutan Laporan Pengaduan kepada Dandenpom VII/3 tanggal 13 Agustus 2012.- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengaduan Keberatan yang kedua An. Sdri. Nurmawandah S.Pdi tanggal 02 Januari 2013 tentang kasus Asusila dan Penipuan yang dilakukan oleh Pratu Hamzah NRP. 31060745490386 jabatan Ta Kima Korem 141/TP.- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Visum Et Reventum Nomor : R/01/I/2012 atas nama Sdr. Nurmawandah S.Pdi tanggal 14 Januari 2013.

  Nurmawandah S.Pditanggal 13 Agustus 2012.e 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan PencabutanLaporan Pengaduan kepada Dandenpom VII/3tanggal 13 Agustus 2012.e 1 (satu) lembar Foto copy Surat PengaduanKeberatan yang kedua An. Sdri. NurmawandahS.Pdi tanggal 02 Januari 2013 tentang kasusAsusila dan Penipuan yang dilakukan oleh PratuHamzah NRP. 31060745490386 jabatan Ta KimaKorem 141/TP.e 1 (satu) lembar foto copy Surat PermohonanVisum Et Reventum Nomor : R/01/I/2012 atasnama Sdr.

  Saksi1 seringmelakukan hubungan badan yang layaknya dilakukan olehsuami isteri sebagai kakak kandung dari Saksi1 maka Saksi2langsung mengambil kebijaksanaan dengan menghubungiTerdakwa untuk mengetahui sejauh mana hubungan antaraTerdakwa dengan Saksi1 dan Terdakwa mengakui semuaperbuatannya dan berjanji akan datang untuk bersilaturahmidengan keluarga Saksi2 setelah selesai lebaran tahun 2010namun Terdakwa tidak menepati janjinya.Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 Saksi1 bersamaSaksi2 menajukan Surat Pengaduan

  Nurmawandah S.Pditanggal 13 Agustus 2012.e 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan PencabutanLaporan Pengaduan kepada Dandenpom VII/3tanggal 13 Agustus 2012.e 1 (satu) lembar Foto copy Surat PengaduanKeberatan yang kedua An. Sdri. NurmawandahS.Pdi tanggal 02 Januari 2013 tentang kasusAsusila dan Penipuan yang dilakukan oleh PratuHamzah NRP. 31060745490386 jabatan Ta KimaKorem 141/TP.e 1 (satu) lembar foto copy Surat PermohonanVisum Et Reventum Nomor : R/01/Il/2012 atasnama Sdr.

• 1. Mengabulkan permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor 012/Arbitrase/2022/BPSK-Autar;
  3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

• PAPA isma bin PAREWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan tulisan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif PertamaPenuntut Umum;

• Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I IBRAHIM Alias PAPA ANWAR Bin PAREWA dan Terdakwa II HASBI Alias PAPA isma bin PAREWA dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) hari;
• Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap surat Somasi sekaligus sebagai laporan dan atau pengaduan

  MANSU tertanggal 22 Desember 2016 dan 1 (satu) rangkap surat Somasi sekaligus sebagai laporan dan atau pengaduan disertai keberatan atas penguasaan lahan/lokasi perumahan yang terletak di Kampung Baraka Dusun Batu-batu Desa Tallu Bamba yang ditujukan kepada Hj. MANSU tertanggal 03 Januari 2017, dirampas untuk dimusnahkan;

• Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Saksi Korban Wilmida Mercy Maanema;
  2. Menyatakan penuntutan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mgn atas nama Terdakwa Meriyanti Tiolong tidak dapat diterima;
  3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

• M E N G A D I L I :

  1. Menyatakan terdakwa NURDIN HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengaduan Fitnah;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN HALIM dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;

  3. Menetapkan barang bukti berupa :

  • Fotocopy Surat pengaduan yang ditujukan kepada Panglima TNI tanggal___ Agustus 2017;
  • Surat Pengangkatan Sdr.

  Menyatakan terdakwa NURDIN HALIM anak dari (alm) KASIM HALIMbersalah melakukan tindak pidana Pengaduan Fitnah sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 317 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6(enam) bulan dengan perintah terdakwa dimasukkan dalam rumah tahanan;3. Menyatakan barang bukti berupa : Fe Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Panglima TNI tanggal.Agustus 2017; Surat Pengangkatan sdr.

  SURONO namun saudaraMULYA memerintahkan saksi MOCHAMAD RONI RAMDANI untukmembuat surat pengaduan dimaksud.

  di Jakarta pada bulan Agustus 2017 tetapi saksi tidakmengetahui apa isi surat pengaduan tersebut karena saksi tidakdiperbolehkan membaca surat tersebut.

  Bahwa konsep surat pengaduan dimaksud, saksi bawa pulang lalu membuatSurat pengaduan di rumah dan beberapa hari kemudian, setelah suratPutusan Hal 10, 729/Pid.B/2019/PN.Tngpengaduan dimaksud jadi yang isinya antara lain : "kami wargaa perumahantaman jaya dan kampong taman jaya makmur merasa tidak nyaman danresah atas perilaku dan tindakan dari anggota bapak (Saksi SUCIPTO bin(alm.) SURONO). Tindakan yang dilakukan berupa : 1.

  Menyatakan terdakwa NURDIN HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pengaduan Fitnah;Putusan Hal 20, 729/Pid.B/2019/PN.Tng2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN HALIM dengan Pidana Penjaraselama 4 (empat) bulan;3. Menetapkan barang bukti berupa : Fotocopy Surat pengaduan yang ditujukan kepada Panglima TNI tanggal Agustus 2017; Surat Pengangkatan Sdr.

• LAZUARDI untuk sebagian;

• Menyatakan batal demi hukum Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/143/V/2020/Reskrim tanggal 11 Mei 2020 tentang Penghentian Penyidikan perkara dugaan tindak pidana sesuai Laporan Pengaduan : LP/097/I/2020/SPKT-A/RES BINJAI, tanggal 29 Januari 2020, di Kepolisian Resort Kota Binjai sebagaimana dimaksud melanggar pasal 242 dan 266 KUHPidana;
• Menghukum Termohon Praperadilan III membuka kembali dan melanjutkan pemeriksaan penyidikan perkara dugaan tindak

  pidana sesuai Laporan Pengaduan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan ic.

  Bahwa, oleh karena Pemohon Praperadilan telah dirugikan dandiduga telah terjadi perbuatan tindakan pidana maka pada tanggal 29Januari 2020 Pemohon Praperadilan membuat laporan pengaduan diKepolisian Resort Binjai diterima dan dituangkan dalam LaporanPengaduan Polisi Nomor : LP/097/I/2020/SPKTA/ RES BINJAI, tanggal29 Januari 2020, kemudian pada tanggal 11 Mei 2020 oleh TermohonPraperadilan Ill penyidikan Laporan Pengaduan tersebut dihentikanpenyidikannya dengan alasan penyidikan tidak menemukan cukupunsur

  perkara darisumpah palsu dan keterangan palsu menjadimemalsukan mata uang sehingga menghentikanpenyidikan Laporan Pengaduan PemohonPraperadilan : LP/ 097/I/2020/SPKTA/RESBINJAI, tanggal 29 Januari 2020 An. PelaporLAZUARDI dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum, dan Pemohon Praperadilandirugikan :af.

  Menyatakan batal demi hukum Surat Ketetapan NomorS.Tap/143/V/2020/Reskrim tanggal 11 Mei 2020 tentang PenghentianPenyidikan perkara dugaan tindak pidana sesuai Laporan Pengaduan :LP/097/I/2020/SPKTA/RES BINJAI, tanggal 29 Januari 2020, diKepolisian Resort Kota Binjai sebagaimana dimaksud melanggar pasal242 dan 266 KUHPidana;4.

  Menolak demi hukum untuk membuka kembali dan melanjutkanpemeriksaan penyidikan perkara dugaan tindak pidana sesualLaporan Pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon Praperadilan ic.LAZUARDI yang tercatat dalam register Laporan Polisi ResorBinjaiLaporan Polisi Nomor : LP/097//I/2020/SPKTA/ResBinjai,padatanggal29 Januari 2020;5.

• masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

• Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani Yulinda Rahimah Siregar
• 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Yulinda Rahimah Siregar
• 1 (satu) eksampler surat laporan pengaduan

  dan konfirmasi dari Hetty Br Simamora ke Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara

• 1 (satu) eksampler surat laporan pengaduan dan konfirmasi dari Hetty Br Simamora kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara
• 1 (satu) eksampler surat dari Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2023, perihal : Klarifikasi Laporan Pengaduan
• 1 (satu) lembar print out surat rekomendasi pegawai dinas yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian

• Menyatakan pengaduan Tergugat dahulu Penggugat dalam perkara No. 002/ARA/BPSK-KAB-PWATO/V/2017, terselesaikan dengan Perdamaian;2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

  unit kendaraan sepeda motor Mio M3 CW SSS dimanaTergugat selaku pembeli dan Penggugat selaku penyedia, namun setelah sepedamotor diserahterimakan Tergugat mengeluhkan sejumlah kejanggalan pada motortersebut mulai dari keluarnya asap tebal dari knalpot hingga munculnya getaranyang tidak wajar ketika Tergugat mengendarai sepeda motor tersebut, setelahTergugat bolakbalik untuk melakukan komplain kepada pihak Penggugat, namunkeluhankeluhan Tergugat tidak juga teratasi, maka kemudian Tergugatmengajukan pengaduan

  Menyatakan pengaduan Tergugat dahulu Penggugat dalam perkara No.002/ARA/BPSKKABPWATO/V/2017, terselesaikan dengan Perdamaian;2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 331.000, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secaratanggung renteng;Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 13/Pdt.SusBPSk/2017/PN.

• Menolak pengaduan/gugatan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon melalui BPSK Karawang No.Pd/74/BPSK.KRW/XII/2018 untuk seluruhnya;; 4. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

  AtasHalaman 2 dari 37 Putusan Nomor: 13/Pdt.SusBPSK/2019/PNKwgpembebanan tersebut Pemohon keberatan karena biaya ongkos bukankewajiban pemohon.Putusan BPSK Karawang dan Pertimbangannya :Putusan BPSK Karawang:Bahwa pengaduan TERMOHON KEBERATAN/dahulu Pemohon kepadaBPSK Karawang tersebut telah diputus oleh BPSK Karawang denganPutusan Nomor :74/BPSKKRW/I/2019 yang diputuskan dalam sidangpermusyawaratan Majelis BPSK Karawang pada hari Rabu tanggal 16Januari 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal

  Karena PEMOHON KEBERATAN/dahulu Termohontidak menerima copy surat permohonan (pengaduan) dan tidakmengetahui adanya pengaduan dari TERMOHONKEBERATAN/dahulu Pemohon yang pada saat itu bertepatan denganpelaksanaan Lelang agunan milik TERMOHON KEBERATAN/dahuluPemohon di KPKNL Purwakarta, sehingga PEMOHONKEBERATAN/dahulu Pemohon tidak sempat memenuhi panggilansidang tersebut.

  Bahwa yang menjadi pokok perkara pengaduan TermohonKeberatan kepada BPSK Karawang bukanlah tentang perjanjianantara Pemohon dengan Termohon melainkan masalahmasalahsebagai berikut:1.c.1. BahwaPemohon tidak membalas atau menjawab permohonanrestrukturisasi yang telah diajukan oleh Termohon Keberatan,padahal Restrukturisasi pinjaman adalah hak konsumensebagaimana Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/20015tertanggal 20 Januari 2005 Jo.

  PANJI dengan jabatannyasebagaiPimpinanCabangq telahmenipuTermohonKeberatan) dansampaidengansekarang Bpk.PANJI masih bekerja di tempat Pemohon Keberatan namun hanya janjidan janisaja akanmengembalikanuang Termohon Keberatan, halinilahyang menjadi Pokok Utama pengaduan Termohon Keberatankepada BPSK Karawang.Berdasarkan uraian uraian yang telah dikemukakan di atas, maka denganrendah hati Termohon Keberatan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan

  Menolak pengaduan/gugatan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon melaluiBPSK Karawang No.Pd/74/BPSK.KRW/XII/2018 untuk seluruhnya;;Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor: 13/Pdt.SusBPSK/2019/PNKwg4. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluhsatu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Karawang, pada hari Jum/at tanggal 5 April 2019 oleh kami,kami: DR.

• M E N G A D I L I

  1. Menolak permohonan Pra peradilan Pemohon seluruhnya;
  2. Menyatakan perbuatan Termohon yang melakukan penghentian penyidikan atas laporan atau pengaduan yang diajukan Pemohon sebagaimana laporan Nomor: LP/682/VI/2017/SPKT II tanggal 06 Juni 2107 adalah sah menurut hukum;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara kepada sejumlah NIHIL;

• 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan dari Pemohon ;
  2. Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang mengadili pengaduan yang terdaftar di BPSK Kota Medan No. 049/PEN/2018/BPSK.MDN ;
  3. Membatalkan Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan No. 049/PEN/2018/BPSK.MDN tanggal 19 Juli 2018 ;
  4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang sampai hari ini sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

• Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Udin Tanjung;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 883.550 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)4. Menolak permohonan pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya

  Umum dan TermohonKeberatan adalah Konsumen yang memenuhi ketentuan dariPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 TentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.SusBPSK/2017/PN.RAP4.3.Bahwa dalam Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan mengatur tentang penyelesaian permasalahan AntaraKonsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yangmenyebutkan:(1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan

  yangberindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangandengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.(2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikanpengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuanperaturan perundangundangan di sektor jasa keuangankepada Otoritas Jasa Keuangan.(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan,dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yangmembidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.

  tanggal persidangan dan memanggil kedua belahpihak untuk menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut:MENGADILI Menerima gugatan Pemohon Keberatan tersebut; Membatalkan Putusan BPSK Batu Bara Nomor: 999/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Baratidak berwenang mengadili perkara sengketa sebagaimana Putusan BPSKBatu Bara Nomor: 999/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016; Menolak pengaduan

  Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitraseperkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Udin Tanjung;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp. 883.550 (delapan ratus delapanpuluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)4.

• M E N G A D I L I :

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan oleh IDA BAGUS PUTU SURIYAWAN Als. IDA ;
  2. Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor 3/Pid.C/2019/PN Gin atas nama Terdakwa WAYNE LEE MOFFAT tidak dapat diterima ;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

  IDA) di dalampersidangan di PN Gianyar pada tanggal 13 Februari 2019 menyatakanmencabut pengaduan dan menyerahkan surat kesepakatan perdamaiandengan Terdakwa ;c.

  IDA) di dalam persidangan di PN Gianyar pada tanggal13 Februari 2019 menyatakan mencabut pengaduan dan menyerahkan suratkesepakatan perdamaian dengan Terdakwa ;Menimbang, bahwa walaupun perkara ini adalah perkara pidana, namunperdamaian yang terjadi antara pengadu dengan teradu mengandung nilai yangtinggi yang harus diakui ;Menimbang, bahwa ajaran keadilan Restoratif Justice mengajarkan bahwakonflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan sematamata sebagaipelanggaran terhadap negara dengan kepentingan

  Mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan oleh IDABAGUS PUTU SURIYAWAN Als. IDA ;2. Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor 3/Pid.C/2019/PN Gin atas namaTerdakwa WAYNE LEE MOFFAT tidak dapat diterima ;3.

• M E N G A D I L I

  DALAM EKSEPSI;

  • Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

  DALAM POKOK PERKARA;

  1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai

  Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);

• Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai

  Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);

• Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus